Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang KEPELABUHAN

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

2. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda;

3. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;

4. Pelabuhan daratan adalah merupakan suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum;

5. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;

6. Penyelenggara pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan;

7. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum;

8. Badan Hukum INDONESIA adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi;

9. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;

10. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;

11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

(1) Pelabuhan sebagi salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan. (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dalam satu kesatuan tatanan kepelabuhanan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

(1) Penyusunan tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. tata ruang wilayah; b. pertumbuhan ekonomi; c. kelestarian lingkungan; dan d. keselamatan pelayaran. (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. fungsi, penggunaan, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan dan kegiatan pelabuhan; b. keterpaduan intra dan antar moda transportasi; c. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

(1) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan: a. simpul dalam jaringan transportasi di perairan sesuai dengan hirarkhi fungsinya; b. pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional; c. tempat kegiatan alih moda transportasi. (2) Pelabuhan menurut penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan atas: a. pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;

b. pelabuhan yang tidak terbuka untuk perdagangan luar negeri. (3) Pelabuhan menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan dalam beberapa kelas berdasarkan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan. (4) Pelabuhan menurut jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;

b. pelabuhan khusus yang dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. (5) Pelabuhan menurut penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan atas:

a. pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan usaha pelabuhan;

b. pelabuhan khusus yang diselenggarakan oleh pengelola pelabuhan khusus. (6) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan:

a. angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut;

b. angkutan sungai dan danau yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, penggunaan, klasifikasi, jenis,

penyelenggaraan dan kegiatan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri

(1) Menteri melakukan pembinaan kepelabuhan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan dan pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan. (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan;

b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan. (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan;

b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan, dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.

(1) Penetapan lokasi pelabuhan umum dilakukan oleh Menteri berdasarkan pada tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek:

a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

b. Pertumbuhan ekonomi;

c. Kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian pelabuhan;

d. Kelestarian lingkungan;

e. Keamanan dan keselamatan pelayaran;

f. Keterpaduan intra dan antar moda; dan

g. Pertahanan keamanan negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Penyelenggara pelabuhan umum harus menguasai tanah dan perairan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) untuk keperluan pelayanan jasa kepelabuhanan, keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang pelabuhan umum. (2) Penetapan luas tanah dan perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada rencana tata guna dan pengelolaan daratan serta perairan yang menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan letak pelabuhan umum bersangkutan. (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pelabuhan umum dan pemberian hak atas tananhnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, ditatapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum selain pelabuhan perikanan, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanahan. (3) Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perikanan setelah mendapat pertimbangan Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pertanahan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Daerah lingkungan kerja pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan daerah yang digunakan untuk:

a. fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi:

1. perairan tempat labuh;

2. kolam labuh;

3. alih muat antar kapal;

4. dermaga;

5. terminal penumpang;

6. pergudangan;

7. lapangan penumpukan;

8. terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan Ro-Ro;

9. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa; 10)fasilitas bunker;

10. instalasi air, listrik dan telekomunikasi;

11. jaringan jalan dan rel kereta api;

12. fasilitas pemadam kebakaran;

13. tempat tunggu kendaraan bermotor. b. fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi:

14. kewasan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;

15. sarana umum;

16. tempat penampungan limbah;

17. fasilitas, pariwisata, pos dan telekomunikasi;

18. fasilitas perhotelan dan restoran;

19. areal pengembangan pelabuhan;

20. kawasan pergadangan;

21. kawasan industri.

Pengguna daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk kegiatan kepelabuhanan dapat berupa: a. pelayanan kegiatan pemerintahan; b. pelayanan jasa kepelabuhanan:

1. pelayanan jasa kapal;
2. pelayanan jasa barang;
3. pelayanan jasa alat-alat;
4. pelayanan jasa bongkar muat;
5. pelayanan jasa penumpang;
6. pelayanan jasa peti kemas;
7. pelayanan jasa informasi;
8. pelayanan jasa untuk kendaraan;
9. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya; c. pelayanan jasa kewasan:
10. pelayanan jasa kawasan perdagangan;
11. pelayanan jasa kawasan industri.

Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagimana simaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan daerah yang digunakan untuk:

a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan; b. keperluan keadaan darurat; c. pengembangan pelabuhan jangka panjang; d. kegiatan pindah labuh kapal; e. penempatan kapal mati; f. percobaan berlayar; g. perairan wajib pandu; h. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.

(1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum diberikan Hak Pengelolaan atas tanah di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pelabuhan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pelabuhan atau kepada Badan Usaha Pelabuhan. (3) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Penyelenggara pelabuhan umum MENETAPKAN peruntukan dan penggunaan tanah serta perairan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan berdasarkan rencana induk pelabuhan. (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan umum dilaksanakan pada Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan.

(1) Pada Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pemerintah berkewajiban: a. menyediakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; b. menjamin keamanan dan ketertiban; c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran; d. memelihara kelestarian lingkungan. (2) Perencanaan peruntukan dan penggunaan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan disusun berdasarkan rencana induk pelabuhan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan perencanaan peruntukan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur

dengan Keputusan Menteri.

(1) Untuk kepentingan keselamatan pelayaran, kegiatan membuat bangunan oleh pihak ketiga, pengerukan dan reklamasi di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri. (2) Izin membuat bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan. (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membuat bangunan, pengerukan dan reklamasi di pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pengairan. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan: a. keselamatan pelayaran; b. rencana induk pelabuhan; c. kelestarian lingkungan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membuat bangunan, pengerukan dan reklamasi di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Daratan hasil reklamasi, urugan dan tanah timbul di daerah lingkungan kerja pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembanguan dan pengoperasian pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, Menteri MENETAPKAN:

a. rencana induk pelabuhan setelah mendapat pertimbangan Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait lainnya; b. standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas dan peralatan pelabuhan;

c. standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan; d. standar operasional pelabuhan.

(1) Pembanguan pelabuhan umum dilakukan setelah memenuhi

persyaratan: a. administrasi; b. memiliki penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; c. memiliki rencana induk pelabuhan; d. rancangan teknis pelabuhan meliputi konstruksi, kondisi hidrooceanografi, topografi, kondisi tanah, penempatan sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak peralatan di pelabuhan; e. pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pengairan, untuk pembangunan pelabuhan sungai dan danau; dan f. kelestarian lingkungan. (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, Menteri MENETAPKAN keputusan pelaksanaan pembangunan. (3) Ketentaun lebih lanjut mengenai pembangunan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

(1) Pengoperasian pelabuhan umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan: a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;

c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang; d. pengolahan lingkungan; dan

e. tersedia pelaksana kegiatan di pelabuhan. (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi, Menteri MENETAPKAN keputusan pelaksanaan pengoperasian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

(1) Pembangunan pelabuhan khusus harus berdasarkan izin yang diberikan oleh Menteri. (2) Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. administrasi;

b. memiliki penetapan lokasi pelabuhan;

c. rancangan teknis pelabuhan meliputi kontruksi, kondisi hidrooceanografi, topografi, kondisi tanah, penempatan sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolom pelabuhan serta tata letak peralatan di pelabuhan;

d. pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pengairan, untuk pelabuhan khusus yang terletak di sungai dan danau; dan

e. kelestarian lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri

(1) Pengoperasian pelabuhan khusus harus berdasarkan izin operasi yang diberikan oleh Menteri. (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama pengelola pelabuhan khusus masih menjalankan usaha pokoknya. (3) Untuk memperoleh izin operasi pelabuhan khusus harus memenuhi persyaratan:

a. pembangunan pelabuhan khusus telah selesai dilaksanakan sesuai izin pembangunan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;

c. pengelolaan lingkungan; dan

d. tersedia pelaksana kegiatan di pelabuhan khusus. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Permohonan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diajukan kepada Menteri. (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (3) Penolakan permohonan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Penyelenggaraan pelabuhan umum dan pengelola pelabuhan khusus dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan: a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan

lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar dan pengelolaan lingkungan; b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi

pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya, bagi pelabuhan khusus; c. bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanan pembangunan pelabuhan umum atau pelabuhan khusus yang bersangkutan.

(1) Penyelenggara pelabuhan umum dan pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapat izin operasi diwajibkan:

a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;

b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya, bagi pelabuhan khusus;

c. bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan umum atau pelabuhan khusus yang bersangkutan;

d. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja instansi Pemerintah di pelabuhan sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, terdiri dari: a. pelaksana fungsi keselamatan pelayaran meliputi:

1. fungsi lalu lintas angkutan laut, melakukan penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan.
2. fungsi keselamatan berlayar, melakukan penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal.
3. fungsi pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap timbulnya pencemaran di perairan pelabuhan.
4. fungsi keamanan dan ketertiban pelabuhan, melakukan pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja, pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan. b. pelasana fungsi bea dan cukai mengawasi dan mengamankan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pabean serta peraturan perundang-undangan lain yang dibebankan kepadanya; c. pelaksana fungsi imigrasi melakukan penilikan atas lalu lintas orang dari dan atau ke luar negeri yang berkaitan dengan keimigrasian; d. pelaksana fungsi karantina melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan ke karantinaan (2) Pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban umum di pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis instansi terkait Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Pelasanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pelabuhan. (2) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dikoordinasikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri. (3) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan

jasa pelabuhan, guna menjamin kelancaran tugas operasional di pelabuhan;

b. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi Pemerintah, badan usaha pelabuhan dan unit kerja terkait lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan di pelabuhan sebagimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Palayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum dilaksanakan Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan dipelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah; Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi: a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh; b. pelayanan jasa-jasa berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut; c. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;

d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;

e. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;

f. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran;

g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;

h. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan. (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk:

a. kelancaran perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi;

b. pusat kegiatan pelayanan;

c. pusat distribusi dan konsolidasi barang. (3) Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan umum. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan umum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja pelabuhan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan. (2) Pelimpahan pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kriteria yang meliputi:

a. aspek keuangan;

b. aspek operasional;

c. aspek fasilitas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pelimpahan jasa

kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan.

(1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perikanan. (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan. (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. kegiatan yang tidak termasuk usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi:

1. kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa

pelabuhan; 2) kegiatan penyediaan kawasan industri; 3) kegiatan penyediaan kawasan perdagangan.

b. kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, yang dalam keadaan tertentu akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan apabila tidak ada, dapat meliputi:

1. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
2. penyediaan depo peti kemas;
3. penyediaan pergudangan.

c. kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi:

1. kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
2. kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
3. penyediaan sarana umum lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Usaha kegiatan penunjang pelabuhan dapat dilaksanakan oleh:

a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan; atau b. Badan Hukum INDONESIA atau perorangan atas persetujuan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

(1) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diwajibkan:

a. menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah pelabuhan yang dipergunakan;

b. menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan;

c. menjaga kelestarian lingkungan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Pelabuhan daratan merupakan suatu tempat tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan umum. (2) Menteri MENETAPKAN lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan daratan. (3) Penetapan lokasi pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:

a. tersedia jalur yang menghubungkan ke pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;

b. berada di daerah yang memiliki potensi di bidang produksi dan perdagangan yang telah dikembangkan;

c. rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan. (4) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki izin penetapan lokasi;

b. menguasi tanah dengan luas tertentu sebagai daerah lingkungan kerja;

c. memiliki prasarana dan sarana sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan daratan. (5) Terhadap pelabuhan daratan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku di pelabuhan untuk tata laksana dan ketentuan umum eskpor impor. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, persyaratan pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan dari instansi terkait.

Pelayanan jasa di pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh: a. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Daratan; atau b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan.

(1) Dalam penyelenggaraan pelabuhan umum, Badan Usaha Pelabuhan dapat mengikutsertakan Badan Hukum INDONESIA lainnya melalui kerjasama. (2) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan harus memperhatikan kepentingan umum dan saling menguntungkan. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan tanpa mengurangi tanggungjawab Badan Usaha Pelabuhan dalam pelayanan masyarakat umum.

(1) Kerjasama dalam penyelenggaraan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan untuk:

a. pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh; b. pelayanan jasa-jasa yang berbuhungan dengan pemberian jasa penundaan kapal laut; c. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang; d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan; e. penyediaan berbagai bangunan dan lapangan di atas tanah dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan; f. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar; g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih sesuai peraturan peraturan-undangan yang berlaku.

Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan pada jenis, struktur dan golongan tarif serta dengan memperhatikan: a. kepentingan pelayanan umum; b. peningkatan mutu pelayanan jasa; c. kepentingan pemakai jasa; d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa; e. pengembalian biaya; dan f. pengembangan usaha.

(1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari: a. pelayanan jasa kapal; b. pelayanan jasa barang; c. pelayanan jasa alat;

d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

(2) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan atau kelompok dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam satu paket pungutan. (3) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Keuangan. (2) Besarnya tarif jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

(1) Pengelolaan pelabuhan khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Badan Hukum INDONESIA untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. (2) Pengolalaan pelabuhan khusus sebagaimana dimkasud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

a. pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia; b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional, akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus.

(1) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang merupakan satu kesatuan tatanan kepelabuhanan nasional. (2) Wilayah pelabuhan khusus meliputi daratan dan perairan, atau perairan.

(3) Penggunaan wilayah daratan pada pelabuhan khusus dilaksanakan oleh pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Penggunaan wilayah perairan untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus dilakukan dengan memperhatikan:

a. alur pelayaran dan perlintasan kapal; b. olah gerak kapal; c. keperluan darurat; d. tempat labuh kapal; e. kelestarian lingkungan; dan f. aspek pertanahan dan keamanan.

(5) Pengelola pelabuhan khusus wajib menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta tugas pemerintahan di pelabuhan khusus. (6) Ketentuan labih lanjut mengenai penggunaan wilayah perairan untuk pelabuhan khusus dan kewajiban pengelola pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri. (2) Daratan hasil reklamasi di dalam perairan pelabuhan khusus dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia; b. terjadi bencana alam, atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum; c. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai. (3) Izin penggunaan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran. (4) Penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara, dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan

umum, izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.

(1) Dalam hal pelabuhan khusus digunakan selain untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, diberlakukan ketentuan tarif jasa pada pelabuhan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pungutan tarif jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan umum terdekat bekerjasama dengan pengelola pelabuhan khusus. (3) Ketetuan lebih lanjut mengenai pungutan tarif jasa kepelabuhanan dan tatacaranya diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Izin operasi pelabuhan khusus dapat dialihkan kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya. (2) Pengalihan izin operasi pelabuhan khusus yang sebagimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri. (3) Dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan oleh pengelola pelabuhan khusus, izin pembangunan dan/atau izin operasi pelabuhan khusus dinyatakan tidak berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Izin pembangunan pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin;

a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan pelabuhan khusus diberikan; b. tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan pelabuhan khusus; c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (2) Izin operasi pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin:

a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan Pasal 47 ayat (2); b. menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum tidak dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (3) Pencabutan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui operasi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1

(satu) bulan. (4) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang izin pelabuhan khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, maka izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dicabut.

Izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan:

a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; b. memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus dengan cara tidak sah.

(1) Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus dapat ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. (2) Kegiatan pada pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi kegiatan lalu lintas kapal, penumpang, barang dan/atau hewan. (3) Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat disinggahi kapal-kapal berbendera INDONESIA dan/atau berbendera asing yang berlayar dari dan atau ke luar negeri.

(1) Penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan dengan memperhatikan:

a. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang dan barang dari dan ke luar negeri; b. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional yaitu dengan meningkatnya kerjasama antara perusahaan pelayaran nasional dengan perusahaan pelayaran asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari dan ke luar negeri; c. pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat pembangunan nasional, sehingga menuntut pengembangan pelayanan angkutan laut yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang makin baik; d. kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Menteri MENETAPKAN pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri yang bertanggungjawab di bidang Keuangan.

(1) Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Penampungan limbah minyak atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dioperasikan oleh penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus. (2) Badan Hukum INDONESIA dan/atau Warga Negara INDONESIA

dapat melakukan kegiatan usaha penampungan limbah atau bahan lain dari kapal, dengan persetujuan penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoperasian fasilitas penampungan limbah atau bahan lain di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya perbaikan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang bersangkutan. (3) Pemilik dan/atau operator kapal yang mengakibatkan kerusakan dan/atau tidak berfungsinya bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan umum wajib meninggalkan jaminan untuk pelaksanaan ganti rugi sebelum kapal barlayar.

Besarnya jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

(1) Jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) diserahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri tempat domisili pelabuhan. (2) Penitera Pengedilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bukti penitipan jaminan ganti rugi kepada pemberi jaminan dengan tembusan kepada penyelenggara pelabuhan umum. (3) Dalam hal pemberi jaminan telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam kaitan dengan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), jaminan ganti rugi dapat diambil kembali

(1) Penyelenggara pelabuhan umum bertanggungjawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan. (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan kerugian yang nyata diderita.

(1) Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, semua pelabuhan khusus yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak PERATURAN PEMERINTAH ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Dalam hal ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian status pelabuhan khusus atau fasilitas dermaga yang dibangun dan dioperasikan oleh

pihak ketiga, maka penyesuaian status akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang bersangkutan.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari PERATURAN PEMERINTAH ini yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, maka PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1985 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31), dinyatakan tidak berlaku

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO