Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2022 tentang PELAYANAN KEDOKTERAN UNTUK KEPENTINGAN HUKUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum yang selanjutnya disebut Yandokum adalah pemeriksaan terhadap tubuh atau benda yang berasal atau diduga berasal dari tubuh manusia yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam proses hukum atau untuk kepentingan yang dapat diduga berpotensi menjadi masalah hukum.

2. Fasilitas Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum yang selanjutnya disebut Fasyandokum adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi syarat dan standar untuk menyelenggarakan Yandokum.

3. Bedah Mayat Forensik adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat yang meninggal akibat atau sepatutnya diduga akibat tindak pidana.

4. Bedah Mayat Klinis adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian upaya kesehatan.

5. Bedah Mayat Anatomis adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik.

6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

7. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang perkara hukum guna kepentingan pemeriksaan.

8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

11. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penyelenggaraan Yandokum harus memenuhi nilai: a. imparsial; b. independen; c. akuntabel; d. bebas dari konflik kepentingan; e. objektif; f. ilmiah; dan g. anti diskriminasi. (2) Nilai imparsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki arti bahwa penyelenggaraan Yandokum dilakukan dengan tidak memihak. (3) Nilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki arti bahwa Yandokum dilakukan secara profesional dengan mengedepankan kebebasan profesi serta bebas dari tekanan. (4) Nilai akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki arti bahwa Yandokum harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara etis, disiplin dan hukum. (5) Nilai bebas dari konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki arti bahwa Yandokum harus terbebas dari hal-hal yang dapat menyebabkan keraguan terhadap hasil pemeriksaan. (6) Nilai objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki arti bahwa penilaian dan hasil pemeriksaan pada Yandokum tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi seseorang dan pendapat yang tidak berdasarkan pada fakta. (7) Nilai ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki arti bahwa pelayanan kedokteran berbasis bukti yang dilaksanakan secara sistematis atau sesuai dengan standar keilmuan.

(8) Nilai anti diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jaminan bahwa Yandokum dilakukan dengan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap orang.

(1) Penyelenggaraan Yandokum harus menerapkan prinsip: a. mematuhi kaidah etika dan medikolegal; b. keamanan barang bukti; c. pencegahan kontaminasi; d. kerahasiaan; dan e. pembatasan akses. (2) Mematuhi kaidah etika dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki arti bahwa tindakan terhadap tubuh manusia atau bagian tubuh manusia dilakukan dengan penuh penghormatan atas martabat manusia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keamanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki arti bahwa setiap barang bukti yang dikumpulkan harus dijaga keamanannya, termasuk mencegah tertukarnya sampel barang bukti agar dapat diidentifikasi dan digunakan dengan baik dari awal hingga akhir pemeriksaan, dan pemanfaatan untuk pemeriksaan ulang bila dibutuhkan. (4) Pencegahan kontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk menjaga barang bukti sebagaimana aslinya, tidak tercampur dengan hal lain yang dapat mengubah/merusak bentuk dan sifatnya sehingga mengganggu jalannya pemeriksaan atau berdampak terhadap hasil pemeriksaan. (5) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kewajiban bagi seluruh petugas yang terlibat dalam pemeriksaan untuk menjaga kerahasiaan sebagai rahasia kedokteran dan hanya dibuka untuk kepentingan hukum dan peradilan. (6) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap area pemeriksaan, alat dan bahan pemeriksaan, dan dokumen terkait yang hanya boleh dilakukan oleh petugas berwenang. (7) Selain prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Yandokum harus menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan tenaga kesehatan, sensitif jender, pemenuhan hak anak, dan keamanan penanganan materi berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan Yandokum menjadi dasar untuk memberikan keterangan ahli atau informasi yang

dibutuhkan mengenai tubuh manusia atau benda yang berasal atau diduga berasal dari tubuh manusia. (2) Benda yang berasal dari tubuh manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bagian atau potongan dari tubuh manusia; b. organ, jaringan, sel atau molekul dari tubuh manusia; dan/atau c. benda asing yang diambil dari dalam tubuh manusia.

(1) Pemberian keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan atas dasar permintaan dari pihak pemerintah, aparat penegak hukum atau individu yang dibuat secara tertulis kepada Fasyandokum. (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dugaan kasus pidana, dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kasus perdata, dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau perintah pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Yandokum pada Fasyandokum. (2) Fasyandokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Yandokum bagi orang hidup dan orang mati. (3) Fasyandokum bagi orang hidup selain diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dapat diselenggarakan oleh pihak lain/swasta.

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Fasyandokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) di setiap provinsi. (2) Dalam hal pada 1 (satu) provinsi terdapat lebih dari 1 (satu) Fasyandokum bagi orang mati, Fasyandokum tersebut berada pada kabupaten/kota yang berbeda.

(1) Fasyandokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dari rumah sakit. (2) Selain rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Yandokum dapat berbentuk fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Yandokum terdiri atas: a. Yandokum bagi orang hidup; dan b. Yandokum bagi orang mati.

Yandokum bagi orang hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki: a. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal; b. pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup; c. sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang menunjang pelayanan; dan d. standar prosedur operasional Yandokum.

(1) Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diselenggarakan oleh dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal. (2) Dalam hal tidak terdapat dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yandokum dapat dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis lain yang memiliki kewenangan klinis atau telah mendapatkan pelatihan. (3) Pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa Yandokum yang berhubungan dengan pelayanan gawat darurat, untuk penanganan kondisi atau gangguan kesehatan yang terjadi. (4) Pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara multi disiplin. (5) Sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan medis atau non medis yang menunjang: a. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal; dan b. pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup. (6) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan standar dalam pemberian Yandokum yang ditujukan untuk menjamin keaslian kondisi korban, pasien, bahan atau barang bukti dalam rangka menjaga rantai lacak barang bukti.

(1) Yandokum bagi orang hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan pada: a. korban kekerasan fisik; b. korban kekerasan psikis/psikologis; c. korban kekerasan seksual; d. korban penelantaran; dan/atau e. korban kasus lain. (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan korban terhadap tubuh manusia dan mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (3) Kekerasan psikis/psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis/psikologis berat pada seseorang. (4) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan pribadi seseorang secara wajar, baik fisik, psikis, maupun sosial. (6) Kasus lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kasus yang berkaitan dengan proses hukum atau dapat diduga berpotensi bermasalah hukum.

(1) Selain diperuntukan bagi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Yandokum juga dapat digunakan untuk menentukan kecakapan hukum. (2) Penentuan kecakapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dicatat dalam rekam medis.

(1) Yandokum bagi orang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki: a. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal; b. sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang menunjang pelayanan; dan c. standar prosedur operasional pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum.

(2) Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal. (3) Dalam hal tidak terdapat dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Yandokum dapat dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis lain yang memiliki kewenangan klinis atau telah mendapatkan pelatihan. (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi ruang autopsi, laboratorium forensik, dan ruang pemulasaraan jenazah (5) Prasarana dan peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan peralatan kesehatan medis atau non medis yang menunjang pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal. (6) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan standar dalam pemberian Yandokum yang ditujukan untuk menjamin keaslian kondisi korban, pasien, bahan atau barang bukti dalam rangka menjaga rantai lacak barang bukti.

(1) Yandokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara: a. pemeriksaan dugaan tindak pidana pada manusia atau bagian tubuh manusia di tempat kejadian perkara; b. skrining aspek medikolegal; c. pemeriksaan mayat forensik; dan d. pemeriksaan bedah mayat forensik. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tujuan: a. memastikan tanda kematian; b. mencari tanda kekerasan; c. memperoleh barang bukti medis; d. identifikasi mayat; e. memperoleh sebab kematian; f. mengetahui mekanisme kematian; g. mengetahui cara kematian; dan/atau h. memperkirakan waktu kematian. (3) Skrining aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap mayat dengan tanda mengarah kepada peristiwa pidana yang ditemukan tanda kematian tidak wajar atau mencurigakan terutama apabila kematian tidak disaksikan oleh tenaga medis/tenaga kesehatan, dan/atau terjadi di luar fasilitas pelayanan kesehatan. (4) Selain terhadap mayat dengan tanda mengarah kepada peristiwa pidana atau mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), skrining aspek medikolegal juga dilakukan terhadap mayat pada kasus yang harus dilaporkan kepada pihak kepolisian.

(5) Kasus yang juga harus dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. kematian tokoh publik atau kematian yang telah menjadi perhatian publik; b. temuan mayat yang identitasnya belum dapat dipastikan; c. temuan mayat yang tidak diketahui keluarganya; d. temuan kerangka manusia atau diduga kerangka manusia; e. kecelakaan transportasi darat, udara, dan laut; f. kematian massal; g. kematian yang berhubungan dengan tempat kerja; h. kematian pada kegiatan olahraga/pertandingan; i. kematian pada anak yang diduga akibat kekerasan; j. penelantaran yang mengakibatkan kematian terhadap anak; k. kematian akibat perundungan; l. kematian warga binaan di rutan atau lapas; m. kematian pada pelayanan kesehatan tradisional empiris; n. kematian yang diduga akibat bunuh diri; dan o. kasus kematian lain yang berkaitan dengan proses hukum atau dapat diduga berpotensi bermasalah hukum. (6) Dalam hal skrining aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki dokter atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan dapat merujuk kepada Fasyandokum dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan kemampuan pelayanan. (7) Hasil skrining aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan oleh Fasyandokum kepada kepolisian terdekat.

(1) Fasyandokum yang menerima mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) wajib melakukan pemeriksaan luar mayat. (2) Pemeriksaan luar mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemeriksaan bagian luar mayat dan dapat dilengkapi dengan pendokumentasian fotografik. (3) Fasyandokum harus berkoordinasi dengan kepolisian di wilayah ditemukannya mayat untuk memastikan kepolisian telah mengetahui adanya temuan mayat yang diduga mati secara tidak wajar. (4) Berdasarkan temuan mayat dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik kepolisian mengirimkan surat permintaan pemeriksaan. (5) Permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. pemeriksaan luar mayat; atau b. pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam mayat.

(1) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Fasyandokum melakukan pemeriksaan secara lengkap dan dapat dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan. (2) Pemeriksaan mayat dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan.

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d merupakan pemeriksaan awal terhadap mayat yang dilakukan secara ilmiah dengan cara membandingkan data postmortem dengan data antemortem. (2) Temuan postmortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan melalui pemeriksaan pada mayat secara langsung, berupa: a. penanda identifikasi primer, yang meliputi sidik jari, ciri gigi-geligi, atau DNA. b. penanda identifikasi sekunder, meliputi ciri umum yang meliputi tinggi dan berat badan, jenis kelamin, warna kulit dan ciri umum lainnya; c. ciri khusus yang meliputi tahi lalat, tato, cacat tubuh, dan ciri khusus lainnya; dan/atau d. barang milik mayat yang melekat pada tubuh mayat. (3) Data antemortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi ciri mayat yang diperoleh dari keluarga, tetangga, institusi kependudukan, institusi kesehatan, institusi pendidikan, institusi tempat bekerja, dan kepolisian.

(1) Mayat dinyatakan teridentifikasi apabila memenuhi kriteria minimal berupa kesesuaian data antemortem dengan data postmortem. (2) Terhadap mayat yang telah teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan surat keterangan kematian dan dokumen identifikasi mayat yang paling sedikit memuat: a. identitas mayat; b. waktu dan tempat pemeriksaan; c. dasar penetapan identitas mayat; dan d. tanda tangan dokter dan stempel Fasyandokum. (3) Surat keterangan kematian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan hasil pemeriksaan identifikasi yang dilakukan oleh ahli yang MENETAPKAN. (4) Mayat yang dinyatakan teridentifikasi diserahkan kepada keluarga atau yang mewakili, disertai dengan surat keterangan kematian. (5)

surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada dinas kesehatan dan kepolisian setempat paling lambat 1 (satu) bulan setelah identifikasi mayat selesai dilakukan.

(6) Dalam hal mayat dinyatakan tidak teridentifikasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai standar pelayanan, Fasyandokum dapat melakukan penguburan mayat tersebut. (7) Rekam medis mayat tidak teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan untuk kepentingan identifikasi lanjutan. (8) Dalam hal Fasyandokum dapat mengidentifikasi mayat tak dikenal pada identifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7): a. mayat diserahkan kepada keluarga atau yang mewakili; dan b. dokumen berita acara identifikasi mayat diserahkan kepada dinas kesehatan dan kepolisian setempat.

(1) Dalam kondisi bencana dan/atau kondisi tertentu lain, identifikasi mayat dapat diselenggarakan oleh kepolisian berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kependudukan, dan institusi lain yang terkait. (2) Penyelenggaraan identifikasi mayat pada kondisi bencana dan/atau kondisi tertentu lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar profesi dan identifikasi korban bencana massal (Disaster Victim Identification-DVI) INDONESIA.

Dalam hal dibutuhkan pemeriksaan ulang, pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh tim yang berbeda di Fasyandokum yang sama atau di Fasyandokum lain.

(1) Berdasarkan pemeriksaan Yandokum, Fasyandokum memberikan hasil pemeriksaan dalam bentuk surat keterangan ahli, yang diserahkan kepada peminta keterangan ahli. (2) Surat keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara obyektif berdasarkan hasil pemeriksaan yang sesuai standar disertai analisis dan kesimpulan yang benar dan netral (imparsial), dengan bahasa yang mudah dimengerti. (3) Fasyandokum membuat surat keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah selesai dilakukan pemeriksaan. (4) Surat keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. nama dan alamat Fasyandokum; b. nomor dan tanggal surat permintaan pemeriksaan; c. identitas mayat; d. informasi mengenai penemuan mayat; e. ringkasan hasil pemeriksaan; dan

f. analisis dan kesimpulan hasil pemeriksaan. (5) Dalam hal Fasyandokum belum dapat menyelesaikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fasyandokum dapat meminta perpanjangan waktu penyelesaian pemeriksaan kepada penyidik atau peminta pemeriksaan. (6) Dalam hal dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta laporan hasil pemeriksaan sementara kepada Fasyandokum. (7) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(1) Dalam rangka mengetahui penyebab kematian dapat dilakukan: a. autopsi verbal; b. Bedah Mayat Klinis atau Bedah Mayat Anatomis;dan c. autopsi virtual. (2) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan metode pengumpulan informasi tentang gejala dan keadaan seseorang yang meninggal untuk menentukan penyebab kematiannya. (3) Bedah Mayat Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian. (4) Bedah Mayat Anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan bedah mayat dalam rangka pendidikan anatomi manusia dengan tujuan akhir untuk mengetahui penyebab kematian. (5) Bedah Mayat Klinis atau Bedah Mayat Anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. (6) Autopsi virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemeriksaan mayat dengan menggunakan teknik pencitraan.

Bedah Mayat Klinis sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan: a. permintaan tertulis pasien saat masih hidup atau permintaan keluarga yang terdekat dari pasien yang meninggal dunia atau yang mewakili; dan/ atau b. permintaan oleh dinas kesehatan setempat tanpa harus memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya yang terdekat atau yang mewakili, apabila pasien diduga menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.

(1) Bedah Mayat Anatomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya; atau b. atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya atau yang mewakili. (2) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, dan disimpan paling singkat 1 (satu) bulan sejak kematiannya. (3) Bedah Mayat Anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di rumah sakit pendidikan atau institusi pendidikan kedokteran. (4) Pemeriksaan Bedah Mayat Anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan mahasiswa kedokteran di bawah supervisi dosen kedokteran. (5) Setelah pemeriksaan bedah mayat selesai, terhadap mayat harus dilakukan pemulasaraan dan dimakamkan.

Dalam hal pada saat melakukan Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis ditemukan kembali adanya dugaan tindak pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik.

Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak boleh diperjualbelikan.

(1) Dalam rangka kegiatan identifikasi mayat, masyarakat dapat berperan serta dalam bentuk membantu: a. menyebarluaskan informasi dalam rangka upaya identifikasi mayat; b. pengumpulan data antemortem; c. logistik, khususnya identifikasi mayat pada kondisi bencana; dan/atau d. menenangkan dan mengadvokasi keluarga korban. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tim Identifikasi Korban Bencana Massal (Disaster Victim Identification-DVI).

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan dugaan kasus kekerasan terhadap anak dan/atau kekerasan terhadap perempuan. (2) Selain memberikan informasi kepada kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas pelayanan

kesehatan yang menemukan dugaan kasus kekerasan terhadap anak dan/atau perempuan dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan Yandokum. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk Yandokum yang dilakukan di Fasyandokum milik Pemerintah Pusat. (4) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan Fasyandokum. (5) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk penyelenggaraan Yandokum pada Fasyandokum milik Pemerintah Daerah. (6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pendanaan penyelenggaraan Yandokum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk Yandokum selain tindak pidana.

(1) Fasyandokum harus mengganggarkan biaya Yandokum kasus pidana termasuk pelayanan kesehatan untuk perawatan medis korban melalui sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2). (2) Dalam hal Yandokum dilakukan untuk kepentingan program pemerintah, pembiayaan Yandokum dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Biaya Yandokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) Biaya pelayanan kesehatan untuk perawatan medis korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya untuk pemeriksaan Yandokum untuk kepentingan hukum selain hukum pidana mengacu pada tarif masing- masing Fasyandokum dan dibebankan kepada penerima Yandokum.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat melibatkan organisasi profesi terkait.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY