Peraturan Menteri Nomor pm86 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
5. Inspeksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian.
6. Audit Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sistem perkeretaapian telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan untuk keselamatan.
7. Inspektur Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi keahlian sesuai dengan kategori sertifikat kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan inspeksi prasarana dan sarana perkeretaapian.
8. Auditor Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan audit prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan, sumber daya manusia, dan keselamatan perkeretaapian.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. 10. Keahlian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spesifik, fokus, dan dinamis yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan. 11. Asesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan perkeretaapian. 12. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. 13. Sertifikat Keahlian Inspektur Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai inspektur sarana dan/atau prasarana perkeretaapian. 14. Sertifikat Keahlian Auditor Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai auditor sarana dan/atau prasarana perkeretaapian. 15. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian. 17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

(1) Setiap prasarana dan sarana Perkeretaapian wajib dilakukan Inspeksi terhadap kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana dan sarana Perkeretaapian. (2) Inspeksi prasarana dan sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Inspektur Perkeretaapian yang memiliki Keahlian. (3) Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan b. inspektur Sarana Perkeretaapian. (4) Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tingkatan: a. inspektur tingkat muda; b. inspektur tingkat madya; dan c. inspektur tingkat utama.

(1) Inspektur tingkat muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a harus memenuhi standar Kompetensi yang terdiri atas: a. memahami ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perkeretaapian; b. mengetahui persyaratan teknis dan persyaratan operasional pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian; c. mengetahui tata cara dan prosedur Inspeksi prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian;

d. mengetahui manajemen resiko; e. memahami kesehatan dan keselamatan kerja (K3) perkeretaapian; f. mampu mengoperasikan peralatan Inspeksi; g. mengetahui sistem manajemen keselamatan Perkeretaapian; dan h. mampu melakukan Inspeksi prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian. (2) Inspektur tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b harus memenuhi standar Kompetensi inspektur tingkat muda dan juga memiliki Kompetensi untuk: a. memahami persyaratan teknis dan persyaratan operasional pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian; b. memahami tata cara dan prosedur Inspeksi prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian; c. mampu menyusun rencana kegiatan Inspeksi prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian; d. mampu mengevaluasi dan menganalisa hasil Inspeksi; dan e. mampu memberikan tindakan korektif berdasarkan hasil Inspeksi. (3) Inspektur tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c harus memenuhi standar Kompetensi inspektur tingkat madya dan juga memiliki Kompetensi untuk: a. mampu MENETAPKAN rencana kegiatan Inspeksi prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian; b. memahami manajemen resiko; dan c. mampu MENETAPKAN rekomendasi hasil Inspeksi prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian.

(1) Pemegang sertifikat inspektur tingkat muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki kewenangan: a. menyiapkan rencana Inspeksi; b. melaksanakan Inspeksi; dan c. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Inspeksi. (2) Pemegang sertifikat inspektur tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki kewenangan: a. mengevaluasi rencana Inspeksi; b. melaksanakan Inspeksi; c. mengevaluasi dan menganalisa hasil Inspeksi; d. mengusulkan tindakan korektif berdasarkan hasil evaluasi dan analisa; e. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Inspeksi; dan f. melakukan penilaian sistem keselamatan prasarana dan sarana Perkeretaapian. (3) Pemegang sertifikat inspektur tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memiliki kewenangan: a. MENETAPKAN rencana Inspeksi; b. melaksanakan Inspeksi; c. MENETAPKAN evaluasi analisa hasil Inspeksi; dan d. MENETAPKAN tindakan korektif hasil Inspeksi.

(1) Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki Sertifikat Keahlian Inspektur Perkeretaapian, tanda pengenal, dan tanda kualifikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Sertifikat Keahlian Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertifikat Keahlian inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan b. sertifikat Keahlian inspektur Sarana Perkeretaapian. (3) Sertifikat Keahlian Inspektur Perkeretaapian sebagaiman dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. sertifikat Keahlian inspektur tingkat muda; b. sertifikat Keahlian inspektur tingkat madya; dan c. sertifikat Keahlian inspektur tingkat utama. (4) Sertifikat Keahlian Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(1) Sertifikat Keahlian, tanda pengenal, dan tanda kualifikasi Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperoleh setelah: a. memiliki surat tanda telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Perkeretaapian; dan b. lulus uji Keahlian Inspektur Perkeretaapian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal. (2) Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan hukum atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah diakreditasi oleh Menteri.

(3) Uji Keahlian Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Asesor yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. (4) Asesor sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki sertifikat Keahlian Asesor. (5) Akreditasi lembaga Pendidikan dan Pelatihan, serta sertifikat Keahlian Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Persyaratan untuk memperoleh sertifikat Keahlian inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: a. inspektur prasarana tingkat muda:

1. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang Perkeretaapian;

2. sehat jasmani dan rohani;

3. pendidikan tinggi S1 (Strata-Satu) atau sederajat;

4. telah memiliki sertifikat Keahlian penguji Prasarana Perkeretaapian tingkat madya paling sedikit selama 2 (dua) tahun; dan

5. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan teknis fungsional inspektur prasarana tingkat muda. b. inspektur prasarana tingkat madya:

6. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai inspektur prasarana tingkat muda; dan

7. telah mengikuti bimbingan teknis inspektur prasarana tingkat madya atau telah mengikuti seminar, lokakarya, atau penyegaran di bidang Perkeretaapian. c. inspektur prasarana tingkat utama:

8. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai inspektur prasarana tingkat madya; dan

9. telah mengikuti bimbingan teknis inspektur prasarana tingkat utama atau telah mengikuti seminar, lokakarya, atau penyegaran di bidang Perkeretaapian.

Persyaratan untuk memperoleh sertifikat Keahlian inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: a. inspektur sarana tingkat muda:

1. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang Perkeretaapian;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. pendidikan tinggi S1 (Strata-Satu) atau sederajat;
4. telah memiliki sertifikat Keahlian penguji Sarana Perkeretaapian tingkat madya paling sedikit selama 2 (dua) tahun; dan
5. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan teknis inspektur sarana tingkat muda. b. inspektur sarana tingkat madya:
6. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai inspektur sarana tingkat muda; dan
7. telah mengikuti bimbingan teknis inspektur sarana tingkat madya atau telah mengikuti seminar, lokakarya, atau penyegaran di bidang Perkeretaapian. c. inspektur sarana tingkat utama:
8. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai inspektur sarana tingkat madya; dan
9. telah mengikuti bimbingan teknis inspektur sarana tingkat utama atau telah mengikuti seminar, lokakarya, atau penyegaran di bidang Perkeretaapian.

(1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh unit kerja tempat pemohon bekerja. (2) Permohonan Sertifikat Keahlian Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. surat keterangan sehat dari dokter umum; b. fotokopi ijazah yang dilegalisir; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); d. tanda bukti telah mengikuti bimbingan teknis atau tanda bukti lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan bidang yang dimohon; e. pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar; f. fotokopi sertifikat Keahlian yang dimiliki dan sertifikat pelatihan, penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau surat keterangan melaksanakan Inspeksi oleh unit kerja untuk pemohon perpanjangan dan peningkatan Keahlian; g. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik INDONESIA untuk penggantian sertifikat yang hilang; dan/atau h. sertifikat yang rusak untuk penggantian sertifikat yang rusak.

(1) Inspektur Perkeretaapian yang telah memperoleh sertifikat Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan buku sertifikat, tanda pengenal, dan tanda kualifikasi Keahlian.

(2) Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pemegang Sertifikat Keahlian Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam melaksanakan tugas wajib: a. membawa tanda pengenal sebagai Inspektur Perkeretaapian; b. melakukan Inspeksi penyelenggaraan prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. mengenakan tanda kualifikasi. (2) Untuk menjamin Kompetensi yang dimiliki, Inspektur Perkeretaapian wajib: a. melakukan Inspeksi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun; dan/atau b. mengikuti pelatihan, penyegaran, seminar, atau lokakarya di bidang Perkeretaapian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektur Perkeretaapian, Direktur Jenderal wajib meningkatkan Kompetensi Inspektur Perkeretaapian.

(1) Buku sertifikat Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditulis dengan bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris berisikan: a. logo perhubungan; b. nomor dan kodifikasi sertifikat “IPP” untuk inspektur Prasarana Perkeretaapian; c. nomor dan kodifikasi sertifikat “ISP” untuk inspektur Sarana Perkeretaapian; d. nama pemegang; e. tempat dan tanggal lahir; f. jenis kelamin; g. kebangsaan; h. alamat tempat tinggal; i. penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; j. tanda tangan pemegang sertifikat; k. pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga); l. bidang Keahlian; m. tanggal pengeluaran sertifikat; n. masa berlaku; o. tanda tangan pejabat yang berwenang; p. perpanjangan masa berlaku sertifikat. q. perhatian; dan r. catatan. (2) Tanda pengenal Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berisikan: a. logo perhubungan; b. tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; c. tulisan “Tanda Pengenal Inspektur”; d. tulisan kode Keahlian; e. nama; f. tempat dan tanggal lahir;

g. kategori; h. tingkat; i. unit kerja; j. tanggal berlaku s.d; k. kodifikasi sertifikat; l. pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga); m. barcode; dan n. tanda tangan pejabat berwenang (3) Tanda kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bentuk, format, isi, dan warna buku sertifikat dan tanda pengenal Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format contoh 1 dan contoh 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta kelangsungan kegiatan Perkeretaapian wajib dilakukan Audit Perkeretaapian terhadap sistem Perkeretaapian yang meliputi pengoperasian prasarana dan sarana, lalu lintas dan angkutan, sumber daya manusia, dan sistem manajemen keselamatan. (2) Audit Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Auditor Perkeretaapian yang memiliki Keahlian.

(3) Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tingkatan: a. auditor tingkat muda; b. auditor tingkat madya; dan c. auditor tingkat utama.

Pasal 16 (1) Auditor tingkat muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a harus memenuhi standar Kompetensi yang terdiri atas: a. memahami ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perkeretaapian; b. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur Audit Perkeretaapian; c. mengetahui dan memahami kesehatan dan keselamatan kerja (K3); d. mengetahui dan memahami manajemen resiko; e. mengetahui sistem manajemen keselamatan Perkeretaapian; f. mampu melakukan Audit Perkeretaapian; g. mengetahui standar Kompetensi, Keahlian, dan kecakapan sumber daya manusia Perkeretaapian; h. mengetahui sistem manajemen keselamatan Perkeretaapian; i. mampu menilai kelaikan operasi prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian; j. mampu menilai kesesuaian pelaksanaan operasional kereta api dengan grafik perjalanan kereta api; k. mampu menilai tingkat pelayanan pengangkutan; dan l. mampu menilai sumber daya manusia di bidang pengoperasian, perawatan dan pemeriksaan Perkeretaapian.

(2) Auditor tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b harus memenuhi standar Kompetensi auditor tingkat muda dan juga memiliki Kompetensi untuk: a. menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan Audit Perkeretaapian; b. memahami standar Kompetensi, Keahlian, dan kecakapan sumber daya manusia Perkeretaapian; c. memahami sistem manajemen keselamatan Perkeretaapian; d. memahami dan mengetahui tata cara dan prosedur Audit Perkeretaapian; dan e. mampu mengusulkan tindakan korektif terhadap hasil Audit Perkeretaapian. (3) Auditor tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c harus memenuhi standar Kompetensi auditor tingkat madya dan juga memiliki Kompetensi untuk: a. mampu MENETAPKAN rencana kegiatan pelaksanaan Audit Perkeretaapian; b. mampu MENETAPKAN rekomendasi hasil Audit Perkeretaapian; dan c. mampu memberikan tindakan korektif terhadap hasil Audit Perkeretaapian.

(1) Pemegang sertifikat auditor tingkat muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memiliki kewenangan: a. menyiapkan perencanaan kegiatan audit; b. melaksanakan pemeriksaan untuk kegiatan audit; dan c. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit.

(2) Pemegang sertifikat auditor tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) memiliki kewenangan: a. merencanakan pelaksanaan kegiatan audit; b. melaksanakan pemeriksaan untuk kegiatan audit; c. mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka kegiatan audit; d. melakukan penilaian hasil audit; e. mengusulkan tindakan korektif berdasarkan hasil audit; f. memantau tindak lanjut hasil audit; dan g. melakukan penilaian sistem keselamatan (safety assesment). (3) Pemegang sertifikat auditor tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) memiliki kewenangan: a. MENETAPKAN program kegiatan audit; b. melaksanakan pemeriksaan dalam kegiatan audit; c. melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan audit; d. melakukan penilaian hasil audit; e. MENETAPKAN hasil audit; dan f. MENETAPKAN tindakan korektif terhadap hasil audit.

(1) Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memiliki Sertifikat Keahlian Auditor Perkeretaapian, tanda pengenal, dan tanda kualifikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Sertifikat Keahlian Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertifikat Keahlian auditor tingkat muda;

b. sertifikat Keahlian auditor tingkat madya; dan c. sertifikat Keahlian auditor tingkat utama. (3) Sertifikat Keahlian Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(1) Sertifikat Keahlian, tanda pengenal, dan tanda kualifikasi Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diperoleh setelah: a. memiliki surat tanda telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Auditor Perkeretaapian; dan b. lulus uji Keahlian Auditor Perkeretaapian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal. (2) Pendidikan dan Pelatihan Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan hukum atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah diakreditasi oleh Menteri. (3) Uji Keahlian Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Asesor yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal. (4) Asesor sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki sertifikat Keahlian Asesor. (5) Akreditasi lembaga Pendidikan dan Pelatihan, serta Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi: a. auditor tingkat muda:

1. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang Perkeretaapian;

2. sehat jasmani dan rohani;

3. pendidikan tinggi S1 (Strata-Satu) atau sederajat;

4. telah memiliki Sertifikat Keahlian Inspektur Perkeretaapian tingkat madya paling sedikit selama 2 (dua) tahun; dan

5. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan teknis fungsional auditor tingkat muda. b. auditor tingkat madya:

6. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai auditor tingkat muda; dan

7. telah mengikuti bimbingan teknis auditor tingkat madya atau telah mengikuti seminar, lokakarya, atau penyegaran di bidang Perkeretaapian. c. auditor tingkat utama:

8. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai auditor tingkat madya; dan

9. telah mengikuti bimbingan teknis auditor tingkat utama atau telah mengikuti seminar, lokakarya, atau penyegaran di bidang perkeretaapian.

(1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diajukan oleh unit kerja tempat pemohon bekerja. (2) Permohonan Sertifikat Keahlian Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. surat keterangan sehat dari dokter umum; b. fotokopi ijazah yang dilegalisir; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); d. tanda bukti telah mengikuti bimbingan teknis atau tanda bukti mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan bidang yang dimohon;

e. pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar; f. fotokopi sertifikat Keahlian yang dimiliki dan sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau surat keterangan melaksanakan audit oleh unit kerja untuk pemohon perpanjangan dan peningkatan keahlian; g. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik INDONESIA untuk penggantian sertifikat yang hilang; dan/atau h. sertifikat yang rusak untuk penggantian sertifikat yang rusak.

(1) Auditor Perkeretaapian yang telah memperoleh sertifikat Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan buku sertifikat, tanda pengenal, dan tanda kualifikasi Keahlian. (2) Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pemegang Sertifikat Keahlian Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam melaksanakan tugas wajib: a. membawa tanda pengenal sebagai Auditor Perkeretaapian; dan b. melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk menjamin Kompetensi yang dimiliki, Auditor Perkeretaapian wajib: a. melakukan audit dalam kurun waktu 2 (dua) tahun; dan/atau b. mengikuti pelatihan, penyegaran, seminar, atau lokakarya di bidang Perkeretaapian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Auditor Perkeretaapian, Direktur Jenderal wajib meningkatkan Kompetensi Auditor Perkeretaapian.

(1) Buku sertifikat Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditulis dengan bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris berisikan: a. logo perhubungan; b. nomor dan kodifikasi sertifikat “APK”; c. nama pemegang; d. tempat dan tanggal lahir; e. jenis kelamin; f. kebangsaan; g. alamat tempat tinggal; h. penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; i. tanda tangan pemegang sertifikat; j. pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga); k. bidang Keahlian; l. tanggal pengeluaran sertifikat; m. masa berlaku; n. tanda tangan pejabat yang berwenang;

o. perpanjangan masa berlaku sertifikat; p. perhatian; dan q. catatan. (2) Tanda pengenal Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berisikan: a. logo perhubungan; b. tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian c. tulisan “Tanda Pengenal Auditor”; d. tulisan kode Keahlian; e. nama; f. tempat dan tanggal lahir; g. kategori; h. tingkat; i. unit kerja; j. tanggal berlaku s.d; k. kodifikasi sertifikat; l. pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga); m. barcode; dan n. tanda tangan pejabat berwenang. (3) Tanda kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bentuk, format, isi, dan warna buku sertifikat dan tanda pengenal Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format contoh 3 dan contoh 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang Sertifikat Keahlian Inspektur Perkeretaapian dan Sertifikat Keahlian Auditor Perkeretaapian yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 23 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tahapan berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan sertifikat; dan c. pencabutan sertifikat. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (2) Dalam hal pemegang sertifikat tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Pemegang sertifikat yang tidak melakukan upaya perbaikan setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat.

Sertifikat Keahlian Inspektur Perkeretaapian dan Sertifikat Keahlian Auditor Perkeretaapian dapat dibekukan tanpa melalui tahapan peringatan tertulis, dalam hal pemegang sertifikat:

a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas; dan/atau b. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental.

Sertifikat Keahlian Inspektur Perkeretaapian atau Sertifikat Keahlian Auditor Perkeretaapian dicabut tanpa melalui tahapan peringatan tertulis dan/atau pembekuan sertifikat, dalam hal: a. sertifikat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak; b. sertifikat diperoleh dengan cara tidak sah; c. pemegang sertifikat dijatuhi hukuman disiplin pegawai atau karyawan dengan hukuman disiplin berat; d. pemegang sertifikat diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai atau karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau e. pemegang sertifikat tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen.

(1) Inspektur Perkeretaapian dan Auditor Perkeretaapian sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap dapat melaksanakan pekerjaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Inspektur Perkeretaapian dan Auditor Perkeretaapian wajib menyesuaikan persyaratan dan kualifikasi yang dimiliki berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Dalam hal belum terdapat lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2), pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2011 tentang Sertifikat Auditor Perkeretaapian; dan b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2011 tentang Sertifikat Inspektur Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2018

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA