Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION

Pasal 1

(1) Mengesahkan ASEAN Framework Agreement on the

Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN

mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan

Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan) yang telah

ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura.

(2) Salinan naskah asli ASEAN Framework Agreement on

the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN

mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan

Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan) dalam bahasa Inggris

dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

2022, No. 97 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2022

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2022

,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk mempromosikan dan mengembangkan

pariwisata, investasi, perdagangan, serta pertukaran budaya di antara negara-negara anggota antar orang

ASEAN, perlu meningkatkan konektivitas orang

dengan menggunakan kendaraan bermotor melalui kemudahan persyaratan pergerakan orang di tingkat

ASEAN;

  • bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah

menandatangani ASEAN Framework Agreement on the

Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN

mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan

Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan) sebagai hasil

perundingan antara wakil delegasi negara-negara

2022, No. 97 -2-

ASEAN dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi

ASEAN ke-23 pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura;

  • bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

huruf b perlu disahkan melalui Peraturan Presiden

sebagai dasar hukum pemberlakuannya di Indonesia

terkait pengaturan angkutan penumpang lintas batas

negara di wilayah ASEAN;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Referensi Silang (1)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL