KEPALANGMERAHAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi. yang 2. Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 195i1 tentang lkut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

2. Lambang Kepalangmerahan adalah simbol Kepalangmcrahan yang terdiri atas lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yang dilindungi bcrdasarkan Konvcnsi.

3. Palang

q,D

t,'^oSf; R E P u J.Tot t . r, o

1. Palang Merah indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. kegiatan yang bersifat5. Kegiatan Kemanusiaan adalah mcringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kcdudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa. oleh6. Konflik Berscnjata adalah perang yang didahului pcrnyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan berscnjata ncgara.
2. Tanda Pelindung adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pelindung dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan.
3. Tanda Pengenal adalah lambang palang merah yang digunakan scbagai pengenal untuk memberikan ciri dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan mentcri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun
6. 1 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah yang rnernimpin pclaksanaan urusan pemerintahan yang mcnjadi kewcnangan daerah otonom.

REP,J.Tott ,?otf;tu'o

BAB Ii

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh:

• pemerintah; dan
• PMI.

Dalam masa damai, petugas Komite Internasional Palang Merah, pctugas Federasi Internasional Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta perhimpunan nasional Kepalangmerahan negara lain yang dalam me njalankan tugasnya menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal wajib olehmembawa kartu identitas yang dikeluarkan organisasinya masing-masing dan dikoordinasikan oleh PMI.

Pasal 2 1

Dalam hal terjadi Konflik Berscnjata, para pihak yang terlibat dalam pertikaian wajib menghormati dan/atau memberikan pelindungan kepada objek yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pelindung sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional.

_ 11-

" Bagian Kesatu Tugas

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan dalam:

• masa damai; dan
• masa Konflik Bersenjata.

Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

• kemanusiaan;
• kesamaan;
• kenetralan;
• kemandirian;
• kesukarelaan;
• kesatuan; dan
• kesemestaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III .

Bagian Kesatu Umum

Negara Indonesia menggunakan lambang palang merah sebagai Lambang Kepalangmerahan.

Dalam pcnyelenggaraan Kepalangmerahan, lambang palang merah bcrfungsi sebagai:

• Tanda Pelindung; dan
• Tanda Pengenal.

Lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b harus berukuran lebih kecil daripada

lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 hurufa.

Bagian Kedua Bentuk

(1) Lambang palang merah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 berbentuk:

• gambar .

palang a. gambar palang dengan ketentuan panjang horizontal dan panjang palang vertikal berukuran sama berwarna merah di atas dasar putih; dan/atau

• kata-kata palang merah.

(2) Lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tcrcantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Ketiga Penggunaan

Paragraf 1 Tanda Pclindung

Lambang palang mcrah sebagai Tanda Pelindung digunakan olch Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia pada masa Konflik Bersenjata.

Pasal 1 1

(1) Penggunaan lambang palang merah sebagaimana

dimaksud dalam Pasai 10 hanya digunakan oleh:

• personcl;
• rohaniwan yang diperbantukan;
• sarana transportasi kesehatan; dan
• fasilitas dan peralatan kesehatan, pada Satuan Kesehatan Tentara Nasionai Indonesia.

(2) Selain digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara

Nasional Indonesia, Tanda Pelindung pada masa Konflik Bcrscnjata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 dapat digunakan oleh:

• PMI

• PMI yang diperbantukan pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia;

• tenaga kesehatan sipil;

• rumah sakit sipil; dan

• sarana transportasi kesehatan sipil.

(3) Penggunaan lambang palang merah sebagaimana

dimaksud pada ayal (21huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan setelah mendapat izin Panglima Tentara Nasional Indonesia.

(4) Tata cara pemberian rzin sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indoncsia.

Penggunaan Lambang palang merah sebagai Tanda 11Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dapat juga digunakan pada masa damai.

(1) Tanda Pelindung yang digunakan oleh Satuan

Keschatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta selain Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas:

• kartu identitas;
• tanda pelindung dada; dan
• ban lengan, yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

(2) Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sclama bertugas.

(3) Bentuk...

4E

REPUJSott',?otf;*.r,o

(3) Bentuk dan tata cara penggunaan Tanda Pelindung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Paragraf 2 Tanda Pengenal

Lambang palang mcrah sebagai Tanda Pengenal digunakan oleh: padaa. Satuan Kcsehatan Tentara Nasional Indonesia masa damai; dan Bersenjata.b. PMI pada masa damai dan masa Konflik

Lambang paiang merah sebagai Tanda Pengenal pada 14masa damai scbagaimana dimaksud dalam Pasal dapat digunakan oleh unit kesehatan non-PMI dalam fungsinya untuk pertolongan pertama secara temporer setelah mendapat pcrsetujuan tertulis dari Pengurus Pusat PMI.

(1) PMI menggunakan lambang palang merah sebagai

Tanda Pengenal untuk mendukung:

• Kegiatan Kemanusiaan; dan
• pcnyebarluasan hukum humaniter internasional.

(2) Selain untuk mendukung kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PMI menggunakan lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal untuk sarana transportasi kcsehatan serta barang bantuan lainnya yang diberikan kepada korban Konflik Bersenjata dan korban bencana.

(1) Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal

digunakan sebagai tanda:

• keterlekatan;
• dekoratif; dan
• asosiatif. (21 Tanda asosiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan setelah mendapat persetujuan tcrtulis dari Pengurus Pusat PMI.

(1) Tanda Pengcnal yang digunakan oleh Satuan

Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud daiam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

• identitas;
• ban lengan; dan/atau
• tanda lain, yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia. (21 Tanda Pcngenal yang digunakan oleh PMI scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
• kartu identitas;
• bendera PMI; dan
• tanda lain, yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PMI.

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf b dapat digunakan pada saat terjadi

kcrusuhan atau gangguan keamanan, tetapi tidak menyerupai Tanda Pelindung.

(2) Ketentuan

m PRES I DEN

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Pengenal

yang digunakan pada saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dcngan Peraturan Pemerintah.

PMI bertugas: Konflika. memberikan bantuan kepada korban Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya; denganb. memberikan pelayanan darah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melakukan pembinaan relawan; yangd. melaksanakan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan Kepalangmerahan; dengane. menyebarluaskan informasi yang berkaitan kegiatan Kcpalangmerahan;
• membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
• membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan yangh. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya diberikan oleh pemerintah.

Bagian Kedua Lambang PMI

(1) Larnbang PMI berbentuk palang merah yang dilingkari

garis merah berbentuk bunga melati berkelopak 5 (lima) di atas dasar putih.

(2) Bentuk .

PRESIDEN

(2) Bentuk lambang PMI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.

Lambang PMI hanya digunakan oleh personel, unit pelaksana teknis, fasilitas dan peralatan kesehatan, bangunan, sarana transportasi kesehatan, serta sarana lain yang berkaitan dengan kegiatan PMI.

(1) Lambang PMI hanya dapat digunakan oleh pihak lain

untuk tujuan yang mendukung kegiatan Kepalangmerahan setelah mendapat persetujuan Pengurus Pusat PMI. (21 Dalam hal pihak lain menggunakan Lambang PMI bersama dcngan logo atau merek suatu produk barang atau jasa untuk kepentingan mendukung kegiatan Kcpalangmerahan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI.

Bagian Ketiga Organisasi

PMI terdiri atas:

• PMI Pusat;
• PMI Provinsi;
• PMI Kabupaten/kota; dan
• PMI Kecamatan.

(1) PMI Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

huruf a berkedudukan di ibukota negara dan memiliki 'kerja wilayah meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

(2) PMI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

huruf b berkedudukan di ibukota provinsi memiliki wilayah kcrja meliputi wilayah provinsi.

(3) PMI Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf c berkedudukan di ibukota

kabupaten/kota memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten / kota.

(4) PMI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf d berkedudukan di kecamatan memiliki

wilayah kerja meliputi wilayah kecamatan.

Ketentuan mengenai struktur organisasi, kepengurusan, unit pelaksana teknis, wewenang, tanggung jawab PMI, serta tata cara pcnggunaan lambang PMI ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat Kerja Sama dan Koordinasi

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22, PI|vII bekerja sarna dan berkoordinasi dengan organisasi internasional dan organisasi nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan serta instansi pemerintah terkait.

(21Kerja

(2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendanaan

(1) Pendanaan PMI dapat diperoleh dari:

• donasi masyarakat yang tidak mengikat; dan
• sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(1) Pengelolaan pcndanaan PMI dilaksanakan secara

transparan, tertib, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan pendanaan PMI diaudit sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepalangmerahan dapat dilakukan dengan cara:

• memberikan

• memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana;
• mengawasi kegiatan Kepalangmerahan;
• memberikan masukan terhadap kebijakan Kepalangmerahan; dan
• menyampaikan informasi danlatau laporan penyalahgunaan lambang dan nama Kepalangmerahan.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Kepalangmerahan.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kcpalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap orang perseorangan, kelompok orang, dan organisasi atau lembaga kemanusiaan iainnya yang terdaftar.

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 33, Ketua Umum PMI melaporkan kegiatan Kepalangmerahan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau secara insidental.

PRES IDEN

LARANGAN

' Pasal 36

(1) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan

Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan nama dan

Lambang Kepalangmerahan scbagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk mempcroleh keuntungan pribadi.

(3) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan

Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu danlatau menggunakan Lambang Kepalangmerahan iklan atau lambang PMI untuk reklame atau komersial.

(4) Setiap Orang dilarang meniru atau menggunakan

nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap pcnggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional.

t,',35f;* REPu JrT,: r.,o -t7-

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(1) Setiap Orang yang menggunakan nama dan Lambang

Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dipidana dcngan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.OOO.OOO.OO0,O0 (scpuluh miliar rupiah).

(2) Selain

REPuJrTntt,',?Sf;*u'o

(2) Selain pidana pokok yang dijatuhkan, pelaku dapat

dikenai pidana tambahan berupa penarikan produk barang yang beredar dari peredaran.

Setiap Orang yang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang sebagaimanaKepalangmerahan atau lambang PMI dimaksud d,alam Pasal 36 ayat (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 4 1

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penggunaan Lambang Kepalangmerahan yang telah digunakan oleh Setiap Orang yang tidak berhak berdasarkan Undang- Undang ini wajib diganti dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan'

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

• perhimpunan

PRES IDEN

• perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 ditetapkan sebagai PMI berdasarkan Undang- Undang ini;
• PMI sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Organisasi kemanusiaan lain tetap dapat melaksanakan Kegiatan Kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pcrundang-undangan yang mengatur Kepalangmerahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .

PRES IDEI{

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Pembangunan Manusia

m dan Perundang-undangan

PRES IDEN