Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang selanjutnya disebut Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-Subspesialis adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk membiayai pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis.
2. Bantuan Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada dokter spesialis- subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang dinilai memiliki potensi atau kontribusi besar dalam pembangunan kesehatan, untuk melaksanakan pendidikan lanjutan dengan gelar sesuai spesialisasinya, ditujukan untuk pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan secara nasional.
3. Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-sub spesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.
4. Dokter Gigi adalah dokter gigi, dokter gigi spesialis- subspesialis lulusan pendidikan dokter gigi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah.
5. Peserta Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS- Subspesialis yang selanjutnya disebut Peserta adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi

spesialis yang mengikuti pendidikan berkelanjutan dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan. 6. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 8. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. 9. “N” adalah lama masa studi di fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 11. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Peserta, penyelenggara, kelompok kerja, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis.

(1) Penyelenggaraan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-Subspesialis dilaksanakan melalui proses perencanaan, seleksi akademik dan seleksi administrasi, penetapan Peserta, pelaksanaan pendidikan, penugasan khusus, monitoring dan evaluasi, serta pendayagunaan lulusan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS- Subspesialis. (2) Dalam rangka penyelenggaraan Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS- Subspesialis Kementerian Kesehatan. (3) Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri.

(1) Penyelenggaraan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-Subspesialis dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional. (2) Perencanaan kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan kebutuhan pemerintah daerah provinsi. (3) Usulan kebutuhan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan usulan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(4) Usulan kebutuhan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan usulan rumah sakit. (5) Perencanaan kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan kebutuhan kementerian/lembaga.

(1) Perencanaan kebutuhan Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis paling sedikit memuat: a. jenis spesialis-subspesialis dan jumlah dokter/dokter gigi spesialis-subspesialis sesuai dengan kebutuhan; b. jenis pelayanan dan kelas rumah sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan c. rencana pendayagunaan Peserta. (2) Perencanaan jenis spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemenuhan kebutuhan 4 (empat) pelayanan medik dasar dan 5 (lima) pelayanan medik penunjang, serta perencanaan subspesialis. (3) Dalam hal dibutuhkan, selain pelayanan medik spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuka jenis spesialis lain sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

(1) Dalam mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, instansi pengusul harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis spesialisasi- subspesialisasi yang diusulkan. (2) Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus telah

menyediakan sarana dan prasarana dimaksud pada saat pelaksanaan masa pengabdian Peserta.

(1) Calon Peserta terdiri atas: a. dokter/dokter gigi yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis; b. dokter/dokter gigi yang sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis; dan c. dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang akan mengikuti pendidikan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis. (2) Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus PNS. (3) Dalam hal calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan status PNS tidak dapat terpenuhi, Peserta dapat berstatus nonPNS. (4) Peserta dengan status nonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:

1. dokter/dokter gigi yang telah menyelesaikan masa pegawai tidak tetap; atau
2. dokter/dokter gigi kontrak di badan layanan umum rumah sakit dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

(1) Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diusulkan oleh: a. unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan; b. kementerian/lembaga; atau c. dinas kesehatan daerah provinsi. (2) Dalam mengusulkan Peserta, instansi pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan

kesediaan dari direktur rumah sakit atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk menerima dan mendayagunakan Peserta yang telah lulus pendidikan untuk mengisi kebutuhan pelayanan spesialistik di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi instansi pengusul berupa dinas kesehatan daerah provinsi atau kabupaten/kota juga harus melampirkan surat pernyataan dari gubernur atau bupati/wali kota yang menyatakan akan mengusulkan formasi calon PNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi Peserta nonPNS.

(1) Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dengan melampirkan hasil laboratorium; b. fotokopi STR yang telah dilegalisir; c. surat rekomendasi dari organisasi profesi; d. surat pernyataan kesediaan ditugaskan kembali di unit/instansi pengusul yang dibuat oleh Peserta; e. surat pernyataan rencana penugasan kembali yang dibuat oleh satuan kerja/instansi pengusul; dan f. surat pernyataan bersedia menyerahkan STR spesialis setelah lulus pendidikan kepada Menteri melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan. (2) Calon Peserta dengan status PNS pemerintah daerah selain memenuhi persyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan izin dari Badan Kepegawaian Daerah. (3) Calon Peserta dengan status dokter/dokter gigi yang telah menyelesaikan masa pegawai tidak tetap selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) juga harus melampirkan surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan selesai masa bakti sebagai pegawai tidak tetap dari pejabat yang berwenang. (4) Calon Peserta dengan status dokter/dokter gigi kontrak di badan layanan umum rumah sakit selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai badan layanan umum dari pejabat yang berwenang. (5) Calon Peserta pendidikan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki pengalaman praktik sebagai dokter spesialis/dokter gigi spesialis paling sedikit 5 (lima) tahun di rumah sakit instansi pengusul; b. memiliki STR dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang masih berlaku; c. aktif mengikuti kegiatan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang subspesialis tertentu; d. mendapatkan rekomendasi dari kolegium pengampu cabang ilmu terkait dan rumah sakit pengusul; dan e. telah menyelesaikan masa pengabdian bagi Peserta lulusan PPDS/PPDGS. (6) Calon Peserta diprioritaskan dari rumah sakit yang melakukan pelayanan tersier dan memiliki sarana prasarana medik terkait; (7) Calon Peserta wajib mengisi formulir lamaran Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-Subspesialis secara daring (online) melalui situs web Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan Peserta ditetapkan oleh Kepala Badan.

Institusi pendidikan yang dituju harus memenuhi persyaratan mendapat pengakuan dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk program pendidikan dokter spesialis.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 calon Peserta harus: a. tidak sedang:

1. dalam proses perkara pidana;
2. menjalani hukuman disiplin;
3. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
4. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; atau
5. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; b. tidak pernah:
6. dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat berat untuk calon Peserta yang berstatus PNS;
7. diberhentikan, gagal atau dibatalkan dalam Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-Subspesialis yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya; atau
8. mengikuti Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebelumnya, kecuali bagi Peserta pendidikan Subspesialis.

(1) Penerimaan calon Peserta harus sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai Pasal 6. (2) Penerimaan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui tahap seleksi, yang terdiri atas: a. seleksi akademik; dan b. seleksi administrasi.

(3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi yang dituju. (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas 2 (dua) tahapan, meliputi: a. tahap kesatu berupa tahap verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga, dan dinas kesehatan daerah provinsi sesuai kewenangan masing-masing; dan b. tahap kedua berupa tahap verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS- Subspesialis. (5) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan dan disampaikan kepada fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan dinas kesehatan daerah provinsi.

(1) Penetapan Peserta dilakukan oleh Menteri berdasarkan daftar calon Peserta yang disampaikan oleh Kepala Badan. (2) Dalam MENETAPKAN daftar Peserta, Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan. (3) Penetapan Peserta dilaksanakan melalui tahapan: a. Penyusunan daftar calon Peserta yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-Subspesialis; b. Penyerahan daftar calon Peserta kepada Kepala Badan; c. Penyampaian daftar calon Peserta kepada Menteri; dan d. Penetapan daftar Peserta oleh Menteri.

(4) Dalam MENETAPKAN daftar Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan. (5) Penetapan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Unit Utama Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga, dinas kesehatan daerah provinsi, dan institusi pendidikan.

Penetapan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan peserta tugas belajar oleh pejabat pembina kepegawaian pada masing- masing instansi pengusul.

(1) Setiap Peserta wajib mengikuti Penugasan Khusus yang merupakan bagian dari tahapan pendidikan. (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peserta memiliki kompetensi tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing ketua program studi. (3) Penugasan khusus Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di rumah sakit pengusul. (4) Bagi Peserta yang berasal dari unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan selain rumah sakit, penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di rumah sakit yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (5) Pelaksanaan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab dekan fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi, Kementerian Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota, dan direktur rumah sakit tujuan Penugasan Khusus.

(6) Dalam hal di rumah sakit penempatan belum tersedia sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan, Peserta dapat ditempatkan di rumah sakit lain sesuai dengan kebutuhan. (7) Pelaksanaan penugasan khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Institusi pendidikan melaporkan Peserta yang telah lulus pendidikan kepada Menteri melalui Kepala Badan. (2) Peserta dengan status PNS yang telah lulus pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis- subspesialis harus melapor kepada Menteri melalui Kepala Badan disertai dengan dokumen: a. biodata; b. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai calon PNS; c. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi PNS; d. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir; e. fotokopi ijazah dokter spesialis/dokter gigi spesialis atau surat keterangan lulus dari dekan fakultas kedokteran; f. fotokopi sertifikat profesi; g. fotokopi STR dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis atau surat pengajuan STR dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis- subspesialis; dan h. Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) Penugasan Khusus dari rumah sakit tempat penugasan khusus.

(3) Peserta dengan status nonPNS yang telah lulus pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis harus melapor kepada Menteri melalui Kepala Badan disertai dengan dokumen: a. biodata; b. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer atau surat keterangan selesai masa tugas bagi peserta Penugasan Khusus; c. fotokopi ijazah dokter spesialis/dokter gigi spesialis atau surat keterangan lulus dari dekan fakultas kedokteran; d. fotokopi sertifikat profesi; e. fotokopi STR dokter spesialis/dokter gigi spesialis atau surat pengajuan STR dokter spesialis/dokter gigi spesialis; dan f. SPMT Penugasan Khusus dari rumah sakit tempat penugasan khusus

(1) Menteri melalui Kepala Badan membuat surat pengembalian bagi Peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Instansi Pengusul. (2) Surat pengembalian Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penetapan masa pengabdian di Instansi Pengusul.

(1) Peserta yang telah lulus pendidikan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-Subspesialis wajib melaksanakan masa pengabdian.

(2) Jangka waktu masa pengabdian pasca pendidikan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS- Subspesialis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Jangka waktu masa pengabdian pasca pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui sebagai Wajib Kerja Dokter Spesialis. (4) Jangka waktu masa pengabdian Peserta yang ditempatkan di wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan wilayah ibukota provinsi mengikuti jangka waktu masa pengabdian di ibukota provinsi. (5) Masa pengabdian bagi Peserta yang berasal dari TNI/Polri mengikuti ketentuan yang berlaku di instansinya. (6) Dalam hal dokter spesialis/dokter gigi spesialis belum melaksanakan Penugasan Khusus, masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah 6 (enam) bulan. (7) Selama melaksanakan penambahan masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokter spesialis/dokter gigi spesialis tidak mendapatkan insentif. (8) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah yang berada di daerah pada unit/intansi pengusul. (9) Fasilitas pelayanan kesehatan lain milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kantor kesehatan pelabuhan. (10) Pelaksanaan masa pengabdian Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembinaan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota pengusul.

(1) Dalam rangka masa pengabdian, bupati/walikota menempatkan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis lulusan Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialis pada wilayahnya. (2) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak memanfaatkan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis- subspesialis lulusan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-Subspesialis sesuai dengan usulan, harus melaporkan secara tertulis kepada gubernur. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh gubernur untuk menempatkan dokter spesialis- subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis lulusan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS- Subspesialis pada kabupaten/kota lain yang membutuhkan di wilayahnya.

(1) Dalam rangka masa pengabdian, gubernur menempatkan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis- subspesialis lulusan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-Subspesialis sesuai dengan rencana penempatan awal/kebutuhan pelayanan kesehatan spesialis pada wilayahnya. (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak memanfaatkan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis lulusan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS- Subspesialis sesuai dengan usulan, harus melaporkan secara tertulis kepada Menteri. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri untuk menempatkan dokter spesialis- subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis lulusan

Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS- Subspesialis di daerah lain yang membutuhkan.

Gubernur/bupati/wali kota yang tidak dapat memanfaatkan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis lulusan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS- Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tidak dapat mengajukan usulan Peserta untuk 2 (dua) kali masa penerimaan Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis.

(1) Peserta Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS- Subspesialis berhak mendapatkan: a. bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan sesuai dengan kurikulum dan/atau sesuai sisa waktu program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing institusi pendidikan dan bidang spesialisnya; b. bantuan biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi, serta biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. insentif bagi Peserta yang melaksanakan penugasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. pendampingan apabila terjadi kasus hukum sepanjang Peserta dalam melaksanakan tugas PDS- Subspesialis dan PDGS-Sub spesialis sesuai dengan standar prosedur operasional, standar profesi, dan standar pelayanan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Peserta yang melaksanakan penugasan khusus.

(3) Peserta yang melakukan cuti akademik tidak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c. (4) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai masa pendidikan. (5) Permohonan cuti akademik harus ditembuskan kepada Menteri melalui Kepala Badan.

Peserta mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis; b. menaati dan mengikuti semua ketentuan program pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan; c. melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada institusi pengusul; d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan dan unit pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau ayat (3); e. melaksanakan penugasan khusus; dan f. melaksanakan masa pengabdian setelah selesai mengikuti pendidikan.

(1) Institusi pendidikan mempunyai hak memperoleh bantuan biaya pendidikan sesuai dengan tarif yang berlaku di Institusi Pendidikan. (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per semester.

Institusi pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyerahkan hasil pelaksanaan pendidikan setiap tahun kepada Kementerian Kesehatan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester berakhir sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam bentuk laporan kemajuan belajar; c. menyerahkan data aktif Peserta Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis sebagai lampiran penagihan bantuan biaya pendidikan dan data dukung Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan setiap semesternya; d. menyerahkan laporan dan perkembangan pelaksanaan pendidikan Peserta penerima bantuan pendidikan terkait dengan keaktifan, cuti, penugasan khusus dan drop out per semester; e. menyerahkan daftar nama Peserta yang sudah siap untuk ditugaskan melalui Penugasan khusus selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penugasan; f. menyerahkan daftar nama Peserta yang akan lulus pendidikan paling lambat satu (1) semester sebelum berakhirnya masa pendidikan untuk mempersiapkan penempatan kembali; dan g. membuat surat keterangan telah selesai pendidikan yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan dan Instansi Pengusul.

Peserta yang mengikuti Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-Subspesialis harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan dibebaskan dari jabatan struktural dalam unit kerja sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Komponen dan besaran biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-Subspesialis diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan. (4) Bantuan biaya pendidikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) masa studi. (5) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi tempat Peserta mengikuti pendidikan. (6) Dalam hal Peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan selama masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diluar Penugasan Khusus dapat diberikan perpanjangan pembiayaan pendidikan selama 2 (dua) semester.

(1) Biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis diberikan kepada Peserta dan institusi pendidikan. (2) Biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis yang diberikan kepada Peserta meliputi: a. biaya hidup dan biaya operasional; b. buku dan referensi; dan c. biaya lain.

(3) Biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku di Institusi pendidikan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS- Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan institusi pendidikan. (5) Besaran biaya yang diberikan kepada Peserta sebagaimana di maksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Bantuan biaya pendidikan bagi Peserta, dihentikan apabila: a. telah lulus sebagai dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis; atau b. dikenakan sanksi berupa penghentian bantuan biaya pendidikan.

(1) Menteri, gubernur, bupati dan wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS- Subspesialis dengan melibatkan Konsil Kedokteran INDONESIA dan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Menteri.

(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri memberikan sanksi bagi Peserta yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini berupa: a. teguran tertulis; b. sanksi disiplin pegawai negeri sipil; c. penghentian bantuan biaya pendidikan; d. pengembalian bantuan biaya pendidikan; e. penundaan penyerahan Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis; f. rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik; dan/atau g. larangan mengikuti Program Bantuan PDS- Subspesialis dan PDGS-Subspesialis Kementerian Kesehatan. (2) Penghentian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pada Peserta yang: a. berhenti dari pendidikan; b. pindah program pendidikan dokter spesialis- subspesialis /dokter gigi spesialis-subspesialis dan/atau pindah ke institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan; c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat bagi Peserta dengan status PNS; d. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau e. Terbukti tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan.

(3) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rekening kas negara sebesar jumlah biaya yang telah dikeluarkan selama PPDS-PPDGS ditambah 200% (dua ratus persen). (4) Pengembalian bantuan biaya pendidikan dan larangan mengikuti Program Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-Subspesialis Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g dikenakan kepada Peserta yang: a. pindah program pendidikan dokter spesialis- subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis dan/atau pindah institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi; b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis dan/atau berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai Peserta; dan c. tidak melaksanakan masa pengabdian. (5) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta yang tidak melaksanakan masa pengabdian juga dikenakan sanksi berupa penundaan penyerahan Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. (6) Bukti setor pengembalian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.

(1) Peserta yang menerima bantuan biaya pendidikan untuk komponen yang sama dari 2 (dua) sumber dana yang berbeda milik pemerintah dan pemerintah daerah pada saat bersamaan harus memilih salah satunya. (2) Pembiayaan dari sumber dana yang tidak dipilih dikembalikan ke kas negara atau kas daerah. (3) Bukti setor pengembalian biaya disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.

(1) Bagi calon Peserta yang sedang dalam proses seleksi administrasi atau seleksi akademik Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis. (2) Bagi Peserta yang sedang menjalankan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis tetap melaksanakan tugas belajarnya hingga masa studi berakhir. (3) Bagi Peserta yang sedang menjalankan masa pengabdian setelah menyelesaikan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, tetap menjalankan masa pengabdian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis. (4) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui sebagai Wajib Kerja Dokter Spesialis.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1005), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2018

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepala Badan PPSDMK Sekretaris Jenderal Tanggal

Tanggal Tanggal Paraf

Paraf Paraf