Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI ANAK TELANTAR

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.

4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

5. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial Anak, keluarga Anak, dan lingkungan sosial Anak.

6. Tim Koordinasi Layanan Kesejahteraan Anak adalah pusat koordinasi Rehabilitasi Sosial atau nama lain yang berada di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

7. Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif adalah penyelenggara Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti sosial yang berada di daerah kabupaten/kota.

8. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

10. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

11. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap Anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

13. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

(1) Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar meliputi: a. Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial; dan b. Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial. (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab bupati/wali kota. (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab gubernur. (4) Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik Pemerintah Daerah provinsi maupun masyarakat.

(1) Layanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar diberikan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. bimbingan mental spiritual;

d. bimbingan fisik; e. bimbingan sosial dan konseling; f. pelayanan aksesibilitas; g. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau h. rujukan. (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial. (3) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial dan bekerja sama dengan tenaga profesi lainnya. (4) Pekerja Sosial dalam memberikan layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur. (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. pendekatan awal; b. asesmen; c. perencanaan intervensi; d. intervensi; dan e. evaluasi, rujukan, dan terminasi.

Kriteria Anak Telantar terdiri atas: a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Kriteria Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial, terdiri atas: a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan b. masih ada perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

(1) Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan masyarakat. (2) Layanan Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan: a. dukungan pelayanan/pendampingan kepada Anak Telantar dalam Keluarga dan masyarakat; dan b. bimbingan kepada Keluarga dan masyarakat. (3) Layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. dinas sosial daerah kabupaten/kota; b. LKSA yang ditetapkan oleh dinas sosial; dan/atau c. pusat kesejahteraan sosial. (4) LKSA yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di kecamatan atau daerah kabupaten/kota. (5) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di desa atau kelurahan atau nama lain.

(1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial berupa: a. data dan pengaduan; b. kedaruratan; dan c. pemenuhan kebutuhan dasar. (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial. (3) Dalam melaksanakan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pekerja Sosial dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial dan bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya. (4) Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan penugasan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota.

(1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Anak Telantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasar Anak Telantar. (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial.

(1) Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Anak Telantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. (2) Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penjangkauan; dan/atau b. rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Telantar. (3) Selain layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga pemenuhan kebutuhan dasar.

(1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; b. sandang; c. alat bantu; d. perbekalan kesehatan; e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Anak Telantar; f. bimbingan sosial kepada Keluarga Anak Telantar serta masyarakat; g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas anak; h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; i. penelusuran keluarga; j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan k. rujukan. (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

(1) Anak Telantar yang telah menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dapat dirujuk ke: a. Keluarga; b. Panti Sosial; atau c. unit pelaksana teknis milik Kementerian Sosial. (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. balai Rehabilitasi Sosial; dan b. loka Rehabilitasi Sosial.

(1) Rujukan ke Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan apabila terjadi reunifikasi. (2) Rujukan ke Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi berita acara serah terima penempatan Anak Telantar ke Keluarga. (3) Rujukan ke Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan pemberian pendampingan dan pemantauan terhadap Anak dan Keluarga. (4) Pendampingan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pekerja Sosial dan dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

(1) Rujukan ke Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan setelah 7 (tujuh) hari dan belum atau tidak terjadi reunifikasi. (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. surat permohonan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota; b. hasil asesmen dari Pekerja Sosial;

c. surat keterangan sehat dari dokter pada saat akan ditempatkan ke Panti Sosial; dan d. berita acara serah terima penempatan Anak Telantar ke dalam Panti Sosial. (3) Sebelum terjadi reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar merupakan tanggung jawab bupati/wali kota.

Rujukan ke unit pelaksana teknis milik Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan setelah Anak Telantar mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan memenuhi kriteria mendapatkan Rehabilitasi Sosial lanjut.

Kriteria Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial, terdiri atas: a. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau c. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

(1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar. (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengasuhan; b. permakanan;

c. sandang; d. asrama yang mudah diakses; e. perbekalan kesehatan; f. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; h. pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak; i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; j. pelayanan penelusuran Keluarga; k. pelayanan reunifikasi Keluarga; dan/atau l. akses layanan pengasuhan kepada Keluarga pengganti. (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

(1) Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah provinsi dan/atau LKSA yang ditetapkan oleh gubernur. (2) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Anak Telantar yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan memenuhi kriteria, dapat dirujuk untuk menerima Rehabilitasi Sosial lanjut.

(1) Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh unit pelayanan teknis milik Kementerian Sosial yang dilakukan di luar atau di dalam

unit pelayanan teknis milik Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 11 ayat (2). (2) Kriteria mendapatkan Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Anak yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Keluarga tapi masih membutuhkan layanan Rehabilitasi Sosial lanjut; b. Anak yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial dan telah kembali ke dalam Keluarga tetapi masih membutuhkan layanan Rehabilitasi Sosial lanjut; c. Anak yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial yang masih membutuhkan Rehabilitasi Sosial lanjut; dan/atau d. Anak yang memerlukan layanan Rehabilitasi Sosial lanjut yang telah diidentifikasi atau diasesmen oleh Pekerja Sosial. (3) Rujukan untuk menerima Rehabilitasi Sosial lanjut dilengkapi dengan: a. surat permohonan dari dinas sosial daerah provinsi; b. surat persetujuan untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial lanjut dari Keluarga, wali, pengasuh, aparat desa atau lurah atau nama lain, atau kepala dinas sosial setempat; c. hasil asesmen dari Pekerja Sosial; d. surat keterangan sehat dari dokter pada saat akan ditempatkan ke balai atau loka; dan e. berita acara serah terima penempatan Anak Telantar ke dalam balai atau loka.

(1) Untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di

luar dan di dalam Panti Sosial, dibentuk Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain. (2) Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh bupati/wali kota dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota. (3) Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh gubernur dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Selain mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial melaksanakan tugas: a. memenuhi kebutuhan Anak Telantar; b. mencegah keterpisahan Anak Telantar dari Keluarganya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik Anak; c. pelayanan bagi Anak dalam situasi rentan; dan d. mencegah terjadinya ketelantaran Anak.

(1) Struktur Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua merangkap anggota; c. sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh bupati/wali kota. (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berasal dari unsur: a. dinas sosial daerah kabupaten/kota; b. dinas pendidikan daerah kabupaten/kota; c. dinas kesehatan daerah kabupaten/kota; d. dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten/kota; e. dinas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah kabupaten/kota; f. kantor wilayah kementerian agama daerah kabupaten/kota; g. kepolisian resor; h. pengadilan negeri; i. pengadilan agama; j. kejaksaan negeri; k. balai pemasyarakatan; dan/atau l. lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Selain mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di dalam Panti Sosial melaksanakan tugas: a. memastikan terbentuknya Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di setiap daerah kabupaten/kota; b. mempercepat pelaksanaan standar pelayanan minimal Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di daerah kabupaten/kota; dan c. mendorong pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Telantar di daerah kabupaten/kota di dalam daerah provinsi.

(1) Struktur Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di dalam Panti Sosial terdiri atas:

a. penanggung jawab; b. ketua merangkap anggota; c. wakil ketua merangkap anggota; d. sekretaris merangkap anggota; dan e. anggota. (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh gubernur. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah provinsi. (4) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh kepala dinas sosial daerah provinsi. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berasal dari unsur: a. dinas sosial daerah provinsi; b. dinas pendidikan daerah provinsi; c. dinas kesehatan daerah provinsi; d. dinas kependudukan dan catatan sipil daerah provinsi; e. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah provinsi; f. kantor wilayah kementerian agama daerah provinsi; g. kepolisian daerah; h. pengadilan tinggi; i. pengadilan agama; j. kejaksaan tinggi; k. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau l. lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah

(1) Sumber daya manusia dalam melakukan layanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar terdiri atas: a. Pekerja Sosial; b. tenaga kesejahteraan sosial; c. relawan sosial; dan d. penyuluh sosial. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. (3) Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

(1) Setiap Panti Sosial dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memiliki Pekerja Sosial dan tenaga kesejahteraan sosial sesuai dengan beban kerja. (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial dan tenaga kesejahteraan sosial serta akreditasi LKSA. (3) Sertifikasi Pekerja Sosial dan tenaga kesejahteraan sosial serta akreditasi LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pusat kesejahteraan sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang relawan sosial.

(2) Relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. karang taruna; b. tenaga pelopor perdamaian; c. taruna siaga bencana; d. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; e. wanita pemimpin kesejahteraan sosial; f. kader rehabilitasi berbasis masyarakat; g. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau h. penyuluh sosial masyarakat. (3) Relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan dan pengawasan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar: a. provinsi, dilaksanakan oleh:

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, untuk pembinaan umum; dan
2. Menteri, untuk pembinaan teknis. b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis (2) Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal:

a. belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, maka Menteri berdasarkan permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing- masing; atau b. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, maka Menteri berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing- masing.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan hambatan atas

pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.

(1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar panti di daerah kabupaten/kota kepada gubernur. (2) Gubernur menyampaikan laporan atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial di daerah provinsi dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. (3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri memiliki tanggung jawab: a. merumuskan dan MENETAPKAN pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar; b. MENETAPKAN norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar; c. menyusun rencana kerja nasional penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar secara berkala dan berkelanjutan;

d. menyelenggarakan rapat koordinasi nasional tentang Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak telantar; e. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar; f. memberikan penguatan kepada penyelenggara Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar; g. mendorong Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak telantar; h. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar; i. melakukan pengembangan model layanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar; j. mengangkat, menugaskan, dan mengembangkan satuan bakti Pekerja Sosial untuk memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota; dan k. melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan dengan kementerian/lembaga terkait.

Gubernur memiliki tanggung jawab: a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial; b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial; c. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial; d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada dinas sosial daerah provinsi yang berhubungan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial;

e. membentuk Tim Koordinasi Layanan Kesejahteraan Anak atau nama lain; f. mendorong pembentukan Tim Pelaksana Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di seluruh daerah kabupaten/kota; g. menyusun rencana kerja daerah provinsi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial secara berkala dan berkelanjutan; h. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial; i. memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial; j. mengangkat, menugaskan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar dalam Panti Sosial di daerah provinsi; k. MENETAPKAN lembaga kesejahteraan sosial yang melakukan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial; l. membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki; dan m. membangun sistem rujukan antarperangkat daerah terkait.

Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab: a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial; b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial; c. membentuk Tim Pelaksana Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain;

d. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain; e. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain; f. menyusun rencana kerja daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial secara berkala dan berkelanjutan; g. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial; h. memberikan penguatan Kepada lembaga pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial; i. mengangkat, menugaskan, mengelola, dan mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial di daerah kabupaten/kota; j. merekomendasikan lembaga mitra pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial; k. membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan; dan l. membangun sistem rujukan antar organisasi perangkat daerah terkait.

(1) Sumber pendanaan untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang menjadi tanggung jawab Menteri dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Peraturan Menteri ini merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA