Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 tentang PERUBAHAN PP 11-1983 TENTANG PEMBINAAN KEPELABUHANAN

Mengubah beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 1983 sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan "Pasal 1 huruf c, menambah ketentuan baru sebagai huruf d baru, dan mengubah huruf d lama menjadi huruf e baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

c. Administrator Pelabuhan pada pelabuhan laut utama adalah Kepala Unit organik di lingkungan Departemen Perhubungan, penanggung jawab dan pimpinan umum yang melaksanakan pengendalian tugas instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan.

d. Administrator Pelabuhan lainnya adalah Kepala Unit organik di lingkungan Departemen Perhubungan, melaksanakan tugas kepelabuhanan dan mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan.

e. Kepala Pelabuhan adalah Kepala unit organik di lingkungan Departemen Perhubungan yang melaksanakan pengelolaan jasa kepelabuhanan dan mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di daerah lingkungan kerja kepelabuhanan yang tidak diusahakan badan usaha pelabuhan."

2. Pasal 1 huruf e, f, g, dan h dijadikan huruf f, g, h dan i baru.

3. Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

(2) Instansi dan unit kerja tersebut ayat (1) pasal ini antara lain : a. Administrator Pelabuhan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. b. Unit organik pelabuhan di pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. c. Instansi-instansi Pemerintah lainnya. d. Unit-unit Pelaksanaan Badan Usaha Pelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. e. Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya."

4. Mengubah ketentuan Pasal 10 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

a. Administrator Pelabuhan pada pelabuhan laut utama :

i. Melaksanakan fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritim, perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi pelayaran, pengamanan pelabuhan dan bandar serta lalu lintas angkutan laut;

ii. Melaksanakan pengendalian tugas pelayanan di dalam daerah daerah lingkungan kerja pelabuhan dengan menggunakan instansi pemerintah lainnya, unit kerja, dan Badan Usaha Milik Negara yang diperbantukan kepadanya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diusahakan Badan Usaha Pelabuhan.

b. Administrator Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan lainnya :

i. Melaksanakan pengendalian fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritime perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi pelayaran, pengamanan pelabuhan dan bandar, lalu lintas angkutan laut;

ii. Mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

c. Unit Organik Pelabuhan :

i. Melaksanakan fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritim, perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi pelayaran, pengamanan pelabuhan dan bandar, lalu lintas dan angkutan laut;

ii. Melaksanakan pengelolaan jasa kepelabuhanan;

iii. Mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unitkerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan tugas kepelabuhanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang tidak diusahakan oleh badan usaha pelabuhan.

d. Unit pelaksanaan badan usaha pelabuhan melaksanakan penguasaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

e. Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya melaksanakan fungsi usaha penunjang dan/atau pemakai jasa kepelabuhanan."

5. Pasal 11 ayat (2) huruf b diubah sehingga ayat (2) seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

(2) Instansi dan unit kerja tersebut data ayat (1) Pasal ini antara lain : a. pelaksana pelabuhan khusus yang merupakan pelaksana instansi yang mengoperasikan pelabuhan khusus; b. unit organik pelabuhan; c. Instansi-instansi Pemerintah lainnya; d. Unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan; e. Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya."

6. Pasal 12 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

b. Unit organik pelabuhan melaksanakan fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritim, perambuan dan penerangan serta lalu lintas dan angkutan laut."

7. Pasal 13 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi kepelabuhanan oleh unsur- unsur pelaksanaan di pelabuhan yang dibuka untuk umum dan di pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a PERATURAN PEMERINTAH ini dilakukan berdasarkan prinsip penanggung jawab tunggal.

(2) Penanggung jawab tunggal di pelabuhan laut utama yang dibuka untuk umuin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Administrator Pelabuhan.

(3) Pelaksanaan tugas dan fungsi kepelabuhanan oleh unsur- unsur pelaksanaan di pelabuhan yang dibuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan c, PERATURAN PEMERINTAH ini dan di pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PERATURAN PEMERINTAH ini dilakukan berdasarkan prinsip koordinasi.

(4) Koordinasi unsur-unsur pelaksana di pelabuhan lainnya yang dibuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Administrator Pelabuhan/Kepala Pelabuhan.

(5) Koordinasi unsur-unsur pelaksana di pelabuhan khusus dilakukan oleh tenaga dari Kantor Administrator Pelabuhan yang terdekat berdasarkan petunjuk Menteri."

8. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

(1) Pembinaan teknis operasional pelabuhan-pelabuhan yang terletak dalam satu atau beberapa Propinsi/Daerah Tingkat I yang dipandang dari sudut kepentingan pembinaan pengembangan angkutan laut merupakan suatu kesatuan, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Kepala Instansi Vertikal Pemerintah bidang Perhubungan Laut.

(2) Terhadap tugasnya masing-masing Administrator Pelabuhan dan Kepala Pelabuhan secara hirarkis bertanggung jawab kepada Kepala Instansi vertikal Pemerintah bidang perhubungan laut yang bersangkutan kecuali bagi Administrator Pelabuhan-pelabuhan tertentu yang bertanggung jawab kepada Menteri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku."

9. Mengubah ketentuan Pasal 19 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

(1) Pelabuhan yang dibuka untuk umum berdasarkan bobot kerjanya digolongkan dalam kelas pelabuhan.

(2) Pelabuhan yang menurut bobot kerjanya digolongkan kelas I adalah Pelabuhan laut utama.

(3) Penentuan kelas-kelas pelabuhan dan pelabuhan laut utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara."

10. Mengubah ketentuan Pasal 23 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

(1) Instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di pelabuhan laut utama menjalankan tugasnya dengan mengindahkan prinsip penanggung jawab tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH ini.

(2) Instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di pelabuhan umum lainnya menjalankan tugasnya dengan mengindahkan prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

(3) Dalam menjalankan tugasnya instansi-instansi tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini secara teknis fungsional dibina oleh instansi atasannya masing-masing."

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 31