KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

(1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
• pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
• pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
• pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
• pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;

www.peraturan.go.id

2015, No.84 3

• pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;
• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
• Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
• Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
• Direktorat Jenderal Imigrasi;
• Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
• Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
• Inspektorat Jenderal;
• Badan Pembinaan Hukum Nasional;
• Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan;
• Staf Ahli Bidang Ekonomi
• Staf Ahli Bidang Sosial;
• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
• Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua Sekretariat Jenderal

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 4

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro.

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5

(lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling

banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

(5) Bagian yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem

informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, kepustakaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan layanan pengadaan barang/jasa, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

(1) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 5

(2) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang- undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 6

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling

banyak 3 (tiga) Subbbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Bagian Keempat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

(1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

www.peraturan.go.id

2015, No.84 7

• pelaksanaan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling

banyak 4 (empat) Subbbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 4 (empat) Seksi.

Bagian Kelima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

(1) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 8

(2) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri atas Sekretariat Direktorat

Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling

banyak 3 (tiga) Subbbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 9

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 4 (empat) Seksi.

Bagian Keenam Direktorat Jenderal Imigrasi

(1) Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
• pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;

www.peraturan.go.id

2015, No.84 10

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan;
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas Sekretariat Direktorat

Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling

banyak 4 (empat) Subbbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 4 (empat) Seksi.

Bagian Ketujuh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

(1) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dipimpin oleh Direktur

Jenderal.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
• pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri atas Sekretariat

Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling

banyak 4 (empat) Subbbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem

www.peraturan.go.id

2015, No.84 12

informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 4 (empat) Seksi.

Bagian Kedelapan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

(1) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Direktur

Jenderal.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;

www.peraturan.go.id

2015, No.84 13

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia terdiri atas Sekretariat

Direktorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling

banyak 3 (tiga) Subbbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan

(6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 4 (empat) Seksi.

Bagian Kesembilan Inspektorat Jenderal

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Menteri.

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Inspektorat Jenderal melaksanakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
• penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan

paling banyak 6 (enam) Inspektorat.

(2) Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan Bagian terdiri atas 4 (empat) Subbbagian.

(3) Bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang menangani fungsi

perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu)

Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Kesepuluh Badan Pembinaan Hukum Nasional

(1) Badan Pembinaan Hukum Nasional berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Badan Pembinaan Hukum Nasional dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
• pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
• pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri atas Sekretariat Badan dan

paling banyak 4 (empat) Pusat.

(2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling

banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Badan yang menangani fungsi perencanaan,

pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan penyusunan peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Kesebelas Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 16

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
• pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
• pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
• pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat) Pusat.

(2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling

banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagian pada Sekretariat Badan yang menangani fungsi perencanaan,

pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan penyusunan peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 3 (tiga) Subbidang.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 17

Bagian Keduabelas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

(1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi

Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi

Manusia dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
• pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
• pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
• pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi

Manusia terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 3 (tiga) Pusat.

(2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling

banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 18

(4) Bagian pada Sekretariat Badan yang menangani fungsi perencanaan,

pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan penyusunan peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

Bagian Ketigabelas Staf Ahli

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

(1) Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas memberikan

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang politik dan keamanan serta hubungan luar negeri dan wilayah perbatasan.

(2) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi

terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi.

(3) Staf Ahli Bidang Sosial mempunyai tugas memberikan rekomendasi

terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial

(4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga.

(5) Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Keempatbelas Jabatan Fungsional

Di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 19

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di provinsi.

(2) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis

penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Unit Pelaksana Teknis Kementerian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 20

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibebankan kepada Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.

www.peraturan.go.id

2015, No.84 21

Pembinaan unit organisasi di lingkungan Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis yang menangani tugas dan fungsi yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal, pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam:

www.peraturan.go.id

2015, No.84 22

• Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; dan
• Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2015

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2015

,

www.peraturan.go.id