Peraturan Menteri Nomor per-06-m-iv Tahun 2008 tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
2. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN.
3. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
4. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 5. Peraturan PRESIDEN adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh PRESIDEN. 6. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan. 7. Peraturan Panglima adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Panglima Tentara Nasional INDONESIA. 8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibuat oleh Kepala Lembaga Sandi Negara. 9. Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya disingkat Prolegnas, adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. 10. Program Legislasi Pertahanan, yang selanjutnya disingkat Proleghan adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. 11. Panitia Kerja Tetap Program Legislasi Pertahanan, yang selanjutnya disingkat Panjatap Proleghan adalah Panitia Kerja tetap gabungan yang terdiri dari Departemen Pertahanan, Tentara Nasional INDONESIA dan Lembaga Sandi Negara yang bertugas menyusun Proleghan. 12. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan UNDANG-UNDANG. 13. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA.

14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.
15. Pemrakarsa di lingkungan Departemen Pertahanan yang selanjutnya disebut pemrakarsa adalah Pejabat atau Pimpinan yang mempunyai kewenangan mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
16. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari lingkungan Pemrakarsa sendiri.
17. Panitia Internal Departemen yang selanjutnya disebut Panitia Interndep adalah Panitia Kerja yang dibentuk oleh Pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Departemen Pertahanan, TNI, dan/atau Lembaga Sandi Negara.
18. Panitia Antar Departemen yang selanjutnya disebut Panitia Antardep adalah Panitia Kerja yang dibentuk oleh Menteri, yang anggotanya berasal dari Departemen Pertahanan, TNI, dan/atau Lembaga Sandi Negara, serta Departemen/Instansi terkait.
19. Narasumber adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum atau bidang lainnya yang dapat memberikan bahan, petunjuk, dan informasi mengenai materi yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
20. Di lingkungan Departemen Pertahanan adalah meliputi Departemen Pertahanan, TNI, dan Lembaga Sandi Negara.
21. Pengharmonisasian adalah penyelarasan kewenangan, substansi, dan teknis peraturan perundang-undangan yang sedang disusun dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
22. Surat Keputusan Menteri adalah bentuk tulisan dinas yang memuat kebijakan pelaksanaan dari suatu kebijakan pokok, dan penandatanganannya dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan pelimpahan wewenang.

(1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dalam Proleghan.

(2) Penyusunan Proleghan dilaksanakan oleh Panjatap Proleghan.

(1) Susunan keanggotaan Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :

a. Ketua

: Sekjen Dephan; b. Wakil Ketua : Kababinkum TNI;

c. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setjen Dephan;

d. Anggota : 1. Asrenum Panglima TNI; 2. Ses Satker Dephan; 3. Karo PHKH Lemsaneg;

4. Karoren Setjen Dephan;

5. Karo TU Setjen Dephan;

6. Kapus Dephan; dan

7. Dirkumad, Kadiskumal, Kadiskumau. (2) Tugas Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Ketua bertugas mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Proleghan; b. Wakil Ketua bertugas membantu dan mewakili Ketua mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Proleghan; c. Sekretaris bertugas menyiapkan administrasi, menampung masukan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberi informasi, serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatap Proleghan; dan d. Anggota Panjatap Proleghan mengikuti kegiatan yang ditentukan dan memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan Proleghan, menyampaikan hasil evaluasi dan saran penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Panjatap Proleghan mempunyai tugas: a. menyusun Proleghan berdasarkan prioritas; b. melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada Pemrakarsa di lingkungan Departemen Pertahanan; dan

c. mengevaluasi peraturan perundangan-undangan yang telah ada dalam rangka pencabutan, revisi, atau penyempurnaan.

(1) Panjatap Proleghan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Panjatap Proleghan berkedudukan di Biro Hukum Setjen Dephan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Panjatap Proleghan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Proleghan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri. (2) Proleghan ditetapkan berdasarkan skala prioritas dengan jangka waktu : a. jangka panjang 5 (lima) tahun sekali; dan b. jangka pendek 1 (satu) tahun sekali.

Pemrakarsa terdiri atas: a. Kepala/Pimpinan Satker Dephan; b. Kepala/Pimpinan di lingkungan TNI; dan c. Kepala Lembaga Sandi Negara.

(1) Pemrakarsa menyusun peraturan perundang-undangan berdasarkan Proleghan. (2) Pemrakarsa dapat menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di luar Proleghan, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Menteri, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

d. jangkauan serta arah pengaturan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penyusunan Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara.

(1) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG berdasarkan pada Proleghan dan Prolegnas. (2) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. pembentukan Tim Teknis; b. pembentukan Panitia Interndep; dan c. pembentukan Panitia Antardep. (3) Pembentukan tim/panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan materi muatan yang akan diatur.

(1) Dalam penyusunan draft awal Rancangan UNDANG-UNDANG, Pemrakarsa membentuk Tim Teknis dengan surat perintah atau keputusan. (2) Susunan organisasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris;

d. Anggota; dan

e. Pendukung. (3) Keanggotaan Tim Teknis berasal dari lingkungan Pemrakarsa sendiri, dengan jumlah anggota paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

(4) Dalam hal diperlukan, susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan Narasumber dan/atau Pengarah.

Tim Teknis dalam menyusun draft awal Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan UNDANG-UNDANG.

Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, psikopolitik masyarakat, pokok, dan lingkup materi yang akan diatur.

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Pemrakarsa membentuk Panitia Interndep. (2) Susunan organisasi Panitia Interndep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris; d. Anggota; dan

e. Pendukung. (3) Keanggotaan Panitia Interndep berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Departemen Pertahanan, TNI, dan/atau Lembaga Sandi Negara dengan jumlah anggota paling banyak 40 (empat puluh) orang. (4) Dalam hal diperlukan, susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan Narasumber dan/atau Pengarah.

(1) Dalam rangka pembentukan Panitia Interndep, Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan Panitia Interndep kepada Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Departemen Pertahanan, Kepala/Pimpinan di lingkungan TNI, dan/atau Kepala Lembaga Sandi Negara.

(2) Kepala/Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan pejabat yang secara teknis menguasai materi Rancangan UNDANG-UNDANG. (3) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama tujuh hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan keanggotaan Panitia Interndep. (4) Pemrakarsa MENETAPKAN surat keputusan pembentukan Panitia Interndep.

Panitia Interndep bertugas menyempurnakan Naskah Akademik dan draft awal Rancangan UNDANG-UNDANG.

Naskah Akademik dan draft awal Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum Setjen Dephan, guna pemrosesan lebih lanjut.

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Menteri membentuk Panitia Antardep. (2) Susunan organisasi Panitia Antardep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris; d. Anggota; dan

e. Pendukung. (3) Keanggotaan Panitia Antardep berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Departemen Pertahanan, TNI, dan/atau Lembaga Sandi Negara, serta Departemen/Instansi terkait, dengan jumlah anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang. (4) Dalam hal diperlukan, susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan Narasumber dan/atau Pengarah.

(1) Panitia Antardep dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertahanan. (3) Sekretariat Panitia Antardep berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Panitia Antardep.

(1) Dalam rangka pembentukan Panitia Antardep, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan mengajukan surat permintaan keanggotaan Panitia Antardep kepada Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Departemen Pertahanan, TNI, dan/atau Lembaga Sandi Negara, serta Menteri/Pimpinan instansi terkait. (2) Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Departemen Pertahanan, TNI, dan/atau Lembaga Sandi Negara, serta Menteri/Pimpinan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan UNDANG-UNDANG. (3) Penugasan nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaaan keanggotaan Panitia Antardep.

(1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan mengajukan Surat Keputusan Menteri tentang Pembentukan Panitia Antardep kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. (2) Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan atas nama Menteri MENETAPKAN Surat Keputusan Menteri tentang Pembentukan Panitia Antardep paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan keanggotaan Panitia Antardep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

(1) Pada rapat pertama Panitia Antardep, Pemrakarsa memaparkan materi Rancangan UNDANG-UNDANG dihadapan anggota Panitia Antardep.

(2) Panitia Antardep menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai objek yang akan diatur, jangkauan, dan arah pengaturan. (3) Dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di tingkat Panitia Antardep, Ketua Panitia Antardep dapat mengundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial, politik, profesi, dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG, Ketua Panitia Antardep dapat: a. menyebarluaskan Rancangan UNDANG-UNDANG kepada masyarakat; dan b. meminta tanggapan/saran Rancangan UNDANG-UNDANG kepada Menteri/Pimpinan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (2) Hasil penyebarluasan dan tanggapan/saran merupakan bahan penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG.

Panitia Antardep memaparkan Rancangan UNDANG-UNDANG dihadapan Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, dengan dihadiri pejabat terkait.

Ketua Panitia Antardep menyampaikan naskah Rancangan UNDANG-UNDANG hasil perumusan Panitia Antardep kepada Menteri, disertai dengan penjelasan secukupnya.

Dalam hal rumusan naskah Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disetujui oleh Menteri, maka Sekretaris Panitia Antardep menyiapkan surat Menteri kepada Menteri Hukum dan HAM untuk pengharmonisasian.

Naskah Rancangan UNDANG-UNDANG hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk

mendapatkan persetujuan dan penyampaian Rancangan UNDANG-UNDANG kepada DPR-RI untuk dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR-RI.

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG menjadi UNDANG-UNDANG; b. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; c. melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; d. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam; atau e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional.

(1) Dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas, Pemrakarsa membentuk Tim Teknis dan Panitia Interndep. (2) Tata cara pembentukan Tim Teknis dan Panitia Interndep, berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab III Bagian Kedua dan Bagian Ketiga.

(1) Dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas, Kepala Biro Hukum selaku Sekretaris Pantardep menyiapkan surat Menteri kepada

tentang pengajuan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Pengajuan permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Naskah Akademik dan draft awal Rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam hal permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disetujui oleh PRESIDEN, Menteri membentuk Panitia Antardep. (2) Tata cara pembentukan Panitia Antardep, berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab III Bagian Keempat.

Dalam hal pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR-RI, Panitia Antardep menyiapkan Keterangan Pemerintah, yang paling sedikit memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan; yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan UNDANG-UNDANG.

Dalam rangka pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR-RI, Sekretaris Panitia Antardep memperbanyak Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

(1) Dalam hal DPR-RI menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah atas Rancangan UNDANG-UNDANG dari Pemerintah, Panitia Antardep menyiapkan Jawaban Pemerintah. (2) Jawaban Pemerintah atas Daftar Inventarisasi Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR-RI untuk dibahas bersama.

Tata cara pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR-RI berpedoman pada peraturan tata tertib DPR-RI.

(1) Dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR-RI, Menteri wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada PRESIDEN untuk memperoleh keputusan dan arahan. (2) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah Rancangan UNDANG-UNDANG, Menteri wajib terlebih dahulu

melaporkannya kepada PRESIDEN disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan.

Pendapat akhir Pemerintah dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR-RI disampaikan oleh Menteri setelah terlebih dahulu melaporkan kepada PRESIDEN.

Menteri segera melaporkan Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah mendapat atau tidak mendapat persetujuan DPR-RI kepada PRESIDEN.

Dalam hal Rancangan UNDANG-UNDANG tidak mendapat persetujuan bersama antara PRESIDEN dan DPR-RI, Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

(1) Dalam rangka pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun DPR-RI, Menteri membentuk Panitia Antardep. (2) Panita Antardep menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah serta menyiapkan saran penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah.

(1) Pandangan dan pendapat Pemerintah serta Daftar Inventarisasi Masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan kepada PRESIDEN. (2) Pandangan dan pendapat Pemerintah dibacakan oleh Menteri pada rapat kerja pertama Pansus atau Komisi pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG, dan sekaligus menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah kepada DPR-RI untuk dibahas bersama.

Dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR-RI berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39.

Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Menteri menugaskan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG kepada Pemrakarsa yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi materi yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG tersebut.

(1) Dalam penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, dibentuk Panitia Interndep dan Panitia Antardep. (2) Panitia Interdep dan Panitia Antardep dapat secara simultan melakukan persiapan atau penyesuaian PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG sesuai dengan tingkat kemendesakan, urgensi, dan kegentingannya.

Naskah Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG.

(1) Setelah PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ditetapkan oleh PRESIDEN, Pemrakarsa menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG menjadi UNDANG-UNDANG. (2) Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR-RI berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

(1) Dalam penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dibentuk Tim Teknis, Panitia Interndep, dan Panitia Antardep. (2) Tata cara pembentukan Tim Teknis, pembentukan Panitia Interndep, pembentukan Panitia Antardep, dan pengharmonisasian berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab III.

Naskah Rancangan PERATURAN PEMERINTAH disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi PERATURAN PEMERINTAH.

(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN, dibentuk Tim Teknis, Panitia Interndep, dan Panitia Antardep. (2) Tata cara pembentukan Tim Teknis, pembentukan Panitia Interndep, pembentukan Panitia Antardep, dan pengharmonisasian berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab III.

Naskah Rancangan Peraturan PRESIDEN disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan PRESIDEN.

(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dan Peraturan Panglima, Pemrakarsa membentuk Tim Teknis dan Panitia Interndep. (2) Tata cara pembentukan Tim Teknis dan Panitia Interndep berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab III Bagian Kedua dan Bagian Ketiga.

(1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri dan Peraturan Panglima, Pemrakarsa dapat: a. menyebarluaskan/mensosialisasikan kepada Satker Departemen Pertahanan dan TNI sesuai kebutuhan; dan b. meminta tanggapan/saran kepada Kepala/Pimpinan Satker Departemen Pertahanan dan TNI. (2) Hasil penyebarluasan/sosialisasi dan tanggapan/saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh Pemrakarsa untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri dan Peraturan Panglima.

Dalam rangka pengharmonisasian dan penyempurnaan dari segi teknik perancangan peraturan perundang-undangan, Pemrakarsa menyampaikan: a. Naskah Rancangan Peraturan Menteri kepada Kepala Biro Hukum Setjen Dephan; dan b. Naskah Rancangan Peraturan Panglima kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI.

(1) Naskah Rancangan Peraturan Menteri hasil pengharmonisasian dan penyempurnaan dari segi teknik perancangan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, disampaikan Pemrakarsa kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Menteri. (2) Naskah Rancangan Peraturan Panglima hasil pengharmonisasian dan penyempurnaan dari segi teknik perancangan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, disampaikan Pemrakarsa kepada Panglima untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Panglima.

(1) Pembiayaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan di tingkat Tim Teknis dan Panitia Interndep menggunakan anggaran Pemrakarsa. (2) Pembiayaan kegiatan pembahasan rancangan peraturan perundang- undangan di tingkat Panitia Antardep dan DPR-RI menggunakan anggaran Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, rancangan peraturan perundang- undangan yang sedang dalam proses penyusunan tetap dilanjutkan dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Ketentuan pada Peraturan Menteri ini tidak berlaku pada penyusunan PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara yang diprakarsai oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/08/M/XI/1984 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2008 MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA