Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes adalah UPT dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan. 3. Klasifikasi Poltekkes Kemenkes adalah pengelompokan organisasi Poltekkes Kemenkes yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan kesehatan berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi. 4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, yang apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan. 5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 7. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Badan adalah unit organisasi yang dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1) Poltekkes Kemenkes berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Poltekkes Kemenkes secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Badan dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(1) Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan klasifikasi. (2) Klasifikasi Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian dari hasil evaluasi beban kerja dan kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Klasifikasi Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Poltekkes Kemenkes kelas I; b. Poltekkes Kemenkes kelas II; dan c. Poltekkes Kemenkes kelas III. (4) Poltekkes Kemenkes kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah 10 (sepuluh) Poltekkes Kemenkes. (5) Poltekkes Kemenkes kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berjumlah 16 (enam belas) Poltekkes Kemenkes. (6) Poltekkes Kemenkes kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berjumlah 12 (dua belas) Poltekkes Kemenkes.

(1) Poltekkes Kemenkes mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan. (2) Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Poltekkes Kemenkes menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan; c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; f. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan; g. pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan; h. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni; i. pengelolaan sistem, data, dan informasi; j. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan l. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Poltekkes Kemenkes dapat melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi setelah

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poltekkes Kemenkes dipimpin oleh direktur.

Susunan organisasi Poltekkes Kemenkes terdiri atas: a. dewan pertimbangan atau nama lain; b. senat; c. direktur; dan d. satuan pengawas internal.

Dewan pertimbangan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik Poltekkes Kemenkes.

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes.

Susunan organisasi direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas: a. direktur dan wakil direktur; b. bagian dan/atau subbagian; c. jurusan; d. pusat; dan e. unit.

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes; b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;

e. pelaksanaan kerja sama; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan g. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes.

(1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. wakil direktur bidang akademik; b. wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum; dan c. wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

(1) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi. (2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum. (3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

(1) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekkes Kemenkes yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes. (2) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Bagian dan/atau subbagian dipimpin oleh kepala.

(1) Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh bagian administrasi akademik dan umum. (2) Bagian administrasi akademik dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan umum. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian administrasi akademik dan umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan Poltekkes Kemenkes; b. penyiapan bahan administrasi akademik; c. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kerja sama; d. pelaksanaan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni; e. pengelolaan data dan informasi;

f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; g. pelaksanaan urusan keuangan; h. pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang dan jasa; i. penataan organisasi dan tata laksana; j. pelaksanaan urusan kepegawaian; k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan l. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes.

Susunan organisasi bagian administrasi akademik dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas: a. subbagian administrasi akademik; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama Poltekkes Kemenkes kelas I.

Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. subbagian administrasi akademik; b. subbagian administrasi umum; dan c. kelompok jabatan fungsional.

(1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan

data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Poltekkes Kemenkes kelas II.

Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kemenkes kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. subbagian administrasi akademik; b. subbagian administrasi umum; dan c. kelompok jabatan fungsional.

(1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, oganisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Poltekkes Kemenkes kelas III.

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi. (3) Pembukaan dan penutupan jurusan pada Poltekkes Kemenkes ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas: a. ketua jurusan; b. sekretaris jurusan; c. program studi; d. laboratorium/bengkel praktek/workshop; dan e. kelompok jabatan fungsional dosen. (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pimpinan jurusan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretaris jurusan.

(1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi. (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua program studi.

(3) Ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen yang ditetapkan oleh direktur. (4) Pembukaan dan penutupan program studi dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berdasarkan usulan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (5) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Kepala Badan yang disertai dengan kajian kebutuhan.

(1) Laboratorium/bengkel praktek/workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan. (2) Laboratorium/bengkel praktek/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan dan memiliki keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan serta bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu. (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur. (3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada Poltekkes Kemenkes kelas I dan Poltekkes Kemenkes kelas II terdiri atas: a. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. pusat pengembangan pendidikan; dan c. pusat penjaminan mutu. (2) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada Poltekkes Kemenkes kelas III terdiri atas: a. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan b. pusat penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan.

(1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan unsur penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu. (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur melalui wakil direktur sesuai bidang tugasnya. (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional. (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

(1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. unit teknologi informasi; b. unit laboratorium terpadu;

c. unit perpustakaan terpadu; dan d. unit pengembangan bahasa. (2) Selain unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit penunjang lainnya sesuai dengan karakteristik dan keilmuan yang dikembangkan pada Poltekkes Kemenkes. (3) Pembentukan unit penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama direktur. (2) Satuan pengawas internal dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan, senat, direktur, jurusan, pusat, unit, dan satuan pengawas internal diatur dalam statuta Poltekkes Kemenkes.

Bagan struktur organisasi Poltekkes Kemenkes tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes, direktur dapat membentuk instalasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

(2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pembentukan instalasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural. (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur melalui wakil direktur sesuai bidang tugasnya. (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala. (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional. (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

Di lingkungan Poltekkes Kemenkes dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi direktur sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi direktur Poltekkes Kemenkes. (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas

mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (4) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) Poltekkes Kemenkes harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes.

(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Poltekkes Kemenkes harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Setiap unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

Semua unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Klasifikasi, nama, dan lokasi Poltekkes Kemenkes tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Direktur dan wakil direktur di lingkungan Poltekkes Kemenkes merupakan pejabat fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan.

(1) Kepala bagian adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b. (2) Kepala subbagian adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Direktur dan wakil direktur diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pejabat administrasi atau jabatan eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk melaksanakan pengembangan kemampuan pelayanan Poltekkes Kemenkes dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan Poltekkes Kemenkes dalam rangka menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum, dapat dibentuk unit pengelola usaha atau nomenklatur lain berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur Poltekkes Kemenkes setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

(1) Setiap Poltekkes Kemenkes harus memiliki statuta yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan.

Ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Poltekkes Kemenkes diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat di lingkungan Poltekkes Kemenkes berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1125), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat dan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur dan pembantu direktur yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/625/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/142/2018 tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA

Tahun 2018 Nomor 1125), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1125), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA