Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2005

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2005

Selaku

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Tata Usaha

ttd

Sugiri, SH

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, yang mulai berlaku tanggal 14

Januari tahun 2005 dimaksudkan untuk memberikan pelayanan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat,

adil dan murah;

  • bahwa pelaksanaan Undang-Undang tersebut memerlukan

pemahaman dan berbagai kesiapan sarana, prasarana, sumber daya

manusia, baik di lingkungan pemerintah maupun lembaga

peradilan;

  • bahwa memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b masih diperlukan waktu yang cukup guna menjamin

pencapaian tujuan yang dimaksudkan dalam Undang Undang

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial;

  • bahwa . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • bahwa apabila Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diberlakukan pada

waktu yang telah ditentukan, akan menghambat penyelesaian

perselisihan dan dapat mengganggu hubungan industrial;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4356);

Referensi Silang (4)
UU 2/2004 — PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
UU 1/2005 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004
UU 22/1957 — PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
UU 12/1964 — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang...