Pasal 17

(1) Menteri Perburuhan dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan

suatu putusan Panitia Pusat, jika yang demikian itu dipandangnya

perlu untuk memelihara ketertiban umum serta melindungi

kepentingan-kepentingan Negara.

(2) Pembatalan atau penundaan pelaksanaan putusan tersebut dalam

ayat 1 diambil setelah Menteri Perburuhan berunding dengan

Menteri-menteri yang kementeriannya mempunyai wakil dalam

Panitia Pusat.

(3) Dalam surat keputusan pembatalan atau penundaan suatu putusan

Panitia Pusat, diatur pula akibat-akibat dari pembatalan atau

penundaan itu.

(4) Di mana perlu keputusan yang mengatur akibat-akibat pembatalan

atau penundaan dapat dilaksanakan sebagai putusan Panitia Pusat.

BAGIAN IV

Tentang Enquete