PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

(1) Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

• buruh, ialah barangsiapa bekerja pada majikan dengan menerima

upah;

• majikan...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• majikan, ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan

buruh;

• perselisihan perburuhan, ialah pertentangan antara majikan atau

perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan

serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham

mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan

perburuhan;

• tindakan tersebut pada Pasal 6 undang-undang ini, ialah salah

satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. dari pihak majikan: menolak buruh-buruh seluruhnya atau

sebahagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat

perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk

menekan atau membantu majikan lain menekan supaya buruh

menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/ atau

keadaan perburuhan;

1. dari pihak buruh: secara kolektif menghentikan pekerjaan atau

memperlambat jalannya pekerjaan, sebagai akibat perselisihan

perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau

membantu golongan buruh lain menekan supaya majikan

menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau

keadaan perburuhan;

• Pegawai, ialah pegawai Kementerian Perburuhan yang ditunjuk

oleh Menteri Perburuhan untuk memberikan perantaraan dalam

perselisihan perburuhan;

• Panitia Daerah, ialah Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan Daerah tersebut pada Pasal 5;

• Panitia Pusat, ialah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pusat tersebut pada Pasal 12.

(2) Termasuk...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Termasuk perbuatan-perbuatan secara kolektif ialah perbuatan-

perbuatan yang pada lahirnya tersendiri, tetapi sebenarnya

mempunyai hubungan sedemikian, sehingga dapat dianggap sebagai

pernyataan dari kehendak bersama.

(3) Termasuk majikan ialah wakilnya di Indonesia daripada majikan di

luar negeri.

BAGIAN II

Tentang penyelesaian di daerah.

Sebagai telah diterangkan dalam penjelasan umum, undang-undang ini berpokok

pangkal kepada asas, bahwa daya upaya terutama untuk menyelesaikan

perselisihan adalah permusyawaratan. Daya upaya lain baru dapat dipikirkan, bila

permusyawaratan langsung tidak memberikan hasil.

Baru dalam tingkat inilah ada alasan untuk minta percampuran tangan pihak

ketiga.

Pasal 3, 4, dan 5

Tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

(1) Jika dalam perundingan itu oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri

tidak dapat diperoleh penyelesaian, serta mereka tidak bermaksud

untuk menyerahkan perselisihan mereka untuk diselesaikan dengan

arbitrage oleh juru/dewan pemisah, seperti dimaksudkan pada Pasal

19 dan seterusnya, maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut

atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan surat kepada

Pegawai.

(2) Pemberitahuan...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pemberitahuan termaksud pada ayat di atas berarti permintaan

kepada Pegawai tersebut untuk memberikan perantaraan guna

mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, perantaraan mana

harus diberikan.

(1) Segera sesudah menerima pemberitahuan tersebut pada Pasal 3 ayat

1 Pegawai itu mengadakan penyelidikan tentang duduknya perkara

perselisihan dan tentang sebabnya dan selambat-lambatnya dalam

waktu 7 hari, terhitung mulai tanggal penerimaan surat

pemberitahuan di atas, sudah mengadakan perantaraan menurut cara

dan ketentuan-ketentuan yang berlaku buat perantaraan oleh Panitia

Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (2)

(2) Jika Pegawai berpendapat, bahwa suatu perselisihan tidak dapat

diselesaikan dengan perantaraan olehnya., maka hal itu oleh

Pegawai segera diserahkan kepada Panitia Daerah, dengan

memberitahukan hal itu kepada pihak-pihak yang berselisih.

(1) Di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan

dibentuk Panitia-panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Daerah.

(2) Panitia terdiri dari seorang wakil Kementerian Perburuhan, sebagai

Ketua merangkap anggota, dan anggota-anggota lainnya terdiri dari

seorang wakil Kementerian Perekonomian, seorang wakil

Kementerian Keuangan, seorang wakil Kementerian Pertanian serta

seorang wakil Kementerian Perhubungan, 5 orang dari kalangan

buruh dan 5 orang dari kalangan majikan.

Untuk tiap-tiap anggota ditunjuk seorang anggota pengganti.

(3) Ketua…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Ketua, anggota-anggota serta anggota-anggota pengganti diangkat

dan diperhentikan oleh Menteri Perburuhan menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Daerah kekuasaan tiap-tiap Panitia, peraturan tata-tertib,

penggantian kerugian untuk pekerjaan yang dilakukan serta susunan

kepaniteraannya ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

(1) Jika dalam suatu perselisihan satu pihak hendak melakukan

tindakan terhadap pihak lainnya, maka maksud mengadakan

tindakan itu harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya

dan kepada Ketua Panitia Daerah. Dalam surat tersebut harus

diterangkan pula bahwa benar-benar telah diadakan perundingan

yang mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan antara buruh

dan majikan, yang diketuai atau diperantarai oleh Pegawai, atau

bahwa benar-benar permintaan untuk berunding telah ditolak oleh

pihak lainnya, atau telah dua kali dalam jangka waktu 2 minggu

tidak berhasil mengajak pihak lainnya untuk berunding mengenai

hal-hal yang menjadi perselisihan.

(2) Penerimaan pemberitahuan tersebut pada ayat 1 serta tanggal hari

penerimaan itu dicatat oleh Ketua Panitia Daerah dan diberitahukan

dengan surat kepada pihak-pihak yang berselisih.

(3) Tindakan tersebut pada ayat (1) : hanya boleh dilakukan sesudah

pihak yang bersangkutan menerima Surat tanda penerimaan

pemberitahuan dari Ketua Panitia Daerah.

(4) Surat...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Surat tanda penerimaan pemberitahuan tersebut pada ayat (3) hanya

diberikan oleh Ketua Panitia Daerah segera dalam waktu selambat-

lambatnya 7 hari, setelah dia menerima surat pemberitahuan

tersebut pada ayat (1), terhitung mulai tanggal penerimaan surat

tersebut.

(1) Panitia Daerah memberikan perantaraan untuk menyelesaikan

perselisihan segera setelah menerima penyerahan perkara

perselisihan termaksud pada Pasal 4 ayat (2).

(2) Panitia Daerah segera mengadakan perundingan dengan pihak-

pihak yang berselisih dan mengusahakan serta memimpin

perundingan-perundingan antara pihak-pihak. yang berselisih ke

arah mencapai penyelesaian secara damai.

(3) Persetujuan yang tercapai karena perundingan-perundingan sebagai

termaksud pada ayat (2) di atas dan karena perundingan-

perundingan termaksud pada Pasal 4 ayat (1) mempunyai kekuatan

hukum sebagai perjanjian perburuhan.

(1) Panitia Daerah dalam usahanya menyelesaikan suatu perselisihan

perburuhan mempergunakan segala daya upaya dan menimbang

sesuatu dengan mengingat hukum, perjanjian-perjanjian yang ada,

kebiasaan, keadilan dan kepentingan Negara.

(2) Panitia Daerah berhak memberikan putusan yang berupa anjuran

kepada pihak-pihak yang berselisih supaya mereka menerima suatu

penyelesaian yang tertentu.

(3) Panitia...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Panitia Daerah berhak memberikan putusan yang bersifat mengikat,

bilamana suatu perselisihan sukar dapat diselesaikan dengan suatu

putusan yang berupa anjuran.

Untuk menjamin kesatuan dalam putusan-putusan Panitia Daerah, maka di sini

ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pasal 10.

Karena menurut kenyataan masih timbul keragu-raguan tentang sikap apa yang

harus diambil, bila pihak lain menolak untuk melaksanakan putusan yang bersifat

mengikat dan dapat mulai dilaksanakan, dianggap perlu untuk menjelaskan, bahwa

terhadap pihak yang lalai demikian dapat dilakukan sanksi pidana (lihat pasal 26)

maupun sanksi perdata, yaitu meminta kepada Pengadilan supaya putusan tersebut

dinyatakan dapat dijalankan. Berhubung dengan jalan-jalan yang dapat ditempuh

ini, tidak perlu dan juga tidak pada tempatnya untuk lantas mengadakan tindakan,

bila pihak lawan tidak bersedia melaksanakan putusan demikian.

(1) Putusan Panitia Daerah yang bersifat mengikat dapat mulai

dilaksanakan bila terhadapnya dalam 14 hari setelah putusan itu

diambil, tidak dimintakan pemeriksaan ulangan pada Panitia Pusat.

(2) Jika...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Jika perlu untuk melaksanakan suatu putusan Panitia Daerah yang

bersifat mengikat, maka oleh pihak yang bersangkutan dapat

dimintakan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan pihak, terhadap siapa putusan itu akan

dijalankan, supaya putusan itu dinyatakan dapat dijalankan.

(3) Sesudah dinyatakan dapat dijalankan demikian oleh Pengadilan

Negeri, maka putusan itu dilaksanakan menurut aturan yang biasa

untuk menjalankan suatu putusan perdata.

BAGIAN III

Tentang penyelesaian di pusat

Dalam memberi isi lebih lanjut kepada pengertian istilah "perselisihan khusus

bersifat lokal" dapat dipilih antara dua cara :

Isi pengertian itu ditetapkan untuk seterusnya dalam suatu rumus abstrak yang

harus dianggap meliputi semua hal-hal, atau pemberian isi lebih lanjut kepada

pengertian itu diserahkan kepada instansi yang memutus, yang dapat

memperhatikan semua hal-ihwal yang konkret dari soal yang dihadapi.

Cara…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Cara pertama sifatnya statis dan tidak memungkinkan pertumbuhan berhubung

dengan berubahnya keadaan.

Karena pengertian "perselisihan yang khusus bersifat lokal" dalam pelaksanaannya

yang konkret mempunyai unsur yang dinamis, maka di sini dipilih cara kedua.

Tidak perlu dikhawatirkan, bahwa cara ini seolah-olah memberi jalan kepada

instansi yang memutuskan untuk bertindak sewenang-wenang.

Dalam waktu yang singkat tentu akan tumbuh jurisprudensi tertentu yang akan

memberi cukup pegangan utnuk dijadikan pedoman, sedangkan penyesuaian

pengertian itu kepada keadaan yang telah berubah, tidak terhalang.

Selanjutnya susunan Panitia adalah sedemikian, sehingga kekhawatiran demikian

tidak perlu timbul. Kadang-kadang suatu perselisihan perburuhan dapat

membahayakan kepentingan negara atau kepentingan umum.

Dalam hal demikian penyelesaian dalam tingkat daerah mungkin tidak memberi

jaminan untuk penyelesaian secara integral yang memuaskan. Ayat 3 membuka

kemungkinan untuk penyelesaian secara langsung oleh Panitia Pusat dengan

melewati Pegawai/Panitia Daerah.

Pasal 12 s/d 17

Setelah apa yang diuraikan dalam penjelasan umum, pasal-pasal ini tidak

memerlukan penjelasan lebih lanjut.

(1) Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat berkedudukan

di Jakarta dan terdiri dari:

Seorang wakil Kementerian Perburuhan sebagai Anggota

merangkap Ketua dan

Seorang wakil Kementerian Perekonomian,

Seorang wakil Kementerian Keuangan,,

Seorang wakil Kementerian Pertanian,

Seorang wakil Kementerian Perhubungan,

5 orang dari kalangan buruh dan

5 orang dari kalangan majikan sebagai Anggota.

Untuk tiap-tiap Anggota ditunjuk seorang anggota pengganti.

(2) Ketua, anggota-anggota dan anggota-anggota pengganti dari Panitia

Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Menteri dengan surat

keputusan Presiden, atas usul Menteri Perburuhan menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Tata tertib Panitia Pusat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Penggantian kerugian untuk pekerjaan yang dilakukan serta susunan

kepaniteraannya ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

Putusan Panitia Pusat bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan,

bila dalam 14 hari setelah putusan itu diambil, Menteri Perburuhan tidak

membatalkan putusan atau menunda pelaksanaan putusan itu.

Pasal 14…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Putusan Panitia Pusat memuat:

• nama serikat buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka;

• ikhtisar dari tuntutan-tuntutan, balasan-balasan serta penjelasan-

penjelasan lebih lanjut dari kedua pihak;

• pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan itu;

• pokok putusan.

(2) Putusan tersebut diberi tanggal, dibubuhi nama tempat di mana

putusan itu diambil dan ditandatangani oleh Ketua dan Paniteranya.

(3) Segera sesudah diambil putusan, maka putusan tersebut

diberitahukan kepada kedua belah pihak yang berselisih dengan

surat tercatat atau dengan perantaraan pegawai kepaniteraan.

Dalam memberikan putusannya, Panitia Pusat menimbang sesuatu

dengan mengingat hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan dan

kepentingan Negara.

(1) Jika perlu untuk melaksanakan sesuatu putusan Panitia Pusat, maka

oleh pihak yang bersangkutan dapat dimintakan pada Pengadilan

Negeri di Jakarta, supaya putusan itu dinyatakan dapat dijalankan.

(2) Sesudah dinyatakan dapat dijalankan demikian oleh Pengadilan

Negeri, maka putusan itu dilaksanakan menurut aturan-aturan yang

biasa untuk menjalankan sesuatu putusan perdata.

Pasal 17…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Menteri Perburuhan dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan

suatu putusan Panitia Pusat, jika yang demikian itu dipandangnya

perlu untuk memelihara ketertiban umum serta melindungi

kepentingan-kepentingan Negara.

(2) Pembatalan atau penundaan pelaksanaan putusan tersebut dalam

ayat 1 diambil setelah Menteri Perburuhan berunding dengan

Menteri-menteri yang kementeriannya mempunyai wakil dalam

Panitia Pusat.

(3) Dalam surat keputusan pembatalan atau penundaan suatu putusan

Panitia Pusat, diatur pula akibat-akibat dari pembatalan atau

penundaan itu.

(4) Di mana perlu keputusan yang mengatur akibat-akibat pembatalan

atau penundaan dapat dilaksanakan sebagai putusan Panitia Pusat.

BAGIAN IV

Tentang Enquete

Acapkali suatu penyelesaian dipersukar oleh karena tidak cukupnya bahan-bahan

atau karena bahan-bahan yang dikemukakan demikian teknisnya, sehingga

memerlukan penyelidikan lebih lanjut dari ahli-ahli dalam lapang tertentu. Dalam

hal demikian pembentukan Panitia Engeuete dapat memudahkan penyelesaian.

Pasal 19 s/d 22

Arbitrasi ialah penyelesaian secara mengikat dari suatu perselisihan seorang atau

suatu badan yang dipilih oleh pihak-pihak yang berselisih.

Justru…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Justru karena juru/dewan pemisah dipilih oleh yang berkepentingan sendiri, maka

sebagai salah satu keuntungannya dapat dikemukakan bahwa kepercayaan mereka

terhadap putusan juru/dewan pemisah adalah lebih besar daripada terhadap

putusan yang dipaksakan dari atau oleh alat-alat negara.

Sampai sekarang menurut kenyataan jalan ini masih jarang sekali ditempuh oleh

pihak-pihak yang berselisih, mungkin karena cara ini belum begitu dikenal.

Berhubung dengan keuntungan sebagai dikemukakan di atas, dapat diharap bahwa

untuk selanjutnya jalan ini akan lebih sering ditempuh.

Dalam pada itu arbitrasi diatur lebih sempurna dalam undang-undang ini.

Keleluasaan pihak-pihak yang berselisih yang tidak terbatas untuk menyanggah

putusan arbitrasi, dapat membahayakan dasar-dasar arbitrasi itu sendiri. Maka

karena itu ditetapkan bahan terhadap putusan arbitrasi tidak dapat dimintakan

pemeriksaan ulangan. Hanya sebagian perkecualian kepada Panitia Pusat diberikan

hak memperhatikan putusan arbitrasi dalam hal-hal tertentu saja.

(1) Majikan dan buruh yang terlibat dalam perselisihan perburuhan,

atas kehendak mereka sendiri atau atas anjuran dari Pegawai atau

Panitia Daerah yang memberikan perantaraan, dapat menyerahkan

perselisihan mereka untuk diselesaikan oleh juru pemisah atau

dewan pemisah.

(2) Penyerahan...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Penyerahan pada juru pemisah atau dewan pemisah dinyatakan

dengan surat perjanjian antara kedua belah pihak dihadapkan

pegawai atau Panitia Daerah tersebut.

Dalam surat perjanjian tersebut diterangkan:

• pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang akan

diserahkan kepada juru atau dewan pemisah untuk diselesaikan;

• nama-nama pengurus atau wakil (wakil-wakil) serikat buruh dan

majikan serta tempat kedudukan mereka;

• siapa yang ditunjuk menjadi juru pemisah/dewan pemisah serta

tempat tinggalnya;

• bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada putusan yang akan

diambil oleh juru pemisah/dewan pemisah, setelah putusan ini

mempunyai kekuatan hukum;

• hal-hal yang perlu untuk melancarkan pemisahan.

(3) Penunjukan juru pemisah atau pembentukan dewan pemisah begitu

pula tata acara pemisahan terserah pada persetujuan kedua belah

pihak, sedang Pegawai atau Panitia Daerah yang memberikan

perantaraan dapat pula dipilih menjadi juru pemisah/dewan pemisah

atau atas permintaan membantu kedua belah pihak dalam pemilihan

juru pemisah atau pembentukan dewan pemisah dan penyusunan

tata acara pemisahan.

(4) Putusan juru pemisah atau dewan pemisah sesudah disahkan oleh

Panitia Pusat mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan Panitia

Pusat.

(5) Panitia...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Panitia Pusat hanya dapat menolak pengesahan, jikalau ternyata

putusan tadi melampaui kekuasaan juru atau dewan pemisah atau di

dalamnya terdapat hal-hal yang menunjukkan itikad buruk atau

yang bertentangan dengan undang-undang tentang ketertiban umum

atau dengan kesusilaan.

(6) Akibat-akibat penolakan pada ayat (5) diatur oleh Panitia Pusat.

(1 ) Putusan tersebut memuat:

• hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian tersebut dalam Pasal

19 ayat (2);

• ikhtisar dari tuntutan-tuntutan, balasan-balasan serta penjelasan-

penjelasan lebih lanjut dari kedua belah pihak;

• pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan itu;

• pokok putusan.

(2) Putusan tersebut diberi tanggal, dibubuhi nama tempat di mana

putusan itu diambil dan ditandatangani oleh juru pemisah atau oleh

anggota-anggota dewan pemisah.

Terhadap putusan juru pemisah/dewan pemisah tidak dapat dimintakan

pemeriksaan ulangan.

Pasal 22…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Jika perlu untuk melaksanakan suatu putusan juru/dewan pemisah

yang sudah disahkan oleh Panitia Pusat, maka oleh pihak yang

bersangkutan dapat dimintakan pada Pengadilan Negeri yang

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa

putusan itu akan dijalankan, supaya putusan itu dinyatakan dapat

dijalankan.

(2) Sesudah dinyatakan dapat dijalankan demikian oleh Pengadilan

Negeri, maka putusan itu dilaksanakan menurut aturan-aturan yang

biasa untuk menjalankan suatu putusan perdata.

BAGIAN VI

Tentang ketentuan-ketentuan lain.

(1) Menjelang atau selama berlangsung usaha-usaha penyelesaian

perselisihan menurut undang-undang ini majikan dan buruh

dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat atau berupa

pembalasan.

(2) Termasuk perbuatan-perbuatan yang bersifat atau berupa

pembalasan antara lain perubahan hubungan kerja, syarat-syarat

perburuhan dan/atau keadaan perburuhan yang ada, yang justru

sedang menjadi perselisihan.

(3)Tindakan-tindakan demikian adalah tidak sah.

Pasal 24…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Maksud pasal ini ialah untuk menjamin supaya persetujuan/ keputusan yang telah

tercapai tidak menjadi hampa belaka dengan penggantian majikan atau

pengurus/pimpinan baru yang menyatakan tidak bertanggung-jawab terhadap

perbuatan-perbuatan majikan atau pengurus/pimpinan lain.

(1) Barangsiapa diminta bantuannya oleh Pegawai, Panitia Daerah,

Panitia Pusat, Panitia Enquete, juru atau dewan pemisah atau

Menteri Perburuhan guna penyelidikan untuk keperluan

penyelesaian perselisihan berdasarkan undang-undang ini,

berkewajiban untuk memberikannya dengan tiada bersyarat, begitu

pula atas permintaan berkewajiban membukakan buku-buku dan

memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.

(2) Barangsiapa dipanggil oleh pejabat-pejabat atau badan-badan

tersebut pada ayat (1) untuk, menjadi saksi atau ahli, berkewajiban

untuk memenuhi panggilan itu dan memberikan keterangan atau

jasanya, jika perlu di bawah sumpah.

(3) Saksi dan ahli yang memenuhi panggilan dapat menerima

penggantian kerugian dan ongkos jalan menurut peraturan yang

ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

(4) Barangsiapa yang di dalam menjalankan tugas kewajibannya

berdasarkan undang-undang ini mengetahui sesuatu yang harus

dirahasiakan, wajib merahasiakannya kecuali jika dalam

menjalankan tugas kewajiban itu, ia perlu memberitahukannya.

BAGIAN…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN VII

Tentang aturan hukuman

Dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau

denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah:

1. barangsiapa melanggar Pasal 6 ayat (3);

2. barangsiapa melakukan tindakan setelah ada:

• putusan Panitia Daerah yang bersifat mengikat seperti dimaksud

pada Pasal 8 ayat (3);

• putusan Panitia Pusat seperti dimaksud pada Pasal 13;

• putusan juru/dewan pemisah seperti dimaksud pada Pasal 19;

• putusan Menteri Perburuhan tersebut pada Pasal 17.

1. barang siapa tidak tunduk pada putusan Panitia Daerah yang

bersifat mengikat dan tidak dapat dimintakan pemeriksaan ulangan

lagi seperti termaksud pada Pasal 10 ayat (1);

1. barangsiapa tidak tunduk pada putusan Panitia Pusat yang dapat

mulai dilaksanakan termaksud pada Pasal 13;

1. barangsiapa tidak tunduk pada putusan Menteri Perburuhan tersebut

pada Pasal 17;

1. barangsiapa menolak perantaraan atau penyelesaian seperti

dimaksud pada Pasal 1 8 ayat (12) atau melanggar Pasal 1 8 ayat

(5);

1. barangsiapa tidak tunduk pada putusan juru/dewan pemisah yang

telah mempunyai kekuatan hukum termaksud pada Pasal 19 ayat

(4);

1. barangsiapa…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. barangsiapa tidak memenuhi kewajiban menurut Pasal 25 ayat (1)

dan (2).

(1) Jika sesuatu hal yang diancam dengan hukuman dalam undang-

undang ini dilakukan oleh sesuatu badan hukum atau perserikatan,

maka tuntutan ditujukan serta hukuman dijatuhkan terhadap

pengurus atau pemimpin-pemimpin badan hukum atau perserikatan

itu.

(2) Jika pimpinan badan hukum atau perserikatan dipegang oleh badan

hukum atau perserikatan lain, maka ketentuan pada ayat (1) berlaku

bagi pengurus badan hukum atau perserikatan yang memegang

pimpinan itu.

(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan

kepadanya menurut Pasal 25 ayat (4) dihukum dengan hukuman

penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda sebanyak-

banyaknya dua puluh ribu rupiah.

(2) Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan rahasia itu

terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya

tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

(3) Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal pada ayat (1) dan (2) kecuali

jika ada pengaduan dari yang berkepentingan.

Pasal 29…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Hal-hal yang diancam dengan hukuman pada Pasal 26 dianggap sebagai

pelanggaran, pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) sebagai kejahatan.

Selain daripada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan

mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman,

diwajibkan juga mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan

hukuman menurut undang-undang ini, pegawai-pegawai Kementerian

Perburuhan yang ditunjuk oleh Jaksa Agung pada Mahkamah Agung atas

usul Menteri Perburuhan.

BAGIAN VIII

Ketentuan peralihan

(1) Perselisihan perburuhan yang pada saat mulai berlakunya undang-

undang ini berada di tangan Panitia Daerah dan Panitia Pusat

menurut Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951 dilanjutkan

penyelesaiannya menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-

undang ini.

(2) Ketentuan-ketentuan peralihan selanjutnya diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

BAGIAN…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN IX

Ketentuan terakhir

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang ditetapkan kemudian

dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957

MENTERI KEHAKIMAN, ai

ttd

SUNARYO

MENTERI PERBURUHAN,

ttd

SABILAL RASJAD

LEBARAN NEGARA NOMOR 42 TAHUN 1957

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN

MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN

PERSELISIHAN PERBURUHAN

UMUM

1. Dalam menjelaskan dasar-dasar dan alasan-alasan undang-undang ini, sebagai kata

pendahuluan akan diberikan iktisar ringkas tentang riwayat penyelesaian

perselisihan perburuhan di negeri kita dalam waktu yang singkat sebelum

pengakuan kedaulatan dan sesudahnya.

Dalam waktu yang singkat sebelum pengakuan kedaulatan perselisihan-

perselisihan perburuhan belum meningkat kepada taraf yang penting. Ini

disebabkan karena pada waktu itu seluruh rakyat, juga kaum buruh dan organisasi-

organisasinya, sibuk mencurahkan tenaga dan perhatiannya kepada perjuangan

kemerdekaan, yaitu perjuangan yang bersifat politis. Lagi pula dalam Republik

pada waktu itu perusahaan-perusahaan penting dikuasai oleh Negara sehingga

pertentangan antara buruh dan majikan tidak begitu terasa.

Perselisihan-perselisihan perburuhan yang besar dan penting yang disertai

pemogokan-pemogokan mulai timbul setelah pengakuan kedaulatan, karena kaum

buruh dan rakyat pada umumnya dengan penuh kesadaran akan harga pribadi

sendiri mulai membelokkan perhatiannya ke arah perjuangan dalam lapangan

sosial-ekonomi. Sampai permulaan tahun 1951 negara kita belum mempunyai

peraturan tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada waktu itu

perselisihan-perselisihan perburuhan diurus dan diselesaikan oleh pihak-pihak

yang bersangkutan sendiri (majikan dan buruh), di mana perlu dicampuri oleh

pegawai-pegawai Kementerian Perburuhan di pusat dan di daerah berdasarkan

instruksi-instruksi dari Menteri Perburuhan.

Cara kerja demikian itu tidak memberikan hasil yang diinginkan dan inilah yang

mendorong Pemerintah untuk mengadakan peraturan tertentu tentang penyelesaian

perselisihan perburuhan.

1. Dalam…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Dalam menghadapi kegelisahan di lapangan perburuhan yang mulai menghebat,

Pemerintah pada bulan Pebruari 1951 sebagai usaha pertama telah mengeluarkan

Peraturan Kekuasaan Militer No. 1 tahun 1951 untuk mengatasi keadaan pada

waktu itu.

Di dalam pertimbangannya dikemukakan bahwa pembangunan negara dan

masyarakat Indonesia membutuhkan jaminan keamanan dan ketertiban, bahwa

pemogokan pada umumnya dan pemogokan khususnya dalam perusahaan-

perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan vital dapat mengganggu keamanan

dan ketertiban umum yang membahayakan negara, bahwa perlu diadakan larangan

terhadap pemogokan di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan

vital dan akhirnya bahwa perlu pula diadakan aturan supaya perselisihan antara

buruh dan majikan dari perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan

lainnya dapat diselesaikan sedemikian, sehingga keamanan dan ketertiban tidak

terganggu.

Dalam praktek ternyata bahwa Peraturan itu hanya sanggup mengatasi sebagian

saja kesulitan-kesulitan yang timbul dalam lapangan perburuhan.

1. Berhubung dengan itu maka Pemerintah pada bulan September 1951 sebagai usaha

yang kedua dalam daya-upayanya untuk memecahkan kesulitan-kesulitan

perburuhan secara lebih memuaskan telah memaklumkan. Undang-undang Darurat

No. 16 tahun 1951, yang meskipun belum sempurna, tetapi sudah merupakan

perbaikan banyak, bila dibandingkan dengan peraturan kekuasaan militer.

Undang-undang Darurat itu mencabut Peraturan Kekuaaan Militer Pusat dan

menetapkan peraturan-peraturan baru tentang penyelesaian perselisihan

perburuhan.

Dalam sejarah selama kurang lebih lima tahun Undang-undang Darurat itu dapat

menyelesaikan hampir semua perselisihan-perselisihan perburuhan besar dan kecil

dan sanggup menurunkan jumlah-jumlah pemogokan sampai ke angka yang

sekecil-kecilnya sebagai ternyata dari statistik- statistik yang diadakan untuk

keperluan itu.

Jadi,…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Jadi, ditinjau dari sudut kesanggupan untuk menstabilisasi keadaan perburuhan

dapat dikatakan bahwa Undang-undang Darurat itu berhasil baik, jumlah jam kerja

yang hilang dan kerugian yang diakibatkannya dalam lapangan produksi turun

sampai ke angka yang kecil sekali.

Akan tetapi hasil-hasil dari Undang-undang Darurat itu menjadi kurang artinya

karena Undang-undang tersebut masih kurang disenangi oleh buruh maupun

majikan.

Berhubung dengan itu, Pemerintah Wilopo dalam keterangannya dihadapan

Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan: "Undang-undang Darurat No. 16 tahun

1951 sebagai pengganti Peraturan Larangan Mogok dan lock-out dari pihak

kekuasaan militer dan yang mengatur cara-cara penyelesaian perselisihan

perburuhan itu, hanya bersifat peraturan peralihan belaka.

Pemerintah mengakui bahwa Undang-undang Darurat tersebut masih perlu

diperbaiki dan disempurnakan.

Sekarang Pemerintah sedang menyiapkan suatu Undang-undang yang denifitif

tentang hal itu.

Tetapi sebelum undang-undang baru yang akan menggantikan Undang-undang

Darurat itu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabinet Wilopo telah jatuh

terlebih dahulu.

Kabinet Ali-Wongso yang menggantikan Kabinet Wilopo, dalam penjelasan

programnya mengenai soal-soal perburuhan di hadapan Dewan Perwakilan rakyat

di antaranya mengemukakan: "Telah dimaklumi oleh Pemerintah, bahwa Undang-

undang Darurat No. 16 tahun 1951 mengenai perselisihan perburuhan tidak

disenangi oleh sebagian dari buruh.

Ternyata di dalam praktek bahwa dengan adanya Undang-undang Darurat itu ada

setengah buruh dan setengah pengusaha tidak mau berunding dan menyerahkan

saja penyelesaian perselisihan kepada P-4.

Hal…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Hal yang demikian itu tentu tidak menambah pengertian yang baik antara buruh

dan pengusaha. Maka karena itu Pemerintah akan segera mencabut Undang-

undang Darurat No. 16 tahun 1951 itu dan mengajukan suatu rancangan Undang-

undang yang akan menetapkan ketentuan-ketentuan baru tentang penyelesaian

perselisihan perburuhan dengan dasar-dasar baru, antara lain mewajibkan buruh

dan pengusaha merundingkan masak-masak perselisihan mereka terlebih dahulu

sebelum mengajukan perselisihan itu kepada instansi pemerintah.

Melihat lemahnya kedudukan setengah serikat buruh dibandingkan dengan

kedudukan yang kuat dari pada pengusaha besar, percampuran tangan Pemerintah

dalam penyelesaian perselisihan perburuhan kiranya masih diperlukan, meskipun

percampuran tangan itu tidak lagi mendalam seperti yang dikerjakan oleh P-4

sekarang."

1. Berhubung dengan adanya keberatan-keberatan baik dari pihak buruh maupun dari

pihak majikan, Kementerian Perburuhan telah berulang-ulang mengadakan

pertukaran pikiran dengan organisasi-organisasi buruh dan majikan.

Dari pihak organisasi buruh disarankan dua macam tindakan :

• mencabut Undang-undang Darurat tersebut;

• mencabut Undang-undang Darurat itu dengan disertai penggantinya yang

sifatnya lebih demokratis, lebih menjamin hak-hak asasi dan

menguntungkan buruh.

Dari pihak majikan, sunguhpun dimajukan keberatan-keberatan juga, tidak

terdengar saran-saran yang konkrit mengenai isi perubahan atau pengganti

Undang-undang Darurat No. 16 itu.

Pada hakikatnya keberatan-keberatan itu sebagian besar berpangkal pada

peninjauan soal-soalnya semata-mata dari sudut kepentingan yang bersangkutan,

sedangkan Pemerintah sebagai wakil dari seluruh rakyat dalam msyarakat, yang

terdiri dari golongan-golongan dan kalangan-kalangan yang kepentingannya

bersangkut-paut, harus memimpin dalam kepentingan yang bersamaan dan

mendamaikan dalam kepentingan yang bertentangan, yang sudah barang tentu

tidak dapat memuaskan sepenuhnya semua pihak.

Akan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Akan tetapi di samping oposisi dari banyak serikat buruh dan keberatan-keberatan

dari pihak pengusaha, yang tempo-tempo memang berisi inti dari kebenaran, juga

Pemerintah telah mengalami banyak hal yang menyebabkan Pemerintahpun

menemui kesukaran-kesukaran dalam melaksanakan penyelesaian perselisihan

perburuhan menurut Undang-undang Darurat itu.

Kesukaran-kesukaran dan kekecewaan-kekecewaan itu antara lain adalah :

• dalam mengajukan tuntutan dan menyelesaikan perselisihan, pihak-pihak

yang bersangkutan, oleh karena hubungan yang kurang baik disebabkan

berbagai hal, terlalu banyak menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada

alat-alat Pemerintah sedang pihak-pihak yang bersangkutan terlalu bersikap

pasif. Keadaan yang demikian itu kurang bersifat mendidik bagi

pertumbuhan hubungan yang baik antara buruh dan majikan dan

pertumbuhan pergerakan buruh yang sehat, kuat dan baik.

• kegiatan P-4 pusat atau P-4 daerah serta prosedur penyelesaian perselisihan

sekarang ini menyebabkan organisasi-organisasi buruh kurang sempurna

menyusun tuntutan-tuntutan mereka, demikian juga memperjuangkannya,

tuntutan mereka acapkali tidak terang, dan acapkali juga tidak memuat inti

persoalan yang dituntut.

• berhubung dengan terlalu banyak perselisihan besar dan kecil yang

diserahkan untuk diselesaikan, maka pekerjaan alat-alat Pemerintah (P-4)

acapkali berada dalam keadaan tergesa-gesa karena senantiasa dikejar

waktu.

• Pemerintah (Kementerian Perburuhan) terlalu menjadi bulan-bulanan dari

segala kritik. Meningat ke semua itu maka Pemerintah sekarang untuk

ketiga kalinya berusaha menyusun suatu Undang-undang yang diharapkan

dapat lebih memuaskan keinginan-keinginan yang timbul dan hidup dalam

masyarakat mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan.

Dalam…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam Undang-undang yang baru ini tetap diusahakan penyelesaian perselisihan-

perselisihan perburuhan secara cepat dan efektif, tetapi juga sangat diperhatikan

beberapa prinsip yang menjadi kepentingan asasi pergerakan buruh sedangkan

kepentingan-kepentingan kaum pengusaha pun tidak diabaikan.

1. Cara dan tingkat-tingkat penyelesaian perselisihan perburuhan menurut Undang-

undang ini adalah sebagai berikut:

• Undang-undang ini hanya meliputi penyelesaian perselisihan antara majikan

dan Serikat Buruh, perselisihan antara majikan dan buruh, perseorangan dan

sekelompok buruh tidak diliputi oleh Undang-undang ini.

• Perlu ditegaskan bahwa yang menjadi pokok pikiran dari Undang-undang

ini ialah bahwa dalam tingkat pertama pihak-pihak yang berselisih harus

sendiri menyelesaikan kesukaran-kesukaran mereka dalam lapang

perburuhan dengan jalan perundingan yang langsung antara kedua belah

pihak.

Bila perundingan antara kedua belah pihak itu menghasilkan persetujuan,

persetujuan itu disusun menjadi suatu perjanjian perburuhan. Bila

perundingan itu tidak memberikan hasil, pihak-pihak yang berselisih

menempuh jalan arbitrasi yang diatur lebih lengkap dalam Undang-undang

ini.

Bila arbitrasi tidak dikehendaki, mereka dapat minta perantaraan dari

Pegawai Kementerian Perburuhan yang khusus ditunjuk untuk itu.

Permintaan perantaraan dilakukan dengan surat yang pula berisi pernyataan

bahwa perundingan langsung antara kedua pihak tidak memberikan hasil

serta mereka tidak bermaksud untuk menyerahkan perselisihannya kepada

juru/dewan pemisah.

Segera setelah menerima pemberitahuan itu, Pegawai mencoba

mendamaikan kedua pihak

Bila…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bila menurut Pegawai daya upayanya tidak (akan) berhasil, perantaraan

selanjutnya diserahkan kepada Panitia Daerah.

Dalam hal perundingan yang dilakukan di bawah pimpinan Pegawai/Panitia

Daerah menghasilkan persetujuan. Persetujuan itu disusun merupakan suatu

perjanjian perburuhan.

Bila tidak tercapai persetujuan, Panitia Daerah berhak memberikan putusan

yang berupa anjuran.

Dalam hal-hal tertentu, yaitu bila perselisihan sukar untuk diselesaikan

dengan suatu anjuran, Panitia Daerah berhak juga memberikan putusan

yang bersifat mengikat.

Terhadap putusan Panitia Daerah yang bersifat mengikat, dalam 14 hari

dapat dimintakan pemeriksaan ulangan pada Panitia Pusat, kecuali bila

putusan itu mengenai soal-soal yang khusus bersifat lokal, hal mana

ditentukan oleh Panitia Pusat. Jika putusan mengikat dari Panitia Daerah

yang tidak dapat dibanding lagi, tidak ditaati secara sukarela,

pelaksanaannya dapat dimintakan pada Pengadilan Negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan itu

akan dijalankan.

Untuk selanjutnya putusan itu dilaksanakan menurut aturan yang berlaku

untuk melaksanakan suatu putusan perdata.

Selanjutnya, siapa yang tidak tunduk pada putusan Panitia Daerah yang

bersifat mengikat dan tidak dapat dibanding lagi, dapat pula dituntut secara

hukum pidana.

Bila suatu perselisihan perburuhan dapat membahayakan kepentingan

negara atau kepentingan umum, Panitia Pusat dapat menarik perselisihan

perburuhan itu dari tangan Pegawai atau Panitia Daerah untuk diselesaikan.

• Putusan Panitia Pusat semuanya bersifat mengikat dan terhadapnya tidak

dapat dimintakan banding. Hanya sebagai hak kecualian dalam hal-hal

tertentu Menteri Perburuhan dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan

putusan Panitia Pusat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk

menggunakan hak veto sebagai berikut :

1. pembatalan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. pembatalan (penundaan pelaksanaan) itu perlu untuk memelihara

ketertiban umum serta melindungi kepentingan-kepentingan Negara.

1. pembatalan (penundaan pelaksanaan) harus didahului oleh

perundingan dengan Menteri-menteri yang Kementeriannya

mempunyai wakil dalam Panitia Pusat.

1. hak veto harus dipergunakan dalam waktu 14 hari sesudah

penanggalan keputusan Panitia Pusat.

Jika Menteri Perburuhan menggunakan hak vetonya, ia harus mengatur sendiri akibat-

akibatnya dalam suatu keputusan.

Keputusan itu jika perlu dapat dilaksanakan menurut cara untuk melaksanakan putusan

Panitia Pusat.

Jika putusan Panitia Pusat yang dapat mulai dilaksanakan tidak ditaati secara sukarela,

pelaksanaannya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta oleh yang

berkepentingan.

Untuk selanjutnya putusan itu dilaksanakan menurut aturan yang berlaku untuk

melaksanakan suatu putusan perdata.

Selanjutnya siapa yang tidak tunduk pada putusan Panitia Pusat yang mulai dapat

dilaksanakan, dapat pula dituntut secara hukum pidana.

Jika suatu pihak hendak melakukan tindakan, maka maksud itu harus diberitahukan

dengan surat kepada pihak lawan serta kepada Panitia Daerah. Tindakan baru dapat

dilakukan setelah diterima surat tanda penerimaan pemberitahuan.

Surat tanda penerimaan pemberitahuan itu oleh Ketua Panitia Daerah hanya diberikan bila

ternyata, bahwa :

1. telah diadakan perundingan yang mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan

dengan pihak lawan yang diketuai atau diperantarai oleh Pegawai;

1. pihak lawan menolak untuk mengadakan perundingan;

2. pihak yang hendak melakukan tindakan telah dua kali dalam jangka waktu 2

minggu, tidak berhasil mengajak pihak lainnya untuk berunding mengenai hal-hal

pokok perselisihan.

Tindakan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Tindakan yang hendak/telah dilakukan hanya dapat diperintahkan ditunda, bila hendak

diadakan enouete.

Selanjutnya majikan dan buruh dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat

atau berupa pembalasan.

Tindakan-tindakan demikian adalah tidak sah.

Panitia Daerah/Pusat disusun berdasarkan asas tripartite; perbandingan wakil

Pemerintah/Buruh/Majikan dalam Panitia Daerah adalah 5:5:5 dan dalam Panitia Pusat

juga 5:5:5.

Untuk mempertinggi derajat Panitia Pusat maka pengangkatan/ pemberhentian anggota-

anggotanya dilakukan oleh Dewan Menteri dengan surat keputusan Presiden. Anggota-

anggota Panitia Daerah diangkat/diperhentikan oleh Menteri Perburuhan.

Akhirnya akan diberikan ikhtisar mengenai perbedaan antara Undang-undang ini dengan

Undang-undang Darurat No. 16/1951:

1. Perselisihan perburuhan dibatasi hingga Serikat Buruh saja (pasal 1 , ayat 1, sub.

c).

1. Perundingan yang diwajibkan antara pihak-pihak yang berselisih (pasal 2, jo. pasal

6, ayat 4).

1. Susunan dari P-4 Daerah dirubah: Yang diwakili sekarang hanya Kementerian

Perburuhan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, diwakili juga

kepentingan-kepentingan buruh dan majikan (pasal 5, ayat 2).

1. Tenggang waktu 3 minggu tidak dimuat lagi (pasal 6).

2. P-4 Daerah dalam hal-hal tertentu berhak memberikan keputusan mengikat (pasal

8 ayat 3).

1. Permintaan pemeriksaan ulangan kepada P-4. Pusat hanya mungkin terhadap

perselisihan-perselisihan yang tidak khusus bersifat lokal (pasal 11).

1. Semua keputusan-keputusan dari P-4 Pusat bersifat mengikat (pasal 13).

2. Hak veto dari Menteri Perburuhan (pasal 13,jo. pasal 17).

3. Pengangkatan dan pemberhentian dari anggota-anggota P-4. Pusat oleh Dewan

Menteri dengan surat Keputusan Presiden (pasal 12, ayat 2).

1. Susunan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan P-4 Pusat dirubah anggota-anggotanya tidak lagi terdiri dari Menteri-

menteri, tetapi dari wakil-wakil lima Kementerian dan wakil-wakil buruh dan

majikan (tripartite; pasal 12).

1. Hak untuk mengadakan suatu enquete tidak lagi pada Menteri Perburuhan tetapi

pada P-4 Pusat c.q. P-4 Daerah (pasal 18, ayat 1).

1. Kemungkinan untuk mengadakan angket diperluas (pasal 18 ayat 2).

2. Menjelang atau selama berlangsung perselisihan dilarang mengadakan tindakan-

tindakan pembalasan (pasal 23 ayat 1).

1. Jumlah aturan-aturan hukuman lebih banyak (pasal 26).

2. Tata cara diatur lebih luas (pasal 9, 14, 19, ayat 2 dan pasal 20).

PASAL DEMI PASAL