PENGESAHAN

Nama Organisasi ini bernama "LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA" yang dalam Anggaran Dasar selanjutnya disingkat dan disebut LVRI.

Struktur Organisasi (l) Struktur organisasi terdiri atas:

• Struktural Tetap

1. Dewan Pimpinan. 2l Dewan Pertimbangan.
2. Tim Ahli.
3. Anak Organisasi.
4. Badan Pendukung.

• Struktural Tidak Tetap (Ad hocl

1. Dewan Kehormatan DPP LVRI
2. Tim Tanda Penghargaan LVRI

• Non Struktural

1. Persatuan Isteri Veteran Republik Indonesia (PIVERI).
2. Pemuda Panca Marga (PPM). (21 Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tercantum pada Lampiran Anggaran Dasar.

Pasal 1 1

Anak Organisasi (l) Anak Organisasi dibentuk sebagai unsur pelaksana kebijakan khusus LVRI. (21 Anak Organisasi hanya ada di Tingkat Pusat, untuk di Daerah dapat bergabung dengan Markas Daerah/Markas Cabang.

(3) Anak Organisasi LVRI terdiri dari:

• Korps Cacat Veteran.
• Korps Sarjana Veteran.
• Korps Karyawan Veteran.

(4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi tidak

boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.

(5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi

disahkan oleh Ketua Umum DPP LVRI.

. Pasal 12..

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa (l) Anggota Biasa LVRI adalah Setiap Warga Negara Indonesia yang secara sah telah memperoleh Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

(2) Anggota Luar Biasa LVRI adalah perseorangan yang telah memberikan

perhatian dan dukungan serta meningkatkan kehormatan kepada LVRI yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

• Bukan anggota Veteran LVRI.
• Berjasa kepada LVRI. c.Telah...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Telah menerima Bintang LVRI.
• Bersedia untuk menjadi Anggota Luar Biasa LVRI.

(3) Selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Anggota Kehormatan

(1) Anggota Kehormatan LVRI Tingkat Pusat

• Presiden dan Wakil Presiden Republik lndonesia.
• Seluruh Menteri Kabinet Republik Indonesia.
• Panglima Tentara Nasional Indonesia.
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

(2) Tingkat Daerah. Anggota Kehormatan LVRI Tingkat Daerah menganut

asas [,evelering pejabat di daerah masing-masing analog dengan Anggota Kehormatan Tingkat hrsat.

(3) Ketentuan mengenai Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh DPP LVRI.

Kartu Tanda Anggota LVRI

(1) Setiap anggota LVRI harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LVRI.

(21 Bentuk dan isi KTA LVRI ditetapkan oleh DPP LVRI.

(3) KTA dikeluarkan/dicabut oleh DPD LVRI dan ditandatangani oleh

Ketua DPD-LVRI. (41 Pencabutan KTA oleh DPD LVRI apabila telah mendapat persetujuan dari DPP LVRI.

(5) Pembuatan KTA elektronik atas persetujuan DPP LVRI.

(6) Tanggung jawab penyaluran KTA oleh DPC LVRI dan DPR LVRI serta

penyaluran KTA Luar Biasa oleh DPP LVRI kepada DPD LVRI atau langsung kepada yang bersangkutan. (71 Setiap Markas Daerah/Markas cabang/Markas Ranting LVRI wajib memelihara Daftar Anggota, termasuk Anggota Luar Biasa yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

(8) KrA...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(8) KTA bagi anggota Luar Biasa dikeluarkan oleh DPP LVRI atas usul

DPD LVRI dan/atau atas pertimbangan DPP LVRI.

(9) Hal-hal lain yang belum diatur ditetapkan dalam peraturan

organisasi.

Hak dan Kewajiban Anggota

(1) Anggota Veteran Republik Indonesia memiliki hak dan kewajiban

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol2 tentang Veteran Republik Indonesia.

(2) Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Anggota Veteran Republik Indonesia memiliki:

• Hak sebagai anggota biasa LVRI:

1. Hak memilih dan dipilih menjadi Dewan Pimpinan/Pengurus organisasi LVRI. 2l Hak mendapat bantuan dan perlakuan yang layak serta adil dari organisasi.

• Kewajiban sebagai anggota LVRI:

1. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Berusaha menjadi unsur masyarakat yang aktif dalam program pembangunan untuk Ketahanan Nasional.
3. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi LVRI sesuai dengan Kode Etik Kehormatan Panca Marga. 4l Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI dan peraturan/ keputusan organisasi LVRI.
4. Ikut dan aktif berusaha memajukan dan mengembangkan organisasi LVRI.
5. Membayar iuran organisasi.
6. Menghadiri Kongres/Musyawarah/Rapat/Konsolidasi Organisasi atas undangan dari Dewan Pimpinan LVRI.
7. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

(3) Anggota Luar Biasa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

• Memberikarl saran, pendapat maupun pandangan kepada Dewan Pimpinan LVRI.
• Membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi LVRI.
• Menghadiri. . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Menghadiri Kongres/Musyawarah/Rapat yang diselenggarakan oleh LVRI atas undangan dari Dewan Pimpinan LVRI.
• Selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

(4) Anggota Kehormatan mempunyai hak dan kewajiban untuk

membantu, memajukan serta mengembangkan organisasi LVRI. Selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pemberhentian Anggota LVRI Anggota LVRI dapat diberhentikan sebagai anggota LVRI apabila memenuhi salah satu kriteria atau lebih dari ketentuan dibawah ini:

• Meninggal dunia.
• Kehilangan Haknya sebagai Veteran Republik Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oL2 tentang Veteran Republik Indonesia.

Tata Cara pemberhentian dari Keanggotaan LVRI

(1) Usulan pemberhentian keanggotaan LVRI yang melanggar pasal 6

ayat (1) setelah mendapatkan keputusan Hukum Tetap dari Pengadilan.

(2) Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan LVRI dikeluarkan oleh

DPP, setelah Surat Keputusan Pencabutan Haknya sebagai Veteran RI dikeluarkan oleh Pemerintah/Kementerian Pertahanan.

(3) Bagi anggota LVRI yang meninggal dunia secara otomatis

diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan LVRI.

Kegiatan Pokok-pokok kegiatan meliputi:

• Merencanakan, mempersiapkan materi sosialisasi dan tenaga sosialisator dalam rangka pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945.
• Melakukan hubungan dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan dengan titik berat Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan serta Menteri Kesehatan.
• Merumuskan kebijakan dan Peraturan Organisasi LVRI.
• Menjaga dan meningkatkan Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
• Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pembina administrasi Veteran Republik Indonesia dan Taspen serta para Ketua Dewan Pimpinan Daerah LVRI untuk pendataan terhadap Veteran Republik Indonesia sehingga diperoleh data yang akurat.
• Memelihara dan melanjutkan kerjasama dengan perusahaan Swasta/Badan Usaha Milik Negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan Veteran Republik Indonesia.
• Pengelolaan dan pemberdayaan kekayaan dan serta mengamankan aset LVRI.
• Melaksanakan hubungan masyarakat dan pener€rngan.
• Memelihara kebersarnaan dan hubungan yang harmonis antar lintas generasi melalui silaturahmi, pertemuan secara berkala dan lain sebagainya.
• Menghadiri sidang veterans confederation of ASEAN Counties (VECONAC) dan kegiatan lain dalam rangka memelihara hubungan dengan Veteran Luar Negeri.
• Melakukan evaluasi dan kajian program LVRI serta sesuai perkembangan situasi nasional.
• Melaksanakan bantuan hukum kepada LVRI.

BABIV...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Bentuk Organisasi LVRI (l) Bentuk organisasi terdiri dari:

• Organisasi Pembinaan.
• Organisasi Operasional.

1. Organisasi Pembinaan.

• Disusun berbentuk piramidal, sesuai tingkatan organisasi sebagai berikut:
• Organisasi LVRI tingkat Pusat/Nasional. 2l Orgartisasi LVRI tingkat Daerah/Provinsi/Daerah Istimewa/ Daerah Khusus.

1. Organisasi LVRI Tingkat Cabang/Kabupaten /KotalKomplek/ Asrama/Kesatrian.
2. Organisasi LVRI tingkat Ranting atau Anak Ranting/ Kecamatan D istrik. Komplek/ Asrama / Kesatrian / /

• Persyaratan dibentuknya organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
• Apabila dipandang perlu dapat dilakukan penghapusan/ pemekaran dan penggabungan organisasi LVRI baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(3) Organisasi Operasional:

• Markas Besar LVRI.
• Koordinator Wilayah.
• Markas Besar Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yograkarta, dan Jawa Timur.

(4) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal l0

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Pemberhentian Pengurus Pengurus dapat diberhentikan apabila memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan dibawah ini:

• Meninggal dunia.
• Atas permintaan sendiri.
• Masa jabatannya yang telah habis.
• Merangkap jabatan sebagai Pengurus/Perwakilan Organisasi Partai Politik.
• Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI serta peraturan/ keputusan DPP LVRI.
• Melakukan perbuatan pidana yang telah mendapatkan Keputusan Hukum tetap minimal 6 bulan kurungan.
• Melakukan perbuatan tercela.
• Tidak produktif/tidak memiliki kemampuan dalam pembinaan organisasi/tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Kongres/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang LVRI.

Pasal 1 1

Tata Cara Pemberhentian Pengurus

(1) Pemberhentian Pengurus selain Pimpinan LVRI, atas permintaan

sendiri diatur sebagai berikut:

• Permintaan .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• Permintaan tertulis ditujukan kepada Dewan Pimpinan secara berjenjang kecuali untuk anggota DPP LVRI dan Dewan Pertimbangan Pusat langsung kepada Ketua Umum.
• Keputusan pemberhentian dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan satu tingkat diatasnya, bagi anggota DPP LVRI/ Dewan Pertimbangan Pusat, keputusan pemberhentian langsung dari Ketua Umum.

(2) Pemberhentian Pengurus Tingkat DPP dan Dewan Pertimbangan Pusat

yang kewenangannya berada pada Ketua Umum DPP LVRI dilakukan dengan cara:

• Secara langsung jika memenuhi salah satu atau lebih ketentuan sebagai berikut:

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri;
3. Melakukan perbuatan pidana yang telah mendapatkan hukum tetap minimal 6 bulan kurungan; dan/atau
4. Masa jabatannya yang telah habis.

• Secara tidak langsung/bertahap, jika memenuhi salah satu atau lebih ketentuan Pasal 10 huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h dengan cara:
• Tahap I teguran lisan/tertulis, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 1 bulan.
• Tahap II jika tindakan peringatan atau teguran tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian.

(3) Pemberhentian Pengurus DPD LVRI:

• Ketua Umum DPP LVRI memberhentikan pengurus DPD LVRI tingkat wakil Kepala Biro atau setingkat Kepala Biro keatas dan Dewan Pertimbangan Daerah atas usul Ketua DPD LVRL
• Untuk pengurus lainnya diberhentikan oleh Ketua DPD LVRI baik secara langsung maupun bertahap.

(4) Pemberhentian Pengurus Cabang LVRI:

• Ketua DPD LVRI memberhentikan Pengurus Cabang tingkat Kepala Seksi ke atas dan Dewan Pertimbangan Cabang atas usul Ketua DPC LVRI.
• Untuk pengurus lainnya diberhentikan oleh Ketua DPC LVRI.

(5) Pemberhentian Pengurus Ranting LVRI yaLrug kewenangannya berada

pada Ketua DPC LVRI dilakukan melalui Rapat Ranting

(6) Pemberhentian...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Pemberhentian Pimpinan LVRI

• Tingkat DPP LVRI. Pemberhentian Ketua Umum Dpp LVRI dilakukan melalui Kongres Biasa atau Kongres Luar Biasa LVRI.
• Tingkat Daerah/Pemberhentian Ketua DpD

1. Ketua Umum DPP LVRI mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Ketua DPD dengan cara: (a) Secara Langsung jika memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan dibawah ini:

(1) Meninggal Dunia.

(2) Atas permintaan sendiri.

(3) Masa Jabatan sudah habis.

(4) Melakukan perbuatan pidana yang telah mendapatkan

hukuman tetap minimal 6 bulan kurungan.

(5) Atas permintaan 600/o dari jumlah Markas Cabang yang

ada karena tidak produktif atau tidak memiliki kemampuan dalam pembinaan organisasi atau tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Musyawarah Daerah. (b) secara tidak langsung /bertahap, pentahapan jika Ketua DpD LVRI memenuhi salah satu atau lebih Ketentuan sebagaimana dimaksud 1O huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h dengan cara:

(1) Tahap I teguran lisan/tertulis, sebanyak-banyaknya 3

(tiga) kali dalam waktu paling lama 1 bulan. (21 Tahap II jika tindakan peringatan tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian.

1. Pemberhentian Ketua DPD LVRI dilaksanakan melalui Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

• Tingkat Cabang:

1. Ketua DPD LVRI mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Ketua DPC dengan cara: (a) Secara Langsung jika memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan di bawah ini:

(1) Meninggal Dunia.

(2) Atas...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Atas permintaan sendiri.

(3) Masa Jabatan sudah habis.

(4) Melakukan perbuatan pidana yang telah mendapatkan

hukum tetap minimal 6 bulan kurungan.

(5) Atas permintaan 600/o dari jumlah Markas Ranting yang

ada karena tidak produktif atau tidak memiliki kemampuan dalam pembinaan organisasi atau tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Musyawarah Cabang. (b) Secara bertahap, jika Ketua DPC LVRI memenuhi salah satu atau lebih Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1O hunrf d, huruf e, huruf g, dan huruf h dilakukan dengan cara.

(1) Tahap I teguran lisan/tertulis, sebanyak-banyaknya 3

(tiga) kali dalam waktu paling lama 1 bulan.

(2) Tahap II jika tindakan peringatan tidak dilaksanakan,

dilakukan tindakan pemberhentian.

1. Pemberhentian Ketua DPC LVRI melalui Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.

• Tingkat Ranting Ketua DPC LVRI mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Ketua Ranting dan Pengurus Ranting melalui rapat Ranting.

(7) Pemberhentian Pengurus Anak Organisasi identik dengan

pemberhentian Pengurus DPD LVzu.

Pembelaan Diri Atas Tindakan Pemberhentian (l) PengurLls yang menerima Keputusan Pemberhentian sebagai Pengurus Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan dapat mengajukan pembelaan diri melalui Dewan Kehormatan.

(2) Bagi Ketua Dewan Pimpinan LVRI yang melakukan pelanggaran

mekanisme pembelaan diri dilakukan melalui Kongres/Musyawarah Luar Biasa.

(3) Bagi .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Bagi Ketua Dewan Pimpinan LVRI (DPD/DPC) yang diberhentikan oleh

Ketua Umum DPP LVRI/Ketua DPD karena melanggar salah satu atau lebih dari ketentuan Pasal 10 huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, pembelaan diri dilakukan melalui Dewan Kehormatan.

Persyaratan dibentuknya organisasi LVRI di Daerah

(1) Persyaratan Umum:

• Adanya anggota LVRI yang berdomisili di suatu daerah.
• Disetiap Kecamatan hanya ada 1 (satu) Markas Ranting, setiap KabupatenlKota hanya ada 1 (satu) Markas Cabang dan setiap Provinsi hanya ada 1 (satu) Markas Daerah. (21 Persyaratan Khusus:
• Organisasi tingkat Ranting dapat dibentuk apabila terdapat minimal 10 orang Veteran Republik Indonesia di Kecamatan.
• Jika dalam satu Kecamatan/Distrik terdapat kurang dari 10 orang Veteran Republik Indonesia, maka dapat digabung dengan Kecamatan terdekat.
• Apabila di Kecamatan terdapat jejak perjuangan fisik bersenjata melawan penjajah/kekuatan asing, dengan minimal 4 (empat) orang Veteran Republik Indonesia maka Organisasi tingkat Ranting dapat dibentuk.
• Apabila dalam satu Kabupaten/Kota ada 3 atau lebih Ranting dapat dibentuk tingkat Cabang dengan kekuatan minimal 30 orang, kecuali untuk cabang/ranting Berdiri Sendiri (Cabang BS) disesuaikan dengan kondisi dan apabila dalam satu Provinsi terdapat dua atau lebih organisasi tingkat Cabang dapat dibentuk organisasi tingkat Daerah.
• Apabila dalam satu Provinsi hanya ada satu Cabang/Ranting maka dapat dibentuk Cabang Berdiri Sendiri (Cabang BS)/Ranting Berdiri Sendiri (Ranting BS). f.Anggota...

PRES IDEN

REPUELIK INDONESIA

• Anggota LVRI yang berdomisili di komplek/asrama/kesatrian dapat membentuk organisasi Veteran Republik Indonesia:

1. Untuk tingkat Ranting dengan kekuatan maksimal 50 (lima puluh) orang dengan sebutan Ranting Khusus.
2. Untuk tingkat Cabang kekuatan diatas 50 (lima puluh) orang dengan sebutan Cabang Khusus.
3. Ranting Khusus di bawah DPC dan Cabang Khusus di bawah DPD.

• Ranting BS di bawah DPD dan Cabang BS langsung di bawah DpP.

Penghapusan / Penggabungan / Pemekaran Organisasi

(1) Penghapusan:

• Penghapusan Markas Ranting dilaksanakan jika memenuhi salah satu atau lebih ketentuan di bawah ini:

1. Tidak ada lagi Veteran ditempat tersebut atau jika ada tidak cukup untuk menjadi Markas Ranting LVRL
2. Terjadi penggabungan antara 2 atau lebih Markas Ranting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan/Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LVRI.

• Penghapusan Markas Cabang dilaksanakan jika salah satu atau lebih memenuhi ketentuan di bawah ini:

1. Jumlah Ranting yang ada tidak memenuhi syarat untuk Markas Cabang.
2. Pembinaan organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinyal terjadi kekosongan pengurus.
3. Terjadi penggabungan antara 2 atau lebih Markas Cabang sesuai dengan perundang-undangan atau ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.

• Penghapusan Markas Daerah dilaksanakan jika salah satu atau memenuhi kriteria di bawah ini:

1. Jumlah Cabang yang ada tidak memenuhi syarat untuk Markas Daerah.
2. Pembinaan organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya/ terjadi kekosongan pengurus.
3. Te{adi penggabungan dengan Markas Daerah lainnya.

d.Tata...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Tata Cara Penghapusan.

1. Penghapusan Markas Ranting dan Markas Cabang diusulkan Dewan Pimpinan setingkat diatasnya secara berjenjang diputuskan oleh DPP LVRI.
2. Penghapusan Markas Daerah sepenuhnya diatur oleh Dpp LVRI.

(2) Penggabungan dilaksanakan jika:

• Salah satu Markas Daerah/Markas Cabang/Markas Ranting tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi Markas Daerah/Markas Cabang/ Markas Ranting.
• Penggabungan Markas Ranting/cabang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang/Daerah sesuai tingkatannya dan diputuskan oleh DPP LVRI.
• Penggabungan Markas Daerah sepenuhnya diatur oleh DPP LVRI.

(3) Pemekaran Organisasi dilaksanakan jika:

• Te{adi Pemekaran Daerah, sesuai dengan perundangan yang berlaku.
• Memenuhi persyaratan pembentukan organisasi baru.
• Disetujui oleh Dewan Pimpinan LVRI dari Daerah yang dimekarkan.
• Pemekaran organisasi sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemekaran Markas Ranting diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang yang dimekarkan kepada Dewan Pimpinan Daerah LVRI dan diputuskan oleh DPD LVRI. 2l Pemekaran Markas Cabang diusulkan oleh DPD LVRI yang dimekarkan dan diputuskan oleh DPP LVRI.
2. Pemekaran Markas Daerah diusulkan oleh Ketua DPD LVRI yang dimekarkan dan diputuskan oleh DPD LVRI.

Pasal 15. . .

PRES IDEN

REPUBLTK INDONESIA

-t2-

Dewan Pimpinan

(1) Dewan Pimpinan LVRI adalah Badan Pelaksana LVRI yang dipimpin

oleh Ketua Umum DPP/Ketua DPD/Ketua cabang/Ketua Ranting LVRI yang terpilih. (21 Dewan Pimpinan merupakan pimpinan kolektif yang menjunjung tinggi kebersamaan dalam mengambil keputusan.

(3) Tingkatan Dewan Pimpinan organisasi LVRI sebagai berikut:

• Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
• Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
• Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
• Dewan Pimpinan Ranting (DPR).

T\rgas dan Tanggung jawab serta Wewenang Dewan Pimpinan LVRI

(1) Tugas dan tanggungiawab Dewan Pimpinan LVRI:

• DPP/DPD IDPC IDPR LVRI:

1. Memimpin organisasi, melaksanakan segala Keputusan Kongres/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang dan petunjuk organisasi diatasnya. 2l Menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan sesuai dengan tingkat organisasinya.

2. Men5rusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk Dewan Pimpinan LVRI setingkat dibawahnya dan Anak Organisasi. 4l Mengesahkan susunan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan LVRI tingkat dibawahnya dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan LVRI berdasarkan hasil Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang yang bersangkutan.

3. Mengesahkan susunan Pimpinan Anak Organisasi Tingkat Pusat berdasarkan hasil Musyawarah Anak Organisasi tersebut.

4. Menghadiri Musyawarah Daerah dan memberikan persetujuan Musyawarah Daerah.

5. Membuat...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan di atasnya.
2. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir masa tugas kepada Kongres/ Musyawarah.
3. Menyelenggarakan Kongres/Musyawarah Kerja Nasional/ Musyawarah Daerah / Musyawarah Cabang. 1O) Bertanggungiawab kepada segala keputusan Kongres/ Musyawarah Daerah / Musyawarah Cabang.

• Dewan Pimpinan Ranting (DPR):
• Memimpin organisasi, melaksanakan segala keputusan Rapat Ranting dan keputusan Pimpinan organisasi diatasnya. 2l Membuat laporan kemajuan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan diatasnya.

1. Melaporkan pertanggungiawaban kepada Rapat Ranting pada akhir masa pengabdiannya l2l Kewenangan:

• DPP LVRI berwenang:
• Memberikan/mencabut Tanda Penghargaan.

1. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Luar Biasa.
2. Menerbitkan/Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Luar Biasa 4l Memeriksa Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah LVRI sesuai dengan Peraturan Organisasi LVRI.
3. Menyetujui dan menghadiri pelaksanaan Musyawarah Daerah LVRl/Musyawarah Anak Organisasi LVRI serta melantik Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Anak Organisasi terpilih.
4. Membatalkan hasil Musyawarah Daerah jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 7l Memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atas usul minimal dari 21 3 dari Markas Cabang yang ada sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menunjuk Pelaksana Tugas/Pejabat sementara Ketua DPD LVRI dan Dewan Pertimbangan Daerah LVRI.
6. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRI.

• Dewan Pimpinan Daerah LVRI berwenang:

1. Mengusulkan Tanda Penghargaan kepada mereka yang telah berjasa kepada LVRI.

2. Memeriksa Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang LVRI.

3. Menyetujui...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menyetujui dan menghadiri pelaksanaan Musyawarah Cabang LVRI serta melantik Ketua Cabang terpilih. 4l Membatalkan hasil Musyawarah Cabang LVRI jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
2. Memberhentikan Ketua DPC atas usul minimal 213 dari Markas Ranting yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menunjuk Pelaksana Tugas/Pejabat Sementara Ketua DPC LVRI dan Dewan Pertimbangan Daerah LVRI. 7l Menerbitkan/mencabut KTA Veteran Republik Indonesia.
4. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRI. c Ketua DPC LVRI berwenang:
5. Memeriksa Peraturan Tata Tertib Rapat Ranting LVRI.
6. Menyetujui dan Menghadiri pelaksanaan Rapat Ranting LVRI dan melantik Pengurus Ranting terpilih
7. Membatalkan hasil Rapat Ranting jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
8. Memberhentikan Ketua Ranting jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
9. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRL

Susunan Dewan Pertimbangan

(1) Dewan Pertimbangan terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang

diangkat oleh Ketua Umum DPP/Ketua DPD/DPC LVRI.

(2) Dewan pertimbangan terdiri dari Veteran Republik Indonesia Senior,

yang belum dihukum.

(3) Anggota Dewan Pertimbangan tidak merangkap jabatan anggota

Dewan Pimpinan.

(4) Dewan Pertimbangan Pusat dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.

(5) Selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRI.

Pasal18...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Dewan Pimpinan LVRI

(1) DPP LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Kongres LVRI,

men5rusun Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Umum untuk DPD LVRI dan Dewan Pimpinan Anak Organisasi LVRI serta bertanggung jawab kepada Kongres LVRI.

(2) DPP LVzu benvenang memberikan tanda penghargaan kepada mereka

yang telah be4'asa atas usulan DPD LVRI.

(3) DPD LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Musyawarah

Daerah, men5rusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk lima tahun ke depan bagi organisasi satu tingkat dibawahnya, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah dan Dpp LVRI. Dengan kewenangan antara lain mengusulkan tanda penghargaan bagi yang berjasa kepada LVRI.

(4) DPC...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(41 DPC LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Musyawarah Cabang, menJrusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk lima tahun ke depan bagi organisasi satu tingkat dibawahnya, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah cabang dan DpD LVRI, dengan kewenangan antara lain mengusulkan tanda penghargaan bagi yang berjasa kepada LVRI.

(5) DPR LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Rapat Ranting,

menyusun Rencana Kerja dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Ranting dan DPC LVRI, dengan kewenangan antara lain mengusulkan tanda penghargaan bagi yang berjasa kepada LVRI.

(6) Masukan dari Dewan Pertimbangan harus diperhatikan dengan

sungguh-sungguh oleh Dewan pimpinan LVRI.

(7) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah rangga.

Koordinator Wilayah (Korwil)

(1) Merupakan perpanjangan tangan DPP LVRI di wilayah dalam

melaksanakan Pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945. (21 Bagi Markas Daerah yang memiliki sosialisator cukup untuk melaksanakan Pelestarian Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 maka disamping sebagai Organisasi Pembinaan juga berfungsi sebagai Organisasi Operasional.

(3) Bagi Markas Daerah yang tidak/kurang memiliki Sosialisator untuk

melestarikan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan tg41 dimasukan dalam Organisasi Korwil.

(4) Susunan Korwil terdiri dari:

• Korwil I meliputi:

1. Markas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Markas Daerah Provinsi Aceh.
3. Markas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Markas Daerah Provinsi Riau.
5. Markas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

• Korwil tI meliputi:

1. Markas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Markas Daerah Provinsi Lampung.
3. Markas...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Markas Daerah Provinsi Bengkulu
2. Markas Daerah Provinsi Jambi.
3. Markas Daerah Provinsi Bangka Belitung.

• Korwil III meliputi:

1. Markas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Markas Daerah Provinsi Banten.

• Korwil IV meliputi:

1. Markas Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Markas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Markas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Markas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

• Korwil V meliputi:

1. Markas Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Markas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Markas Daerah Provinsi Gorontalo.

• Korwil VI meliputi:

1. Markas Daerah Provinsi Maluku.
2. Markas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Barat.
3. Markas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Markas Daerah Provinsi Papua.

• Korwil VII meliputi:

1. Markas Daerah Provinsi Bali.
2. Markas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Markas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(5) Susunan Korwil dapat berubah sesuai situasi dan kondisi yang

dihadapi dan pertimbangan DPP LVRI.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian Korwil ditetapkan oleh Ketua Umum

DPP LVRI.

(7) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Serta Wewenang Koordinator Wilayah

(1) Menyelenggarakan pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai

Kejuangan 1945 di wilayah tanggung jawabnya.

(2) Melakukan koordinasi dengan instansi/institusi dan semua pihak

terkait untuk kelancaran tugasnya.

(3) Melakukan...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pewarisan Jiwa, Semangat, dan

Nilai-Nilai Kejuangan 1945 di wilayah tanggung jawabnya.

(4) Koordinator wilayah berwenang:

• Menentukan sosialisator yang akan melaksanakan Pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan L945.
• Memberikan petunjuk kepada Ketua DPD di dalam lingkungan Korwilnya demi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua

Umum DPP LVRI

(6) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Badan Pendukung LVRI

(1) Badan Pendukung LVRI berbentuk Yayasan dan Koperasi

(2) Badan Pendukung bertugas dan bertanggung jawab untuk:

• Memelihara, mendayagunakan dan mengamankan aset LVRI yang dipercayakan kepadanya.
• Mendukung kegiatan operasional LVRI.

(3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal22 T\rgas, Tanggung Jawab dan Wewenang Koordinator Wilayah.

(1) Koordinator Wilayah bertugas dan bertanggungjawab dalam

penyelenggaraan pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 di wilayahnya dan berwenang sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh DPP LVRI.

(2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasa] 23 Penanggungjawab di hadapan Hukum Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan LVRI bersama-sama mewakili LVRI di hadapan hukum baik di hadapan pengadilan maupun di luar pengadilan.

Bantuan Hukum

(1) Bantuan Hukum (Bankum) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi

Hukum LVRL

(2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 24 .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal24 Hubungan Masyarakat

(1) Hubungan Masyarakat (Humas) adalah unsur pelaksana tugas dan

fungsi terkait Kehumasan LVRI. (21 Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Jabatan Pengurus LVRI

(1) Pengurus LVRI pada semua tingkatan organisasi LVRI maupun Anak

Organisasi LVRI harus dijabat oleh seorang Veteran Republik Indonesia dan yang telah memperoleh Surat Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LVRI/Nomor Pokok Veteran (NPV) Republik Indonesia.

(2) Dalam kondisi tertentu dimana tidak adanya SDM dari Veteran

Republik Indonesia untuk menjadi pengurus maka dapat menggunakan putra-putri Veteran/PPM sebagai pengurus kecuali untuk Jabatan Wakil Kepala Biro setingkat ke atas.

(3) Pengurus. . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pengurus LVRI di Tingkat Pusat dan Daerah, beserta Anak Organisasi

dijabat untuk selama-lamanya dua kali masa jabatan, kecuali dalam keadaan tertentu antara lain tidak adanya SDM pengganti baik secara kuantitas maupun kualitas dapat dipilih kembali, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/peraturan organisasi.

(4) Koordinator Wilayah dijabat oleh Ketua DPD LVRI yang ditunjuk oleh

DPP LVRI yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah rangga LVRI.

Jabatan Rangkap

(1) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan

merangkap jabatan sebagai pengurus atau mewakili suatu partai politik.

(2) Pengurus LVzu dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan

merangkap sebagai pengurus tingkat dibawahnya, kecuali diperlukan dalam kondisi tidak ada pengganti.

(3) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan

merangkap sebagai pengurus /jabatan struktural Anak Organisasi, kecuali diperlukan dalam kondisi tidak ada pengganti.

(4) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan

merangkap sebagai Pengurus Badan pendukung.

T\rgas dan Tanggung Jawab serta wewenang Anak organisasi T\rgas, tanggung jawab dan wewenang Anak Organisasi:

• Menjalankan roda organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah rangga masing-masing dan melaporkan secara periodik perkembangan organisasi kepada Dpp LVRI.
• Melaksanakan segala progr€rm kerja yang diamanatkan sesuai keputusan Musyawarah Kerja.
• Memelihara kerukunan dan persatuan diantara para anggota.
• Pengurus yang diwakili oleh Ketua bersama Sekretaris mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan.
• Melaksanakan Musyawarah Kerja setiap 5 (lima) tahun sekali.
• Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Dpp LVRI.

g.Menyalurkan...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Menyalurkan saran dan pendapat melalui Dewan Pimpinan LVRI.
• Anak Organisasi wajib menaati segala keputusan dan ketentuan DPP LVRI.

Pasal27 Pembentukan dan Susunan Badan Pendukung

(1) LVRI membentuk Badan Pendukung LVRI di tingkat Pusat, Daerah dan

Cabang, dalam bentuk Yayasan dan Koperasi Veteran RI.

(2) Pembina/Ketua dan Pengawas Badan Pendukung disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan dan disetujui oleh Pimpinan LVRI sesuai tingkatannya yang berlaku.

(3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Rapat

(1) Rapat adalah pertemuan-pertemuan rutin disetiap tingkatan

organisasi yang ketentuan pelaksanaan diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Jenis-jenis Rapat LVRI meliputi:

• Musyawarah Keda Nasional (Mukernas).
• Rapat Pimpinan.
• Rapat Pleno.
• Rapat-rapat Lainnya yang ditetapkan oleh DPP LVRI.

(3) Khusus untuk Badan Pendukung LVRI disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan.

Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) dan Pemuda Panca Marga (PPM)

(1) PTVERT:

• Merupakan wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Isteri Veteran Republik Indonesia dan Warakawuri Veteran Republik Indonesia.
• Hubungan LVRI dengan PIVERI bersifat emosional kekeluargaan.
• Kedudukan PIVERI dalam LVRI adalah sebagai Mitra Binaan LVRI.
• Program kerja PIVERI harus sejalan dengan Program LVRI.
• Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRL

(2) PPM:

• Merupakan wadah tempat berhimpunnya putra-putri Veteran Republik Indonesia dan sebagai sarana perjuangan dalam meneruskan cita-cita perjuangan Veteran Repubtik Indonesia.
• sebagai sarana peduangan maka cita-cita perjuangan pemuda Panca Marga harus sejalan dengan cita-cita perjuangan Veteran Republik Indonesia dalam membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
• Hubungan LVRI dengan PPM bersifat emosional kekeluargaan.
• Kedudukan PPM dalam LVRI adalah sebagai Mitra Binaan LVRL
• Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi LVRI. Pasal29...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Susunan Dewan Pimpinan (l) Susunan DPP terdiri dari:

• Ketua Umum;
• Satu atau lebih Wakil Ketua Umum;
• Sekretaris Jenderal;
• Wakil Sekretaris Jenderal;
• Beberapa Kepala Departemen;
• Beberapa Kepala Biro; g.Bendahara;
• Humas;
• Bankum;
• Dewan Kehormatan;
• Tim Ahli/Tim Pengkajian; dan
• Tim Tanda Penghargaan.

(2) Susunan Dewan Pertimbangan Pusat/Daerah/Cabang terdiri dari:

• Ketua;
• Sekretaris; dan
• Anggota.

(3) Susunan DPD terdiri dari:

• Ketua;
• Satu atau lebih Wakil Ketua;
• Sekretaris dan wakil Sekretaris (bila diperlukan);
• Bendahara dan wakil Bendahara (bila diperlukan);
• Beberapa Kepala Biro;
• Beberapa Kepala Bagian;
• Humas; dan
• Bankum.

(4) Susunan DPC terdiri dari:

• Ketua;
• Wakil Ketua;
• Sekretaris; dan
• Bendahara.
• Beberapa Kepala Bagian.

(5) Susunan...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Susunan DPR terdiri dari:

• Ketua;
• Sekretaris;
• Bendahara; dan
• Beberapa Kepala Seksi.

(6) Susunan Koordinator Wilayah

• Ketua DPD yang ditunjuk ex officio koordinator wilayah
• Pengurus DPD ex olficio pengurus Koordinator wilayah.

Hari Veteran Nasional dan Hari Ulang Tahun LVRI

(1) Hari Veteran Nasional ditetapkan pada tanggal 10 Agustus, sesuai

dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 20l4 tentang Hari Veteran Nasional. (21 Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 2 Januari, sesuai Keputusan Presiden Nomor 1O3 Tahun 1957 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia tanggal 2 April 1957.

Kongres Luar Biasa (l) Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang diadakan karena adanya situasi dan kondisi yang luar biasa, antara lain:

• Pembubaran organisasi LVRI.
• Pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
• Penyalahgunaan keuangan/aset LVRI. (21 Kongres Luar Biasa untuk masalah sebagaimana ayat (1) huruf a diadakan oleh DPP LVRI.

(3) Kongres Luar Biasa untuk masalah sebagaimana ayat (1) huruf b dan

huruf c diadakan atas usul minimal 2/3 darijumlah DpD LVRI.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres Luar Biasa diatur d.alam

aturan organisasi. Pasal32...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Musyawarah Daerah / Cabang/ Ranting

(1) Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang merupakan Forum tertinggi

di tingkat masing-masing.

(2) Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang dilaksanakan setiap 5

(lima) tahun sekali oleh DPD/DPC/Ranting.

(3) Jenis Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang

• Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang Biasa
• Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang Luar Biasa
• Musyawarah Daerah/ Musyawzrrah Cabang dipercepat
• Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang Jarak jauh

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Daerah/Musyawarah

Cabang diatur dalam peraturan organisasi.

Perbendaharaan dan Keuangan

(1) Kekayaan LVRI diperoleh dari:

• Bantuan Pemerintah baik dalam bentuk APBN maupun APBD.
• Iuran anggota, bersifat wajib.
• Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
• Usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
• Pendayagunaan aset yang dimiliki. (21 Pengurusan perbendaharaan dan keuangan pada tingkat hrsat maupun Daerah/ Cabang/ Ranting disesuaikan dengan kondisi kekayaan yang ada.

(3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/

peraturan organisasi.

Musyawarah Kerja Nasional dan Rapat

(1) Ketentuan mengenai Musyawarah Kerja Nasional sebagai berikut:

• Musyawarah Kerja Nasional adalah rapat pimpinan yang merupakan forum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan persiapzrn Kongres yang akan datang.
• Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan oleh DPP LVRI paling lambat pada tahun ke-3 (tiga) periode kepengurusannya.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Kerja Nasional diatur dalam aturan organisasi.

(2) Ketentuan

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Ketentuan mengenai Rapat-Rapat DPP sebagai berikut:

• Jenis Rapat:

1. Rapat Pimpinan.
2. Rapat Pleno.
3. Rapat Rutin.

• Waktu Pelaksanaan:

1. Rapat Pimpinan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, minimal sebulan sekali.
2. Rapat Pleno dilaksanakan setiap hari Selasa.
3. Rapat Rutin dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. c.. Peserta:
4. Rapat Pimpinan dihadiri oleh Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
5. Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh anggota DPP dan Undangan.
6. Rapat Rutin dihadiri oleh unsur-unsur yang terkait.

(3) Ketentuan mengenai Rapat-Rapat DPD/DPC/DPR dan Dewan

Pertimbangan serta Anak Organisasi dan Badan Pendukung sebagai berikut:

• Rapat-Rapat di DPD menyesuaikan dengan rapat-rapat di DPP.
• Rapat-Rapat di DPC/DPR hanya ada Rapat Pengurus dan Rapat Rutin.
• Rapat Pengurus dihadiri oleh seluruh pengurus dilaksanakan minimal sebulan sekali.
• Rapat Rutin dihadiri oleh unsur-unsur yang terkait dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Rapat Dewan Pertimbangan Fusat/Daerah/Cabang hanya

melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan minimal sebulan sekali.

(5) Rapat Anak Organisasi/Badan Pendukung disesuaikan dengah

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing- masing.

Kode Etik Kehormatan

(1) Kode Etik Kehormatan Veteran RI adalah "PANCA MARGA"

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Anggaran Rumah Tangga

(2) Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia digunakan sebagai

pedoman hidup Veteran Republik Indonesia.

(3) Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia diucapkan setiap

memperingati Hari Veteran tanggal 1O Agustus dan Hari Ulang Tahun LVRI tanggal 1 Januari, serta upacara-upacara lainnya yang ditetapkan oleh DPP LVRI.

Lambang LVRI

(1) Lambang LVRI disebut "KARYA DHARMA" sebagaimana tercantum

dalam lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga (21 Lambang LVRI Karya Dharma dipakai dalam Panji-panji LVRI, pakaian seragam LVRI dan tanda-tanda lainnya yang resmi dari LVRI

(3) Ketentuan mengenai Penggunaan Lambang LVRI diatur lebih lanjut

dalam aturan organisasi LVRI

Panji-panji LVRI

(1) Panji-panji LVRI mempunyai bentuk serta ukuran sebagaimana

tercantum dalam lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga (21 Panji-panji LVRI berada di Markas DPP/DPD/DPC/DPR BS.

(3) Panji-panji LVRI digunakan pada saat upacara resmi dan upacara

lainnya sesuai petunjuk DPP.

(4) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal38...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mulai Berlakunya Anggaran Dasar Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

t IA ro =F o I &. =l z dUo E (9zUF 6 o oG ;e od 6 = <E o : o =oc G,< o-Uo o Eg = E J= J J;c,oY 5(93i = J;EoI &,oY =E,o )a aU =4G (,z r ur (, d,o oz Yf(:z .l f LJ ! A t-'- Yz l!(,2 o (, &. E t, (9 :E= I= Eo z zUvU 2z &oz a EF v ao =tr Y l!ttl Y r.l'co od occod 3 Y =o. 3 o-Uo Bs I ry aR =f )rR Ef fii aoZ z, Ef :)a- <x (2rguJy 3 l!Y Joeo[I- Ea Yod o6 lrt- ? cd, 3 t H PT .-!f ! I r< =lYz (, rO ro lnszo ! ozUo <2 :)GF t ta rZ-,St a i:6 auF -ja<U> FU iEtrE ov =z 1e oG I ao u fo i3f oo r> o.Uo o z tF

lo- 6$z z r,ltt =Fz lrlszIA zIA Lszt^ cE otr 6c 3 z ol 6o 6o g E P= 24 3 IG 24 !P.E'6 F - tr cJ* cc E 99 6 E 5 o 3 I dL)l,VYy 3LJ 60o06O F € G O O At) 3-s s J (9(,(,9(9< a.EUo lFrY oc, on < 3 3dov g|liii

}JIIESIDEN

R EPU TJ LIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN

REPUBLIK INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Himne dan Mars Veteran Republik Indonesia

(1) Himne dan Mars Veteran Republik Indonesia dapat dinyanyikan secara

tunggal atau bersama-s€una pada waktu upacara atau lain-lain acara yang ditetapkan oleh DPP LVRI.

(2) Teks Himne dan Mars sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 dan

lampiran 5 Anggaran Rumah Tangga.

(3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pakaian Seragam LVRI

(1) Pakaian seragam LVRI ditetapkan dengan keputusan Menteri

Partahanan atas usul Kongres.

(2) Dalam hal belum ada keputusan Menteri Pertahanan, DPP LVRI dapat

mengeluarkan petunj uk sementara.

(3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Ketentuan Penggunaan Atribut

(1) Penggunaan Atribut LVRI untuk kepentingan apapun oleh sesuatu

Organisasi, Badan Hukum, Badan Usaha maupun Perorangan hanya dibenarkan dengan sepengetahuan, seizin dan mendapatkan Keputusan DPP LVRI.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat

dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. BABV...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Uang Sumbangan

(1) LVRI dapat menerima sumbangan berupa uang yang sifatnya tidak

mengikat.

(2) Badan Usaha yang menggunakan nama Veteran Republik Indonesia

diwajibkan untuk menyumbangkan sebagian dari hasil usahanya kepada DPP LVRI.

(3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pengurusan Keuangan dan Aset

(1) Pengurusan keuangan dan aset LVRI dilaksanakan berdasarkan

prinsip pengelolaan terbuka dengan petunjuk yang ditetapkan DPP LVRI.

. 12) Pengurusan.

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pengurusan keuangan dan aset LVRI dilaksanakan dengan

berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendah ax aan Negara.

(3) Demi pengamanan seluruh aset milik LVRI di pusat dan di daerah,

fotokopi asli aset yang dilegalisir oleh notaris dipegang oleh DPP LVRI.

(4) Aset LVRI dipusat maupun didaerah tidak dibenarkan

dipindahtangankan kepada pihak ketiga baik dalam bentuk ddual, dikontrakkan, disewakan maupun dikerjasamakan tanpa seijin DPP LVRI.

(5) Mada dan Macab LVRI harus memiliki daftar inventaris aset dan data

kronologisnya.

(6) Dalam serah terima jabatan disertai dengan serah terima aset.

(7) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VT

HUBUNGAN DALAM DAN LUAR NEGERI

Hubungan Dalam Negeri

(1) LVRI dapat menjalin hubungan dengan lembaga Pemerintah dan non

Pemerintahan serta organisasi kemasyarakatan dalam Pewarisan Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 serta dalam upaya memelihara kehormatan, peningkatan kesejahteraan Veteran Republik Indonesia.

(2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Hubungan Luar Negeri (l) LVRI menjadi anggota Veterans Confederation Of Asean Countries (VECONAC)

(2) LVRI membina hubungan dengan organisasi-organisasi Veteran

negara lain secara bilateral.

Pengisian Kekosongan Jabatan Pimpinan LVRI, Pelaksana Tfigas (PLT)/Pejabat Sementara, dan Penggantian Antar Waktu (PAW)

(1) Pengisian Kekosongan Jabatan Pimpinan LVRI:

• Tingkat Dewan Pimpinan Pr.rsat (DPP LVRI):

1. Jika Ketua Umum DPP LVRI berhalangan tetap karena faktor kesehatan, meninggal dunia atau mengundurkan diri maka Wakil Ketua Umum DPP LVRI secara otomatis melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum sampai dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Umum DPP LVRI. 2l Jika Wakil Ketua Umum juga berhalangan tetap karena faktor kesehatan atau meninggal dunia atau mengundurkan diri maka Sekretaris Jenderal DPP LVRI bertindak sebagai Pelaksana T\rgas Ketua Umum DPP LVRI dan menyiapkan Kongres LVRI pada kesempatan pertama.

• Tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD)/Dewan Pimpinan cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPR):

1. Jika Ketua DPD/DPC/DPR LVRI berhalangan tetap karena faktor kesehatan, meninggal dunia atau mengundurkan diri maka Wakit Ketua DPD/DPC/DPR LVRI secara otomatis melaksanakan tugas-tugas Ketua sampai dengan berakhirnya masa jabatan Ketua. 2l Jika Wakil Ketua DPD/DPC LVRI lebih dari satu maka pelaksanaan tugas-tugas Ketua DPD/DPC LVRI dilakukan oleh Wakil Ketua I DPD/DPC LVRI dan disesuaikan dengan petunjuk dari Ketua Umum DPP LVRI/Ketua DPD LVRI.
2. Jika wakil Ketua DPD/DPC/DPR juga berhalangan tetap atau tidak bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas pimpinan LVRI (pernyataan tertulis) maka tugas-tugas pimpinan LVRI diambil alih oleh Sekretaris DPD/DPC/DPR dan disesuaikan dengan petunjuk Ketua DPP/DPD/DPC LVRI.

(2) Pelaksanaan...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pelaksanaan T\rgas (PlT)/Pejabat Sementara, Penggantian Antar

Waktu (PAW) diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

Surat Keputusan dan Pelantikan ( 1 ) Surat Keputusan Pengangkatan / Pemberhentian Jabatan

• Surat Keputusan untuk pengangkatan dan pemberhentian: DPP dan Dewan Pertimbangan Pusat LVRI oleh Presiden Republik Indonesia.
• Surat Keputusan untuk pengangkatan dan pemberhentian DPD dan Dewan Pertimbangan Daerah oleh DPP LVRI
• Surat Keputusan untuk pengangkatan dan pemberhentian DPC dan Dewan Pertimbangan Cabang oleh DPD LVRI
• Surat Keputusan untuk pengangkatan dan pemberhentian DPR oleh DPC LVRI
• Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

(2) Pelantikan:

• DPP dan Dewan Pertimbangan Pusat dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.
• Pengurus DPD dan Dewan Pertimbangan Daerah dilantik oleh DPP LVRI.
• Pengurus DPC dan Dewan Pertimbangan Cabang dilantik oleh DPD LVRI.
• Pengurus DPR dilantik oleh DPC LVRI.

Serah Terima Jabatan Pengurus LVRI

(1) Serah Terima Jabatan Pimpinan LVRI:

• Serah Terima Ketua Umum DPP LVRI dilaksanakan pada Kongres LVRI
• serah rerima Ketua DPD/DPC/DPR LVRI dilaksanakan pada Musda/ Muscab/ Rapat Ranting LVRI

(2) Serah Terima pengurus LVRI lainnya

pusat a. serah rerima Jabatan pengurus lainnya untuk ringkat dihadapan Ketua Umum LVRL

• serah rerima Jabatan pengurus DPD/DPC/DpR LVRI dihadapan Ketua DPD/ DPC/ DPR LVRI.

BABVIII ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Masa Berlaku Anggaran Rumah rangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga

KODE ETIK

KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Etik Kehormatan Veteran Republik lndonesia adalah "PANCA MARGA" yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kami Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang senantiasa siap sedia menjadi Penegak dan Pembela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila.
2. Kami Veteran Republik Indonesia adalah Patriot Pencinta Tanah Air, Bangsa, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda.
3. Kami Veteran Republik Indonesia memiliki sifat-sifat kesatria, jujur dan menepati janji.
4. Kami Veteran Republik Indonesia memiliki disiplin yang hidup. Taat kepada organisasi, Undang-Undang Negara dan selalu memegang teguh rahasia Negara.
5. Kami Veteran Republik Indonesia adalah manusia teladan yang bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawab.

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga

LAMBANG LVRI

Lambang LVRI disebut "KARYA DHARMA" yang isi bentuknya disusun sebagai berikut: I Bintang bersudut 5 (lima), warna kuning emas, dilingkari oleh setangkai padi berjumlah 22 (dua puluh dua) biji disebelah kiri dan setangkai bunga kapas berdaun 12 (dua belas) buah disebelah kanan. 2 Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kaps berdaun terdapat pita berwarna coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut. 3 Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "KARYA DHARMA" yang seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas. 4 Bintang emas bersudut lima, mengandung makna cita-cita luhur dan keadilan.

1. Karya Dharma mengandung arti perjuangan yang terus menerus, jujur, dan kebaktian yang ikhlas.
2. Setangkai padi berwarna kuning emas dan setangkai kapas berwarna putih berdaun hrjau yang diikat dengan pita coklat, mengandung makna kesungguhan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang merata.
3. 22 (dua puluh dua) biji padi dan 12 (dua belas) bunga kapas berdaun adalah angka-angka dimulainya Kongres ke-l LVRI yaitu tanggat 22 Desember 1956.

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga

PANJI _ PANJI LVRI

Panji-panji LVRI mempunyai bentuk serta ukuran sebagai berikut:

1. Bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar zB cm, panjang 1 17 cm dengan warna kuning emas.
2. Di tengah-tengah terletak gambar lambang Karya Dharma dengan ukuran sebagai berikut:

• Bintang bersudut lima warna kuning emas dengan garis tengah berukuran 42 cffi, dilingkari oleh bui padi sebanyak 22 (dua puluh dua) dan bunga kapas berdaun sebanyak 12 (dua belas) buah.
• Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kapas berdaun terdapat pita coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut berukuran lebar 8 cm.
• Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "KARYA DHARMA" seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas tebal 2 cm, tinggi 4 cm. 3 Di tepi diberi kuncir-kuncir (iumbai) yang me-ngelilingi seluruh tepi panji dengan panjang 6 cm dan berwarna kuning emas. 4 Panji-panji diikat pada sebuah tongkat yang berukuran panjang 250 cm, garis tengah 4 cm, dan ujungnya diberi bintang bersudut lima dari logam dengan garis tengah ls cm ditengah-tengah tebat 5 cm, pada kelima ujung bintang berbentuk tajam dan berrvarna kuning emas.

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 4 Anggaran Rumah Tangga

HIMNE VUTERAN REPUBLIK INDONESIA

Veteran Republik Indonesia satria sejati Lahir di dalam medan juang tak harap puji Kan slalu berbudi junjung tinggi Pancasila Pengawal Nusantara Pusaka Bersyukur ke Hadirat Illahi Terus berjuangtuk Ibu pertiwi Bers5rukur ke hadirat Illahi Terus berjuangtuk Ibu Pertiwi

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Himne Veteran Republik lndonesia 4t4 Lagu : Susanto, NPV. 22.007.877 Wahyono S.K, NPV.22.008.733Andante (lambat) Syair : Maestoso (megah) Disempurnakan Tim LVRI Juni 2010

a 3 4 555s a-at2 b 5 3 ; f 7 .i. i Ve E rar Ragt - Uk lndo ne C. S. ti - a !€i. 6

a

a Zr-ri 6 I.7.5 66 23 44 4 s lIilr dt da, lil trdal F - ane Td( h. - rrp PU h

a-a 34 555s 5 t2 33 2t 32 i Parca d.h pslgn 'lrar de lu bcrtu - d iunlung tng i

4 a ii i i f i i pu.a ka ud nu ranh - nr

a 3 2 i 55 6 6 6 6 6 ;; a 2 j i a Tentr bor|uaU Bqq t Iur lre H. dt d lllah

a- - 2 6 662 ; 7 7 t7 tfi lbu Pcili ul Berlyu hr kG

6 3; 5s66 ; i i Ha - drd llldr Terur Dcfu - .lg il .-. l. a o 67 7 I zlr tI( lbu Peil ! *t

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 5 Anggaran Rumah Tangga

MARS VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Veteran Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Mengusir lawan menghimpun kawan Pejuang empat lima Veteran berarti prajurit inti Angkatan Revolusi Pantang Menyerah pada penjajah pembela Proklamasi

ReIf. Bimbinglah angkatan penerus kita Wariskan semangat jiwa patlima Ikhlas berkorban tuk cita-cita Indonesia jaya hidup Pancasila

Veteran pembela Kemerdekaan Republik Indonesia. Bertekad bulat mempertahankan Negara Pancasila. Dengan berbuat serta bekerja kita amalkan Ampera Panca Marga kode kehormatan Veteran lndonesia

ReIL Bimbinglah angkatan penerus kita Wariskan semangat jiwa patlima Ikhlas berkorban tuk cita-cita Indonesia jaya hidup Pancasila

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mars Veteran Lagu : ISGANDHI4t4 Syair : M. SARBINIMaxiale Militan Gubah an : A.J. SOEDJASMIN yTlofitt;t+frl 1.7 lg I :4 6'l 5 s1a - In do ne-1la: - fe ratr Pe.Juang ke-men - d.e'tsa-an ' Re-putili}' ju eDB he nor' de kaen Be.' pubttt fn clo E3 siaVe-te ran pe ...-r z2.21 2,7'4 1.7!r.T 3 1.7 2 1 ?. 1[ na penghj.rn pun lts$an Pe Juan8 ompat It -Pe Dtu slr Ia uan Pqnca sl - IaEer te kat bu Lat nem per ta hanltan Ne ge ra lr t+sloEtE - )v--/ l,z i.T b 5.Tl 31.71 4 * r ?.1 Ang ka tan Re - volusj. .Ve - - te ra:r ber ar ti praju-rlt j-n ti apalkan An pe raDg uga! ber bu- at ser ta be- ker ia kL- ta

1 6 zl 3 .4 5l4 -51 . k , 31 frtS 4.2 Pan-tang,-r ne nye rah Pa da. penJaJah penbe-i.a Proklanasl Pan ca ltar ga ko de ke hornatan Ve -teran' Indonesla t- , 1 i . ?l'G3 .3.4 75 ll7...1 g a aa .} z 1 3 3 r.6 239 Blnbl.ugLdt anglratan petrerus kl - ta t( I 5 z,-z 3 ..423 i,6. Ir.671 3 4. 3. 2, 2 L-2 5... t patLLwarLskal re ,Ila -n5at Ji- wa 3.43 li.?. f e 1 ? 5 le na...1 I1. 13 14 .,.. l,*'4. lt 3 z 3 tflthlas ber-kor -baa trrkcita ci- ta aaa I z a 1 7 ? i I 1.5.I I4)67 a I a aa I a 4 5 4 3!,325 5.3.3 4 I .,in do n€ sl.a Ja ya hidup Pancasl-Ia