Pasal 8

(1) Panitia Daerah dalam usahanya menyelesaikan suatu perselisihan

perburuhan mempergunakan segala daya upaya dan menimbang

sesuatu dengan mengingat hukum, perjanjian-perjanjian yang ada,

kebiasaan, keadilan dan kepentingan Negara.

(2) Panitia Daerah berhak memberikan putusan yang berupa anjuran

kepada pihak-pihak yang berselisih supaya mereka menerima suatu

penyelesaian yang tertentu.

(3) Panitia...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Panitia Daerah berhak memberikan putusan yang bersifat mengikat,

bilamana suatu perselisihan sukar dapat diselesaikan dengan suatu

putusan yang berupa anjuran.