Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi;

2. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia;

3. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut;

4. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 dan menyimpan sementara limbah tersebut di dalam lokasi kegiatannya sebelum limbah B3 tersebut diserahkan kepada pengumpul atau pengolah limbah B3;

5. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan untuk diserahkan kepada pengolah limbah B3;

6. Pengolah…

7. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan akhir hasil pengolahannya;

8. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun, atau memungkinkan agar limbah B3 dimurnikan dan/atau didaur ulang;

9. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3;

10. Pengangkutan limbah B3 adalah proses pemindahan limbah B3 dari penghasil ke pengumpul dan/atau ke pengolah termasuk ke tempat penimbunan akhir dengan menggunakan alat angkut.

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan beracun limbah B3 agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik: a. mudah meledak; b. mudah terbakar; c. bersifat reaktif; d. beracun; e. menyebabkan…

e. menyebabkan infeksi; f. bersifat korosif, dan g. limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksikologi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B3.

(1) Jenis limbah B3 meliputi: a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik; b. Limbah B3 dari sumber spesifik; c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. (2) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti terlampir dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

Setiap orang atau badan usaha dilarang membuang limbah B3 secara langsung ke dalam air, tanah atau udara.

(1) Penghasil limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3. (2) Penghasil limbah B3 yang tidak mampu melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkan, wajib menyerahkan limbah B3 kepada pengolah limbah B3. (3) Apabila...

(3) Apabila pengolah limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tersedia atau tidak memadai untuk mengolah limbah B3, pengolahan limbah B3 tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab penghasilan limbah B3 yang bersangkutan. (4) Penyerahan limbah B3 oleh penghasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara langsung kepada pengolah limbah B3 atau melalui pengumpul limbah B3. (5) Pengumpul limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang diterima dari penghasil kepada pengolah limbah B3. (6) Pengumpul dilarang melakukan kegiatan pengumpulan apabila pengolah limbah B3 belum tersedia.

Pengelolaan limbah radio aktif dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab atas pengelolaan radio aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama sembilan puluh hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pengolah limbah B3. (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan di tempat penyimpanan yang khusus dibuat untuk itu. (3) Tempat...

(3) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuat dengan kapasitas yang sesuai dengan jumlah limbah B3 yang akan disimpan sementara dan memenuhi syarat sebagai berikut: a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, secara geologi dinyatakan stabil; b. perancangan bangunan disesuaikan dengan karekteristik limbah dan upaya pengendalian pencemaran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(1) Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang: a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3; b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3; c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pengolah limbah B3. (2) Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (3) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk: a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan; b. Sebagai bahan evaluasi di dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan limbah B3. Pasal 10…

(1) Pengumpul limbah B3 dapat dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3. (2) Penghasil limbah B3 dapat bertindak sebagai pengumpul limbah B3. (3) Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengumpul limbah B3, maka wajib memenuhi segala ketentuan yang berlaku bagi pengumpul limbah B3.

(1) Pengumpul limbah B3 wajib memenuhi persyaratan: a. memperhatikan karekateristik limbah B3; b. mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3; c. mempunyai lokasi minimum satu hektar; d. memiliki fasilitas untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan; e. konstruksi dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3; f. lokasi tempat pengumpulan yang bebas banjir, secara geologi dinyatakan stabil, jauh dari sumber air, tidak merupakan daerah tangkapan air dan jauh dari pemukiman atau fasilitas umum lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pasal 12…

(1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang: a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3; b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengolah limbah B3; c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan kepada pengolah limbah B3. (2) Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(1) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya selama sembilan puluh hari sebelum diserahkan kepada pengolah limbah B3. (2) Pengumpul limbah B3, bertanggungjawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan dan disimpannya.

(1) Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3. (2) Penghasil limbah B3 dapat bertindak sebagai pengangkut limbah B3. (3) Apabila...

(3) Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengangkut limbah B3, maka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pengangkut limbah B3.

(1) Penyerahan limbah B3 oleh penghasil atau pengumpul kepada pengangkut wajib disertai dokumen limbah B3. (2) Pengangkut limbah B3 wajib memiliki dokumen limbah B3 untuk setiap kali mengangkut limbah B3. (3) Bentuk dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Perhubungan.

Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada pengumpul atau pengolah limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3.

Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan dan tata cara pengangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III…

(1) Pengolah limbah B3 wajib membuat analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk menyelenggarakan kegiatannya baik secara sendiri maupun secara terintegrasi dengan kegiatan utamanya. (2) Pengolah limbah B3 yang mengoperasikan insinerator wajib mempunyai: a) insnerator dengan spesifikasi sesuai dengan karakteristik dan jumlah limbah yang diolah; b) alat pencegahan pencemaran udara untuk memenuhi standar emisi cerobong, efisiensi pembakaran yaitu 99,99% dan efisiensi penghancuran dan penghilangan sebagai berikut:

1. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polyorganic hudrocarbons (POHCs) 99,99%;
2. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated biphenyl (PCBs) 99,9999%;
3. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated dibenzofurans 99,9999%;
4. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlornated dibenzo-pdioxins 99,9999%. c) Residu dari proses pembakaran pada abu insinerator harus ditimbun dengan mengikuti ketentuan tentang stabilisasi dan solidifikasi atau penimbunan (landfill). (3) pengolah...

(3) pengolah limbah B3 yang melakukan pengolahan stabilisasi dan solidifikasi wajib memenuhi ketentuan: a. bahan pencampur harus dapat mengikat bahan berbahaya dan beracun sehingga menurunkan sifat racun dan/atau sifat bahayanya sampai nilai ambang batas yang telah ditetapkan; b. hasil stabilisasi dan solidifikasi harus dianalisa dengan prosedur ekstraksi untuk menentukan mobilitas senyawa organik dan anorganik (Toxicity Characteristic Leaching Procedure). (4) Pengolah limbah B3 yang melakukan pengolahan secara fisika dan kimia yang menghasilkan: a. limbah cair, maka limbah cair tersebut wajib memenuhi PERATURAN PEMERINTAH Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; b. limbah gas dan debu, maka limbah gas dan debu tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengendalian pencemaran udara dan keselamatan kerja; c. limbah padat, harus mengikuti ketentuan tentang stabilisasi dan solidifikasi, dan/atau penimbunan, dan/atau insinerator; (5) Pengolah limbah B3 yang melakukan pengolahan dengan cara menimbun wajib memenuhi ketentuan: a. pemilihan lokasi untuk penimbunan harus memenuhi syarat:

1. bebas dari banjir;

2. permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatip 7 cm per detik;

3. merupakan...

4. merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pembuangan limbah atau lokasi industri berdasarkan rencana penataan ruang;

5. merupakan daerah yang secara geologi dinyatakan stabil;

6. tidak merupakan daerah resapan air tanah yang khususnya digunakan untuk air minum; b. penimbunan harus dibangun dengan menggunakan sistem pelapisan rangkap dua yang dilengkapi dengan saluran untuk pengaturan aliran air permukaan, pengumpulan air lindi dan pengolahannya, sumur pantau dan lapisan penutup akhir yang telah disetujui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. c. penimbunan yang sudah penuh harus ditutup dengan tanah, dan selanjutnya peruntukan tempat tersebut tidak dapat dijadikan permukiman atau fasilitas lainnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengolahan limbah B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(1) Lokasi penimbunan hasil pengolahan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bebas dari banjir; b. permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatip 7 cm per detik; c. merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi penimbunan limbah berdasarkan rencana penataan ruang;

d. merupakan... d. merupakan daerah yang secara geologi dinyatakan stabil; e. tidak merupakan daerah resapan air tanah khususnya digunakan untuk air minum; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penimbunan hasil pengolahan limbah B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(1) Terhadap lokasi bekas pengolahan dan bekas penimbunan limbah B3, pengolah termasuk penimbun wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. lokasi tersebut dilapisi pada bagian paling atas dengan cara menutup dengan tanah yang mempunyai ketebalan minimum 0,60 mm; b. dipagar dan diberi tanda tempat penimbunan limbah B3; c. melakukan pemantauan air bawah tanah dan menanggulangi dampak lainnya yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3 ke lingkungan, selama minimum tiga puluh tahun terhitung sejak ditutupnya seluruh fasilitas pengolahan dan penimbunan limbah B3. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

BAB IV…

(1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan termasuk penimbunan akhir limbah B3 wajib memiliki izin sebagai berikut: a. Dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan untuk kegiatan pengumpulan atau pengolahan termasuk penimbunan akhir; b. Dari Menteri Perhubungan untuk kegiatan pengangkutaan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (2) Kegiatan pengolahan limbah B3 yang terintegrasi dengan kegiatan pokok wajib memperoleh izin operasi alat pengolahan dan penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Persyarakatan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) adalah sebagai berikut: a. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin; c. kegiatan yang dilakukan; d. lokasi tempat kegiatan; e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan; f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;

g. spesifikasi... g. spesifikasi alat pengolah limbah B3; h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dikumpulkan, diangkut atau diolah; i. tata letak saluran limbah, pengolahan limbah dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah; j. alat pencegahan pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2), ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dan ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

(1) Izin lokasi pengolahan limbah B3 diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian tentang dampak lingkungan dan kelayakan teknis seperti geohidrologi dari lokasi yang diusulkan.

(1) Untuk kegiatan pengolahan limbah B3 wajib dibuatkan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana

pemantauan lingkungan. (2) Dokumen... (2) Dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan diajukan bersama dengan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (3) Keputusan persetujuan atas analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan dampak lingkungan, dan rencana pemamtauan lingkungan diberikan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(1) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja terhitung sejak disetujuinya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan oleh instansi yang bertanggung jawab. (2) Syarat dan kewajiban tersebut dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(1) Apabila penghasil limbah B3 juga bertindak sebagai pengolah limbah B3 dan lokasi pengolahannya sama dengan lokasi kegiatan utamanya, maka analisis dampak lingkungan untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dibuat secara terintegrasi dengan analisis

dampak lingkungan untuk kegiatan utamanya. (2) Apabila... (2) Apabila pengolahan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 di lokasi kegiatan utamanya, maka hanya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggungjawab yang diajukan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan bersama dengan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). (3) Keputusan mengenai permohonan izin sebagimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggungjawab di bidangnya. (4) Syarat dan kewajiban tersebut dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Apabila penghasil limbah B3 juga bertindak sebagai pengolah limbah B3 dan lokasi pengolahannya berbeda dengan lokasi kegiatan usahanya, maka terhadap kegiatan pengolahan limbah B3 tersebut berlaku ketentuan mengenai pengolahan limbah B3 dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

BAB V…

(1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasukkan limbah B3 dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Pengangkatan limbah B3 dari luar negeri melalui wilayah Negara Republik INDONESIA, wajib dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemerintah Republik INDONESIA. (3) Pengiriman limbah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Republik INDONESIA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengiriman limbah B3 ke luar negeri ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Setiap badan usaha yang melakukan penyimpanan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan termasuk penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan daya racun limbah B3.

(1) Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3. (2) Badan... (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan MENETAPKAN simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap jenis limbah B3.

(1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemantauan penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah termasuk penimbun limbah B3.

(1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang: a. memasuki areal lokasi penghasil, pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan akhir limbah B3; b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium; c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;

d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan. Pasal 32…

Penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah termasuk penimbun limbah B3 wajib memabantu petugas pengawas dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.

(1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup. (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup mengevaluasi laporan tersebut guna menyusun kebijakan pengelolaan limbah B3.

(1) Untuk menjaga kesehatan kerja dan pengawas yang bekerja di bidang pengelolaan limbah B3, dilakukan uji kesehatan secara berkala. (2) Uji kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh pengelola limbah B3. (3) Uji kesehatan bagi pengawas pengelolaan limbah B3 sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang kesehatan tenaga kerja. Pasal 35…

(1) Penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 bertanggungjawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggungjawabnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(1) Penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya. (2) Apabila penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau menanggulangi tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau pihak ketiga dengan permintaan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil, pengumpul, pengangkut, dan/atau pengolah limbah B3 yang bersangkutan.

BAB VI…

(1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan memberi peringatan tertulis kepada penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1). (2) Apabila dalam jangka waktu lima belas hari sejak dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan atau tetap tidak mematuhi ketentuan pasal yang dilanggarnya, maka Badan Pengendalian Lingkungan dapat menghentikan sementara operasi alat penyimpanan, dan pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan limbah B3 sampai pihak yang diberi peringatan mematuhi ketentuan yang dilanggarnya. (3) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan wajib dengan segera mencabut keputusan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila pihak yang diberi peringatan telah mematuhi ketentuan yang dilanggarnya.

Pengangkut limbah B3 yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang di bidang perhubungan. Pasal 39…

Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 dan Pasal 35 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(1) Apabila pada saat berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini telah dilakukan pembuangan dan/atau penimbunan limbah B3 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, maka setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut atau mengolah limbah B3 baik masing-masing maupun bersama-sama secara proposional wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan

dalam jangka waktu selambat-lambatnya lima tahun. (2) Apabila... (2) Apabila orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut atau mengolah limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dapat melakukan atau meminta pihak ketiga melakukan pembersihan atau pemulihan lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut dan mengolah limbah B3, baik secara sendiri maupun bersama-sama secara proposional.

Setiap orang atau badan usaha yang sudah melakukan kegiatan pengumpulan, ataupun pengolahan pada saat berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, wajib meminta izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun terhitung sejak saat berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 1994. MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REP[UBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 26