Pasal 16

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b ditandatangani

oleh Deputi Rehabilitasi BNN dan pimpinan lembaga rehabilitasi. (2) Dalam hal kerjasama dilakukan dengan lembaga rehabilitasi milik pemerintah atau lembaga pemerintah yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi, penandatanganan dapat dilakukan oleh Kepala BNNP/K/Kota setelah mendapat pendelegasian wewenang dari Kepala BNN melalui Deputi Rehabilitasi BNN. (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.