Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang ;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang ;

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor ;

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

6. Penguji adalah setiap Pegawai yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor ;

7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;

8. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji ;

9. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan ;

10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

11. Mobil bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi

12. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;

13. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;

14. Kereta gandenagn adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;

15. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;

16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B A B II RUANG LINGKUP PENGATURAN

(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengujian kendaraan bermotor berkala; (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan dijalan. B A B III K E W A J I B A N

(1) Setiap kendaraan yang dioperasikan dijalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

(1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus seperti kereta dandengan dan kereta tempelan serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan di wilayah daerah wajib melakukan uji berkala; (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dikecualikan dari kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini bagi : a. Kendaraan bermotor milik TNI-POLRI; b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan; c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.

Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi : a. Kebersihan dan keapikan kendaraan; b. identitas kendaraan; c. dimensi kendaraan; d. sistem rem; e. sistem kemudi; f. posisi roda depan; g. badan dan kerangka kendaraan; h. pemuatan; i. klakson; j. lampu-lampu; k. penghapus kaca; l. kaca spion; m. emisi gas buang; n. ban; o. kaca depan dan kaca jendela; p. alat pengukur kecepatan, sabuk keselamatan ; q. perlengkapan dan peralatan; r. radius putar; s. uji jalan; t. Argometer dan Radio Komunikasi (khusus untuk Taxi).

Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan uji berkala adalah sesuai dengan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Uji berkala dilakukan oleh Unit Pelaksana Pengujian Berkala yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah; (2) Unit Pelaksana Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memasang papan informasi yang memuat besarnya biaya yang dipungut dan prosedur uji berkala; (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dipasang secara permanen pada lokasi yang mudah terbaca oleh masyarakat.

Pelaksanaan uji berkala harus dilengkapi dengan peralatan mekanis dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Setiap kendaraan wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban

uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk pertama kali. (2) Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemilik kendaraan melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya kepada unit pelaksana pengujian untuk dijadwalkan waktu pengujiannya; (3) Setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa uji berkala, pemilik kendaraan melaporkan dan mendaftarkan kendaraan kepada unit pelaksana pengujian untuk dijadwalkan waktu pengujiannya.

Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian yang berupa peralatan modern, serta dilengkapi dan atau mengikutsertakan bengkel umum tertunjuk, dapat dilakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga dengan persetujuan DPRD.

Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak menghilangkan dan atau mengurangi otoritas pejabat teknis dalam melaksanakan fungsi teknis pengujian kendaraan bermotor.

Tenaga pelaksana pengujian berkala terdiri dari tenaga teknis administrasi pengujian, tenaga penguji dan pembantu penguji.

Tenaga penguji dan pembantu penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, diangkat oleh Kepala Daerah dari pegawai yang memiliki kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor dan atau kualifikasi teknis Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor ke daerah lain.

(1) Klasifikasi Tenaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor, dikelompokan sesuai dengan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang, sebagai berikut: a. Pembantu Penguji, dalam hal ini disebut STRATA - 1 b. Penguji Tidak Dengan Wewenang Penuh, dalam hal ini disebut Penguji STRATA -2 c. Penguji Dengan Wewenang Penuh, dalam hal ini disebut Penguji STRATA 3 (2) Wewenang Tenaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor masing-masing STRATA sebagai berikut: a. Pembantu Penguji, dalam hal ini disebut STRATA - 1, meliputi:

1. Melaksanakan administrasi di bidang PKB;

2. Memeriksa kondisi teknis kendaraan bermotor;

3. Membuat laporan hasil pengujian/pemeriksaan kendaraan bermotor. b. Penguji Tidak Dengan Wewenang Penuh, dalam hal ini disebut Penguji STRATA -2, meliputi:

4. Menanda tangani hasil uji kendaraan bermotor;

5. Menentukan daya angkut kendaraan bermotor;

6. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor di jalan; c. Penguji dengan wewenang penuh, dalam hal ini disebut Penguji STRATA - 3, meliputi :

7. MENETAPKAN hasil uji dan menandatangani buku uji;

8. Menjadi saksi ahli dalam persidangan di pengadilan;

9. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

10. Mengesahkan daya angkut kendaraan bermotor;

11. Wewenang lain yang berkaitan dengan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila :

1. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
2. Memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah daerah;
3. Mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
4. Mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi yang tercantum dalam bukti lulus uji;
5. Pada saat masa berlaku uji kendaraan berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(1) Buku uji dapat dicabut apabila : a. Kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji type dan buku uji kendaraan yang bersangkuta (rubah bentuk); b. Kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah pengujian yang bersangkutan; c. Mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji. (2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Permohonan uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang sudah mendapat sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe, wajib : a. mengisi formulir permohonan uji berkala; b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala; c. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang sah; d. memiliki sertifikat registrasi uji tipe (membawa faktur pembelian); e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari Instansi/Lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan; f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala. (2) Permohonan uji berkala selanjutnya bagi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib : a. mengisi formulir permohonan uji berkala; b. memiliki bukti Pembayaran biaya uji berkala; c. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan yang sah; d. membawa dan menunjukkan Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor yang lama; e. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari Instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaran yang bukan atas nama perorangan; f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala. (3) Permohonan uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe wajib: a. mengisi formulir permohonan uji berkala;

b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala; c. memiliki bukti pemilikan kendaraan yang sah; d. memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari pejabat yang berwenang; e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari Instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan; f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala.

(1) Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan : a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama; b. melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa berlaku uji berakhir; c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan; d. lulus uji berkala. (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan : a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama; b. menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan atau data pemilik dan atau wilayah operasi kendaraan; c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Uji Kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan; d. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi.

(3) Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan : a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang; b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada; c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Uji Kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan; d. membawa kendaraan untuk diuji kembali apabila telah habis masa berlakunya dan atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji berkala yang sah.

(1) Dalam hal kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis : a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang; (2) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diperlakukan sebagai permohonan baru. (3) Apabila pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ternyata tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

(1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui Keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Penguji.

(2) Pimpinan Penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, segera meminta penjelasan dari Penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut. (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan penguji segera memberitahukan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji. (4) Apabila hasil pengujian yang kedua kali tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pimpinan penguji menguji sendiri dengan memepertimbangkan hasil pengujian penguji pertama dan kedua; (5) Apabila keberatan ditolak setelah dilakukan uji kembali oleh pimpinan penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

(1) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala; (2) Setiap kendaraan wajib uji yang beroperasi dijalan, harus dilengkapi dengan bukti dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi, teknis, susunan huruf dan angka serta unsur -unsur pengaman buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku; (4) Setiap kendaraan wajib uji yang diuji berkala untuk pertama kali, diberikan nomor uji kendaraan; (5) Nomor Uji kendaran sebagaiman dimaksud dalam ayat (4) pasal ini berlaku selama kendaraan yang bersangkutan dioperasikan di jalan.

(1) Setiap kendaran wajib uji yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan tanda samping; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, tempat dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang berwenang menandatangani dan atau mengesahkan buku uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Kendaraan Wajib uji yang karena sesuatu hal mengalami perubahan teknis sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang berada dalam wilayah Daerah, wajib diuji ulang meskipun tanda bukti lulus uji kendaraan yang bersangkutan masih berlaku.

Untuk melakukan uji berkala, perubahan penggantian tanda lulus uji dan rekomendasi numpang uji dipungut biaya retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaiamana dimaksud dalam pasal 21 Ayat (3) Peraturan Daerah ini, penguji merekomendasikan kepada pemilik untuk melakukan perbaikan, penghapusan dan atau pemusnahan.

(1) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 peraturan daerah ini, tidak mendapatkan tanggapan dan kendaraannya masih tetap dioperasikan, PPNS dapat melakukan upaya paksa dengan cara penahanan; (2) Sebagai bukti penahanan kepada pemilik diberikan surat keterangan penahanan kendaraan; (3) Kendaraan yang ditahan dapat diambil oleh pemilik apabila pemilik telah menyatakan kesangupan akan melakukan perbaikan yang dibuat diatas kertas segel atau kertas bermaterai cukup dengan jangka waktu yang ditentukan oleh penguji; (4) Selama kendaraan dalam perbaikan surat-surat kendaraan tetap ditahan sampai yang bersangkutan mengujikan kembali kendaraannya setelah perbaikan;

(1) Apabila sebuah kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemiliknya tidak melakukan upaya perbaikan dan atau pengambilan dalam masa 6 (enam) bulan, Kepala Daerah mengusulkan pencabutan hak pemilikan kepada Pengadilan;

(2) Penetapan Pengadilan atas pencabutan hak pemilikan, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk melakukan pemusnahan dan atau pelelangan.

(1) Pelanggaran terhadap pasal 4, pasal 17, pasal 24 ayat (1), pasal 26 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran; (3) Terhadap petugas penguji yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku dikenakan hukuman berupa sanksi sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini, berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a. pemeriksaan tersangka; b. pemeriksaan rumah; c. penyitaan benda; d. pemeriksaan surat; e. pemeriksaan saksi; f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan MENETAPKAN dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 4 November 2002 WALIKOTA MALANG ttd. H. S U Y I T N O Diundangkan di : Malang Pada Tanggal : 15 November 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG ttd. MUHAMAD NUR, SH. MSi

Pembina Utama Muda NIP. 510053502 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR 02/E. Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM GATOT SETYO BUDI, SH

Pembina NIP. 510 065 263