Pasal 7

(1) Panitia Daerah memberikan perantaraan untuk menyelesaikan

perselisihan segera setelah menerima penyerahan perkara

perselisihan termaksud pada Pasal 4 ayat (2).

(2) Panitia Daerah segera mengadakan perundingan dengan pihak-

pihak yang berselisih dan mengusahakan serta memimpin

perundingan-perundingan antara pihak-pihak. yang berselisih ke

arah mencapai penyelesaian secara damai.

(3) Persetujuan yang tercapai karena perundingan-perundingan sebagai

termaksud pada ayat (2) di atas dan karena perundingan-

perundingan termaksud pada Pasal 4 ayat (1) mempunyai kekuatan

hukum sebagai perjanjian perburuhan.