Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan hokum yang selanjutnya disebut Bankum adalah kegiatan yang meliputi penyiapan konsultasi hukum dan pembelaan hukum.
2. Konsultasi Hukum adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilandalam penyelesaiannya.
3. Pembelaan Hukum adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan dalam penyelesaiannya.
4. Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan, dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA serta Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang ditugaskan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut Peraturan Perundang-Undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang meliputi Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Balai Besar Rehabilitasi,

Balai/Loka Rehabilitasi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya. 8. Keluarga adalah suami, istri, orangtua kandung, mertua,anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah. 9. Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Pemberi Bankum adalah Pegawai atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini untuk melaksanakan Bantuan Hukum. 10. Penerima Bantuan Hukumyang selanjutnya disebut Penerima Bankum adalah Pegawai atau para pihak berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini untuk mendapatkan Bantuan Hukum.

Pemberian Bankum terdiri atas pelaksanaan konsultasi hukum dan pembelaan hukum.

(1) Penyelenggaraan Bankum dilaksanakan oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional. (2) Penyelenggaraan Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bankum. (3) Penyelenggaraan Bankum dilaksanakan oleh Pemberi Bankum kepadaPenerima Bankum.

Dalam rangka untuk memperoleh Bankum, Penerima Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mengajukan permohonan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pemberi Bankum berhak: a. mendapatkan informasi, data dan keterangan dari instansi pemerintah, satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan/atau masyarakat untuk kepentingan penyelenggaraan Bankum; dan b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan untukpenyelenggaraan Bankum.

Pemberi Bankum berkewajiban: a. melakukan penyelenggaraan Bankum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan ini; b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bankum terkait dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan Bankum kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Penerima Bankum berhak: a. memperoleh Bankum; dan b. mendapatkan informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bankum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Penerima Bankum wajib: a. menyampaikan bukti, informasi, data dan keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bankum;dan b. memfasilitasi penyelenggaraan Bankum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Bankum, Direktorat Hukum dapat melibatkan jaksa pengacara negara, advokat, akademisi, praktisi, organisasi profesi hukum, dan Organisasi Bantuan Hukum.

Konsultasi Hukum diselenggarakan terhadap: a. permasalahan hukumyang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN); b. permasalahan pidana; c. permasalahan perdata; dan d. permasalahan tata usaha negara.

Penyelenggaraan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakanoleh Pemberi Bankum dalam bentuk: a. contact center; b. tatap muka; c. kajian hukum atau telaahan hukum; d. pendapat hukum; e. penyusunan dokumen hukum; f. mediasi; g. pendampingan di luar pengadilan; h. audiensi; i. focus group discussion; j. bimbingan teknis; k. workshop; dan l. rapat koordinasi.

Penerima Bankum yang mendapatkan Konsultasi Hukum terdiri atas: a. Satker; b. Pegawai; c. PPPK; d. Pensiunan; e. Keluarga; f. instansi pemerintah; dan g. masyarakat.

(1) Permohonan Konsultasi Hukum diajukan secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan tembusan Kepala Badan Narkotika Nasional. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. identitas lengkap pemohon; b. uraian permasalahan; c. urgensi permohonan; d. hubungan pemohon dengan permasalahan; dan e. informasi, data dan keterangan pendukung. (3) Dalam hal permohonan Konsultasi Hukum tidak diajukan secara tertulis, Konsultasi Hukum dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan dari Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dan/atau Direktur Hukum.

(1) Pemberian Konsultasi Hukum diselenggarakan oleh Pemberi Bankum. (2) Pemberi Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Direktur Hukum; b. Kasubdit Bantuan Hukum; c. Kepala Seksi Konsultasi Hukum;

d. Kepala Seksi Pembelaan Hukum; e. Pelaksana Bantuan Hukum; f. Pegawai Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional lainnya yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah/Surat Tugas dari Deputi Hukum dan Kerja Sama atau Direktur Hukum; atau g. Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Hukum. (3) Dalam hal dibutuhkan pelaksanaan Konsultasi Hukum dapat melibatkan ahli hukum dan/atau ahli lainnya yang ditunjuk oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasionalatas usul dari Direktur Hukum.

Pemberi Bankum yangmenyelenggarakan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (2) huruf f dan huruf g harus memenuhi kriteria: a. memiliki latar belakang disiplin ilmu hukum; b. memiliki pengetahuan hukum; c. memiliki pengetahuan di bidang P4GN; d. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; e. memiliki pengalaman bekerja di bidang hukum paling sedikit 2 (dua) tahun; dan/atau f. tidak sedang menjalani hukuman.

PenyelenggaraanKonsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaporkan secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional melalui Direktur Hukum.

Setiap Satkeratau Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang mendapatkan gugatan hukum atau permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas P4GN wajib melaporkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

(1) Pembelaan Hukum dilaksanakan terhadap perkara: a. pra peradilan; b. pidana; c. perdata; d. tata usaha negara; dan e. pengujian peraturan perundang-undangan. (2) Selain perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembelaan Hukum dapat dilakukan terhadap permasalahan kode etik/disiplin pegawai. (3) Penyelenggaraan Pembelaan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. surat kuasa khusus; b. surat kuasa substitusi; c. surat perintah/surat tugas; atau d. surat kuasa insidentil.

(1) Pemberian Pembelaan Hukum diselenggarakan oleh Pemberi Bankum. (2) Pemberi Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Direktur Hukum; b. Kasubdit Bantuan Hukum; c. Kepala Seksi Pembelaan Hukum; d. Kepala SeksiKonsultasi Hukum; e. Pelaksana Bantuan Hukum; f. Pegawai Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional lainnya yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah/Surat Tugas dari Deputi Hukum dan Kerja Sama atau Direktur Hukum; atau g. Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal tertentu penyelenggaraan Pembelaan Hukum dapat melibatkan Pengacara atau Advokat yang ditunjuk oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasionalatas usul dari Direktur Hukum.

Pihak yang memberikan Pembelaan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf f dan g memenuhi kriteria: a. berkaitan dengan perkara yang ditangani; b. memiliki latar belakang disiplin ilmu hukum; c. memiliki pengetahuan hukum; d. memiliki pengetahuan di bidang P4GN; e. memiliki pengalaman bekerja di bidang hukum paling singkat 2 (dua) tahun; f. tidak sedang menjalani hukuman; g. tidak mempunyai hubungan darah dan/atau keluarga dengan tersangka; dan/atau h. tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara atau dihadapi.

Penerima Bankum mendapatkan pembelaan hukum setelah diajukannya permohonan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan tembusan Direktur Hukum Badan Narkotika Nasional.

(1) Pemberian Pembelaan Hukum dinyatakan berakhir apabila: a. surat kuasa dicabut; b. telah ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; c. telah ada putusan dari sidang disiplin/sidang Komisi Kode Etik yang berkekuatan hukum tetap; d. perkara diselesaikan melalui jalur di luar persidangan (Alternatif Dispute Resolution/ADR);dan e. pemohon meninggal dunia. (2) Dalam hal pemohon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ahli waris dapat membuat surat kuasa baru.

Pemberi Bankum melaporkan secara tertulis setiap hasil penyelenggaraan Pembelaan Hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

(1) Setiap Satker yangmenghadapi perkara praperadilan wajib melibatkan Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional untuk diberikan Pembelaan Hukum. (2) Pembelaan Hukum dalam perkara praperadilan dilaksanakan setelah adanya panggilan untuk

menghadiri sidang Praperadilan dari Pengadilan Negeri yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional/Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Narkotika Narkotika Kabupaten/Kota sebagai termohon. (3) Panggilan praperadilan yang diterima Badan Narkotika Nasional Provinsi dan/atau Badan Narkotika Nasional Kapubaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaporkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi dan/atau Badan Narkotika Nasional Kapubaten/Kota kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan tembusan Kepala Badan Narkotika Nasional. (4) Pemberian Pembelaan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

PenyelenggaraanPembelaan Hukum dalam perkara praperadilan, yaitu: a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara praperadilan; b. membuat jawaban, duplik, dan kesimpulan terhadap gugatan yang diajukan; c. mengumpulkan dan menyampaikan bahan/data/dokumen dalam rangka pemeriksaan pembuktian; d. menghadirkan saksi yang terkait dengan perkara praperadilan dalam rangka pemeriksaan saksi; dan e. kegiatan lainnya yang diperlukan.

(1) Pembelaan Hukum dalam perkara pidana diberikan dalam hal:

a. tindak pidana yang disangkakan/didakwakan terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan; atau b. memberikan keterangan/kesaksian atau sebagai ahli dalam proses pemeriksaan pada setiap tingkatan peradilan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. (2) Penerima Bankum yang diberikan Pembelaan Hukum dalam perkara pidana sebagai berikut: a. Pegawai; b. PPPK;dan c. Pensiunan. (3) Penerima Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Pembelaan Hukum secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pemberian pembelaan hukum dalam perkara pidana yaitu: a. pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan perkara; b. memberikan pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana; c. mengoordinasikan dengan Satker atau instansi terkait; d. membantu penyusunan eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik; e. membantu upaya permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan; f. membantu penyusunan atau menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian, saksi, dan/atau alat bukti bagi pihak yang berperkara; g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani oleh Pegawai; h. membantu penyusunan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi; dan i. membantu untuk melakukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dan membantu penyusunan memori Peninjauan Kembali.

(1) Pembelaan Hukum dalam perkara perdata diberikan dalam hal: a. sebagai penggugat maupun tergugat yang terkait dalam pelaksanaan tugas kedinasan; atau b. memberikan keterangan/kesaksian atau sebagai ahli dalam proses pemeriksaan pada perkara perdata. (2) Pembelaan hukum kepada Penerima Bankum dalam perkara perdata diberikan kepada: a. Satker; b. Pegawai; c. PPPK; dan d. Pensiunan. (3) Penerima Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Pembelaan Hukum secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

(1) Pemberian pembelaan hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a yaitu: a. mewakili dalam menyelesaikan perkara Perdata dengan dibekali Surat Kuasa Khusus, Surat Perintah atau Surat Tugas; b. melaksanakan mediasi; c. membuat jawaban/eksepsi, replik, duplik, gugatan intervensi, pembuktian, dan kesimpulan; d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; e. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara; f. mengajukan perlawanan terhadap penetapan;

g. mengajukan akta perdamaian; h. menentukan sikap atas putusan dan melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa; i. mengajukan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; j. mengajukan memori Peninjauan Kembali/kontra memori Peninjauan Kembali; k. mengajukan permohonan eksekusi atau putusan serta merta; dan l. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum. (2) Pemberian Pembelaan Hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d yaitu: a. memberikan pertimbangan hukum atas masalah hukum yang berpotensi atau menimbulkan gugatan; b. mengupayakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur diluar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau arbitrase; c. pendampingan kepada pihak pada saat proses pemeriksaan maupun proses dalam peradilan perkara perdata; d. membantu menyiapkan saksi dan/atau alat bukti bagi pihak yang berperkara; e. membantu melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; f. membantu menyempurnakan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan. g. membantu penyusunan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; h. membantu untuk melakukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dan membantu penyusunan memori Peninjauan Kembali;

i. membantu mengajukan permohonan penetapan berkekuatan hukum tetap atas putusan; dan j. membantu mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi.

(1) Pembelaan Hukum dalam perkara Tata Usaha Negara diberikan dalam hal: a. sebagai penggugat maupun tergugat yang terkait dalam pelaksanaan tugas kedinasan; atau b. memberikan keterangan/kesaksian atau sebagai ahli dalam proses pemeriksaan pada perkara tata usaha negara. (2) Pembelaan hukum kepada Penerima Bankum dalam perkara Tata Usaha Negara diberikan kepada: a. Satker; b. Pegawai; c. PPPK; dan d. Pensiunan. (3) Penerima Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Pembelaan Hukum secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pemberian bantuan hukum atas penyelesaian perkara Tata Usaha Negara meliputi: a. mendampingi atau mewakili Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan permasalahan Tata Usaha Negara dengan dibekali Surat Kuasa Khusus, Surat Perintah atau Surat Tugas; b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara;

d. menghadiri acara dismissal (rapatpermusyawaratan); e. melengkapi data yang diperlukan sesuai Konsultasi majelis hakim; f. mengajukan perlawanan terhadap penetapan; g. mengadakan perdamaian; h. membuat jawaban/eksepsi, duplik, intervensi, pembuktian, dan kesimpulan; i. menentukan sikap atas putusan dan melakukan upaya hukum; j. mengajukan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; dan k. melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan membuat memori Peninjauan Kembali;

(1) Pembelaan Hukum dalam pengujian peraturan perundang-undangan diberikan dalam hal: a. dilakukannyapengujianundang-undang yang berkaitan dengan narkotika; dan b. dilakukannya pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika selain UNDANG-UNDANG. (2) Pembelaan Hukum dalam perkarapengujian peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya panggilan sidang. (3) Pembelaan Hukum dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satker dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan Pembelaan Hukum dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu: a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara;

b. mengumpulkan dan menyampaikan bahan/data/dokumen untuk pemeriksaan pembuktian; c. membuat jawaban, dan kesimpulan terhadap gugatan yang diajukan dalam persidangan; dan d. menghadirkan saksi/ahli yang terkait dengan perkara.

Dalam hal Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, pemberi bankum tetap melakukan pendampingan sampai dengan yang bersangkutan mendapatkan rehabilitasi.

(1) Dalam rangka menghindari dan mengatasi terjadinya gugatan dan permasalahan hukum, dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan oleh Pemberi Bankum. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai dan Satker. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dapat mengundangnarasumber yang berasal dari kalangan akademisi, birokrasi, yang berkompeten di bidangnya yang berasal dari Kementerian/Lembaga atau di luar Kementerian/Lembaga.

Seluruh pembiayaan kegiatan Bankum dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Narkotika Nasional.

Monitoring dan evaluasi Bankum di lingkungan Badan Narkotika Nasional dilaksanakan secara berkala.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA