Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, mengambil kembali, mengirim atau menerima data dan informasi.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
3. Aplikasi adalah perangkat lunak TIK yang digunakan dalam proses kegiatan tugas dan fungsi Kementerian dan Perwakilan.
4. Infrastruktur adalah sarana TIK yang digunakan dalam proses kegiatan tugas dan fungsi Kementerian dan Perwakilan.
5. Komite TIK yang selanjutnya disingkat KTIK, adalah komite yang mengarahkan kebijakan terkait TIK.
6. Chief Information Officer yang selanjutnya disingkat CIO adalah Kepala Pusat TIK Kementerian dan Perwakilan.
7. Pengguna Layanan TIK yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, pegawai setempat yang bekerja di Kementerian atau Perwakilan, dan pihak lain tertentu yang diberikan akses terhadap TIK sebagai sarana dan prasarana kerja.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan Kementerian

atau Perwakilan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 9. Pemilik Proses Bisnis adalah Unit Kerja dan Satker yang bertanggung jawab terhadap unjuk kerja proses atau program kerja dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai pada indikator kinerja utama dalam Rencana Induk Strategi TIK. 10. Unit Kerja adalah unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I di Kementerian. 11. Rencana Induk Strategi TIK yang selanjutnya disingkat RISTIK adalah dokumen yang menggambarkan visi dan misi serta strategi TIK Kementerian yang menjadi acuan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan tugas dan fungsi Kementerian dan Perwakilan. 12. Manajemen Risiko adalah suatu proses analisis risiko, merumuskan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap Sistem Elektronik yang dikelola. 13. Kaidah Keamanan Informasi adalah upaya penjaminan aspek kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentisitas, otorisasi, kenirsangkalan, dan keandalan dari sistem informasi. 14. Layanan TIK adalah kesatuan proses dan sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sarana komunikasi, fasilitas, utilitas, dokumen, data, dan sumber daya manusia terkait TIK, yang diselenggarakan dan dikelola secara terpusat di Pusat Data untuk mendukung proses bisnis Kementerian dan Perwakilan. 15. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian dan Perwakilan. 16. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
18. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Data elektronik adalah suatu obyek, kejadian, atau fakta yang bersifat strategis tentang Kementerian dan Perwakilan yang terdokumentasikan dengan memiliki kodifikasi terstruktur.
20. Kementerian adalah Kementerian Luar Negeri Republik INDONESIA.
21. Perwakilan

selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah terciptanya tata kelola TIK yang dapat menjamin keselarasan antara pengembangan dan penerapan TIK dengan sasaran strategis Kementerian dan Perwakilan.

Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah: a. sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam penyusunan, penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur TIK; b. untuk mewujudkan standardisasi pelaksanaan pengembangan, penerapan dan operasional TIK yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian dan Perwakilan; c. untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya TIK dalam menciptakan nilai tambah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Kementerian dan Perwakilan; d. untuk melindungi sumber daya TIK dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar lingkungan Kementerian dan Perwakilan; dan e. untuk memantau dan mengevaluasi unjuk kerja layanan TIK.

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Pengelola TIK; b. Pengelolaan sumber daya TIK; c. Proses tata kelola TIK; dan d. Pengelolaan Risiko TIK. (2) Pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Menteri selaku Eksekutif Kementerian dan Perwakilan; b. CIO; c. KTIK; d. Satker pengelola TIK Kementerian dan Perwakilan; dan e. Pemilik Proses Bisnis Kementerian dan Perwakilan. (3) Sumber daya TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. sumber daya manusia; b. data dan informasi; c. aplikasi; dan d. infrastruktur. (4) Proses tata kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. perencanaan sistem; b. manajemen belanja atau investasi; c. realisasi sistem; d. pengoperasian sistem; e. pemeliharaan sistem; dan f. monitoring dan evaluasi.

Peranan TIK adalah sebagai: a. pendorong peningkatan kemampuan proses bisnis dan nilai tambah layanan dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian dan Perwakilan; dan b. penggerak penciptaan layanan baru dalam mencapai tujuan strategis Kementerian dan Perwakilan.

(1) Kementerian dan Perwakilan harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2) Kementerian dan Perwakilan wajib melindungi data elektronik strategis.

Untuk mewujudkan peranan TIK Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri selaku Eksekutif Kementerian dan Perwakilan bertugas: a. MENETAPKAN kebijakan, rencana strategis dan evaluasi TIK Kementerian dan Perwakilan; b. MENETAPKAN susunan keanggotaan KTIK; c. MENETAPKAN Kepala Pusat TIK Kementerian dan Perwakilan sebagai CIO; dan d. bertanggung jawab atas seluruh implementasi TIK Kementerian dan Perwakilan.

(1) CIO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, memiliki tugas sebagai penyelenggara TIK di Kementerian dan Perwakilan. (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CIO mempunyai fungsi: a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio TIK Kementerian dan Perwakilan; b. melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi TIK di Kementerian dan Perwakilan; c. mendefinisikan dan menyusun setiap kegiatan pengelolaan TIK berupa program dan mekanisme pelaksanaan kerja TIK; d. menyusun struktur kebijakan dan standar operasional prosedur kerja Tata Kelola TIK;

e. melakukan pengelolaan risiko; f. mensosialisasikan kebijakan pengelolaan TIK secara jelas sehingga dipahami dan diterima oleh semua Pengguna; g. melakukan standardisasi proyek yang berhubungan dengan proses tata kelola

dan memfasilitasi pemanfaatan sumber daya, metodologi, perangkat dan teknik; dan h. mengembangkan kompetensi sumber daya manusia TIK berkoordinasi dengan Satker terkait. (3) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi, CIO dapat membentuk tim pendukung.

(1) KTIK mempunyai tugas: a. mensinergikan dan mengintegrasikan RISTIK yang mengakomodasi kebutuhan seluruh Satker; b. mensinergikan rencana belanja atau investasi Satker untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih inisiatif TIK; dan c. melakukan peninjauan atas evaluasi berkala belanja atau investasi implementasi TIK yang dilakukan oleh CIO untuk memastikan keselarasan dengan Rencana Induk Strategi TIK. (2) Susunan KTIK terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua; b. Pejabat setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagai Anggota; dan c. Kepala Pusat TIK Kementerian dan Perwakilan sebagai Sekretaris. (3) KTIK melakukan pertemuan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata kerja dari KTIK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pemilik Proses Bisnis memiliki tugas: a. bertanggung jawab atas pendefinisian kebutuhan dalam implementasi inisiatif TIK di Satker; b. memberikan masukan atas implementasi TIK, khususnya kualitas operasional sistem TIK; dan c. menjaga aset informasi yang dikelolanya.

(1) Sumber daya TIK terdiri atas sumber daya manusia, data dan informasi, serta aplikasi dan infrastruktur. (2) Pengelolaan dan pengadaan sumber daya TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelolaan TIK didukung oleh sumber daya manusia Kementerian dan Perwakilan yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundangan di bidang kepegawaian. (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dan/atau Perwakilan dapat menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan/atau diseminasi informasi di bidang pengelolaan TIK.

(1) Pengelolaan data dan informasi yang digunakan dalam pengelolaan TIK dilaksanakan sebagai berikut: a. dilakukan sesuai dengan Kaidah Keamanan Informasi terhadap aset TIK yang dikelolanya, dengan memperhatikan aspek-aspek kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi, dan kenirsangkalan; dan b. terintegrasi dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, analisis, dan penyajian data dan informasi.

(1) Data dan informasi yang digunakan dalam pengelolaan TIK: a. dipastikan pemutakhiran dan keakuratannya oleh pemilik data dan informasi; dan b. disusun klasifikasinya oleh Pemilik Proses Bisnis. (2) Penetapan klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada tingkat kekritisan dan sensitivitas data dan informasi yang meliputi: a. kepemilikan data; b. nilai resiko; dan c. retensi dan pemusnahan data.

Dalam pengelolaan TIK, data dan informasi yang termasuk informasi publik yang dikecualikan dapat digunakan secara bersama dengan kementerian atau lembaga lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Aplikasi di Kementerian dan Perwakilan yang mendukung dan menambah nilai layanan dari proses bisnis, termasuk transaksi elektronik, wajib dikelola secara efektif dan efisien. (2) Aplikasi yang digunakan Kementerian dan Perwakilan baik pada server maupun perangkat Pengguna adalah aplikasi legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat bersifat proprietary atau non-proprietary (open source). (3) Pengembangan aplikasi harus memperhatikan Kaidah Keamanan Informasi. (4) Aplikasi yang dikembangkan harus dilengkapi dengan dokumentasi dan kode sumber dari Pengembang. (5) Dokumentasi dan kode sumber harus dijaga ketersediaan dan keutuhannya.

(1) Dalam hal pihak ketiga mengembangkan suatu aplikasi tertentu yang akan dipergunakan oleh Kementerian dan Perwakilan memerlukan jangka waktu yang lama, paling tidak 1 (satu) tahun sesuai perjanjian dan apabila perjanjian berakhir maka pengembang pihak ketiga wajib menyerahkan dokumentasi dan kode sumber kepada CIO. (2) Kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pengembangan dan perawatan lebih lanjut di masa yang akan datang.

Infrastruktur TIK Kementerian dan Perwakilan setidak- tidaknya mencakup jaringan komunikasi, perangkat pemrosesan informasi (server, workstation, dan peripheral pendukungnya) dan penyimpanan data (storage, data center, dan/atau disaster recovery center).

(1) RISTIK disusun oleh CIO dan Pemilik Proses Bisnis berdasarkan asas efektivitas dan efisiensi serta kebijakan Manajemen Risiko. (2) Penyusunan RISTIK dimaksudkan untuk perencanaan, pengembangan, penerapan dan investasi semua sumber daya TIK sesuai dengan rencana strategis dan kebutuhan Kementerian dan Perwakilan. (3) Penyusunan RISTIK harus memperhatikan keselarasan dengan Rencana Induk TIK Nasional. (4) RISTIK memuat paling sedikit: a. visi dan misi TIK Kementerian; b. penyelarasan proses bisnis dan TIK; c. arahan strategis TIK; d. organisasi dan manajemen; e. model pola operasi TIK; f. strategi pengelolaan sumber daya TIK; g. arsitektur informasi, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur; dan h. rencana pengembangan, penerapan, dan investasi TIK.

(5) RISTIK berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (6) RISTIK dievaluasi dan ditinjau ulang oleh KTIK paling sedikit satu kali dalam satu tahun sesuai dengan kebutuhan dan rencana strategis Kementerian. (7) RISTIK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Manajemen belanja atau investasi TIK merupakan proses pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja atau investasi TIK, sesuai dengan mekanisme proyek inisiatif TIK yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RISTIK; (2) Realisasi belanja atau investasi dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.

(1) Manajemen belanja atau investasi TIK harus memperhatikan keamanan, ketersediaan, keterpaduan dengan sistem terkait, kemudahan pemeliharaan, dapat dievaluasi, dan kemudahan operasional. (2) KTIK memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian bidang investasi TIK untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih inisiatif TIK.

CIO dan/atau Pemilik Proses Bisnis adalah pemegang hak atas kekayaan intelektual hasil belanja atau investasi TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal belanja atau investasi berupa aplikasi, pengembang

wajib menerapkan prosedur dan metodologi system development life cycles, termasuk jaminan dan standar kualitas yang berlaku serta manajemen proyek secara konsisten.

(1) Pemilik Proses Bisnis yang akan melakukan belanja atau investasi TIK, wajib melakukan kajian kesiapan dan kajian risiko bersama dengan CIO. (2) Kajian kesiapan dan kajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. struktur organisasi yang mendukung operasional aplikasi TIK, yang meliputi dukungan manajemen, kepemilikan aplikasi, penanggung jawab teknis, operator, dan pengawas; b. prosedur operasional pengelolaan, tanggung jawab dan kewenangan pelaksana aplikasi; dan c. penerapan manajemen risiko, khususnya pengendalian pengamanan yang sesuai dengan Kaidah Keamanan Informasi.

Pemilik Proses Bisnis mengusulkan belanja atau investasi TIK ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian setelah berkoordinasi dengan CIO.

(1) End User Computing merupakan sistem informasi berbasis komputer yang secara langsung mendukung operasional dan manajerial di Kementerian dan Perwakilan.

(2) Dalam mengembangkan End User Computing, Pemilik Proses Bisnis wajib: a. memiliki analisis kebutuhan; dan b. memperoleh persetujuan CIO. (3) Dalam memperoleh persetujuan CIO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemilik Proses Bisnis mengajukan permohonan secara tertulis kepada CIO yang disertai dengan persetujuan pejabat struktural yang berwenang.

Pemilik Proses Bisnis membuat prosedur pelaksanaan End User Computing yang paling sedikit mencantumkan wewenang dan tanggung jawab Pengguna dan pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

Dalam hal End User Computing disediakan oleh pihak ketiga, maka tugas, tanggung jawab dan tingkat layanan harus dicantumkan dalam kontrak.

Pemilik Proses Bisnis dan CIO melakukan: a. sosialisasi kepada seluruh Pengguna dan/atau Satker; dan b. review secara berkala atas pelaksanaan End User Computing.

(1) Realisasi sistem TIK merupakan proses yang ditujukan untuk mengimplementasikan perencanaan TIK, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi. (2) Realisasi sistem TIK dilaksanakan oleh Pemilik Proses Bisnis dan CIO.

(3) Untuk melaksanakan realisasi sistem TIK, Pemilik Proses Bisnis dan CIO harus menyediakan infrastruktur yang memadai.

(1) Realisasi sistem TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas: a. identifikasi dan pemilihan alternatif sistem; b. realisasi aplikasi; c. realisasi infrastruktur teknologi; dan d. realisasi pengelolaan data.

(1) Operasi sistem merupakan proses penyampaian layanan TIK, sebagai bagian dari dukungannya kepada proses bisnis manajemen, kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan sebelumnya. (2) Pengoperasian sistem dilaksanakan oleh Pemilik Proses Bisnis dan CIO. (3) Pengoperasian sistem dapat dilaksanakan pula oleh pihak ketiga.

Operasi sistem sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) terdiri atas: a. Manajemen tingkat layanan; b. Keamanan dan keberlangsungan sistem; c. Manajemen aplikasi; d. Manajemen infrastruktur; e. Manajemen data; dan

f. Manajemen layanan oleh pihak ketiga.

(1) CIO melakukan kompilasi, identifikasi, definisi fungsi dan pengelolaan setiap layanan TIK yang dituangkan dalam katalog layanan. (2) Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penerimaan laporan insiden, gangguan, dan keluhan; b. permasalahan layanan; c. perubahan layanan; d. versi dan konfigurasi layanan; e. tingkat dan kapasitas layanan; dan f. kesinambungan layanan. (3) Semua layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai paling sedikit: a. standar tingkat layanan yang jelas dan terukur; b. pemilahan tugas dan tanggung jawab yang jelas; c. prosedur operasional; d. prosedur pemeliharaan rutin; e. prosedur penanganan gangguan; f. prosedur pemantauan kesiapan layanan; g. fasilitas access log; dan h. kajian analisis risiko. (4) CIO memantau pelaksanaan dan meninjau kembali standar, prosedur, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala.

(1) Setiap Pengguna berhak mendapatkan layanan TIK berdasarkan tugas dan fungsinya. (2) Dalam menggunakan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengguna wajib

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pihak lain dapat menggunakan layanan TIK Kementerian atau Perwakilan berdasarkan persetujuan dari CIO.

(1) Pemilik Proses Bisnis dan CIO menyusun dan menyepakati manajemen tingkat layanan dalam bentuk Service Level Agreement dan pencapaian tingkat layanan. (2) Service Level Agreement dan pencapaian tingkat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dan didokumentasikan. (3) KTIK melakukan review atas Service Level Agreement dan pencapaian tingkat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

(1) Seluruh kegiatan pengelolaan TIK dan penggunaan fasilitas TIK wajib mempertimbangkan keamanan TIK sesuai dengan Kaidah Keamanan Informasi. (2) Pengamanan sumber daya TIK paling sedikit meliputi: a. klasifikasi aset TIK; b. perencanaan pengamanan TIK; c. pengaturan penggunaan fasilitas TIK; d. prosedur pembuktian autentisitas dan mekanisme otorisasi; e. pengujian keamanan TIK; f. pengawasan dan pendeteksian ancaman; dan g. penanganan dan penyelesaian insiden keamanan dan kerentanan TIK. (3) Fasilitas TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) huruf c adalah fasilitas yang digunakan untuk mengakses TIK yang disediakan oleh Kementerian dan Perwakilan sebagai sarana dan prasarana kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pedoman pengamanan Sumber Daya TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap aplikasi harus menyertakan prosedur backup dan restore. (2) Prosedur backup dan restore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terimplementasikan fungsionalitasnya di dalam aplikasi.

Setiap pengembangan aplikasi harus disertai dengan: a. Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam system development life cycles; b. Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi; dan c. materi transfer pengetahuan & materi pelatihan.

(1) Setiap pengoperasian infrastruktur teknologi harus memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan auditability. (2) Auditability sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

(1) Data dari setiap aplikasi secara kumulatif harus dibackup secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama aplikasi yang dianggap vital. (2) Backup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan frekuensi dan jenis backup yang disesuaikan dengan tingkat kekritisan sistem.

CIO melakukan pengujian secara berkala atas mekanisme backup dan restore data untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.

CIO dan Pemilik Proses Bisnis melakukan implementasi mekanisme inventori atas media-media penyimpanan data, terutama media-media yang off-line.

Layanan TIK dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: a. sumber daya internal yang dimiliki kurang memungkinkan untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada Pengguna; dan b. seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Pemilik Proses Bisnis dan pihak ketiga harus menjaga kerahasiaannya dan tidak berhak menggunakannya untuk hal-hal di luar kerjasama dengan Pemilik Proses Bisnis.

Kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan layanan TIK wajib memenuhi unsur efektivitas dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sebelum memberikan layanan TIK, pihak ketiga harus menandatangani Non Disclosure Agreement dan dokumen kontrak. (2) Selain pihak ketiga, tenaga ahli pihak ketiga juga harus menandatangani Non Disclosure Agreement yang sama namun terpisah. (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tugas, tanggung jawab, dan tingkat layanan TIK pihak ketiga yang ditetapkan oleh CIO dan Pemilik Proses Bisnis. (4) Non-Disclosure Agreement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah perjanjian di antara dua pihak atau lebih untuk tidak menyingkap kerahasiaan informasi tertentu kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

(1) CIO dan Pemilik Proses Bisnis wajib melakukan pengendalian dan pengukuran terhadap pelaksanaan kewajiban pihak ketiga yang harus dipenuhi. (2) Dalam hal pihak ketiga tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan dokumen kontrak: a. Pihak ketiga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Pemilik Proses Bisnis dapat berkoordinasi kepada CIO mengenai layanan TIK untuk meminimalkan risiko.

(1) Pemeliharaan sistem merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya TIK dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu siklus hidup yang seharusnya, dalam rangka mendukung operasi sistem secara optimal. (2) Pemeliharaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemeliharaan software aplikasi; b. pemeliharaan infrastruktur teknologi; c. pemeliharaan data; dan d. siklus hidup dan likuidasi sumber daya infrastruktur teknologi. (3) Pemeliharaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh CIO dan/atau Pemilik Proses Bisnis.

Pemeliharaan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) paling sedikit harus mengacu pada: a. prosedur; b. instruksi kerja; c. penjadwalan pekerjaan; d. pemantauan terhadap kesiapan sistem; e. konfigurasi sistem; f. ketersediaan sistem; dan g. unjuk kerja sistem.

Dalam hal pemeliharaan dilaksanakan oleh pihak ketiga, Pemilik Proses Bisnis harus menutup akses pihak ketiga paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam setelah jangka waktu kontrak berakhir.

(1) Mekanisme monitoring dan evaluasi layanan TIK akan memberikan umpan balik atas seluruh proses tata kelola untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan. (2) Monitoring dan evaluasi layanan TIK terdiri atas: a. pengukuran kinerja TIK; b. pengawasan; dan c. pengelolaan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

(1) CIO dan Pemilik Proses Bisnis melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja layanan TIK dalam rangka peningkatan kinerja layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arahan, kebijakan, dan kebutuhan. (2) Pengukuran kinerja layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penetapan kinerja; b. penetapan metode monitoring kinerja; c. pelaporan kinerja; d. pengukuran kepuasaan Pengguna; dan e. evaluasi kinerja.

(1) Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap layanan TIK untuk memastikan pencapaian tujuan layanan TIK dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan; b. penerapan sistem pengendalian internal; c. standar prosedur operasional; d. petunjuk pelaksana; e. petunjuk teknis; f. pemanfaatan sumber daya publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; dan g. perencanaan dan pelaporan kegiatan. (3) Dalam keadaan tertentu, Inspektorat Jenderal dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) CIO dan Pemilik Proses Bisnis melakukan manajemen risiko TIK yang meliputi: a. identifikasi; b. analisis dan evaluasi risiko; dan c. rencana mitigasi. (2) Rencana mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Pemilik Proses Bisnis.

(3) Manajemen risiko TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan manajemen risiko Kementerian dan Perwakilan.

(1) Rencana pemulihan bencana merupakan sebuah prosedur penyelamatan dan pemulihan fasilitas TIK yang berisikan tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum, selama dan setelah adanya kejadian atau bencana yang mengakibatkan hilang atau terganggunya sumber daya TIK. (2) CIO wajib membuat, mengembangkan dan melaksanakan rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan rencana keberlanjutan bisnis. (3) Rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. penilaian risiko; b. analisis dampak bisnis; c. strategi pemulihan; d. desain pusat pemulihan bencana; e. organisasi pemulihan bencana; f. standar operasional prosedur; dan g. strategi pengujian/simulasi. (4) Rencana keberlanjutan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uraian proses yang harus dilakukan oleh Kementerian dan Perwakilan sebelum, selama, dan setelah setelah adanya kejadian atau bencana dalam rangka memastikan proses bisnis dapat berjalan dengan baik.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L.P MARSUDI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA