Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
• pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
• pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.