Pasal 34

Musyawarah Kerja Nasional dan Rapat

(1) Ketentuan mengenai Musyawarah Kerja Nasional sebagai berikut:

• Musyawarah Kerja Nasional adalah rapat pimpinan yang merupakan forum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan persiapzrn Kongres yang akan datang.
• Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan oleh DPP LVRI paling lambat pada tahun ke-3 (tiga) periode kepengurusannya.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Kerja Nasional diatur dalam aturan organisasi.

(2) Ketentuan

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Ketentuan mengenai Rapat-Rapat DPP sebagai berikut:

• Jenis Rapat:

1. Rapat Pimpinan.
2. Rapat Pleno.
3. Rapat Rutin.

• Waktu Pelaksanaan:

1. Rapat Pimpinan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, minimal sebulan sekali.
2. Rapat Pleno dilaksanakan setiap hari Selasa.
3. Rapat Rutin dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. c.. Peserta:
4. Rapat Pimpinan dihadiri oleh Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
5. Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh anggota DPP dan Undangan.
6. Rapat Rutin dihadiri oleh unsur-unsur yang terkait.

(3) Ketentuan mengenai Rapat-Rapat DPD/DPC/DPR dan Dewan

Pertimbangan serta Anak Organisasi dan Badan Pendukung sebagai berikut:

• Rapat-Rapat di DPD menyesuaikan dengan rapat-rapat di DPP.
• Rapat-Rapat di DPC/DPR hanya ada Rapat Pengurus dan Rapat Rutin.
• Rapat Pengurus dihadiri oleh seluruh pengurus dilaksanakan minimal sebulan sekali.
• Rapat Rutin dihadiri oleh unsur-unsur yang terkait dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Rapat Dewan Pertimbangan Fusat/Daerah/Cabang hanya

melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan minimal sebulan sekali.

(5) Rapat Anak Organisasi/Badan Pendukung disesuaikan dengah

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing- masing.