LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: yang 1. Produktivitas adalah sikap mental dan etos kerja selalu berusaha melakukan perbaikan mutu kehidupan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.

1. Produktivitas Nasional adalah tingkat efisiensi, efektivitas, dan kualitas secara total dari seluruh proses produksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun swasta. Daya 3. Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Saing adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka meningkatkan Produktivitas dan daya saing nasional secara terencana, terstruktur, sistematis, bersinergi, dan berkesinambungan.
2. Jejaring Kelembagaan Pelayanan Peningkatan Produktivitas adalah pola hubungan fungsional di arttara para pemangku kepentingan dalam pencapaian peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Lembaga Produktivitas Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga Produktivitas Nasional berbentuk Jejaring Kelembagaan Pelayanan Peningkatan Produktivitas yang bersifat lintas sektor dan daerah.

Lembaga Produktivitas Nasional mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan di bidang peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional, serta percepatan program peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Lerr.baga Produktivitas Nasional menyelenggarakan

fungsi:

• pengembangan budaya produktif dan etos kerja;
• pengembangan jejaring informasi peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional;
• pengembangan alat, teknik, dan metode peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional; program d. peningkatan kesadaran dan penggerak Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing;
• pengembangan lembaga pelayanan peningkatan Produktivitas; dan
• pengembangan kapasitas, sumber daya, dan kerja sama peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional, baik nasional maupun internasional.

ORGANISASI Bagian Kesatu Kelembagaan

Susunan Lembaga Produktivitas Nasional, terdiri atas:

• Dewan Pengarah; dan
• Tim Kerja. Pasal7...

Sl( Nlo 10(.071 /\

PRESIDEN

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf a terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota. (21 Keanggotaan Dewan Pengarah, terdiri atas:

• Ketua merangkap anggota dijabat secara ex oJficio oleh Menteri;
• Wakil Ketua merangkap anggota dijabat secara ex officio oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
• Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan bidang pelatihan vokasi dan Produktivitas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerj aan;
• anggota, terdiri atas:

1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; 2l Sekretaris Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

2. Deputi Bidang Ekonomi pada lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4l Sekretaris Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada kementerian yang menyelenggarakan urusa.n pemerintahan di bidang perindustrian;

4. Sekretaris Kementerian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;

5. Sekretaris

Sl( Nlo 1061.59 A

PRESIDEN

1. Sekretaris Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
2. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia; dan
3. Ketua Forum Rektor Indonesia.

(3) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:

• menetapkan kebijakan dan program kerja Lembaga Produktivitas Nasional; dan
• mengarahkan, mengendalikan, serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas Tim Keda Lembaga Produktivitas Nasional.

(1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

b terbagi dalam 4 (empat) kelompok bidang, terdiri atas bidang:

• pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
• dunia usaha dan dunia industri serta dunia kerja;
• pendidikan dan pelatihan; dan
• organisasi kemasyarakatan.

(1) (21 Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

bertugas sebagai:

• pelaksana program kerja Lembaga Produktivitas Nasional; dan
• koordinator program Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

(1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

b, terdiri atas Ketua merangkap anggota dan anggota. (21 Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, dunia kerja, dunia pendidikan dan pelatihan, serta organisasi kemasyarakatan.

(1) (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

diangkat oleh Ketua Dewan Pengarah untuk masa bakti 3 (tiga) tahun. (41 Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergantian oleh Ketua Dewan Pengarah atas usulan Sekretaris Dewan Pengarah. Bagian

.Sl( No l0(1073 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES!A

Bagian Kedua Tata Kerja

(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengarah dan Tim

Keda menerapkan prinsip kerja yang terkoordinasi, terintegrasi, dan transparan, baik secara internal maupun eksternal. (21 Tata kerja Dewan Pengarah dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Dewan Pengarah.

Paragraf 1 Dewan Pengarah

Pasal 1 1

(1) Dewan Pengarah menyelenggarakan rapat secara

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan melibatkan Ketua Tim Kerja. (21 Rapat berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pengarah.

(3) Dalam hal diperlukan, rapat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat menghadirkan tenaga ahli dan/atau narasumber.

(1) Ketua Dewan Pengarah wajib membuat laporan

pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Tata cara pelaporan hasil pelaksanaan tugas Ketua

Dewan Pengarah diatur dengan Peraturan Ketua Dewan Pengarah.

Paragraf 2 Tim Kerja

(1) Ketua Tim Kerja wajib membuat laporan pelaksanaan

tugas kepada Ketua Dewan Pengarah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (21Tata 3l( ttlo l0(-,l,Jli A

PRESIDEN

(2) Tata cara pelaporan pelaksanaan tugas Ketua Tim

Kerja diatur dengan Peraturan Ketua Dewan Pengarah.

Bagian Ketiga Kesekretariatan

(1) Sekretariat Lembaga Produktivitas Nasional

mempunyai tugas melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan.

(1) (21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat

dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

(3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dijabat secara exofficio oleh pejabat pimpinan tinggi

pratama yang melaksanakan fungsi di bidang yang Produktivitas pada kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(1) (41 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat

berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Ketua Dewan Pengarah mengoordinasikan kerja sama yang dibangun lembaga pelayanan peningkatan Produktivitas secara nasional, baik sektor pemerintah maupun swasta.

(1) Gubernur dan bupati/walikota mengoordinasikan

pelayanan kerja sama yang dibangun lembaga peningkatan Produktivitas di tingkat daerah. mengatur (21 Gubernur dan bupati/walikota pembentukan j ej aring lembaga pelayanan peningkatan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c'11 Nlo l0(r149 A

PRESIDEN

PENDANAAN

(1) Pendanaan yang timbul akibat diundangkannya

Peraturan Presiden ini, bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
• sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan

keuangan negara.

(3) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hurr.f b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . .

SK No 155635 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari2023

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari2023

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 144745 A