Pasal 25

(1) Barangsiapa diminta bantuannya oleh Pegawai, Panitia Daerah,

Panitia Pusat, Panitia Enquete, juru atau dewan pemisah atau

Menteri Perburuhan guna penyelidikan untuk keperluan

penyelesaian perselisihan berdasarkan undang-undang ini,

berkewajiban untuk memberikannya dengan tiada bersyarat, begitu

pula atas permintaan berkewajiban membukakan buku-buku dan

memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.

(2) Barangsiapa dipanggil oleh pejabat-pejabat atau badan-badan

tersebut pada ayat (1) untuk, menjadi saksi atau ahli, berkewajiban

untuk memenuhi panggilan itu dan memberikan keterangan atau

jasanya, jika perlu di bawah sumpah.

(3) Saksi dan ahli yang memenuhi panggilan dapat menerima

penggantian kerugian dan ongkos jalan menurut peraturan yang

ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

(4) Barangsiapa yang di dalam menjalankan tugas kewajibannya

berdasarkan undang-undang ini mengetahui sesuatu yang harus

dirahasiakan, wajib merahasiakannya kecuali jika dalam

menjalankan tugas kewajiban itu, ia perlu memberitahukannya.

BAGIAN…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN VII

Tentang aturan hukuman