Pasal 11

Dalam memberi isi lebih lanjut kepada pengertian istilah "perselisihan khusus

bersifat lokal" dapat dipilih antara dua cara :

Isi pengertian itu ditetapkan untuk seterusnya dalam suatu rumus abstrak yang

harus dianggap meliputi semua hal-hal, atau pemberian isi lebih lanjut kepada

pengertian itu diserahkan kepada instansi yang memutus, yang dapat

memperhatikan semua hal-ihwal yang konkret dari soal yang dihadapi.

Cara…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Cara pertama sifatnya statis dan tidak memungkinkan pertumbuhan berhubung

dengan berubahnya keadaan.

Karena pengertian "perselisihan yang khusus bersifat lokal" dalam pelaksanaannya

yang konkret mempunyai unsur yang dinamis, maka di sini dipilih cara kedua.

Tidak perlu dikhawatirkan, bahwa cara ini seolah-olah memberi jalan kepada

instansi yang memutuskan untuk bertindak sewenang-wenang.

Dalam waktu yang singkat tentu akan tumbuh jurisprudensi tertentu yang akan

memberi cukup pegangan utnuk dijadikan pedoman, sedangkan penyesuaian

pengertian itu kepada keadaan yang telah berubah, tidak terhalang.

Selanjutnya susunan Panitia adalah sedemikian, sehingga kekhawatiran demikian

tidak perlu timbul. Kadang-kadang suatu perselisihan perburuhan dapat

membahayakan kepentingan negara atau kepentingan umum.

Dalam hal demikian penyelesaian dalam tingkat daerah mungkin tidak memberi

jaminan untuk penyelesaian secara integral yang memuaskan. Ayat 3 membuka

kemungkinan untuk penyelesaian secara langsung oleh Panitia Pusat dengan

melewati Pegawai/Panitia Daerah.

Pasal 12 s/d 17

Setelah apa yang diuraikan dalam penjelasan umum, pasal-pasal ini tidak

memerlukan penjelasan lebih lanjut.