PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses untuk memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. 4. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 6. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
10. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
11. Inspektur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern.
12. Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
13. Unit Organisasi adalah unit kerja setingkat eselon I pada Kementerian.
14. Satuan Kerja adalah unit kerja setingkat eselon II di bawah unit eselon I pada Kementerian.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.

(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian. (2) Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di tingkat Kementerian dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Dalam menyelenggarakan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Unit Organisasi.
(4) Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan atas efektivitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan rekomendasi perbaikan. (5) Pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, dan kepala UPT menerapkan SPIP dalam lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. (6) Hasil pengawasan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri secara berkala.

Dalam pengawasan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat Jenderal memiliki akses terhadap seluruh dokumen, data, informasi, dan pihak yang terkait.

(1) SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan unsur: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan Pengendalian Intern.
(2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dilakukan untuk memastikan: a. ketepatan pemilihan tujuan SPIP; b. akuntabilitas SPIP; dan c. tujuan pelaksanaan SPIP tercapai. (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mekanisme penyelenggaraan SPIP;
b. tahapan penyelenggaraan SPIP; dan c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(1) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui mekanisme berlapis dan berjenjang di bawah kendali Menteri. (2) Mekanisme berlapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan: a. SPIP lapis satu; b. SPIP lapis dua; dan c. SPIP lapis tiga. (3) Penyelenggaraan SPIP lapis satu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan UPT terhadap rencana pengendalian intern. (4) Penyelenggaraan SPIP lapis dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh sekretariat direktorat jenderal, sekretariat badan, sekretariat Inspektorat Jenderal, dan biro perencanaan terhadap pengendalian pelaksanaan SPIP lapis satu.

(5) Penyelenggaraan SPIP lapis tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap keseluruhan pelaksanaan SPIP lapis satu dan SPIP lapis dua. (6) Penyelenggaraan SPIP lapis satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Kementerian, dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. (7) Penyelenggaraan SPIP lapis dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan oleh sekretaris Inspektorat Jenderal, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris badan, atau kepala biro perencanaan.
(8) Penyelenggaraan SPIP lapis tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal.

(1) SPIP lapis dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (4) melakukan Reviu terhadap penyelenggaraan SPIP lapis satu:
a. untuk tingkat Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan UPT, oleh sekretaris Inspektorat Jenderal, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris badan, atau kepala biro perencanaan; atau b. untuk tingkat Kementerian, oleh tim ad hoc. (2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk melalui keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur eselon I lingkup Kementerian. (4) SPIP lapis tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5) melakukan Reviu dan Evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPIP lapis satu dan SPIP lapis dua.

Mekanisme berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: a. hierarki penyelenggaraan SPIP di Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan UPT terkait; dan b. proses penjabaran dari lingkup kebijakan dan/atau program hingga tingkat keluaran, atau dari lingkup makro hingga tingkat mikro.

Mekanisme penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Paragraf 1 Umum

Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan melalui tahapan: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan
c. pelaporan.

Paragraf 2 Tahapan Persiapan

Dalam melakukan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, setiap pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, dan kepala UPT harus: a. membentuk struktur pelaksana SPIP; dan b. menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP.

(1) Pembentukan struktur pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi: a. pembentukan tim pelaksana SPIP; dan b. pembentukan satuan tugas SPIP. (2) Tim pelaksana SPIP dan satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, atau kepala UPT sesuai kewenangannya.

(1) Tim pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. menyusun dan menginternalisasi rencana kerja pelaksanaan SPIP; b. mengoordinasikan pelaksanaan SPIP; c. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal selaku pengawas penyelenggaraan SPIP; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan SPIP pada pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, atau kepala UPT. (2) Satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan SPIP; b. melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan SPIP kepada pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, atau kepala UPT;

c. memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPIP kepada pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, atau kepala UPT; dan d. melakukan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

(1) Rencana kerja pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit memuat: a. rangkaian aktivitas; b. penetapan target dan ukuran keberhasilan; c. pembagian beban kerja; dan
d. pengaturan waktu tim pelaksana dan satuan tugas SPIP. (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penggunaan anggaran bagi kegiatan tim pelaksana dan satuan tugas SPIP.

Paragraf 3 Tahapan Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. menyusun rencana pengendalian intern; b. mengimplementasikan pengendalian intern dengan mengacu pada muatan rencana pengendalian intern; dan c. melakukan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP. (2) Pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, dan kepala UPT.

(1) Rencana pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disusun oleh tim pelaksana SPIP dan satuan tugas SPIP serta dikoordinasikan oleh pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, dan kepala UPT. (2) Rencana pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana kerja SPIP. (3) Penyusunan rencana pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya.

(1) Rencana pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit memuat: a. penetapan tujuan dan sasaran, analisis lingkungan pengendalian, dan penilaian risiko;

b. kebijakan, prosedur, serta kegiatan pengendalian berdasarkan pokok-pokok hasil proses;
c. rencana informasi dan komunikasi; dan d. rencana Pemantauan dan Evaluasi. (2) Penyusunan rencana pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. pelaksanaan survei persepsi; b. penilaian dan analisis lingkungan pengendalian berdasarkan hasil survei persepsi; c. perumusan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman atas lingkungan pengendalian sebagai salah satu pertimbangan penyusunan kebijakan pengendalian; d. penelaahan atas risiko strategis dan arahan manajemen risiko strategis tingkat kebijakan dan program terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas fungsi Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan/atau UPT; e. penilaian risiko operasional terhadap tujuan, sasaran, dan target capaian Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan/atau UPT; f. pemetaan dan pengelompokkan seluruh pihak terkait dengan memperhatikan hasil penilaian lingkungan pengendalian, serta hasil penilaian risiko; g. perumusan rencana informasi dan komunikasi sebagai tindak lanjut hasil pemetaan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada huruf f; dan h. perumusan rencana pengendalian serta rencana Pemantauan dan Evaluasi.

Dalam hal terdapat perubahan penilaian risiko berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi triwulanan, tim pelaksana SPIP dapat melakukan perubahan rencana pengendalian intern.

(1) Rencana pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan Reviu oleh: a. SPIP lapis dua pada bulan Juli tahun sebelumnya; dan b. SPIP lapis tiga pada bulan Oktober tahun sebelumnya bersamaan dengan penetapan daftar isian penggunaan anggaran.
(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan keselarasan rencana pengendalian intern terhadap rencana kerja.

Matriks tata cara penyusunan rencana pengendalian intern tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan Menteri ini.

Implementasi pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: a. pembangunan budaya sadar risiko; b. pembangunan sistem informasi; dan c. penilaian pengendalian.

(1) Pembangunan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui: a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, loka karya atau sosialisasi budaya sadar risiko; b. tersedianya tinjauan atas risiko baru; c. pemberian penghargaan terhadap pelaksana pengendalian intern terbaik; dan/atau d. pengembangan sumber daya manusia. (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui: a. tersedianya data analitik risiko; b. pengambilan keputusan berbasis data risiko; dan/atau c. tersedianya data risiko. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal.

(1) Penilaian pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi kegiatan: a. terlaksananya kegiatan pengendalian pada setiap tahapan/langkah sesuai dengan standar operasional dan prosedur kegiatan; b. terlaksananya kegiatan pengendalian sesuai dengan rencana kegiatan pengendalian yang tertuang dalam dokumen rencana pengendalian intern; dan c. penyusunan standar operasional dan prosedur pengendalian telah disesuaikan dengan perbaikan risiko berdasarkan hasil Pemantauan. (2) Matriks parameter penilaian pengendalian intern tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada setiap Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan UPT. (2) Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan tugas SPIP sesuai dengan hierarkinya.

(3) Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

(1) Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan secara terintegrasi yang mencakup unsur: a. SPIP; b. manajemen risiko indeks;
c. indeks efektivitas pengendalian korupsi; dan d. kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis; b. struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan c. pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di tingkat Unit Organisasi, dilakukan penjaminan kualitas penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. (2) Penjaminan kualitas penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Alur penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan
Pasal 26 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4 Tahapan Pelaporan

(1) Pelaporan pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh setiap pelaksana SPIP.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan seluruh tahap penyelenggaraan SPIP. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Inspektur Jenderal. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berjenjang dan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal. (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan penyusunan rencana pengendalian intern tingkat Kementerian. (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Paragraf 1
Umum

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan: a. pembinaan penyelenggaraan SPIP; dan b. pengawasan penyelenggaraan SPIP.

Paragraf 2 Pembinaan

(1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dengan melibatkan Unit Organisasi terkait. (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. sosialisasi; b. bimbingan teknis;
c. konsultasi; dan/atau d. penyelenggaraan pelatihan. (3) Dalam hal diperlukan untuk penyadartahuan lebih lanjut, Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Paragraf 3 Pengawasan

(1) Pengawasan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Inspektur Jenderal.

(2) Pengawasan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. Reviu; dan
b. Evaluasi.

(1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap penyelenggaraan SPIP yang telah di Reviu pada lapis dua.
(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh untuk memberikan gambaran keberhasilan berdasarkan ukuran dampak dan manfaat strategis Kementerian. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali. (3) Hasil kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan berikutnya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tahapan pelaksanaan SPIP tahun anggaran 2025 yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125), disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125), dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Œ

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Lapis Satu Lapis Dua Lapis Tiga MENTERI PIMPINAN UNIT ORGANISASI (Sekjen/Irjen/Dirjen/Kepala Badan) SATUAN KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Sekretariat Itjen/Ditjen/ Badan dan Biro Perencanaan INSPEKTORAT JENDERAL (selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)) LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

MEKANISME PENYELENGGARAAN SPIP

Keterangan:

: alur penugasan/pendelegasian

: alur pelaporan

: alur pembinaan, penilaian, dan/atau penjaminan kualitas.

Dalam Unit Organisasi masing-masing yang relevan, satuan tugas SPIP berkedudukan di sekretariat direktorat jenderal/Inspektorat Jenderal/badan atau biro perencanaan.

Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi SPIP lapis tiga dalam konteksnya selaku aparat pengendalian internal.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

MATRIKS TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGENDALIAN INTERN

A. Proses dan Tahapan Proses Penganggaran Proses Perencanaan Tahapan Penyusunan SPIP Tata Waktu Keterangan Penentuan pagu anggaran Penyusunan Renja Identifikasi risiko strategis terhadap program dan kegiatan Juni
s/d
Juli T-1 Dilaksanakan di tingkat Kementerian dan Unit Organisasi Penyusunan RKA-K/L Persiapan penyusunan SPIP (yaitu termasuk pembentukan struktur pelaksana, penyusunan rencana penyelenggaraan, dan penetapan tujuan) Dilaksanakan SPIP lapis satu di semua jenjang
Penelaahan RKA-K/L Pelaksanaan survei persepsi Penilaian dan analisis lingkungan pengendalian berdasarkan hasil survei persepsi Perumusan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman (SWOT) atas lingkungan pengendalian sebagai salah satu pertimbangan penyusunan kebijakan pengendalian Penelaahan atas risiko strategis Penilaian risiko operasional Pemetaan dan pengelompokkan stakeholder Perumusan rencana informasi dan komunikasi sebagai tindak lanjut hasil pemetaan dan pengelompokan stakeholder Perumusan rencana pengendalian serta rencana Pemantauan dan Evaluasinya

Proses Penganggaran Proses Perencanaan Tahapan Penyusunan SPIP Tata Waktu Keterangan Reviu muatan Rencana Pengendalian Internal (RPI) Juli T-1 Dilaksanakan oleh lapis dua
Penetapan Alokasi Anggaran Penyesuaian RKA-K/L Penyelesaian RPI Oktober
T-1 Lapis satu semua jenjang Penyusunan DIPA Reviu dalam rangka penjaminan kualitas RPI November T-1 Lapis tiga Pengesahan DIPA Penetapan RPI Desember T-1 Lapis satu semua jenjang

B. Langkah Penyusunan Muatan

1. Identifikasi Risiko Tujuan/ Program/ Sasaran Program/ IKU/IKK Analisis Kebijakan Terkait Kondisi Eksisting Pencapaian Tujuan

Identifikasi Risiko Kejadian Risiko
Sumber Penyebab Risiko Dampak Risiko
Stakeholder terkait Kategori
(Jenis) Risiko Diisi sesuai Renstra dan/atau dokumen lain yang terkait Diisi jenis kebijakan yang mendukung program
Diisi jenis pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya Diisi jenis- jenis risiko yang diperkirakan dapat muncul Sumber penyebab munculnya risiko sesuai jenisnya, yaitu internal (dari dalam organisasi) atau eksternal (dari luar organisasi)

(Contoh: kondisi proses bisnis, SDM, infrastruktur, teknologi; atau situasi ekonomi, sosial dan politik, lingkungan) Dipilih dampak yang sesuai

(Contoh: kerugian negara,
penurunan kepercayaan,
penurunan kinerja, gangguan terhadap layanan, tuntutan hukum) Daftar pihak- pihak yang berkepentingan Seluruh jenis risiko dipilah ke dalam kategori yang sesuai

(Contoh: Risiko eksternal; Risiko strategis;
Risiko kecurangan (fraud); Risiko reputasi organisasi; Risiko kebijakan; Risiko operasional;
Risiko kepatuhan, dll)

2. Analisis Risiko

• Risiko Inheren adalah risiko yang melekat pada suatu kegiatan atau proses sebelum adanya tindakan pengendalian atau mitigasi, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran. ** Risiko Residual adalah sisa risiko yang masih ada setelah pengendalian risiko dilakukan.
  Kejadian Risiko Nilai risiko inheren* Sistem Pengendalian yang telah ada/telah dilaksanakan
  (yang telah ada pada unit kerja NSPK, SOP Kegiatan) Nilai risiko residual* Besaran Risiko Residual Level Risiko Toleransi Risiko Keputusan Mitigasi Level Kemungkinan (LK) Level Dampak (LD) Level Kemungkinan (LK) Level Dampak (LD) Opsi Keputusan mitigasi Deskripsi Tindakan Mitigasi Risiko yang mungkin muncul Dipilih sesuai level keterjadian- nya (hampir tidak pernah terjadi; jarang terjadi; kadang terjadi; sering terjadi; hampir pasti terjadi) Dipilih sesuai level dampaknya, sesuai kriteria (sangat rendah; rendah; sedang; tinggi; sangat tinggi) Diisi dengan ketersediaan sistem pengendalian (ada/tidak ada), kualitas sistem pengendalian yang telah ada (memadai/tidak memadai) serta implementasi sistem pengendalian (dijalankan 100%/belum dijalankan 100%) Dipilih sesuai level keterjadiaannya (hampir tidak pernah terjadi; jarang terjadi; kadang terjadi; sering terjadi; hampir pasti terjadi) setelah sistem pengendalian yang telah ada dijalankan Dipilih sesuai level dampaknya, sesuai kriteria (sangat rendah; rendah; sedang; tinggi; sangat tinggi) setelah sistem pengendalian yang telah ada dijalankan Besaran LK dan LD setelah sistem pengendalian yang telah ada dijalankan Diisi dengan: Tinggi; Rendah; Sedang; Diisi toleransi pimpinan unit kerja terhadap risiko yang mungkin terjadi Diisi keputusan mitigasi atas risiko yang dipilih oleh kepala unit kerja (menghindari risiko;
  menurunkan kemungkinan kejadian, besaran dan/ atau derajat risiko; membagi risiko;
  mengurangi dampak risiko; menerima risiko)

Diisi dengan kebijakan yang akan dilakukan untuk mengendalikan risiko residual serta penetapan penanggung jawab pelaksanaan serta jadwal atau waktu pelaksanaan mitigasi sesuai dengan jenis mitigasi yang dipilih

3. Pembuatan Peta Risiko

Peta risiko disusun berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko. Skor kemungkinan terjadinya risiko dapat diukur dengan memperhatikan salah satu atau lebih dari kriteria-kriteria:

1. tingkat kejadian risiko: ▪ nilai 1 : hampir tidak pernah terjadi ▪ nilai 2 : jarang terjadi ▪ nilai 3 : kadang terjadi ▪ nilai 4 : sering terjadi ▪ nilai 5 : hampir pasti selalu terjadi.

2. frekuensi kejadian risiko dalam 1 (satu) tahun ▪ nilai 1 : < 2 kali ▪ nilai 2 : 2 – 5 kali ▪ nilai 3 : 6 – 9 kali ▪ nilai 4 : 10 – 12 kali ▪ nilai 5 : > 12 kali

3. jumlah kejadian risiko pada tingkat toleransi risiko rendah: ▪ nilai 1 : 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun ▪ nilai 2 : 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun ▪ nilai 3 : 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun ▪ nilai 4 : 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun ▪ nilai 5 : 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

4. tingkat dampak yang ditimbulkan: ▪ nilai 1 : sangat rendah ▪ nilai 2 : rendah ▪ nilai 3 : sedang ▪ nilai 4 : tinggi ▪ nilai 5 : sangat tinggi

Contoh Peta Risiko Peta Risiko Tingkat Dampak Tidak Signifikan Minor Moderat Signifikan Sangat Signifikan Tingkat Frekuensi 5 Hampir pasti terjadi 4 Sering terjadi 3 Kadang terjadi 4 2 Jarang terjadi 1 Hampir tidak terjadi

4. Penyusunan Mitigasi Risiko

Setiap jenis risiko sesuai prioritasnya harus dirancang tindakan mitigasinya. Jenis mitigasi risiko dapat mencakup jenis berikut, yaitu: a. menghindari risiko; b. menurunkan kemungkinan kejadian, besaran dan/atau tingkat risiko; c. membagi risiko; d. mengurangi dampak dari kejadian risiko; dan e. menerima risiko dan melakukan adaptasi. Penyusunan tindakan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud harus dituangkan dalam rencana kegiatan yang konkret, disertai dengan penetapan penanggung jawab pelaksanaan serta jadwal atau waktu pelaksanaan mitigasi sesuai dengan jenis mitigasi yang dipilih.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

MATRIKS PARAMETER PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN

1. Form Isian

No PARAMETER PENILAIAN Ya Tidak Dokumen Pendukung Rencana Tindak Perbaikan A PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

1. Terbangunnya Budaya Sadar Risiko

a. Menyelenggarakan Diklat/ Workshop/Sosialisasi Budaya Sadar Risiko

b. Tersedianya tinjauan atas risiko baru

c. Penghargaan terhadap pelaksana pengendalian intern terbaik

d. Pengembangan SDM

2. Sistem Informasi

a. pengambilan keputusan berbasis data risiko

b. tersedianya data risiko yang terkini setiap saat

3. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai

B PENILAIAN PENGENDALIAN

1. telah dilaksanakan kegiatan pengendalian pada setiap tahapan/langkah sebagaimana tercantum pada SOP Kegiatan

2. telah dilaksanakan kegiatan pengendalian sesuai dengan rencana kegiatan pengendalian sebagaimana tercantum dalam dokumen RPI

3. SOP pengendalian telah disesuaikan dengan perbaikan risiko berdasarkan hasil monitoring

4. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi Pada bagian kesimpulan, diharapkan sekurang-kurangnya dapat dilaporkan mengenai tingkat efektivitas kegiatan implementasi pengendalian intern.

Contoh: Disimpulkan bahwa tingkat efektivitas kegiatan adalah: (dapat dikendalikan/tidak dapat dikendalikan/tidak dapat dilaksanakan).

Selanjutnya penyusun wajib membuat rekomendasi yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah, memperbaiki keadaan, dan/atau meningkatkan kualitas implementasi.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI 

MENTERI PIMPINAN UNIT ORGANISASI APIP

Selaku Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri SPIP tingkat Unit Organisasi SEKRETARIS JENDERAL

Selaku Koordinator Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian INSPEKTUR JENDERAL

Selaku Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian Selaku Pelaksana Penilaian Mandiri
SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Sekretariat Itjen/Ditjen/ Badan dan Biro Perencanaan Selaku Koordinator Pelaksana Penilaian Mandiri tingkat Unit Organisasi LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

ALUR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI