Peraturan Presiden (2,662)
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
PENYELENGGARAAN ASEAJV PARA GAMES XI TAHUN 2022
KEMENTERIAN PERTAHANAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN
JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
REVITALISASI FASILITAS PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM
PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL
PENGESAHAN ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PAJAK
DEWAN NASIONAL, SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL, DEWAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION
PENATAAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN PASAR LELANG
KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2020-2024
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
PEROLEHAN TANAH DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK BONE
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA KONSIL
PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN
DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH
PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA