Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Pasca Bencana adalah wilayah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami.

2. Rehabilitasi . . .

3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada Wilayah Pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana.

4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan di Wilayah Pasca Bencana, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di Wilayah Pasca Bencana.

5. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.

6. Dewan Pengarah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Dewan Pengarah, adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aspirasi berbagai pihak yang diwakilinya menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

7. Dewan Pengawas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah kelengkapan organisasi fungsional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana.

8. Badan . . .

9. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah pengelola dan penanggung jawab kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana.

10. Rencana Induk dan Rencana Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah rencana yang disusun oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.

PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini berlaku untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi perumusan kebijakan, usaha dan langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan.

Rehabilitasi meliputi perbaikan dan pemulihan: a. prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik; b. prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah;

c. prasarana . . .

d. prasarana dan sarana kesehatan dan psiko-sosial; e. prasarana dan sarana kehidupan keagamaan serta adat istiadat; f. prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan; g. hak-hak atas tanah dan bangunan; h. prasarana tempat tinggal sementara yang memadai dan manusiawi; dan h. prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Rekonstruksi meliputi: a. penataan ruang; b. penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam; c. pembangunan prasarana dan sarana perumahan serta pemukiman d. pembangunan prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik; e. pembangunan prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah; f. pembangunan prasarana dan sarana kehidupan keagamaan dan adat istiadat; g. pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan; h. penciptaan tenaga kerja yang menunjang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan i. pembangunan prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat; dan j. pelaksanaan rekonstruksi lainnya sesuai dengan rencana induk dan rencana rinci.

Pasal 6 . . .

Rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsibilitas dengan mendahulukan kepentingan umum dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

(1) Dengan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana. (2) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (3) Organ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Dewan Pengarah; b. Dewan Pengawas; c. Badan Pelaksana.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkedudukan di Wilayah Pasca Bencana dengan Kantor Pusat di Banda Aceh, dan Kantor Perwakilan di Nias serta di daerah lain yang dianggap perlu.

BAB IV . . .

(1) Dewan Pengarah beranggotakan 17 (tujuh belas) orang, terdiri atas: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. 15 (lima belas) anggota. (2) Anggota Dewan Pengarah terdiri dari unsur-unsur:

a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintahan Daerah; c. Pemuka Agama/Ulama dan Pemuka Adat; d. Tokoh Masyarakat; dan e. Akademisi. (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengarah diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PRESIDEN. (4) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat.

(1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

(2) Dewan . . .

(2) Dewan Pengarah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN sebagaimana diatur dalam Pasal 22.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Dewan Pengarah berwenang: a. meminta penjelasan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu; dan/atau c. melakukan kerja sama dengan para ahli atau konsultan sesuai kebutuhan.

(1) Dewan Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri atas: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. 7 (tujuh) orang anggota (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman yang memadai dalam bidang pengawasan.

(3) Ketua . . .

(4) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PRESIDEN. (4) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat.

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas: a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi; b. menerima, menelaaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN sebagaimana diatur dalam Pasal 22. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bersifat independen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Dewan Pengawas berwenang: a. menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli lainnya; b. meminta penjelasan Badan Pelaksana dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; c. memberikan rekomendasi hasil pengawasan dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada PRESIDEN.

(1) Badan Pelaksana terdiri atas: a. Kepala Badan Pelaksana; b. Wakil Kepala Badan Pelaksana; c. Sekretaris Badan Pelaksana; dan d. Deputi-deputi. (2) Kepala dan Wakil Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PRESIDEN. (3) Wakil Kepala Badan Pelaksana dijabat secara jabatan (ex-officio) oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. (4) Sekretaris Badan dan Deputi-deputi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PRESIDEN atas usulan Kepala Badan Pelaksana. (5) Badan Pelaksana dilengkapi dengan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan, yang diisi dengan tenaga profesional dan tenaga ahli.

(1) Badan Pelaksana mempunyai tugas : a. merumuskan strategi dan kebijakan operasional; b. menyiapkan rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana; c. menyusun rencana rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan Rencana Induk dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana;

d. melaksanakan . . .

d. melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran e. melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka kerja sama dengan pihak lain; f. melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. mengorganisasikan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait; dan h. memastikan penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas dari tindak pidana korupsi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Badan Pelaksana mengacu pada Rencana lnduk dan Rencana Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pelaksana wajib memperhatikan masukan masyarakat dan ketentuan otonomi khusus yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (4) Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN sebagaimana diatur dalam Pasal 22.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Pelaksana mempunyai wewenang: a. mengelola . . .

a. mengelola pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; b. mengelola sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun keuangan dan teknologi untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; c. menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang tidak dibiayai dari APBN; d. mengkoordinasikan dan bekerja sama serta mengawasi pihak luar negeri (asing) dalam melakukan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibiayai langsung oleh pihak luar negeri (asing); e. mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait;

(1) Kepala Badan Pelaksana bertanggung jawab melengkapi organisasi Badan Pelaksana dengan melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan. (2) Proses rekrutmen pegawai Badan Pelaksana dilakukan secara profesional dan objektif dengan mengutamakan tenaga kerja setempat.

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan hubungan antara Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, diatur lebih lanjut dengan Peraturan PRESIDEN. (2) Hak keuangan Anggota Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pengawas, dan Kepala Badan Pelaksana ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN.

BAB V . . .

(1) Pendanaan untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana bersumber dari pendapatan negara dan penerimaan lain yang sah. (2) Seluruh dana yang berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana dikelola, dikoordinasikan, dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Badan Pelaksana, dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan. (3) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana yang tidak dibiayai dari APBN sepanjang tidak merugikan keuangan negara, dan dipertanggungjawabkan secara terpisah. (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan dana dekonsentrasi yang terkait untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana. (5) Alokasi dana untuk seluruh kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibiayai dari APBN, serta seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain yang tidak dibiayai dari APBN harus dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Badan Pelaksana.

(1) Badan Pelaksana merupakan pengguna anggaran. (2) Rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana dituangkan ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran . (3) Badan . . .

(3) Badan Pelaksana membuka rekening yang digunakan untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi. (4) Penyaluran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari APBN dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus.

(1) Masing-masing organ dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PRESIDEN. (2) Pertanggungjawaban kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan semesteran, tahunan dan laporan akhir, atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja. (4) Penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan.

(5) Laporan . . .

(5) Laporan Keuangan Badan Pelaksana diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (6) Apabila diperlukan Badan Pelaksana dapat diaudit oleh auditor independen lainnya. (7) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan audit mengenai pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pidana lainnya berlaku terhadap setiap tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini.

BAB VIII . . .

(1) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugasnya berkoodinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait. (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait wajib memberikan dukungan secara penuh kepada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. (3) Pemerintah wajib menyediakan dana, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional tahap awal Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sejak ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini.

(1) Seluruh dana dekonsentrasi tahun anggaran 2005 yang dialokasikan untuk daerah yang terkena bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias dikoordinasikan penggunaannya dengan Badan Pelaksana.

(2) Dengan . . .

(2) Dengan berakhirnya periode tanggap darurat, selanjutnya akan dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dikelola oleh Badan Pelaksana.

(1) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan. (2) Perpanjangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN atas usulan Dewan Pengarah. (3) Setelah berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, segala kekayaannya menjadi kekayaan milik negara yang selanjutnya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.. (5) Pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi beserta akibat hukumnya ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN.

PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 16 April 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal : 16 April 2005 MENTERI SEKRETARIS NEGARA Selaku MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM ttd YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Tata Usaha,

Ttd Sugiri, S.H