Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Hukum Peraturan adalah naskah tertulis yang ditetapkan oleh pejabat berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang bersifat mengatur, berlaku secara umum dan dibentuk berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan ini.

2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Peraturan Komisi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Peraturan Pimpinan adalah ketentuan hukum di bawah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, bersifat mengatur dan/atau berlaku ke dalam.

4. Peraturan Bersama adalah ketentuan hukum yang ditetapkan bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, bersifat mengatur dan berlaku secara umum.

5. Produk Hukum Penetapan adalah naskah tertulis yang ditetapkan oleh pejabat berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang bersifat kongkrit, individual dan final.

6. Produk Hukum Perjanjian adalah naskah tertulis yang ditetapkan bersama antara pejabat yang mewakili berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang mengikat para pihak.

Penyusunan Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk menciptakan ketentuan hukum yang berkualitas melalui prosedur dan metode yang pasti berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Produk Hukum Peraturan; b. Produk Hukum Penetapan; c. Produk Hukum Perjanjian; dan d. Produk hukum lainnya.

Produk Hukum Peraturan pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Peraturan Komisi; b. Peraturan Pimpinan; dan c. Peraturan Bersama.

(1) Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan: a. pengaturan lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. pelaksanaan perintah Peraturan Komisi; c. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung; d. pengaturan yang memuat sanksi; dan/atau e. menjalankan fungsi, tugas, serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

(1) Materi muatan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan sanksi selain sanksi pidana.

(2) Bentuk sanksi selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembebanan pengembalian biaya tertentu; dan/atau b. sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pengurangan tunjangan; dan/atau e. penurunan tingkat jabatan.

(1) Peraturan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Peraturan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan: a. pelaksanaan perintah Peraturan Komisi; b. pelaksanaan perintah Peraturan Pimpinan; dan/atau c. menjalankan fungsi, tugas, serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur ke dalam.

(1) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan bersama antara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementarian. (2) Materi muatan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait fungsi, tugas, dan

wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementarian.

Pembentukan Produk Hukum Peraturan pada Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. penetapan; dan d. penyebarluasan.

Rencana pembentukan Produk Hukum Peraturan disusun berdasarkan program: a. pembentukan peraturan jangka panjang; dan b. pembentukan peraturan jangka pendek.

(1) Program pembentukan peraturan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan daftar peraturan yang akan disusun selama 4 (empat) tahun. (2) Program pembentukan peraturan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

(1) Program pembentukan peraturan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan prioritas pembentukan peraturan selama 1 (satu) tahun. (2) Program pembentukan peraturan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kinerja Biro Hukum yang diturunkan dari program pembentukan peraturan jangka panjang.

Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, pembentukan produk hukum peraturan dapat dilakukan di luar program pembentukan peraturan berdasarkan persetujuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Produk Hukum Peraturan disusun melalui perancangan peraturan yang dapat berasal dari unit kerja pemrakarsa atau Biro Hukum dan disertai dengan analisis atau kajian.

Analisis atau kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun unit kerja pemrakarsa yang paling sedikit memuat: a. analisis urgensi penyusunan peraturan; b. kerangka konseptual/teoritik; c. dasar hukum, evaluasi dan analisis dengan peraturan atau putusan pengadilan yang terkait; dan d. materi muatan peraturan yang akan disusun.

(1) Perancangan Produk Hukum Peraturan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan format naskah produk hukum peraturan. (2) Ketentuan mengenai format naskah Produk Hukum Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyusunan diatur dengan Peraturan Pimpinan.

(1) Penyusunan Produk Hukum Peraturan dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan menyelaraskan rancangan produk hukum peraturan terhadap: a. kesesuian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat; b. kesesuaian dengan arah dan kebijkan Pimpinan; c. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan d. ketentuan format naskah produk hukum peraturan. (2) Penyelarasan Produk Hukum Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspirasi/pendapat Pegawai. (3) Dalam rangka mendukung proses aspirasi/pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Produk Hukum Peraturan disebarluaskan dalam sistem informasi internal. (4) Dalam hal rancangan Produk Hukum berbentuk Peraturan Komisi yang berdampak eksternal, wajib memperhatikan aspirasi/pendapat masyarakat. (5) Dalam rangka mendukung proses aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rancangan Produk Hukum Peraturan Komisi disebarluaskan melalui sistem informasi yang dapat diakses masyarakat luas.

(1) Rancangan Produk Hukum Peraturan yang telah dilakukan penyelarasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan kepada Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Pimpinan. (2) Pengambilan keputusan penetapan peraturan oleh Pimpinan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi mengenai Pengambilan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(1) Penetapan Produk Hukum Peraturan dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Produk Hukum Peraturan asli oleh Ketua atas nama Pimpinan. (2) Khusus Produk Hukum Peraturan Bersama, penetapan rancangan Peraturan Bersama menjadi Peraturan Bersama dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Peraturan Bersama asli oleh Ketua atas nama Pimpinan bersama pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. (3) Tanda tangan Ketua dalam naskah produk hukum peraturan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disertai tanda tangan para Pimpinan pada tajuk tanda tangan Pimpinan untuk naskah arsip.

Peraturan Komisi wajib diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Peraturan Komisi yang telah ditetapkan, disebarluaskan melalui sistem informasi internal Komisi dan sistem informasi Komisi yang dapat diakses masyarakat luas. (2) Peraturan Pimpinan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan disebarluaskan melalui sistem informasi internal Komisi. (3) Peraturan Bersama yang telah ditetapkan bersama disebarluaskan melalui sistem informasi internal Komisi dan sistem informasi Komisi yang dapat diakses masyarakat luas.

(1) Penyebarluasan Produk Hukum Peraturan dalam sistem informasi internal Komisi dilaksanakan oleh Biro Hukum. (2) Penyebarluasan Produk Hukum Peraturan dalam sistem informasi yang dapat diakses masyarakat luas dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat.

Produk Hukum Penetapan pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Keputusan Pimpinan; b. Keputusan Bersama; dan c. Keputusan Sekretaris Jenderal/Deputi.

Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memuat penetapan untuk pelaksanaan atas ketentuan hukum, tugas, fungsi dan/atau kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(1) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penetapan untuk pelaksanaan atas peraturan, tugas, fugsi dan/atau kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Keputusan Sekretaris Jenderal/Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi yang memuat penetapan untuk melaksanakan peraturan, tugas, delegasi dan/atau kebijakan lebih lanjut dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam wilayah tugas dan kewenangan masing-masing jabatan.

Ketentuan mengenai format naskah dan tata cara penyusunan Produk Hukum Penetapan diatur dengan Peraturan Pimpinan.

Produk hukum perjanjian pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari: a. perjanjian dalam negeri; dan b. perjanjian Internasional.

Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan perjanjian antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga lain di dalam negeri dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama.

(1) Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan perjanjian kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga lain dari luar negeri dalam bentuk dan nama tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perjanjian Internasional dan ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional. (2) Dalam proses pembentukan Perjanjian Internasional, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Deputi Bidang Informasi dan Data melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang berwenang.

(1) Produk Hukum Perjanjian disusun berdasarkan analisis kebutuhan dalam bentuk naskah tertulis yang memuat kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Instansi berdasarkan usulan unit kerja pemrakarsa. (3) Rancangan Produk Hukum Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Instansi atau Biro Hukum.

(1) Penyusunan rancangan Produk Hukum Perjanjian dilaksanakan bersama antara perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi dan perwakilan pihak lembaga lain dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. kesesuian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; dan b. ketentuan format naskah Produk Hukum Perjanjian. (2) Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pengusul, penyusun analisis kebutuhan dan rancangan Produk Hukum Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3).

(1) Rancangan Produk Hukum Perjanjian yang telah selesai penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disampaikan kepada Pimpinan untuk memperoleh persetujuan. (2) Pengambilan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi.

Penetapan Produk Hukum Perjanjian dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Produk Hukum Perjanjian asli oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Pejabat lain yang ditunjuk atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Pejabat pihak lembaga lain yang mewakili.

Ketentuan mengenai format naskah dan tata cara pembentukan Produk Hukum Perjanjian diatur dengan Peraturan Pimpinan.

(1) Selain Produk Hukum Peraturan, Penetapan, dan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat MENETAPKAN kebijakan untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam bentuk: a. edaran; dan b. instruksi. (2) Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. (3) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan. (4) Ketentuan mengenai format naskah dan tata cara penyusunan edaran dan instruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan.

Semua keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Peraturan Komisi ini berlaku, tetap berlaku dan dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi ini.

(1) Semua Peraturan Komisi pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan materi muatan Peraturan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang sudah ada sebelum Peraturan Komisi ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan diubah menjadi Peraturan Pimpinan.

(2) Peraturan Komisi yang diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peraturan Pimpinan dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Peraturan pelaksanaan Peraturan Komisi ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Komisi ini diundangkan.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2018

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA