Pasal 5

(1) Di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan

dibentuk Panitia-panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Daerah.

(2) Panitia terdiri dari seorang wakil Kementerian Perburuhan, sebagai

Ketua merangkap anggota, dan anggota-anggota lainnya terdiri dari

seorang wakil Kementerian Perekonomian, seorang wakil

Kementerian Keuangan, seorang wakil Kementerian Pertanian serta

seorang wakil Kementerian Perhubungan, 5 orang dari kalangan

buruh dan 5 orang dari kalangan majikan.

Untuk tiap-tiap anggota ditunjuk seorang anggota pengganti.

(3) Ketua…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Ketua, anggota-anggota serta anggota-anggota pengganti diangkat

dan diperhentikan oleh Menteri Perburuhan menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Daerah kekuasaan tiap-tiap Panitia, peraturan tata-tertib,

penggantian kerugian untuk pekerjaan yang dilakukan serta susunan

kepaniteraannya ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.