Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang PELATIHAN MASYARAKAT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

2. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

3. Daerah Asal Calon Transmigran adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi.

4. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

5. Permukiman Transmigrasi adalah satu satuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan tempat bermukim masyarakat transmigrasi dengan daya tampung 300-500 keluarga.

6. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

7. Daerah Tertentu adalah Daerah Tertinggal yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar, pasca konflik dan rawan sosial.

8. Masyarakat adalah sekelompok penduduk yang menempati wilayah Desa dan Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, Permukiman Transmigrasi, dan Kawasan Transmigrasi.

9. Pelatihan Masyarakat adalah sarana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri di Desa dan Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, Permukiman Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

10. Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam pelaksanaan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pelatihan masyarakat.

11. Kelompok Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan sejenisnya.

12. Kompetensi adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

13. Lembaga Pelatihan Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan transmigrasi.

14. Lembaga Pelatihan Non Pemerintah adalah lembaga pelatihan yang dikelola oleh badan usaha, organisasi masyarakat, atau Kelompok Masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan masyarakat.

15. Standardisasi Pelatihan adalah kriteria minimal tentang sistem pelatihan masyarakat yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelatihan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelatihan masyarakat yang bermutu.

16. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program terhadap lembaga pelatihan masyarakat pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelatihan masyarakat dan uji Kompetensi.

17. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian pengakuan dan penghargaan Kompetensi kepada peserta uji Kompetensi. Evaluasi pelatihan adalah kegiatan menilai penerapan standar oleh lembaga pelatihan masyarakat dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pelatihan.

18. Komite Standar Pelatihan yang selanjutnya disingkat KSP adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar pelatihan masyarakat, akreditasi, serta Sertifikasi.

19. Badan adalah unit eselon 1 yang menangani penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan informasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

20. Direktorat Jenderal Teknis adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

21. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

22. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(1) Pelatihan Masyarakat diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat sebagai wujud pemenuhan hak masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan. (2) Sasaran Pelatihan Masyarakat adalah: a. meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta perilaku masyarakat; b. meningkatnya produktivitas dan daya saing masyarakat; dan c. tersedianya sumberdaya manusia terlatih sebagai penggerak keswadayaan masyarakat.

(1) Pelatihan Masyarakat diselenggarakan sesuai kaidah: a. mengacu pada kebijakan Direktorat Jenderal Teknis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. menguatkan kerjasama antar pemangku kepentingan; c. mendukung kebijakan dan kebutuhan pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, pemukiman transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi; dan d. selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah. (2) Pelatihan Masyarakat diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. berorientasi pada kebutuhan pengembangan potensi sumber daya lokal yang ada; b. sistematis;

c. tanggung jawab bersama antara lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat; d. dilaksanakan oleh lembaga pelatihan dan/atau lembaga pemberdayaan yang memenuhi persyaratan; dan e. sinergis antar pemangku kepentingan.

(1) Pelatihan Masyarakat dilakukan melalui strategi: a. optimalisasi pengelolaan pelatihan masyarakat; b. penguatan jejaring dan kerjasama; dan c. integrasi dan kolaborasi program pelatihan dengan progam internal di lingkungan Kementerian, maupun dengan program eksternal Kementerian. (2) Optimalisasi pengelolaan pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. penjaminan dan pengendalian mutu; b. penguatan lembaga pelatihan masyarakat; c. penguatan sumber daya manusia pelatihan masyarakat; d. pelaksanaan pelatihan secara berjenjang; dan e. penyediaan pendanaan dari berbagai sumber baik pemerintah maupun non pemerintah. (3) Penguatan jejaring dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. pengembangan kerjasama kemitraan antar lembaga pemerintah; b. pengembangan kerjasama kemitraan antara lembaga pemerintah dengan lembaga non pemerintah; dan c. pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga donor.

(4) Integrasi dan kolaborasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program pelatihan dan pemberian bantuan stimulan/pasca pelatihan dan/atau bantuan pemberdayaan lainnya.

Cakupan wilayah pelatihan masyarakat meliputi Desa dan Kawasan Perdesaan, Daerah tertinggal, Daerah Tertentu, daerah asal transmigrasi, Permukiman Transmigrasi, dan Kawasan Transmigrasi.

(1) Program Pelatihan Masyarakat mempunyai fokus prioritas pada: a. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. pembangunan dan pemberdayaan Kawasan Perdesaan; c. pemberdayaan masyarakat di Daerah Tertinggal; d. pemberdayaan masyarakat di Daerah Tertentu; dan e. penyiapan calon transmigran dan pemberdayaan masyarakat di Permukiman Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi. (2) Program Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai hasil penilaian kebutuhan pelatihan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Pelatihan Masyarakat, pengembangan program pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pelatihan Masyarakat dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi: a. pengurus Lembaga Kemasyarakatan; b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. tokoh masyarakat; d. unsur masyarakat; e. masyarakat pada cakupan wilayah pelatihan masyarakat; f. calon transmigran; g. masyarakat transmigrasi; dan h. calon pelatih masyarakat dari unsur masyarakat.

(1) Pelatihan Masyarakat diselenggarakan dengan pendekatan: a. berbasis masyarakat; dan b. berbasis Kompetensi. (2) Pelatihan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk meningkatkan kemampuan setiap Kelompok Masyarakat atau individu dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mencakup aspek pengetahuan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri berdasarkan kekhasan sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat dan sumber daya alam setempat. (3) Pelatihan berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menitikberatkan pada penguasaan

kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. (4) Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Bentuk Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat meliputi: a. pelatihan di dalam kelas/tatap muka; b. pelatihan di luar kelas; c. studi banding; d. pemagangan; e. pengembangan laboratorium lapang; f. pelatihan keliling; dan g. pelatihan jarak jauh. (2) Bentuk penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Tahapan penyelenggaraan pelatihan masyarakat meliputi: a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pelaksanaan; d. pemantauan dan evaluasi; dan e. pengembangan hasil pelatihan masyarakat. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup: a. identifikasi kebutuhan Pelatihan Masyarakat; b. penyusunan program Pelatihan Masyarakat; dan c. penyiapan dan pengembangan materi Pelatihan Masyarakat. (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendayagunakan: a. sumber daya manusia pelatihan; b. sarana dan prasarana; dan c. dana.

(4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c: a. penyiapan materi pembelajaran; b. penyampaian materi pembelajaran; dan c. evaluasi kegiatan pembelajaran. (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program pelatihan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. (6) Pengembangan hasil pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e: a. tindak lanjut pembinaan pasca pelatihan; dan b. tindak lanjut pemeliharaan purna pelatihan.

(1) Penyelenggara Pelatihan Masyarakat adalah: a. Lembaga Pelatihan Masyarakat dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan b. Lembaga non pemerintah yang memenuhi standar yang berlaku. (2) Penyelenggara Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelenggara pelatihan masyarakat terkait dengan sumber daya manusia meliputi pelatih dan tenaga kepelatihan. (4) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM); b. instruktur pelatihan atau sebutan lainnya; c. tenaga pendamping profesional atau sebutan

lainnya; d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); dan e. pelatih masyarakat atau sebutan lainnya yang berasal dari unsur masyarakat.

(1) Penyelenggara Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah: a. perguruan tinggi; b. lembaga swadaya masyarakat; c. Organisasi Massa (Ormas)/ Yayasan; d. swasta/perusahaan; dan e. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dilakukan dalam hubungan kerja: a. antar unit di lingkungan Kementerian; b. antar Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian; c. Kementerian dengan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Pelatihan Masyarakat dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang berwenang; d. Kementerian dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Pelatihan Masyarakat; e. Kementerian dengan lembaga pelatihan Masyarakat non Pemerintah; f. Lembaga pelatihan Masyarakat pusat dan daerah serta lembaga pemberdayaan masyarakat di daerah dengan badan usaha/perusahaan /perguruan tinggi/yayasan; dan g. Lembaga pelatihan Masyarakat pusat dan daerah serta lembaga pemberdayaan Masyarakat di daerah dengan Pemerintah Desa. (2) Hubungan kerja antar unit di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal teknis dalam penyusunan program, implementasi, dan pasca implementasi program pemberdayaan masyarakat, dengan lingkup kegiatan: a. penyusunan rumusan kebijakan pelatihan Masyarakat secara nasional; b. dukungan terhadap implementasi kebijakan Direktorat Jenderal teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk pelatihan, bimbingan pasca pelatihan, serta pengendalian mutu pelatihan;

c. sinergi dalam program dan penganggaran pelatihan serta tindak lanjut hasil pelatihan dengan pemberian bantuan pasca pelatihan dan pemeliharaan purna pelatihan masyarakat oleh Direktorat Jenderal teknis; dan d. dukungan penyelenggaraan pelatihan. (3) Hubungan kerja antar Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Badan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian dalam hal-hal sebagai berikut: a. penyelenggaraan pelatihan masyarakat yang mengacu kebijakan teknis sektor terkait; b. sinergi dalam program dan penganggaran pelatihan serta tindak lanjut hasil pelatihan dengan pemberian bantuan pasca pelatihan dan pemeliharaan purna pelatihan masyarakat; c. dukungan penyelenggaraan pelatihan; dan d. pelaksanaan pemagangan. (4) Hubungan kerja Kementerian dengan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Pelatihan Masyarakat dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Badan melalui koordinasi dan fasilitasi, dengan lingkup kegiatan: a. penyediaan regulasi Pelatihan Masyarakat; b. pembinaan program Pelatihan Masyarakat; c. Standardisasi Pelatihan Masyarakat; d. fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan di Daerah; e. fasilitasi Sertifikasi Pelatih dan peserta pelatihan sesuai ketentuan perundang-undangan; f. pembinaan dan peningkatan kapasitas jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. pengelolaan data dan informasi Pelatihan Masyarakat.

(5) Hubungan kerja Kementerian dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan Badan melalui koordinasi dan fasilitasi dengan lingkup kegiatan: a. penyediaan regulasi tentang Pelatihan Masyarakat; b. pembinaan program Pelatihan Masyarakat; c. Standardisasi Pelatihan Masyarakat; d. fasilitasi akreditasi UPTP Pelatihan Masyarakat; e. fasilitasi Sertifikasi Pelatih dan peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. pembinaan dan peningkatan kapasitas jabatan fungsional, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. pengelolaan data dan informasi pelatihan masyarakat; dan/atau h. penyediaan layanan konsultasi dan advokasi Pelatihan Masyarakat. (6) Hubungan kerja Kementerian dengan Lembaga Pelatihan Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan Badan melalui koordinasi dan fasilitasi dengan lingkup kegiatan: a. penyediaan regulasi tentang Pelatihan Masyarakat; b. pembinaan program Pelatihan Masyarakat; c. Standardisasi Pelatihan Masyarakat; d. fasilitasi Akreditasi lembaga Pelatihan Masyarakat; e. fasilitasi Sertifikasi peserta pelatihan; f. pengelolaan data dan informasi Pelatihan Masyarakat; g. fasilitasi kerjasama/kemitraan dalam bidang program pelatihan, sarana/prasarana, tenaga pelatih, tenaga kepelatihan, pembiayaan, bimbingan pasca pelatihan, penyediaan tempat kerja untuk on- the-job training, dan penempatan tenaga kerja pasca pelatihan; dan h. penyediaan layanan konsultasi dan advokasi Pelatihan Masyarakat.

(7) Hubungan kerja lembaga pelatihan masyarakat pusat dan daerah serta lembaga pemberdayaan masyarakat di daerah dengan badan usaha/perusahaan /perguruan tinggi/yayasan dilakukan dengan lingkup kegiatan: a. penyelenggaraan program pelatihan masyarakat; b. penyediaan dukungan pendanaan program pelatihan; c. penyediaan tenaga pelatih/narasumber; dan d. penyediaan bantuan stimulan/sarana produksi/modal usaha. (8) Hubungan kerja lembaga pelatihan dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat Pusat dan Daerah dengan Pemerintah Desa dilakukan dengan lingkup kegiatan: a. penyediaan program pelatihan masyarakat; dan b. kerjasama dalam pendampingan pengembangan masyarakat skala lokal Desa yang melibatkan PSM, KPMD, dan tenaga pendamping lokal Desa.

(1) Dalam penyelenggaraan pelatihan Masyarakat dilakukan penjaminan dan pengendalian mutu. (2) Penjaminan dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui standardisasi, Akreditasi lembaga, Sertifikasi dan evaluasi.

(1) Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari: a. standar pelatihan; dan

b. standar Kompetensi. (2) Standar Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. standar isi; b. standar proses; c. standar penilaian; d. standar kelulusan peserta pelatihan; e. standar pelatih masyarakat dan tenaga pelatihan masyarakat; f. standar sarana dan prasarana; g. standar pengelolaan; dan h. standar pembiayaan. (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tiga jenis, yaitu: Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA (SKKNI), Standar Khusus, dan/atau Standar Internasional.

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) pada sebagai lembaga pelatihan masyarakat pemerintah dan non pemerintah merupakan upaya untuk menjamin kredibilitas lembaga pelatihan termasuk jaminan kualitas layanan dan lulusan lembaga pelatihan, sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Standar Pelatihan Masyarakat. (3) Akreditasi lembaga pelatihan masyarakat pemerintah Pusat dan Daerah dan non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Untuk memberikan pengakuan dan penghargaan Kompetensi yang dimiliki peserta pelatihan masyarakat, dilakukan: a. pemberian surat keterangan; dan /atau b. Sertifikasi Kompetensi. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh lembaga pelatihan dan/atau lembaga pemberdayaan masyarakat diberikan kepada setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan masyarakat. (3) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan terhadap: a. pelatih; dan b. peserta pelatihan. (4) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada peserta yang mengikuti uji Kompetensi dan dinyatakan lulus. (5) Sertfikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi profesi yang berlisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan terhadap aspek penerapan standar Pelatihan Masyarakat. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Lembaga Pelatihan Pemerintah/pemerintah daerah dan non pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan masyarakat.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komite Standar Pelatihan Masyarakat.

Kebijakan tentang penjaminan dan pengendalian mutu pelatihan masyarakat ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Komite Standar Pelatihan Masyarakat dibentuk dalam rangka pengembangan, pemantauan dan pelaporan pencapaian standar pelatihan masyarakat, Akreditasi, Sertifikasi dan evaluasi. (2) Komite Standar Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pusat dan Provinsi, dan Kabupten/Kota. (3) Dalam hal pemenuhan kebutuhan yang strategis terhadap keberadaan Komite Standar Pelatihan Masyarakat, Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan Komite Standar Pelatihan Masyarakat di Kabupaten/Kota. (4) Komite Standar Pelatihan Masyarakat di Pusat (KSP Pusat) ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (5) Komite Standar Pelatihan Masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota (KSP Provinsi/Kabupaten/Kota) ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. (6) KSP Pusat, KSP Provinsi, dan KSP Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: a. mengembangkan standar pelatihan masyarakat; b. mengembangkan standar Kompetensi; c. mengembangkan kriteria penilaian lembaga pelatihan masyarakat;

d. memfasilitasi penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan non pemerintah; e. memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi melalui penilaian kelulusan pelatihan masyarakat; f. menyelenggarakan evaluasi terhadap aspek penerapan standar Pelatihan Masyarakat oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan non pemerintah; dan g. memberikan rekomendasi penjaminan dan pengendalian mutu pelatihan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Komite Standar Pelatihan Masyarakat baik Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Masyarakat dapat ikut serta dalam seluruh tahapan kegiatan pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Bentuk Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. pengajuan usulan rencana pelatihan; b. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan; c. penyediaan tenaga pelatihan; dan/atau d. kontribusi pembiayaan kegiatan pelatihan. (3) Pengajuan usulan rencana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui musyawarah desa.

(4) Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi fasilitas, alat, media, dan/atau prasarana pendukung pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam pelatihan masyarakat. (5) Penyediaan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menjadi tenaga pelatihan. (6) Kontribusi pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah penyediaan bantuan pembiayaan pelatihan yang bersifat tidak mengikat.

(1) Dalam rangka menyelenggarakan pelatihan masyarakat dilakukan kerja sama. (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pihak Ketiga. (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. perguruan tinggi; b. lembaga swadaya masyarakat; c. organisasi massa (ormas)/ yayasan; d. swasta/perusahaan; e. lembaga donor; dan/atau f. pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Pusat Latihan Masyarakat melakukan kerjasama dan kemitraan yang bersifat strategis berdasarkan Peta Jalan (Road Map) Pelatihan Masyarakat. (5) Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) melaksanakan kerja sama dan kemitraan yang bersifat teknis operasional dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Dalam rangka melakukan peningkatan kerja sama pelatihan masyarakat dibentuk forum komunikasi jejaring lembaga pelatihan masyarakat. (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjas ama ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama.

Pemantauan dan evaluasi kinerja program pelatihan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat.

(1) Pemantauan dan evaluasi kinerja program pelatihan dilakukan terhadap penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dimulai dari perencanaan program, implementasi program, sampai dengan pasca implementasi program. (2) Pemantauan dan evaluasi dalam tahap perencanaan program dititikberatkan pada identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat. (3) Pemantauan dan evaluasi pada tahap implementasi program dilaksanakan secara pararel dan berkala untuk memandu pelaksanaan kegiatan agar aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan program pelatihan masyarakat. (4) Pemantauan dan evaluasi pada tahap pasca implementasi program difokuskan pada pengukuran kemanfaatan dan dampak program pelatihan bagi masyarakat.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

(1) Menteri berwenang melakukan pembinaan kelembagaan pelatihan masyarakat. (2) Pembinaan kelembagaan pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penetapan pedoman pembinaan pelatihan masyarakat; b. rencana, program dan anggaran pelatihan; c. pembinaan sumber daya manusia pelatihan; d. sarana dan prasarana pelatihan; e. pengendalian pelatihan masyarakat, termasuk pengendalian mutu pelatihan; dan f. fasilitasi Akreditasi. (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilimpahkan kepada Badan.

(1) Untuk penyelenggaran pelatihan masyarakat secara berkelanjutan diperlukan upaya dokumentasi terhadap seluruh informasi pelaksanaan pelatihan. (2) Upaya dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Pelatihan Masyarakat. (3) Sumber data Sistem Informasi Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unit- unit penyelenggara pelatihan masyarakat di lingkungan Kementerian maupun unit penyelanggara pelatihan masyarakat di daerah.

(1) Sistem Informasi Pelatihan Masyarakat dibangun untuk meningkatkan akses dan pelayanan pelatihan masyarakat. (2) Seluruh informasi pelatihan masyarakat dihimpun dari berbagai pihak dan dilakukan melalui mekanisme: a. pengumpulan; b. pengolahan; c. penyajian; dan d. penyebarluasan data dan informasi. (3) Hasil pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program pelatihan selanjutnya, serta pemantauan dan evaluasi.

Penyelenggaraan Sistim Informasi Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan pelatihan masyarakat adalah: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin fasilitas pendanaan pelatihan masyarakat secara berkesinambungan, transparan, efektif dan efisien.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka ketentuan tentang pelatihan calon transmigran dan masyarakat transmigrasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Transmigrasi, lembaga pemberdayaan dan/atau lembaga pelatihan masyarakat lainnya, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan pelatih di provinsi dan kabupaten/kota, serta Komite Standar Pelatihan Masyarakat Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd MARWAN JAFAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA