Pasal 27

(1) PJPK menyiapkan perjanjian Pengelolaan Aset.

(2) Perjanjian Pengelolaan Aset Badan Usaha Milik Negara

paling sedikit memuat:

• tujuan ...

PRESIDEN

• tujuan pemanfaatan aset dan larangan untuk memanfaatkan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;

• tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat pemanfaatan aset;

• hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;

• larangan bagi Badan Usaha Pengelola Aset untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga;

• tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset; dan

• hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Perjanjian Pengelolaan Aset mengatur penyerahan Pengelolaan Aset yang diadakan oleh Badan Usaha Pengelola Aset selama jangka waktu perjanjian, Perjanjian Pengelolaan Aset paling sedikit memuat:

• kondisi aset yang akan dialihkan;

• tata cara pengalihan aset;

• status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara;

• status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga; dan

• pembebasan Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset. Bagian

V

PRESIDEN

Bagian Kedua

Pelaksanaan Transaksi