Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Pasal 7

BAB 5 — URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, meliputi:

  1. menyusun program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  2. menyusun program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  3. mengumpulkan bahan untuk audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/ kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/ tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;

  4. melaksanakan verifikasi lapangan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/temp at pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;

  5. melakukan audit kecukupan;

  6. melakukan surveilen;

  7. melakukan verifikasi kebenaran dan kesesuaian permohonan penerbitan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC);

  8. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di Pemasok (CPIB);

  9. pengendalian produk perikanan di pintu pemasukan/pengeluaran/perbatasan;

  10. melakukan verifikasi permohonan registrasi negara mitra;

  11. melakukan identifikasi kebutuhan penyusunan standar prosedur dan kriteria standardisasi;

  12. melakukan pengumpulan data/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standardisasi (data primer);

  13. melakukan pengumpulan data/bahan perumusan regulasi (data primer) pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  14. melakukan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan;

  15. menganalisis hasil verifikasi ketelusuran;

  16. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian sederhana;

  17. melakukan pengujian sedang;

  18. membuat laporan hasil verifikasi ketelusuran;

  19. melakukan evaluasi kesesuaian data penerbitan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC) dengan produk yang dimuat;

  20. melakukan evaluasi kegiatan pengambilan sampel; dan

  21. melakukan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan LHU (Lembar Hasil Uji) dan/atau penerbitan tingkat sederhana. b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, meliputi:

  22. menyusun program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai anggota;

  23. menyusun program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai anggota;

  24. memeriksa dan menyempurnakan program kerja tahunan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai anggota;

  25. memeriksa dan menyempurnakan program kerja bulanan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai anggota;

  26. melakukan audit kecukupan dalam rangka Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/ pembesaran/ kapal/ pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

  27. melakukan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir;

  28. melakukan verifikasi tindakan perbaikan lapangan di tambak pembenihan/pembesaran/ kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

  29. melakukan verifikasi draft sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point;

  30. melakukan verifikasi dokumen ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

  31. melaksanakan verifikasi rekaman ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat

pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan; 11. melakukan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai anggota; 12. melakukan penyiapan bahan dan daftar target supervisi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 13. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point; 14. melaksanakan supervisi terhadap Penerbitan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC); 15. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Kapal; 16. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); 17. melaksanakan supervisi terhadap pemanfaatan nomor registrasi negara mitra; 18. melakukan penyiapan kuesioner kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 19. melakukan identifikasi kebutuhan regulasi (peraturan/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/ Standard Opertional Procedure/ instruksi kerja); 20. melakukan penyusunan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 21. menyiapkan rancangan pengambilan sampel (tahap pengambilan contoh, parameter uji, tujuan); 22. melakukan kalibrasi internal peralatan sedang; 23. melakukan kalibrasi internal peralatan sulit; 24. melakukan uji banding/uji profisiensi; 25. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian sedang; 26. melakukan pengujian tingkat sulit;

  1. melakukan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan LHU (lembar hasil uji) dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan tingkat sedang;

  2. melakukan evaluasi hasil verifikasi ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

  3. melakukan evaluasi penerbitan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC); dan

  4. merekapitulasi hasil evaluasi dan rekomendasi pemanfaatan nomor registrasi. c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, meliputi:

  5. menyusun program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  6. menyusun program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  7. memeriksa dan menyempurnakan program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  8. memeriksa dan menyempurnakan program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  9. melakukan analisis untuk penentuan kategori temuan hasil inspeksi;

  10. melakukan evaluasi data dan informasi terkait notifikasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

  11. melakukan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai ketua;

  12. melaksanakan supervisi terhadap penanganan kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

  13. melaksanakan supervisi terhadap sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan;

  14. membuat draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  15. melakukan pembahasan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  16. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian tingkat sulit;

  17. melakukan penyelenggaraan uji profisiensi (provider);

  18. melakukan penyeliaan pengujian contoh;

  19. melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit untuk penerbitan LHU (lembar hasil uji) dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan ;

  20. melakukan penyusunan/revisi konsep dokumen sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan;

  21. melaksanakan validasi dokumen Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  22. melakukan audit internal/verifikasi penerapan sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  23. melakukan kaji ulang dokumen/manajemen;

  24. melakukan verifikasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dan/atau kesesuaian sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  25. menyusun laporan dan rekomendasi penerbitan surat keterangan ketelusuran;

  26. melakukan evaluasi berkas investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

  27. melakukan evaluasi kesesuaian dokumen dan hasil pengujian contoh; dan

  28. melakukan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi.

d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, meliputi:

  1. mengkaji rancangan program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  2. merekomendasikan program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  3. melakukan Inspeksi di negara mitra di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/temp at pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan;

  4. melakukan kajian inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  5. melakukan pembahasan draft inisiai kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  6. melakukan kesepakatan/persetujuan kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  7. melakukan diseminasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  8. merekomendasikan penerbitan sertifikat/surat keterangan untuk pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  9. melakukan diseminasi regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  10. melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil inspeksi;

  11. melakukan evaluasi pemasukan/pengeluaran produk perikanan;

  12. melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil surveilen;

  13. menyusun rekomendasi terkait kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

  14. menyususn rekomendasi pemasukan/ pengeluaran produk perikanan;

  15. membuat rekomendasi terkait permasalahan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC);

  16. melakukan evaluasi dan rekomendasi kegiatan kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  17. melakukan evaluasi draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

  18. melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring; dan

  19. membuat rekomendasi hasil monitoring. (2) Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

← Pasal 6 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 8 →