Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa untuk optimalisasi kinerja dan penyederhanaan
birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian
Kesehatan;
b.
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi,
sehingga perlu diubah;
c.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik
Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah
mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 240 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di
Lingkungan Kementerian Kesehatan;
KEMENTERIAN KESEHATAN
jdih.kemkes.go.id
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842);
3.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
166,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2024
Nomor
225,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan
Tinggi
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2012
Nomor
158,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9.
Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes adalah UPT dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan. 3. Klasifikasi Poltekkes Kemenkes adalah pengelompokan organisasi Poltekkes Kemenkes yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan kesehatan berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi. 4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, yang apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan. 5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 7. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Ketentuan huruf b Pasal 11 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
Susunan organisasi direktur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
a.
direktur dan wakil direktur;
b.
dihapus;
c.
jurusan;
d.
pusat; dan
e.
unit.
Pasal 16 dihapus.
Pasal 17 dihapus.
Pasal 18 dihapus.
Pasal 19 dihapus. KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
Pasal 20 dihapus.
Pasal 21 dihapus.
Pasal 22 dihapus.
Pasal 23 dihapus.
Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
- Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37 (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Poltekkes Kemenkes ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibentuk kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
(1) Kelompok
jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) mempunyai
tugas memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan unit
organisasi.
(2) Kelompok
jabatan
pelaksana
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) mempunyai
tugas
memberikan
pelayanan
publik
serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan
unit organisasi.
(3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan kelompok jabatan
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
KEMENTERIAN KESEHATAN
jdih.kemkes.go.id
ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan
hasil analisis jabatan dan beban kerja.
(4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5) Tugas dan klasifikasi kelompok jabatan pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
- Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
(1) Jabatan
fungsional
dan
jabatan
pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan
kelompok
jabatan
fungsional
dan
kelompok
jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 dapat ditugaskan secara individu
dan/atau dalam tim kerja atau nama lain untuk
mendukung
pencapaian
tujuan
dan
kinerja
organisasi.
(2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja
atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau
pimpinan unit organisasi.
(3) Pelaksanaan
tugas
dan
penugasan
jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana, kelompok
jabatan
fungsional
dan
kelompok
jabatan
pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40
Direktur Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah,
manajemen
risiko
pembangunan
nasional,
dan
transformasi
digital
nasional.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41 (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi antarunit organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes secara terpadu, perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes. KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
(2) Proses bisnis antarunit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 17. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44 (1) Setiap unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan Poltekkes Kemenkes, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.
- Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46 (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Poltekkes Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pegawai dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh pegawai secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 50 dihapus.
Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51
(1) Direktur
dan
wakil
direktur
diangkat
dan
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dihapus.
(3) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat
dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 56 dihapus.
Ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
1.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku
jabatan di Politeknik Kesehatan di Lingkungan
Kementerian
Kesehatan
berdasarkan
Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di
Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Politeknik
Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan,
tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat
pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2026
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 405
KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTE RIAN KESEHATAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES
A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES KELAS I DAN II
DEWAN PERTIMBANGAN PENGAWAS DIREKTUR WADIR I WADIR II WADIR III SENAT SATUAN PENGAWAS INTERNAL JURUSAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIT TEKNOLOGI INFORMASI PRODI DIPLOMA III PRODI DIPLOMA IV PRODI PROFESI PRODI MAGISTER TERAPAN PRODI DOKTOR TERAPAN PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIT LABORATORIUM TERPADU UNIT PERPUSTAKAAN TERPADU UNIT PENGEMBANGAN BAHASA KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES KELAS III
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
DEWAN
PERTIMBANGAN
PENGAWAS
DIREKTUR
WADIR I
WADIR II
WADIR III
SENAT
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
JURUSAN
PUSAT PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIT TEKNOLOGI
INFORMASI
PRODI DIPLOMA III
PRODI DIPLOMA IV
PRODI PROFESI
PUSAT PENJAMINAN
MUTU DAN
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN
UNIT
LABORATORIUM
TERPADU
UNIT
PERPUSTAKAAN
TERPADU
UNIT
PENGEMBANGAN
BAHASA
KEMENTERIAN KESEHATAN
jdih.kemkes.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk optimalisasi kinerja dan penyederhanaan
birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian
Kesehatan;
b.
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi,
sehingga perlu diubah;
c.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik
Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah
mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 240 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
- Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
