PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. perseorangan 2. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
2. Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uarlg atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.
3. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiaya an y arrg menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
4. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
5. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahltan, seni, dan sastra.
6. Pemerintah. . .

SK No 135022 A

PRESIDEN

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksantaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• Pembiayaan Ekonomi Kreatif;
• fasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual;
• infrastruktur Ekonomi Kreatif;
• insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
• tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
• penyelesaian sengketa Pembiayaan.

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

(U Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c.sumber...

SK No 135023 A

PRESIDEN

• sumber lainnya yang sah.

(1) {21 Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan

keuangan negara.

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (41 Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

(5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank

Paragraf 1 Fasilitasi Pemerintah

(U Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. (21 Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• infrastruktur fisik; dan
• infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

(U Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. (21 Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

• pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi; dan
• penilaianKekayaanlntelektual.

Fasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa: a.fasilitasi...

SK No 135024A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONEST.A

a, fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan b optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.

Fasilitasi penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling sedikit berurpa pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 2 Penerapan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

(U Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. berbasis {21 Persyaratan pengajuan Pembiayaan Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas: a, proposal Pembiayaan;

• memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
• memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan d memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam memberikan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melakukan:

• verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif;

b.verifikasi...

SK No 135025 A

PRESIDEN

• verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa;
• penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan;
• pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
• penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.

(1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis

Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. (21 Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

• jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual;
• kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; danlatatt
• hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Kekayaan Intelektual yang dapat ddadikan sebagai objek jaminan utang berupa:

• Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
• Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Pasal 11"

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyediakan akses data atas Kekayaan Intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dan masyarakat.

(1) Penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf c menggunakan:

• pendekatan biaya;
• pendekatem pasar;
• pendekatan pendapatan; danf atau
• pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. sebagaimana {21 Penilaian Kekayaan Intelektual dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual danlatau panel penilai.

(3) Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud

pada ayat (2l'harus memenuhi kriteria:

• memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
• memiliki kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual; dan
• terdaftar di kementerian yarrg menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi lkeatif. (41 Kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh melalui sertifrkasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud

pada ayat {21mempunyai tugas:

• melakukan penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan agunan;
• melakukan analisis pasar terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan agunan; danlatau
• melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan Kekayaan Intelektual yang pernah digunakan dalam industri.

(6) Panel penilai sebagaimana dimaksud pada ayat l2l

merupakan sekelompok orang yang ditunjuk oleh lembaga keuangan.

(7) Panel ...

SK No 135027 A

PRESIDEN

(61 (7) Panel penilai sebagaimana dimaksud pada ayat melakukan penilaian atas Kekayaan Intelektual yang tidak dinilai oleh penilai Kekayaan Intelektual terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengajukan Pembiayaan.

(8) Dalam ha1 diperlukan, panel penilai pada lembaga

keuangan dapat bersama-sama melakukan penilaian Kekayaan Intelektual dengan penilai Kekayaan Intelektual.

(1) Pelaku Ekonomi Kreatif harus mencatatkan

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam sistem pencatatan fasilitasi Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif. lr2) Sistem pencatatan fasilitasi Pernbiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

Pelaku Ekonomi Kreatif yang menerima Pembiayaan dari lembaga keuangan bank danlatau lembaga keuangan nonbank dapat memperoleh fasilitas penjaminan melalui perusahaan penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Sumber Pembiayaan Alternatif

(1) Pemerintah dapat mengembangkan sumber

pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan. (21 Pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bempa:

a.Layanan. . .

SK No 135028 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESI.A

• layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; danlatau
• penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

(1) Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(2) huruf a harus memperoleh tzin dari Otoritas Jasa

Keuangan. (21 Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis

teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (2) huruf b harus memperoleh izin dari

Otoritas Jasa Keuangan. (2\ Penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan.

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual. {21 Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:

• lisensi

SK No 135029 A

PRESIDEN

_ 10_

• lisensi;
• waralaba;
• alih teknologi; jenama bersama; d.
• pengalihan hak; dan/atau
• bentuk kemitraan lain.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat

mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.

(4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

(1) Fasilitasi yang diberikan Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1) dapat berupa:

• bimbingan teknis;
• pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
• akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
• pelayanan informasi/konsultasi usaha;
• bantuan promosi pemasaran;
• penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
• akses pemasaran;
• inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
• pendampinganpenghitunganpenilaianKekayaan Intelektual; dan/atau
• layanan bantuan dan pendampingan hukum. dalam {21 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekeda sama dengan pihak lain. Pasal20... SK No 135030A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONEST.A

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:

• legalitas usaha;
• pengelolaanKekayaanlntelektual;
• peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; danlatau
• pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha danlatau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal L9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

• perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
• permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
• penzinarrt dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal22 Fasilitasi akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri atas:

• pemberian insentif; danf atau
• penyediaan skema Pembiayaan khusus

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi IGeatif berbasis Kekayaan Intelektual. Pasal24 . . . SK No 135031 A

PRESIDEN

t2

Pasal24 Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,9 ayat (1) huruf e terdiri atas:

• pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh kementerian/lembaga danl atau Pemerintah Daerah; dan/atau
• penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah dan/atau Pernerintah Daerah.

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f terdiri atas:

• inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
• penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
• penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
• pengintegrasian sistem elektronik kementerian/LembagalPemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasarall produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) huruf g terdiri atas:

• prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau b.membentuk...

SK No 135158 A

PRESIDEN

• membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal2T

(1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang

ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal L9 ayat (U huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan. (21 Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

• memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau
• membentuk danlatau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1"9 ayat (1) huruf j meliputi:

• penyuluhan hukum; b, konsultasi hukum;
• mediasi;
• penyusunan dokumen hukum; da.rrlatau
• pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan. BABIV...

SK No 135033 A

PRESIDEN

(U Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik danf atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian danlata,u seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif.

(2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, danf atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat

mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat {21 yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif. (21 Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarafla untuk:

• ruang pamer;
• ruang pelatihan; dan
• ruang kreativitas.

(3) Sarana. . .

SK No 135034 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESII\

15

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.

(4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh unit

pelaksana teknis kementerian/lembagalPemerintah Daerah atau dapat dikedasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (s) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.

(6) Biaya pengelolaan ruang kreatif dapat bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• sumber lainnya yang sah. {71 Biaya pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

(8) Biaya pengelolaan ruang kreatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (e) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.

(10) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi

Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya. (1 1) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

• insentif fiskal; danf atau
• insentif non fiskal.

Pasal34... SK No 135035 A

PRESIDEN

_ 16_

(1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

• fasilitas perpajakan;
• fasilitas di bidang kepabeanan; dan/atau
• fasilitas di bidang cukai. (21 Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
• insentif perpajakan daerah; dan/atau
• insentif retribusi.

(3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

• penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif;
• kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
• kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
• kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
• pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
• kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

• mengembangkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual; dan b.mengembangkan...

SK No 135036 A

PRESIDEN

• mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.

(1) Dalam pengembangan Ekonomi lfueatif, Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk badan layanan umum. (21 Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan lntelektual dan/atau Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.

(3) Pembentukan badan layanan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:

• lembaga pendidikan;
• dunia usaha;
• dunia industri;
• jejaring komunitas; dan/atau
• media.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam

pengembangan Ekonomi Kreatif. (21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.memberikan...

SK No 135037 A

PRESIDEN

• memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan b.menjagadanmelindungiKekayaanlntelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif'

(1) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui

pengadilan atau di luar pengadilan. (2t Penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan bank darr lembaga keuangan nonbank di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yalg tidak

melibatkan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian

sengketa lainnya.

(4) Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dapai menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara dalam jaringan. (s) Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan "e"u"i met genai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar SK No 135038 A

PRESIDEN

19 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2022

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2022

REPUBLIK TNDONESIA,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

undangan dan Hukum I

Djaman

SK No 135039 A

PRESIDEN