Pasal 6

(1) Jika dalam suatu perselisihan satu pihak hendak melakukan

tindakan terhadap pihak lainnya, maka maksud mengadakan

tindakan itu harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya

dan kepada Ketua Panitia Daerah. Dalam surat tersebut harus

diterangkan pula bahwa benar-benar telah diadakan perundingan

yang mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan antara buruh

dan majikan, yang diketuai atau diperantarai oleh Pegawai, atau

bahwa benar-benar permintaan untuk berunding telah ditolak oleh

pihak lainnya, atau telah dua kali dalam jangka waktu 2 minggu

tidak berhasil mengajak pihak lainnya untuk berunding mengenai

hal-hal yang menjadi perselisihan.

(2) Penerimaan pemberitahuan tersebut pada ayat 1 serta tanggal hari

penerimaan itu dicatat oleh Ketua Panitia Daerah dan diberitahukan

dengan surat kepada pihak-pihak yang berselisih.

(3) Tindakan tersebut pada ayat (1) : hanya boleh dilakukan sesudah

pihak yang bersangkutan menerima Surat tanda penerimaan

pemberitahuan dari Ketua Panitia Daerah.

(4) Surat...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Surat tanda penerimaan pemberitahuan tersebut pada ayat (3) hanya

diberikan oleh Ketua Panitia Daerah segera dalam waktu selambat-

lambatnya 7 hari, setelah dia menerima surat pemberitahuan

tersebut pada ayat (1), terhitung mulai tanggal penerimaan surat

tersebut.