Peraturan Menteri Nomor 88-pmk-05-2018 Tahun 2018 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/pegawai negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional INDONESIA (TNI), anggota Kepolisian Republik INDONESIA (Polri), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau pegawai pemerintah non pegawai negeri dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.

2. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK yang selanjutnya disingkat SKP-PFK adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK bulanan dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Sementara yang selanjutnya disebut SKP-PFK Sementara adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK berdasarkan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat unaudited.

4. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung yang selanjutnya disebut SKP-PFK Rampung adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK berdasarkan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat audited.

5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.

7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

8. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.

9. Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

11. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUD.

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

16. Pejabat Penandatangan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

17. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

18. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG.

19. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

20. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBN.

21. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBD.

22. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemda selaku PA/pengguna barang.

24. Satker Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Satker BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

(1) Dana PFK merupakan sejumlah dana yang dihimpun dari: a. iuran wajib pegawai; b. iuran jaminan kesehatan Pemda;

c. iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD; d. iuran jaminan kesehatan PPNPN; e. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero); f. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero); g. iuran beras Bulog; dan h. iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain, untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. (2) Iuran wajib pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Iuran dana pensiun pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; b. Tabungan hari tua pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; dan c. Iuran jaminan kesehatan pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri. (3) Iuran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah dana yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota selaku pemberi kerja gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PPNPN daerah untuk penyelenggaraan iuran jaminan kesehatan bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,

walikota, wakil walikota, PNS Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PPNPN daerah termasuk tunggakan kewajiban iuran jaminan kesehatan. (4) Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari penghasilan tetap bulanan pimpinan dan anggota DPRD untuk iuran jaminan kesehatan. (5) Iuran jaminan kesehatan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh: a. PPNPN pusat, PPNPN daerah, dan PPNPN Satker BLU pusat; dan b. Satker BLU pusat selaku pemberi kerja. (6) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah. (7) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh PT Asabri (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri, pensiunan PNS Kementerian Pertahanan, dan pensiunan PNS Polri. (8) Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji PNS Pusat, anggota Polri, PNS Polri, prajurit TNI, dan PNS Kementerian Pertahanan kepada Perum Bulog untuk pembayaran tunjangan beras dalam bentuk natura. (9) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota,

wakil walikota, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, PNS Polri, dan PNS Daerah setiap bulannya dalam rangka iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain.

(1) Iuran wajib pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji: a. pejabat negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; dan b. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan PNS Daerah. untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada pejabat negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri. (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran wajib pegawai sebagai potongan dalam daftar gaji. (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan PNS Daerah. (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran wajib pegawai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,

walikota, wakil walikota, dan PNS Daerah sebagai potongan dalam daftar gaji.

(1) Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan pimpinan dan anggota DPRD untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan. (2) Penghasilan tetap bulanan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh SKPD yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada pimpinan dan anggota DPRD. (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan kesehatan sebagai potongan dalam daftar pembayaran penghasilan tetap bulanan.

(1) Iuran jaminan kesehatan PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan PPNPN pusat, PPNPN daerah, dan PPNPN Satker BLU pusat untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan. (2) Penghasilan tetap bulanan PPNPN pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada PPNPN pusat. (3) Penghasilan tetap bulanan PPNPN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh SKPD yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada PPNPN daerah. (4) Penghasilan tetap bulanan PPNPN Satker BLU pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker BLU pusat yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada PPNPN Satker BLU pusat.

(5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan kesehatan sebagai potongan dalam daftar pembayaran penghasilan tetap bulanan.

(1) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan pensiunan pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan. (2) Penghasilan tetap bulanan pensiunan pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh PT Taspen (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan, dan PNS Polri untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan. (2) Penghasilan tetap bulanan pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan, dan PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh PT Asabri (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji PNS Pusat, anggota Polri, PNS Polri, prajurit TNI,

dan PNS Kementerian Pertahanan yang dibayarkan kepada Perum Bulog. (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada PNS Pusat, anggota Polri, PNS Polri, prajurit TNI, dan PNS Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dapat dibayarkan melalui pemotongan dari gaji: a. pejabat negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; dan b. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan PNS Daerah, untuk dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (2) Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari pejabat negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri kepada Satker. (3) Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan PNS Daerah kepada SKPD. (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada pejabat negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri. (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan

kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagai potongan dalam daftar gaji. (6) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan PNS Daerah. (7) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mencantumkan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagai potongan dalam daftar gaji.

(1) Iuran wajib pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM gaji. (2) Iuran wajib pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, disetorkan ke kas negara oleh BUD melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Iuran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disetorkan ke kas negara oleh BUD melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disetorkan ke kas negara oleh BUD melalui bank/pos persepsi sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

(1) Iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang penghasilannya dibayarkan melalui SPM Pembayaran Langsung (LS), disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM. (2) Iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang penghasilannya dibayarkan melalui Uang Persediaan, dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. (3) Iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disetorkan ke kas negara oleh BUD melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. (4) Iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN Satker BLU pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Iuran jaminan kesehatan PPNPN Satker BLU pusat selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran Satker BLU pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disetorkan ke kas negara oleh PT Taspen (Persero) melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disetorkan ke kas negara oleh PT Asabri (Persero) melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM gaji.

(1) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM gaji. (2) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, disetorkan ke kas negara oleh BUD melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Penyetoran atas iuran wajib pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), iuran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dan Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:

1. tabungan hari tua dan iuran dana pensiun disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 5 (lima) bulan

berkenaan; dan 2. iuran jaminan kesehatan disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.

Penyetoran atas iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN Satker BLU pusat dan iuran jaminan kesehatan PPNPN Satker BLU pusat selaku pemberi kerja ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.

Penyetoran atas iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.

Pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran Dana PFK terdiri atas: a. PT Taspen (Persero); b. PT Asabri (Persero); c. BPJS Kesehatan; dan d. Perum Bulog.

(1) Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:

a. iuran dana pensiun pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah; dan b. tabungan hari tua pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah. (2) Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas: a. iuran dana pensiun anggota Polri dan PNS Polri; b. tabungan hari tua anggota Polri dan PNS Polri; c. iuran dana pensiun prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan; dan d. tabungan hari tua prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan. (3) Dana PFK yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas: a. iuran jaminan kesehatan pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota; b. iuran jaminan kesehatan PNS Pusat dan PNS Daerah; c. iuran jaminan kesehatan anggota Polri dan PNS Polri; d. iuran jaminan kesehatan prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan; e. iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD; f. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero); g. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero); h. iuran jaminan kesehatan Pemda; i. iuran jaminan kesehatan PPNPN; dan j. iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain.

(4) Dana PFK yang dibayarkan kepada Perum Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas: a. iuran beras Bulog PNS pusat; b. iuran beras Bulog anggota Polri dan PNS Polri; dan c. iuran beras Bulog prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.

(1) Menteri Keuangan selaku BUN adalah PA atas penerimaan dan pembayaran Dana PFK. (2) Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan fungsi PA atas penerimaan dan pembayaran Dana PFK. (3) Menteri Keuangan menunjuk Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagai KPA. (4) Penunjukkan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat ex-officio. (5) KPA MENETAPKAN PPK dan PPSPM dengan surat keputusan.

(1) Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilakukan untuk pembayaran Dana PFK. (2) Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat periode tahun anggaran. (3) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK dan/atau PPSPM pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK dan/atau PPSPM tahun yang lalu masih tetap berlaku. (4) Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan

sementara, KPA MENETAPKAN PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan. (5) Dalam hal penunjukan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berakhir, penetapan PPK dan PPSPM secara otomatis berakhir.

(1) KPA menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) kepada: a. Kepala KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker; b. PPSPM disertai dengan spesimen tanda tangan PPK; dan c. PPK. (2) Pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

(1) Direktur Pengelolaan Kas Negara MENETAPKAN SKP-PFK untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar pembayaran Dana PFK. (2) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 2 (dua) kali setiap bulan. (3) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data realisasi penerimaan Dana PFK yang disampaikan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. (4) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan besaran Dana PFK yang dihitung

berdasarkan data realisasi penerimaan Dana PFK sampai dengan tanggal 1 (satu) bulan berkenaan dan sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan, masing- masing dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran. (5) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; b. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan c. KPPN Jakarta II. (6) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk pembayaran Dana PFK, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyampaikan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang mengajukan tagihan kepada KPA. (2) Penyampaian spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun atau dalam hal terdapat pergantian pejabat.

(1) Berdasarkan SKP-PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a, pihak ketiga mengajukan permintaan/tagihan pembayaran Dana PFK kepada PPK yang dilampiri dengan kuitansi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SKP-PFK ditetapkan. (2) Permintaan/tagihan dan kuitansi pembayaran Dana PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai

format tercantum dalam Lampiran huruf B dan Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Atas dasar permintaan/tagihan pembayaran Dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), PPK menerbitkan SPP pembayaran Dana PFK. (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPSPM dilampiri SKP-PFK. (3) Berdasarkan SPP yang disampaikan PPK, PPSPM melakukan pengujian atas SPP pembayaran Dana PFK. (4) Dalam hal pengujian SPP memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM pembayaran Dana PFK. (5) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada: a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN Jakarta II; dan b. lembar ke-3 sebagai pertinggal. (6) Dalam hal pengujian SPP tidak sesuai dengan ketentuan, PPSPM mengembalikan SPP kepada PPK untuk diperbaiki atau dilengkapi. (7) PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN Jakarta II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilampiri dengan SKP-PFK.

Penyampaian SPM kepada KPPN Jakarta II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a, dilakukan tanpa pengajuan rencana penarikan dana.

Berdasarkan SPM dan SKP-PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7), KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat melakukan pemutakhiran atas data penerimaan Dana PFK setiap triwulan dengan KPPN dan Pemda. (2) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. (3) Hasil pemutakhiran yang dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk meningkatkan validitas atas kebenaran data penerimaan Dana PFK.

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama pihak ketiga melakukan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK sementara selama 1 (satu) tahun anggaran sebelum ditetapkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat audited. (2) Perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. paling lambat triwulan I setelah berakhirnya tahun anggaran; dan b. dilakukan antara:

1. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;

2. Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan

3. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (3) Dokumen sumber yang digunakan dalam perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK sementara paling kurang terdiri atas: a. rekapitulasi dan detil data realisasi penerimaan Dana PFK dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan; b. SKP-PFK dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara; dan c. SPM pembayaran Dana PFK dari Direktorat Sistem Perbendaharaan. (4) Hasil perhitungan selisih kurang/lebih ditetapkan dalam berita acara yang dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan MENETAPKAN SKP-PFK Sementara. (6) SKP-PFK Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada: a. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; b. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan c. KPPN Jakarta II. (7) SKP-PFK Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tata cara pengajuan tagihan/permintaan pembayaran Dana PFK, penerbitan SPP, SPM, dan SP2D atas dasar SKP-PFK Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) mengacu ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

(1) Setelah ditetapkannya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat audited, Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama pihak ketiga melakukan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran. (2) Perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat audited; dan b. dilakukan antara:

1. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
2. Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan 3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (3) Dokumen sumber yang digunakan dalam perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK Rampung berupa: a. Data penerimaan Dana PFK berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat audited; b. Rekapitulasi dan detil data realisasi penerimaan Dana PFK berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat audited dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan; c. SKP-PFK dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara; dan d. SPM pembayaran Dana PFK dari Direktorat Sistem Perbendaharaan. (4) Hasil perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara yang dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama

Direktur Jenderal Perbendaharaan MENETAPKAN SKP-PFK Rampung. (6) SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada: a. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; b. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan c. KPPN Jakarta II. (7) SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Dalam hal terdapat selisih kurang/lebih pembayaran berdasarkan SKP-PFK Rampung, kekurangan/kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan pada pembayaran Dana PFK berikutnya.

Tata cara pengajuan tagihan/permintaan pembayaran Dana PFK, penerbitan SPP, SPM, dan SP2D atas dasar SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) mengacu ketentuan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

Dalam hal terdapat pembayaran tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemda sebagai bagian dari iuran Pemda agar dikoreksi sebagai pembayaran tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemda.

(1) Terhadap gaji PNS Pusat dan PNS Daerah tetap dipotong untuk iuran tabungan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Iuran tabungan perumahan PNS Pusat disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM gaji. (3) Iuran tabungan perumahan PNS Daerah disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan oleh BUD melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. (4) Akumulasi atas iuran tabungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap disimpan di kas negara sampai dengan terbentuknya Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.05/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 2145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA