Pasal 12

(1) Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat berkedudukan

di Jakarta dan terdiri dari:

Seorang wakil Kementerian Perburuhan sebagai Anggota

merangkap Ketua dan

Seorang wakil Kementerian Perekonomian,

Seorang wakil Kementerian Keuangan,,

Seorang wakil Kementerian Pertanian,

Seorang wakil Kementerian Perhubungan,

5 orang dari kalangan buruh dan

5 orang dari kalangan majikan sebagai Anggota.

Untuk tiap-tiap Anggota ditunjuk seorang anggota pengganti.

(2) Ketua, anggota-anggota dan anggota-anggota pengganti dari Panitia

Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Menteri dengan surat

keputusan Presiden, atas usul Menteri Perburuhan menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Tata tertib Panitia Pusat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Penggantian kerugian untuk pekerjaan yang dilakukan serta susunan

kepaniteraannya ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.