Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. 7. Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 9. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. 10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang

harus dicapai oleh Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan. 14. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. 15. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang. 16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Mutu Hasil Perikanan baik perorangan atau kelompok di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

(1) Inspektur Mutu Hasil Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2) Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier PNS.

(1) Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas: a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama; b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda; c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama. (3) Jenjang pangkat Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu melaksanakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan; b. pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan

c. pengembangan profesi. (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. pendidikan, meliputi:

1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh STTPP. b. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, meliputi:
4. perencanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
6. pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium; dan
7. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; c. Pengembangan profesi, meliputi:
8. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
9. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
10. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. (4) Unsur penunjang, meliputi: a. pengajar/pelatih/penguji/pengawas pada diklat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; c. keanggotaan dalam organisasi profesi tingkat nasional/internasional; d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, meliputi:

1. menyusun program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2. menyusun program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3. mengumpulkan bahan untuk audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/ kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/ tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;

4. melaksanakan verifikasi lapangan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/temp at pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;

5. melakukan audit kecukupan;

6. melakukan surveilen;

7. melakukan verifikasi kebenaran dan kesesuaian permohonan penerbitan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC);

8. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di Pemasok (CPIB);

9. pengendalian produk perikanan di pintu pemasukan/pengeluaran/perbatasan;

10. melakukan verifikasi permohonan registrasi negara mitra;

11. melakukan identifikasi kebutuhan penyusunan standar prosedur dan kriteria standardisasi;

12. melakukan pengumpulan data/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standardisasi (data primer);

13. melakukan pengumpulan data/bahan perumusan regulasi (data primer) pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

14. melakukan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan;

15. menganalisis hasil verifikasi ketelusuran;

16. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian sederhana;

17. melakukan pengujian sedang;

18. membuat laporan hasil verifikasi ketelusuran;

19. melakukan evaluasi kesesuaian data penerbitan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC) dengan produk yang dimuat;

20. melakukan evaluasi kegiatan pengambilan sampel; dan

21. melakukan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan LHU (Lembar Hasil Uji) dan/atau penerbitan tingkat sederhana. b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, meliputi:

22. menyusun program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai anggota;

23. menyusun program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai anggota;

24. memeriksa dan menyempurnakan program kerja tahunan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai anggota;

25. memeriksa dan menyempurnakan program kerja bulanan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai anggota;

26. melakukan audit kecukupan dalam rangka Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/ pembesaran/ kapal/ pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

27. melakukan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir;

28. melakukan verifikasi tindakan perbaikan lapangan di tambak pembenihan/pembesaran/ kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

29. melakukan verifikasi draft sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point;

30. melakukan verifikasi dokumen ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

31. melaksanakan verifikasi rekaman ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat

pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan; 11. melakukan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai anggota; 12. melakukan penyiapan bahan dan daftar target supervisi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 13. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point; 14. melaksanakan supervisi terhadap Penerbitan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC); 15. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Kapal; 16. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); 17. melaksanakan supervisi terhadap pemanfaatan nomor registrasi negara mitra; 18. melakukan penyiapan kuesioner kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 19. melakukan identifikasi kebutuhan regulasi (peraturan/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/ Standard Opertional Procedure/ instruksi kerja); 20. melakukan penyusunan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 21. menyiapkan rancangan pengambilan sampel (tahap pengambilan contoh, parameter uji, tujuan); 22. melakukan kalibrasi internal peralatan sedang; 23. melakukan kalibrasi internal peralatan sulit; 24. melakukan uji banding/uji profisiensi; 25. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian sedang; 26. melakukan pengujian tingkat sulit;

27. melakukan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan LHU (lembar hasil uji) dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan tingkat sedang;

28. melakukan evaluasi hasil verifikasi ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

29. melakukan evaluasi penerbitan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC); dan

30. merekapitulasi hasil evaluasi dan rekomendasi pemanfaatan nomor registrasi. c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, meliputi:

31. menyusun program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

32. menyusun program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

33. memeriksa dan menyempurnakan program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

34. memeriksa dan menyempurnakan program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

35. melakukan analisis untuk penentuan kategori temuan hasil inspeksi;

36. melakukan evaluasi data dan informasi terkait notifikasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

37. melakukan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai ketua;

38. melaksanakan supervisi terhadap penanganan kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

39. melaksanakan supervisi terhadap sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan;

40. membuat draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

41. melakukan pembahasan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

42. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian tingkat sulit;

43. melakukan penyelenggaraan uji profisiensi (provider);

44. melakukan penyeliaan pengujian contoh;

45. melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit untuk penerbitan LHU (lembar hasil uji) dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan ;

46. melakukan penyusunan/revisi konsep dokumen sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan;

47. melaksanakan validasi dokumen Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

48. melakukan audit internal/verifikasi penerapan sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

49. melakukan kaji ulang dokumen/manajemen;

50. melakukan verifikasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dan/atau kesesuaian sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

51. menyusun laporan dan rekomendasi penerbitan surat keterangan ketelusuran;

52. melakukan evaluasi berkas investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

53. melakukan evaluasi kesesuaian dokumen dan hasil pengujian contoh; dan

54. melakukan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi.

d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, meliputi:

1. mengkaji rancangan program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2. merekomendasikan program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3. melakukan Inspeksi di negara mitra di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/temp at pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

4. melakukan kajian inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

5. melakukan pembahasan draft inisiai kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

6. melakukan kesepakatan/persetujuan kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

7. melakukan diseminasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

8. merekomendasikan penerbitan sertifikat/surat keterangan untuk pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

9. melakukan diseminasi regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

10. melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil inspeksi;

11. melakukan evaluasi pemasukan/pengeluaran produk perikanan;

12. melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil surveilen;

13. menyusun rekomendasi terkait kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

14. menyususn rekomendasi pemasukan/ pengeluaran produk perikanan;

15. membuat rekomendasi terkait permasalahan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC);

16. melakukan evaluasi dan rekomendasi kegiatan kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

17. melakukan evaluasi draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

18. melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring; dan

19. membuat rekomendasi hasil monitoring. (2) Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, meliputi:

1. dokumen program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3. laporan audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

4. laporan verifikasi lapangan di Tambak pembenihan/ pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/Unit Pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

5. laporan audit kecukupan;

6. laporan surveilan;

7. laporan verifikasi kebenaran dan kesesuaian permohonan penerbitan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC);

8. laporan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di Pemasok (CPIB);

9. laporan supervisi terhadap pengendalian produk perikanan di pintu pemasukan/pengeluaran/perbatasan;

10. laporan verifikasi permohonan registrasi Negara mitra;

11. laporan identifikasi kebutuhan penyusunan standar prosedur dan kriteria standardisasi;

12. laporan data primer/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standardisasi;

13. laporan data primer/bahan perumusan regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

14. laporan pengamatan mutu dan keamanan hasil perikanan;

15. laporan hasil verifikasi ketelusuran;

16. laporan validasi/verifikasi metode pengujian sederhana;

17. laporan pengujian tingkat sedang;

18. laporan hasil verifikasi ketelusuran;

19. laporan evaluasi kesesuaian data penerbitan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC) dengan produk yang dimuat;

20. laporan evaluasi kegiatan pengambilan sample; dan

21. laporan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan LHU (lembar hasil uji) dan atau penerbitan sertifikat kesehatan tingkat sederhana. b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, meliputi:

22. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

23. dokumen program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

24. dokumen hasil pemeriksaan dan penyempurnaan program kerja tahunan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

25. dokumen hasil pemeriksaan dan penyempurnaan program kerja bulanan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

26. laporan audit kecukupan dalam rangka inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

27. laporan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

28. laporan verifikasi tindakan perbaikan lapangan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

29. laporan verifikasi draft sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point;

30. laporan verifikasi dokumen di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

31. laporan verifikasi rekaman ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/ tempat

pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan; 11. laporan hasil investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan kemanan hasil perikanan; 12. laporan persiapan bahan dan daftar target supervisi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 13. laporan supervisi terhadap pelaksanaan inspeksi penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point; 14. laporan supervisi terhadap kesesuaian penerbitan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC); 15. laporan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di kapal; 16. laporan supervisi terhadap penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); 17. laporan supervisi terhadap pemanfaatan nomor registrasi negara mitra; 18. draft kuisioner kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 19. laporan identifikasi kebutuhan regulasi (peraturan/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/ Standard Oprational Procedure/ instruksi kerja); 20. laporan penyusunan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 21. rancangan pengambilan sampel (tahap pengambilan sampel, parameter uji, tujuan); 22. laporan kalibrasi internal peralatan sedang; 23. laporan kalibrasi internal peralatan sulit; 24. laporan uji banding/uji profisiensi; 25. laporan validasi/verifikasi metode pengujian sedang; 26. laporan pengujian tingkat sulit; 27. laporan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan LHU (Lembar Hasil Uji) dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan tingkat sedang; 28. laporan evaluasi hasil verifikasi ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/ tempat

pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan; 29. laporan evaluasi penerbitan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC); dan 30. laporan rekapitulasi hasil evaluasi dan rekomendasi pemanfaatan nomor registrasi. c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, meliputi:

1. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2. dokumen program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3. dokumen hasil verifikasi program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

4. dokumen hasil verifikasi program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

5. laporan analisis dalam rangka penentuan kategori temuan hasil inspeksi;

6. laporan evaluasi data dan informasi terkait notifikasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

7. laporan hasil investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

8. laporan supervisi terhadap penanganan kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

9. laporan supervisi terhadap sistem manajemen mutu;

10. draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

11. laporan pembahasan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

12. laporan validasi/verifikasi metode pengujian tingkat sulit;

13. laporan penyelenggaraan uji profisiensi (provider);

14. laporan penyeliaan pengujian contoh;

15. laporan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit dalam rangka penerbitan LHU (Lembar Hasil Uji) dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan;

16. laporan penyusunan/revisi konsep dokumen Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

17. laporan validasi dokumen Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

18. laporan audit internal/verifikasi penerapan sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

19. laporan kaji ulang dokumen/manajemen;

20. laporan verifikasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dan/atau kesesuaian sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

21. laporan evaluasi berkas/dokumen tindak lanjut hasil investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

22. laporan dan rekomendasi penerbitan surat keterangan ketelusuran;

23. laporan evaluasi kesesuaian dokumen dan hasil pengujian sampel; dan

24. laporan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi. d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, meliputi:

25. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

26. dokumen Hasil Verifikasi Program Kerja Tahunan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

27. laporan inspeksi di negara mitra di tambak pembenihan/ pembesaran/ kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

28. laporan pembahasan kajian inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

29. laporan pembahasan draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

30. laporan hasil kesepakatan/persetujuan kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

31. laporan hasil diseminasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

32. rekomendasi penerbitan sertifikat/surat keterangan dalam rangka pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

33. laporan hasil diseminasi regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

34. laporan evaluasi dan rekomendasi hasil inspeksi;

35. laporan evaluasi pemasukan/pengeluaran produk perikanan;

36. laporan evaluasi dan rekomendasi hasil surveilan;

37. laporan rekomendasi terkait kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

38. laporan rekomendasi pemasukan/ pengeluaran produk perikanan;

39. laporan rekomendasi terkait permasalahan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC);

40. laporan evaluasi dan rekomendasi kegiatan kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

41. laporan evaluasi draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

42. laporan evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring; dan

43. laporan rekomendasi hasil monitoring.

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu tingkat di atas, atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian (inpassing); dan d. promosi.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) bidang perikanan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analysis and Critical Control Point bidang perikanan. (5) Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional, dan pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 2, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) bidang perikanan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural; f. memiliki pengalaman di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling sedikit 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda;
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Mutu

Hasil Perikanan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analysis and Critical Control Point bidang perikanan.

(1) Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang telah memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dengan syarat sebagai berikut: a. tersedia lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; c. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan f. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. (2) Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan diangkat menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) yang diperoleh ditambah paling besar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV); e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analysis and Critical Control Point bidang perikanan. (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki. (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing). (7) Tata cara penyesuaian (inpassing) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan

ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Inspektur Mutu Hasil Perikanan meliputi: a. Kompetensi Teknis; b. Kompetensi Manajerial; dan c. Kompetensi Sosial Kultural. (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pada awal tahun, setiap Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Inspektur Mutu Hasil Perikanan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun. (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan. (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

(1) Inspektur Mutu Hasil Perikanan setiap tahun harus mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit: a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda; c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan d. 50 (lima puluh) untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama. (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

(1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Inspektur Mutu Hasil Perikanan, untuk:

a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan pendidikan Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Inspektur Mutu Hasil Perikanan, yaitu: a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub- unsur pendidikan formal; dan b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

(1) Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling banyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (2) Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan paling banyak 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(1) Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat

diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.

Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi.

(1) Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang secara bersama- sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d. Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Inspektur Mutu Hasil Perikanan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau daftar rekapitulasi bukti fisik. (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Usul penetapan Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan c. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai yang terdiri atas: a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, unsur kepegawaian, dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya. (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan; dan c. aktif melakukan penilaian kinerja. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Inspektur Mutu Hasil Perikanan, anggota Tim Penilai

dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan. (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Inspektur Mutu Hasil Perikanan diikutsertakan pada pelatihan. (2) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai. (3) Pelatihan yang diberikan kepada Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; dan b. pelatihan teknis. (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Mutu Hasil Perikanan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4): a. mempertahankan keahlian sebagai Inspektur Mutu Hasil Perikanan (maintain rating); b. seminar; c. lokakarya (workshop); atau d. konferensi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain: a. ruang lingkup Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; b. jumlah obyek Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan c. frekuensi pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan Menteri.

(1) Inspektur Mutu Hasil Perikanan diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (3) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, pengelolaan Jabatan Fungsional yang dibinanya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Jabatan Fungsional kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

(1) Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi. (2) Inspektur Mutu Hasil Perikanan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina. (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; b. memberikan advokasi; dan c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

(1) Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang mendapat penghargaan sebagai Inspektur Mutu Hasil Perikanan Teladan diberi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan ketentuan 15% (lima belas persen) Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas jabatan dalam Penilaian Angka Kredit. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria dan Penetapan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Inspektur Mutu Hasil Perikanan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan ditetapkan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan kategori keahlian pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1872) dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian. (2) Pejabat Fungsional yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Kategori Keahlian pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, karena: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1872), dinyatakan masih tetap berlaku.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Kategori Keahlian pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai berikut: a. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama; b. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda; c. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan Madya

disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan d. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan Utama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama. (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian pada badan yang membidangi karantina ikan dan melaksanakan sebagian tugas Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling singkat 3 (tiga) tahun, dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai berikut: a. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama; b. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda; c. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan d. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama. (3) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, atau Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan

Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 167); dinyatakan tetap berlaku.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka

Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1872), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengawasan prikanan bidang mutu hasil perikanan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1872) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA