Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

pasal.id

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak

untuk melakukan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi. 4. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi. 5. Persiapan Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah persiapan penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 10. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. 11. Tim Penilai Kinerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat

yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, serta memberikan penilaian atas kinerja pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. 12. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi baik perorangan atau kelompok di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur. 13. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

pasal.id

Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

pasal.id

(1) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

pasal.id

(1) Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas: a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/ Terampil; b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan c. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia. (3) Jenjang pangkat Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit.

pasal.id

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu melaksanakan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur.

pasal.id

(1)Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan; b. persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur; dan c. pengembangan profesi. (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah;
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. diklat Prajabatan.

b. persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur, meliputi:

1. penanganan dokumen permohonan pengujian dan/atau kalibrasi;
2. penanganan sample uji dan/atau kalibrasi;
3. penanganan kondisi ruang pengujian dan/atau kalibrasi;
4. penanganan alat ukur/kalibrator;
5. kalibrasi antara;
6. perbaikan alat ukur/kalibrator;
7. audit internal/surveilan/asesmen;
8. pelatihan internal; dan
9. penanganan instruksi kerja. (4) Unsur Penunjang, meliputi: a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan f. perolehan ijazah pendidikan lainnya.

pasal.id

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:

a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/ Terampil, meliputi:

1. melakukan pengecekan kelengkapan kesesuaian data administrasi dan teknis;

2. melakukan entry data dan fiture pengujian/ kalibrasi;

3. mengecek berkas pembayaran dan menerbitkan nomor permohonan;

4. melakukan pengecekan kesesuaian data perangkat dan LHU; dan

5. melaksanakan scan Laporan Hasil Uji dan mengirim ke Database Sertifikasi. b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:

6. melakukan klarifikasi kepada pemohon tentang berkas bermasalah;

7. melaksanakan koordinasi kepada pemohon tentang pelaksanaan uji lapangan dan perhitungan biaya uji lapangan;

8. menyimpan sampel uji/alat ukur berdasarkan nomor, jenis dan dimensi sebagai sampel uji/alat ukur belum uji/kalibrasi;

9. menyimpan sampel uji/alat ukur berdasarkan nomor, jenis dan dimensi sebagai sampel uji/alat ukur sudah uji/kalibrasi;

10. mengecek sampel uji/alat ukur dan membuatkan berita acara serah terima barang serta menyerahkan sampel uji/alat ukur kembali ke pemohon;

11. mengecek dan mencatat suhu dan kelembaban laboratorium dan melakukan tindakan penyesuaian suhu dan kelembaban sesuai dengan persyaratan teknis;

12. menyimpan alat ukur/kalibrator BBPPT yang sudah dikalibrasi;

13. mengelola/menyimpan artefak (sampel uji);

14. menyimpan alat ukur/kalibrator yang sudah diperbaiki; dan

15. membuat bukti verifikasi tindakan perbaikan. c. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, meliputi:

16. melakukan verifikasi terhadap sample uji/kalibrasi dan dokumen permohonan pengujian/kalibrasi;

17. mengecek, mencatat dan memverifikasi masa kalibrasi alat ukur/kalibrator ke daftar alat ukur/kalibrator;

18. mengecek, mencatat dan memverifikasi alat pendukung laboratorium;

19. melaksanakan audit dan membuat laporan hasil audit tentang temuan ketidaksesuaian;

20. menyusun bukti tindakan perbaikan temuan tentang loket pelayanan, dan atau administrasi laboratorium;

21. melaksanakan pelatihan internal bidang administrasi laboratorium;

22. melaksanakan pelatihan internal bidang administrasi loket pelayanan;

23. melaksanakan pelatihan internal penanganan alat ukur; dan

24. membuat instruksi kerja. (2) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

pasal.id

Hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah sebagai berikut: a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/ Terampil, meliputi:

1. Daftar kesesuaian dan kelengkapan perangkat;

2. Surat pemberitahuan pembayaran (SP2);

3. Formulir permohonan pengujian/kalibrasi;

4. Lembar pengesahan LHU; dan

5. Daftar soft copy LHU yang sudah dikirim. b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:

6. Data klarifikasi berkas bermasalah;

7. Data koordinasi uji lapangan;

8. Catatan penyimpanan sampel uji belum uji/alat ukur belum kalibrasi;

9. Catatan penyimpanan sampel uji sudah uji/alat ukur sudah kalibrasi;

10. Berita acara serah terima barang;

11. Log book kondisi ruangan;

12. Catatan penyimpanan alat ukur/kalibrator yang sudah dikalibrasi;

13. Catatan penyimpanan artefak;

14. Catatan penyimpanan alat ukur/kalibrator yang sudah diperbaiki; dan

15. Dokumen verifikasi tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian. c. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, meliputi:

16. Dokumen verifikasi administrasi;

17. Daftar kondisi dan kalibrasi alat ukur/kalibrator;

18. Daftar kondisi alat pendukung laboratorium;

19. Laporan audit dan temuan Ketidaksesuaian;

20. Dokumen tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian;

21. Laporan pelatihan internal bidang administrasi lab;

22. Laporan pelatihan internal bidang administrasi loket pelayanan;

23. Laporan pelatihan internal bidang penanganan alat ukur; dan

24. Instruksi kerja.

pasal.id

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

pasal.id

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan tugas Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan tugas Penguji Perangkat Telekomunikasi di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

pasal.id

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan melalui pengangkatan: a. Pertama; b. Perpindahan dari jabatan lain; dan c. Penyesuaian/inpassing.

pasal.id

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Elektro Telekomunikasi atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat serta kualifikasi

pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur. (4) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (5) PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), angka kreditnya ditetapkan adalah 40 (empat puluh), sepanjang melaksanakan tugas di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur. (6) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dari unsur utama yang terdiri atas pendidikan formal dan tugas jabatan.

pasal.id

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kecuali huruf f;

b. memiliki pengalaman di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur paling singkat 2 (dua) tahun; c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

pasal.id

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah SMK Elektro Telekomunikasi atau SMA sederajat; dan e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk

jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. (4) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing. (6) Tata cara penyesuaian/inpassing ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

pasal.id

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi meliputi: a. Kompetensi Teknis; b. Kompetensi Manajerial; dan c. Kompetensi Sosial-Kultural. (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

pasal.id

(1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

(1) Pada awal tahun, setiap Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

pasal.id

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan berdasarkan

perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

pasal.id

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit. (2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. (3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

pasal.id

(1) Pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling sedikit sebagai berikut: a. 5 (lima) untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil; b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir; c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia

(2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

pasal.id

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, untuk: a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dengan pendidikan SMK Elektro Telekomunikasi atau SMA sederajat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dengan pendidikan Diploma II (DII) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dengan pendidikan Diploma III (DIII) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dicapai Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

pasal.id

(1) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat

lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

pasal.id

Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi.

pasal.id

(1) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh

persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

pasal.id

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik. (4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

pasal.id

Usul penetapan angka kredit Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi diajukan oleh pejabat Administrator yang

membidangi kepegawaian di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi kepada Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia.

pasal.id

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia.

pasal.id

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibantu oleh Tim Penilai Balai bagi Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia.

pasal.id

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengujian perangkat telekomunikasi, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat Administrator. (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (6) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (7) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan c. aktif melakukan penilaian. (8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Balai ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

pasal.id

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

pasal.id

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan.

pasal.id

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan. (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

pasal.id

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi diikutsertakan pelatihan. (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pejabat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (3) Pelatihan yang diberikan kepada pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; dan b. pelatihan teknis. (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya, antara lain: a. mempertahankan kompetensi sebagai pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi (maintain rating); b. seminar; c. lokakarya (workshop); atau d. konferensi. (5) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

pasal.id

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain: a. Jumlah permohonan pengujian/kalibrasi; b. Jumlah laboratorium; c. Ruang lingkup akreditasi ISO 17025; d. Perubahan kebijakan terkait pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan e. Beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang Pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur. (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

pasal.id

(1) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/ Terampil sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia diberhentikan dari jabatannya apabila: a. diberhentikan sementara sebagai PNS; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan fungsional lainnya; atau e. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (3) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan.

pasal.id

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

pasal.id

(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain: a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional; e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf o, dan huruf p kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

pasal.id

(1) Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (2) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina. (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi mempunyai tugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; b. memberikan advokasi; dan c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

pasal.id

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina.

pasal.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2017 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA