Pasal 23

(1) Masyarakat dapat ikut serta dalam seluruh tahapan kegiatan pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Bentuk Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. pengajuan usulan rencana pelatihan; b. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan; c. penyediaan tenaga pelatihan; dan/atau d. kontribusi pembiayaan kegiatan pelatihan. (3) Pengajuan usulan rencana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui musyawarah desa.

(4) Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi fasilitas, alat, media, dan/atau prasarana pendukung pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam pelatihan masyarakat. (5) Penyediaan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menjadi tenaga pelatihan. (6) Kontribusi pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah penyediaan bantuan pembiayaan pelatihan yang bersifat tidak mengikat.