Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
3. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun

sosial, agar bekas (mantan) pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan dalam bentuk pendampingan, peningkatan keterampilan, dan dukungan produktifitas yang diberikan kepada bekas (mantan) pecandu Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, agar mampu menjaga proses pemulihannya serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial secara mandiri. 5. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 6. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. 7. Peningkatan Kemampuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat agar terjaga keberlangsungannya. 8. Penguatan adalah proses memberikan bantuan berupa pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM danprogram layanan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakanoleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat. 9. Dorongan adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka memotivasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat. 10. Fasilitasi adalah proses dalam memberikan kemudahan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan/atau

rehabilitasi sosial yang dikelola pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentuk pemberian rekomendasi dan upaya mengadvokasi pihak terkait dalam pemberian ijin. 11. Rehabilitasi Rawat Inap adalah proses perawatan terhadap klien dimana klien diinapkan di lembaga rehabilitasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan rencana terapi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya akibat penyalahgunaan Narkotika. 12. Rehabilitasi Rawat Jalan adalah proses perawatan terhadap klien dimana klien datang berkunjung ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai jadwal dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana terapi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya akibat penyalahgunaan Narkotika. 13. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 14. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. 15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

yang dibantu oleh Wakil

dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 16. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam

UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 17. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN yang mempunyai tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. 18. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. 19. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Maksud dan Tujuan Peraturan Kepala Badan ini yaitu:

1. maksud Peraturan Kepala Badan ini yaitu memberikan pedoman bagi BNN, BNNP, dan BNNK/Kota dalam Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; dan
2. tujuan Peraturan Kepala Badan ini yaitu agar pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien serta akuntabel.

(1) Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang dapat memperoleh Peningkatan Kemampuan yang diselenggarakan oleh: a. Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan b. masyarakat. (2) Peningkatan Kemampuan lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Direktorat Penguatan Lembaga

Pemerintah BNN dan Direktorat Pascarehabilitasi BNN, Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. (3) Peningkatan Kemampuan lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN dan Direktorat Pascarehabilitasi BNN, Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

(1) Lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi: a. rumah sakit umum; b. rumah sakit khusus meliputi rumah sakit jiwa dan rumah sakit ketergantungan obat; c. puskesmas; d. klinik; e. panti rehabilitasi; f. balai atau loka rehabilitasi; dan/atau

g. lembaga pemasyarakatan dan balai permasyarakatan. (2) Lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi: a. Lembaga Rehabilitasi Sosial; b. rumah sakit swasta; dan c. klinik swasta.

(1) Peningkatan Kemampuan dapat pula dilakukan pada lembaga milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi. (2) Lembaga milik Pemerintah yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya milik kementerian/lembaga dan Tentara Nasional INDONESIA (TNI)/Kepolisian Republik INDONESIA (POLRI). (3) Lembaga milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari kementerian yang membidangi urusan kesehatan atau sosial setelah memperoleh rekomendasi dari BNN.

(1) Rehabilitasi meliputi rangkaian layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rawat jalan dan/atau rawat inap; (3) Penentuan cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil asesmen.

Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan kepada Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan

Narkotika yang mengalami salah satu atau beberapa kondisi berikut ini: a. gejala putus zat dan/atau kondisi keracunan (intoksikasi) yang mengganggu stabilitas fungsi fisik dan psikologis; b. masalah fisik lain yang menghambat keikutsertaan dalam program terapi/rehabilitasi; dan c. gejala halusinasi, waham dan/atau gejala kejiwaan lain yang mengganggu proses komunikasi dan jalannya terapi rehabilitasi.

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan bagi bekas (mantan) pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan ketentuan sebagai berikut: a. telah selesai menjalani program Rehabilitasi Medis sebelumnya, yang dibuktikan dengan resume perawatan oleh tenaga medis atau Lembaga Rehabilitasi Medis; dan b. tanpa didahului Rehabilitasi Medis bila bekas (mantan) pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika tidak mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hingga c yang dibuktikan dengan resume hasil asesmen.

Layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan bagi bekas (mantan) pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang dibuktikan dengan resume perawatan atau surat keterangan selesai rehabilitasi.

(1) Dalam hal bekas (mantan) Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis selanjutnya diberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial dan/atau Pascarehabilitasi.

(2) Rehabilitasi sosial atau pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada lembaga rehabilitasi yang sama dengan pelaksanaan Rehabilitasi Medis atau berupa rujukan.

(1) Dalam hal bekas (mantan) pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi sosial atau pascarehabilitasi mengalami gangguan kesehatan, baik fisik atau kejiwaan maka perlu diberikan pelayanan medis. (2) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis guna penyembuhan atau pemulihan kondisi kesehatan seseorang. (3) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh tenaga medis yang bekerja pada Lembaga Rehabilitasi Sosial atau layanan Pascarehabilitasi dimaksud, maupun tenaga medis dari Lembaga Rehabilitasi Medis atau fasilitas layanan kesehatan lain, yang bekerjasama dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial atau layanan Pascarehabilitasi.

(1) Persiapan dilaksanakan dalam bentuk: a. kegiatan pemetaan Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial; b. penandatanganan perjanjian kerjasama; dan c. penerbitan keputusan oleh Kepala BNN tentang Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial yang memperoleh Peningkatan Kemampuan. (2) Kegiatan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. lokasi lembaga; b. legalitas formal; c. layanan yang tersedia; d. sumber daya manusia; e. sarana dan prasarana; dan f. penganggaran. (3) Kegiatan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BNNP dan BNNK/Kota dengan cara wawancara, observasi, kajian laporan dan/atau pengisian kuesioner.

(1) Hasil kegiatan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemetaan dan digunakan sebagai bahan verifikasi BNN, BNNP, dan BNNK/Kota untuk persetujuan kelayakan lembaga dalam memperoleh Peningkatan Kemampuan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk formil terdiri atas kajian laporan dan/atau pengisian kuesioner dan verifikasi materiil antara lain kunjungan lapangan. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dalam bentuk kesimpulan kebutuhan dan kondisi lembaga rehabilitasi sebagai hasil verifikasi untuk memperoleh Peningkatan Kemampuan berdasarkan prioritas kebutuhan dan kondisi lembaga.

(1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), BNNP dan BNNK/Kota menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat rekomendasi. (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi.

(3) Deputi Bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi formal terhadap lembaga rehabilitasi. (4) Dalam hal hasil verifikasi formal sudah memenuhi persyaratan dan standar kelayakan minimal penyelenggaraan rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi tetap melakukan verifikasi materiil. (5) Persyaratan dan standar kelayakan yang dimaksud pada ayat (4) berpedoman kepada standar kelayakan minimal penyelenggaraan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Legalitas formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bagi lembaga rehabilitasi milik Pemerintah/Pemerintah Daerah meliputi: a. penetapan dari kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Medis; dan b. penetapan dari kementerian yang membidangi urusan sosial dalam hal penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial. (2) Legalitas formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bagi lembaga rehabilitasi milik masyarakat terdiri dari: a. akta notaris; b. ijin operasional dari dinas/instansi terkait; c. penetapan dari kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Medis; dan/atau d. penetapan dari kementerian yang membidangi urusan sosial dalam hal penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial.

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b ditandatangani

oleh Deputi Rehabilitasi BNN dan pimpinan lembaga rehabilitasi. (2) Dalam hal kerjasama dilakukan dengan lembaga rehabilitasi milik pemerintah atau lembaga pemerintah yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi, penandatanganan dapat dilakukan oleh Kepala BNNP/K/Kota setelah mendapat pendelegasian wewenang dari Kepala BNN melalui Deputi Rehabilitasi BNN. (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

Penerbitan Keputusan Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Kepala BNN atau Deputi Rehabilitasi BNN yang menerima pendelegasian wewenang dari Kepala BNN.

Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan oleh BNN,meliputi: a. penguatan lembaga; b. dorongan lembaga; dan c. fasilitasi lembaga.

(1) Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, meliputi : a. pembinaan dan bimbingan teknis; b. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia; c. peningkatan kapasitas lembaga; d. magang; e. peningkatan mutu layanan; f. peningkatan sarana dan prasarana;

g. pemberian dukungan layanan rehabilitasi;dan h. pemberian dukungan layanan Pascarehabilitasi. (2) Pemberian dukungan layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. rawat inap; dan b. rawat jalan. (3) Pemberian dukungan layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: a. layanan rumah damping; b. layanan Pascarehabilitasi berbasis konservasi alam; c. layanan Pascarehabilitasi di wilayah BNNP dan BNNK/Kota; d. layanan Pascarehabilitasi rawat lanjut; e. layanan Pascarehabilitasi di balai pemasyarakatan; dan f. layanan Pascarehabilitasi lainnya. (4) Pemberian dukungan layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada lembaga rehabilitasi milik masyarakat hanya diberikan bagi pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dirujuk atau yang telah memperoleh persetujuan dukungan rawatan oleh BNN, BNNP, dan/atau BNNK/Kota. (5) Dalam hal Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sudah ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor oleh Kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan sosial, BNN tidak memberikan dukungan layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali untuk layanan rehabilitasi dan Pascarehabilitasi pada lembaga rehabilitasi milik BNN, BNNP atau BNNK/Kota.

Kegiatan Dorongan Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, terdiri atas: a. seminar; b. koordinasi antar pemangku kepentingan;

c. semiloka atau lokakarya; d. dukungan asistensi/konselor adiksi; dan e. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan.

(1) Kegiatan Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, meliputi: a. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin; b. pemberian rekomendasi pencabutan ijin yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan/atau Pascarehabilitasi. (2) Persyaratan dan standar pelayanan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf (b) mengacu pada standar pelayanan minimal penyelenggaraan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial melaksanakan pencatatan penyelenggaraan rehabilitasi dan wajib menyimpan bukti pengeluaran riil keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Lembaga rehabilitasi yang menerima peningkatan kemampuan wajib menyampaikan laporan kepada pemberi dukungan layanan: a. Deputi Rehabilitasi; b. Kepala BNNP; atau

c. Kepala BNN Kabupaten/Kota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelaksanaan kegiatan; b. dokumen pertanggungjawaban keuangan; dan c. rekapitulasi klien. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara periodik setiap bulanan. (4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat yang memberikan layanan rehabilitasi dan/atau Pascarehabilitasi wajib menyampaikan laporan tahunan berupa pelaksanaan kegiatan dan rekapitulasi klien. (5) Format laporan bulanan dan tahunan terdapat dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Laporan rekapitulasi klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dimasukkan pada Sistem Informasi Narkotika (SIN) oleh BNN, BNN Provinsi atau BNNK/Kota secara berkala setiap bulan. (2) Selain memasukkan laporan rekapitulasi klien pada SIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN Provinsi dan BNN K/Kota wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan secara berkala setiap bulan dan setiap semester. (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara berjenjang.

BNN, BNN Provinsi, dan BNNK/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi untuk memastikan sejauhmana pengaruh Peningkatan Kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah diberikan memberikan pengaruh bagi lembaga rehabilitasi.

(1) Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kemampuan lembaga rehabilitasi meliputi: a. pemantauan pelaksanaan rehabilitasi, termasuk pencatatan perkembangan klien; b. identifikasi dan inventarisasi permasalahan teknis maupun administratif; c. identifikasi dan inventarisasi solusi masalah yang dapat dilakukan; dan d. evaluasi pelaksanaan upaya Peningkatan Kemampuan lembaga rehabilitasi. (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir monitoring evaluasi sebagaimana yang tertera pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah atau Pemilik lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dapat pula mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, terutama pada pelaksanaan rehabilitasi pada instansi yang dimiliki langsung oleh kementerian/lembaga dimaksud.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peningkatan Kemampuan lembaga rehabilitasi terkait kelengkapan pertanggungjawaban keuangan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Besaran dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi dan Pascarehabilitasi mengacu pada Satuan Biaya Khusus dan/atau Satuan Biaya Masukan yang berlaku pada tahun berjalan yang disahkan oleh Menteri Keuangan atau pola tarif yang disahkan oleh pemilik/ketua lembaga. (2) Pembiayaan layanan rehabilitasi dan Pascarehabilitasi dilakukan dengan cara swakelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembiayaan layanan rehabilitasi dan Pascarehabilitasi dilakukan melalui mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Pembiayaan layanan rehabilitasi dan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, khusus untuk bulan Desember pembayaran paling lambat diberikan pada tanggal 15 Desember tahun berjalan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang tertera dalam Lampiran IV dan Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pembiayaan Peningkatan Kemampuan lembaga rehabilitasi yang diberikan oleh BNN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tidak terpenuhi, lembaga rehabilitasi dan/atau layanan Pascarehabilitasi tidak dapat mengajukan klaim atas layanan rehabilitasi yang telah dilaksanakan.

Dalam hal Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika membutuhkan rujukan pada lembaga lain terkait dengan komplikasi fisik dan/atau komplikasi kejiwaannya tidak ditanggung dalam dukungan pembiayaan.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2017 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI WASESO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA