PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Pengelolaan Terbatas Atas Aset Infrastruktur yang selanjutnya disebut Pengelolaan Aset adalah optimalisasi Barang Milik Negara dan /atau aset Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur.

2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

4. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga selaku penanggung jawab atas penggunaan Barang Milik Negara pada kementerian/lembaga yang bersangkutan atau Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengurusan aset Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan masing-masing bidang sektor infrastruktur.

5. Badan

PRESIDEN

1. Badan Usaha Pendamping adalah badan usaha yang memberikan pendampingan dalam penyiapan dan transaksi Pengelolaan Aset.

2. Badan Usaha Pengelola Aset adalah badan usaha yang ditetapkan oleh PJPK untuk melakukan Pengelolaan Aset.

3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah Badan Layanan Umum yang bertugas mengelola BMN pada Pengelola Barang berupa aset infrastruktur dan mengelola pendanaan hasil Pengelolaan Aset BMN.

4. Menteri Koordinator adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

5. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini dilakukan terhadap:

• BMN pada Kementerian/Lembaga; atau

• aset Badan Usaha Milik Negara.

Pasal

PRESIDEN

Jenis BMN atau aset Badan Usaha Milik Negara yang dapat dilakukan Pengelolaan Aset, meliputi:

• infrastruktur transportasi, meliputi kepelabuhanan, kebandarudaraan, perkeretaapian, dan terminal bus;

• infrastruktur jalan tol;

• infrastruktur sumber daya air;

• infrastruktur air minum;

• infrastruktur sistem pengelolaan air limbah;

• infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;

• infrastruktur telekomunikasi dan informatika;

• infrastruktur ketenagalistrikan; dan

• infrastruktur minyak, gas bumi, dan energi terbarukan.

BMN atau aset Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling kurang memenuhi persyaratan:

• telah beroperasi penuh paling kurang selama 2 (dua) tahun;

• membutuhkan peningkatan efisiensi operasi sesuai dengan standar internasional yang berlaku umum;

• memiliki umur manfaat aset infrastruktur paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun;

• untuk BMN, disajikan dalam laporan keuangan kementerian/lembaga yang telah diaudit berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada periode sebelumnya; dan/atau

• untuk

PRESIDEN

• untuk aset Badan Usaha Milik Negara memiliki rekam jejak arus kas positif paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut, dan memiliki pembukuan teraudit paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan pedoman pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia.

(1) Perencanaan Pengelolaan Aset dilakukan oleh:

• menteri/kepala lembaga selaku Pengguna BMN pada kementerian/ lembaga yang bersangkutan; atau

• direktur utama Badan Usaha Milik Negara selaku penanggung jawab pengurusan aset Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.

(2) KPPIP memfasilitasi penyusunan perencanaan

Pengelolaan Aset BMN dan/atau Badan Usaha Milik Negara.

Dalam rangka penyediaan infrastruktur yang bersifat strategis untuk pelayanan umum, perencanaan Pengelolaan Aset dapat dilakukan oleh KPPIP secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga pengguna BMN dan/atau Badan Usaha Milik Negara pemilik aset.

(1) Perencanaan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dan Pasal 6, paling kurang meliputi:

• nama

i

PRESIDEN

• nama infrastruktur yang dilakukan Pengelolaan Aset;

• perkiraan nilai dana hasil Pengelolaan Aset; dan

• peruntukan dana hasil Pengelolaan Aset.

(2) Untuk menentukan perkiraan nilai dana hasil

Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

• atas BMN dilakukan penilaian aset oleh penilai pemerintah sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan barang milik Negara, berdasarkan permohonan Menteri/ Kepala Lembaga selaku PJPK;

• atas aset BUMN dilakukan penilaian aset oleh Badan Usaha Penilai Aset, berdasarkan permohonan Direktur Utama BUMN selaku PJPK.

(1) Peruntukan pendapatan dana hasil Pengelolaan Aset

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diutamakan untuk meningkatkan fungsi operasional infrastruktur sejenis dengan BMN atau aset Badan Usaha Milik Negara.

(2) Dalam hal tidak terdapat infrastruktur sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana hasil Pengelolaan Aset dapat diperuntukan bagi pembiayaan penyediaan infrastruktur jenis lainnya.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) merupakan infrastruktur yang terdapat dalam daftar Proyek Infrastruktur Prioritas dan/atau daftar Proyek Strategis Nasional.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mempertimbangkan paling sedikit:

• keterkaitan

PRESIDEN

• keterkaitan fungsi dan manfaat antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;

• analisa biaya manfaat dan sosial; dan

• analisa nilai manfaat uang (value for money).

(1) Perencanaan Pengelolaan Aset BMN atau aset Badan

Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, disampaikan oleh menteri/kepala lembaga atau direktur utama Badan Usaha Milik Negara kepada KPPIP.

(2) Perencanaan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Koordinator selaku Ketua KPPIP sebagai infrastruktur untuk Pengelolaan Aset berdasarkan hasil rapat KPPIP.

(3) Infrastruktur untuk Pengelolaan Aset sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam Daftar Rencana Pengelolaan Aset.

(4) Daftar Rencana Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), diumumkan dan disebarluaskan oleh Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, dan KPPIP.

Bagian Pertama

Umum

Transaksi Pengelolaan Aset BMN meliputi:

• Penyiapan transaksi; dan

• Pelaksanaan transaksi.

Bagian

PRESIDEN

Bagian Kedua

Penyiapan Transaksi

(1) PJPK melakukan penyiapan transaksi Pengelolaan Aset

BMN atas infrastruktur yang telah ditetapkan dalam Daftar Rencana Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

(2) Penyiapan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling sedikit meliputi:

• penyiapan dokumen teknis, antara lain meliputi dokumen keuangan, dokumen kelembagaan, dan dokumen hukum;

• penjajakan minat pasar;

• penetapan nilai dana hasil Pengelolaan Aset;

• penetapan peruntukan dana hasil Pengelolaan Aset;

• penyiapan pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset;

• penyiapan draf perjanjian;

• pembentukan kelompok kerja untuk pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset.

(3) Dalam rangka penyiapan transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PJPK mengikutsertakan BLU.

(1) Dalam penyiapan transaksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, PJPK didampingi Badan Usaha Pendamping.

(2) Badan Usaha Pendamping sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipilih melalui Tender atau Penunjukan Langsung.

(3) Pemilihan

PRESIDEN

(3) Pemilihan Badan Usaha Pendamping sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perjanjian Pengelolaan Aset BMN paling sedikit

memuat:

• dasar perjanjian;

• identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;

• objek pengelolaan aset;

• hasil pengelolaan aset;

• jangka waktu pengelolaan aset;

• besaran dana hasil pengelolaan aset yang disetorkan ke rekening BLU;

• pencairan jaminan pelaksanaan;

• tujuan pemanfaatan aset dan larangan untuk memanfaatkan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;

• tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat pemanfaatan aset;

• hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;

• larangan bagi Badan Usaha Pengelola Aset untuk mengagunkan aset BMN sebagai jaminan kepada pihak ketiga;

1. tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset; dan

• hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

PRESIDEN

(2) Dalam hal Perjanjian Pengelolaan Aset BMN mengatur

penyerahan pengelolaan aset yang diadakan oleh Badan Usaha Pengelola Aset selama jangka waktu perjanjian, Perjanjian Pengelolaan Aset BMN paling sedikit memuat:

• kondisi aset yang akan diserahkan;

• tata cara penyerahan aset;

• status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada pimpinan BLU;

• status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga; dan

• pembebasan menteri/ kepala lembaga dan pimpinan BLU dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Transaksi

Pelaksanaan Transaksi Pengelolaan Aset BMN meliputi:

• Pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset;

• Penyerahan BMN oleh PJPK kepada BLU;

• Penandatangan Perjanjian Pengelolaan Aset; dan

• Pemenuhan pembiayaan Pengelolaan Aset oleh Badan Usaha Pengelola Aset.

Pasal ...

PRESIDEN

(1) PJPK melakukan pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset,

(2) Pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui metode tender prakualifikasi.

(3) Tender prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dapat dilakukan secara elektronik yang

diselenggarakan oleh kementerian/lembaga.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan

Badan Usaha Pengelola Aset diatur dengan peraturan Menteri Koordinator selaku Ketua KPPIP.

(1) PJPK menyerahkan BMN untuk dilakukan Pengelolaan

Aset kepada pimpinan BLU.

(2) Penyerahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah penerbitan surat penunjukkan Badan Usaha Pengelola Aset, dan sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian Pengelolaan Aset BMN.

(3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan

sebagai BMN Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang.

(1) Pimpinan BLU melakukan penandatanganan perjanjian

Pengelolaan Aset BMN dengan Badan Usaha Pengelola Aset.

(2) Jangka waktu perjanjian Pengelolaan Aset BMN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. Pasal

PRESIDEN

(1) Badan Usaha Pengelola Aset harus telah menyetorkan

seluruh dana hasil pengelolaan aset BMN ke dalam rekening BLU, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Badan Usaha Pengelola Aset menandatangani perjanjian Pengelolaan Aset.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat diperpanjang oleh pimpinan BLU, apabila kegagalan penyetoran pendanaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pengelola Aset sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pimpinan BLU.

(3) Perpanjangan jangka waktu oleh pimpinan BLU

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 1 (satu) kali dengan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pengelola Aset, perjanjian Pengelolaan Aset berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh pimpinan BLU.

(1) Dalam hal perjanjian Pengelolaan Aset BMN berakhir,

Badan Usaha Pengelola Aset menyerahkan hak pengelolaan Aset BMN yang dilakukan pengelolaan aset kepada pimpinan BLU.

(2) Hak

PRESIDEN

(2) Hak pengelolaan Aset BMN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), selanjutnya diserahterimakan dari pimpinan BLU kepada kementerian/lembaga selaku Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian Pengelolaan Aset BMN harus memuat jaminan bahwa:

• Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;

• Menteri/kepala lembaga dan pimpinan BLU dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengelolaan Aset;

• Dalam hal terdapat gugatan atau tuntutan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf b:

1. kelangsungan Pengelolaan Aset tetap dapat dilaksanakan; dan

2. penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tetap dapat berlangsung.

Pemerintah memberikan izin usaha kepada Badan Usaha Pengelola Aset untuk mengelola aset infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing sektor.

Bagian

PRESIDEN

Bagian Keempat

BLU

(1) BLU pelaksanaan Pengelolaan Aset BMN dibentuk oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(2) BLU bertugas:

• mengelola BMN yang diserahkan PJPK sebelum penandatanganan perjanjian Pengelolaan Aset;

• menandatangani Perjanjian Pengelolaan Aset BMN dengan Badan Usaha Pengelola Aset;

• menerima dana hasil Pengelolaan Aset BMN dari Badan Usaha Pengelola Aset dan menyimpan dalam rekening BLU sebagai pendapatan BLU;

• mengelola dana hasil Pengelolaan Aset BMN sebagai pendapatan BLU;

• melakukan pengendalian perjanjian Pengelolaan Aset;

• menerima hak pengelolaan Aset BMN yang telah berakhir perjanjian Pengelolaan Aset dari Badan Usaha Pengelola Aset; dan

• menyerahkan hak pengelolaan Aset BMN yang telah berakhir perjanjian Pengelolaan Aset kepada kementerian/lembaga selaku Pengguna BMN.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BLU, termasuk

kewenangan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal

PRESIDEN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengelolaan Aset BMN diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bagian Kesatu

Umum

Transaksi Pengelolaan Aset BUMN meliputi:

• Penyiapan transaksi; dan

• Pelaksanaan transaksi.

Bagian Kedua

Penyiapan Transaksi

(1) PJPK melakukan penyiapan transaksi Pengelolaan Aset

Badan Usaha Milik Negara atas infrastruktur yang telah ditetapkan dalam Daftar Rencana Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Penyiapan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

pada Badan Usaha Milik Negara bersangkutan.

(1) PJPK menyiapkan perjanjian Pengelolaan Aset.

(2) Perjanjian Pengelolaan Aset Badan Usaha Milik Negara

paling sedikit memuat:

• tujuan ...

PRESIDEN

• tujuan pemanfaatan aset dan larangan untuk memanfaatkan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;

• tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat pemanfaatan aset;

• hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;

• larangan bagi Badan Usaha Pengelola Aset untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga;

• tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset; dan

• hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Perjanjian Pengelolaan Aset mengatur penyerahan Pengelolaan Aset yang diadakan oleh Badan Usaha Pengelola Aset selama jangka waktu perjanjian, Perjanjian Pengelolaan Aset paling sedikit memuat:

• kondisi aset yang akan dialihkan;

• tata cara pengalihan aset;

• status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara;

• status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga; dan

• pembebasan Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset. Bagian

V

PRESIDEN

Bagian Kedua

Pelaksanaan Transaksi

Pelaksanaan Transaksi Pengelolaan Aset dilakukan melalui:

• Pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset;

• Penandatangan perjanjian Pengelolaan Aset; dan

• Pemenuhan pembiayaan Pengelolaan Aset oleh Badan Usaha Pengelola Aset.

(1) PJPK melakukan pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset.

(2) Pemilihan Badan Usaha Pengelolaan Aset sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Usaha Milik Negara bersangkutan.

(3) Badan Usaha Milik Negara melakukan kerja sama

dengan Badan Usaha Pengelola Aset yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan prinsip usaha yang sehat.

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha pelaksana.

(1) PJPK melakukan penandatangan perjanjian Pengelolaan

Aset Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Pengelola Aset.

(2) Jangka waktu perjanjian Pengelolaan Aset sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing sektor. Pasal

PRESIDEN

(1) Badan Usaha Pengelola Aset harus telah menyetorkan

pendanaan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara ke dalam rekening PJPK, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Badan Usaha Pengelola Aset menandatangani perjanjian Pengelolaan Aset.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat diperpanjang oleh PJPK, apabila kegagalan penyetoran pendanaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pengelola Aset sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK.

(3) Perpanjangan jangka waktu oleh PJPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), diberikan 1 (satu) kali dengan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pengelola Aset, perjanjian Pengelolaan Aset berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK.

Dalam hal perjanjian Pengelolaan Aset BUMN berakhir, aset BUMN yang dilakukan Pengelolaan Aset diserahterimakan dari Badan Usaha Pengelola Aset kepada PJPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian Pengelolaan Aset harus memuat jaminan bahwa:

• Hak

PRESIDEN

• Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;

• Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengelolaan Aset; dan

• Dalam hal terdapat gugatan atau tuntutan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf b:

1. kelangsungan Pengelolaan Aset tetap dapat dilaksanakan; dan

2. penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tetap dapat berlangsung.

Pemerintah memberikan izin usaha kepada Badan Usaha Pengelola Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan

Pasal 30 untuk mengelola aset infrastruktur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan masing-masing sektor.

Menteri Koordinator selaku Ketua KPPIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Aset dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Perekonomian,

ti Parikesit