PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan . . .

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

11. Barang . . .

1. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

2. Hari adalah hari kerja.

3. Dihapus.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa

di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

(2) Prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) dibahas oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Desa, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa.

(4) Keputusan . . .

(4) Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan menetapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa.

(5) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan

Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

(2) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

1. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perubahan status Desa meliputi:

• Desa menjadi kelurahan;
• kelurahan menjadi Desa;
• Desa adat menjadi Desa; dan
• Desa menjadi Desa adat.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten/kota dapat mengubah status Desa menjadi Desa adat.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status Desa

menjadi Desa adat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:

• sistem organisasi masyarakat adat;
• pembinaan kelembagaan masyarakat;
• pembinaan lembaga dan hukum adat;
• pengelolaan tanah kas Desa; dan
• pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:

• pengelolaan tambatan perahu;

• pengelolaan pasar Desa;

• pengelolaan tempat pemandian umum;

• pengelolaan jaringan irigasi;

• pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

• pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

• pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

• pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

• pengelolaan embung Desa;

• pengelolaan air minum berskala Desa; dan

• pembuatan . . .

• pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

1. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan

Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

(2) Dalam menetapkan kewenangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Ketentuan ayat (3) huruf e dan huruf f Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

• persiapan;
• pencalonan;
• pemungutan suara; dan
• penetapan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas kegiatan:

• pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

• pembentukan . . .

• pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
• laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
• perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
• persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas kegiatan:

• pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
• penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
• penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
• penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
• pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
• masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.

(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

• pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
• penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
• dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(5) Tahapan . . .

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d terdiri atas kegiatan:

• laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
• laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
• bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
• bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.

(7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa,

bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

1. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan

pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa.

(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

(3) Bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

1. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh

unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

(3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa

sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

(3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian

dinas dan atribut.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

• tokoh adat;
• tokoh agama;
• tokoh masyarakat;
• tokoh pendidikan;
• perwakilan kelompok tani;
• perwakilan kelompok nelayan;
• perwakilan kelompok perajin;
• perwakilan kelompok perempuan;
• perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan/atau
• perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(5) Ketentuan mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme

penyelenggaraan musyawarah Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa

dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa

dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

• ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
• ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
• ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
• ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

(3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

(4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:

• kepala Desa;

• sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan

• perangkat . . .

• perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase

penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber

dari APB Desa dan besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.

(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Penyelenggaraan . . .

(3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh

Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

(4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui pemerintah daerah kabupaten/kota.

(5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh

pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan

paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada

setiap Desa dengan mempertimbangkan:

• kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
• jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

(4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

(5) Peraturan . . .

(5) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) wajib disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

(6) Dalam hal kabupaten/kota tidak mengalokasikan ADD

paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur

dengan peraturan bupati/walikota.

(8) Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau

pemotongan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan

retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran

ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota.

(3) P enyaluran bantuan keuangan yang bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 98 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan

dengan ketentuan:

• paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
• paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah

bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.

1. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan

Desa dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan

hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah

Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

(3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.

(5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(6) Rancangan . . .

(6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 123 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

(2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan

dilaksanakan dengan mekanisme:

• Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
• usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota;
• bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
• berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.

(3) Bupati/walikota dapat mengusulkan program

pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.

(4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal

dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.

(5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal

dari Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.

(6) Program . . .

(6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal

dari pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.

(7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal

dari pemerintah daerah kabupaten/kota dicantumkan dalam RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

(8) Bupati/walikota melakukan sosialisasi program

pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.

(9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal

Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:

• tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
• tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
• tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
• tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Tenaga . . .

(2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.

(3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

1. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian

teknis terkait dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

(2) Modal . . .

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:

• penyertaan modal Desa; dan
• penyertaan modal masyarakat Desa.

(3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan

Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.

(5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 136 diubah dan ayat (4)

Pasal 136 dihapus, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai

berikut:

(1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati

melalui musyawarah Desa.

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

(4) Dihapus.

(5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa di bidang Pemerintahan Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015

,

ttd.