Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

3. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA.

4. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama PRESIDEN.

5. PERATURAN PEMERINTAH Penganti UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

6. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 7. Peraturan PRESIDEN adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, setingkat atau dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 8. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. 9. Peraturan Panglima TNI adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Panglima TNI. 10. Peraturan Kepala Staf Angkatan adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibuat oleh Kepala Staf Angkatan. 11. Peraturan Sekretaris Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan. 12. Peraturan Inspektur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Inspektur Jenderal Kemhan. 13. Peraturan Direktur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Kemhan. 14. Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Badan Kemhan. 15. Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 16. Program Legislasi Pertahanan, yang selanjutnya disebut Proleghan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan www.djpp.kemenkumham.go.id

Perundang-undangan di bidang pertahanan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UNDANG-UNDANG sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan. 19. Pemrakarsa di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan pertahanan negara yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah pejabat atau pimpinan yang mempunyai kewenangan mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. 20. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah suatu organisasi di luar struktur organisasi yang ada termasuk, bentuk Panitia atau Tim yang bersifat sementara yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur internal maupun aksternal organisasi yang bersangkutan dibentuk berdasarkan Keputusan atau Surat Perintah pejabat yang berwenang. 21. Tim Teknis adalah Pokja yang dibentuk oleh Pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari lingkungan Pemrakarsa sendiri. 22. Panitia Internal Kementerian yang selanjutnya disebut Panitia Interkem adalah Pokja yang dibentuk oleh Pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. 23. Panitia Antarkementerian yang selanjutnya disebut Panitia Antarkem adalah Pokja yang dibentuk oleh Menteri, yang anggotanya berasal dari Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan kementerian/instansi lain. 24. Narasumber adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum atau bidang lainnya yang dapat memberikan bahan, petunjuk, dan informasi mengenai materi yang akan diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. 25. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah penyelarasan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta disesuaikan dari segi teknis penyusunan Peraturan Perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan berdasarkan Proleghan.

(1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemrakarsa. (2) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan di luar Proleghan. (3) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dalam hal terdapat kebijakan pimpinan yang memerlukan penyelesaian mendesak.

Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Kepala/Pimpinan Satker Kemhan; b. Kepala/Pimpinan di lingkungan Mabes TNI/Mabes Angkatan; dan c. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan pertahanan negara.

(1) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG berdasarkan Proleghan dan Prolegnas. (2) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pokja. (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Tim Teknis; b. Panitia Interkem; dan/atau c. Panitia Antarkem. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Pemrakarsa mengeluarkan Surat Perintah tentang Pembentukan Tim Teknis. (2) Keanggotaan Tim Teknis berasal dari lingkungan Pemrakarsa sendiri, dengan jumlah anggota paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang. (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis terdiri atas: a. pengarah; b. penanggung jawab; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; dan f. anggota.

(1) Tim Teknis bertugas menyusun Naskah Akademik dan draf awal Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Dalam menyusun Naskah Akademik dan draf awal Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Narasumber.

(1) Naskah Akademik dan draf awal Rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun oleh Mabes Angkatan disampaikan kepada Panglima TNI untuk dibahas dalam Panitia Interkem. (2) Panglima TNI menugaskan Pemrakarsa di lingkungan Mabes TNI untuk membahas Naskah Akademik dan draf awal Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Panitia Interkem. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Pemrakarsa membentuk Panitia Interkem dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Panglima TNI. (2) Keanggotaan Panitia Interkem berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dengan jumlah anggota paling banyak 40 (empat puluh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang. (3) Susunan keanggotaan Panitia Interkem terdiri atas: a. pengarah; b. penanggung jawab; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; dan f. anggota.

(1) Dalam rangka pembentukan Panitia Interkem, Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan panitia Interkem kepada Kepala/Pimpinan Satker di Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. (2) Kepala/Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan UNDANG-UNDANG yang sedang disusun. (3) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan keanggotaan Panitia Interkem. (4) Pemrakarsa atas nama Menteri menandatangani Keputusan Menteri atau Keputusan Panglima TNI tentang Pembentukan Panitia Interkem.

(1) Panitia Interkem bertugas menyempurnakan Naskah Akademik dan menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Dalam menyempurnakan Naskah Akademik dan menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Narasumber. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah selesai disusun oleh Panitia Interkem, disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Hukum Strategi Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan) untuk dibahas lebih lanjut di Panitia Antarkem. (2) Menteri menugaskan Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan untuk membahas Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Panitia Antarkem.

(1) Dalam rangka pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG, Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan, membentuk Panitia Antarkementerian (Antarkem) dengan Keputusan Menteri. (2) Keanggotaan Panitia Antarkem berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan Kementerian/Instansi terkait dengan jumlah anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang. (3) Susunan keanggotaan Panitia Antarkem terdiri atas: a. pengarah; b. penanggung jawab; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; dan f. anggota.

(1) Panitia Antarkem dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang Pejabat Eselon I di lingkungan Kemhan. (3) Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal Kemhan; b. Inspektur Jenderal Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Direktur Jenderal Kemhan; atau d. Kepala Badan Kemhan. (4) Sekretariat Panitia Antarkem berkedudukan di Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan, dan Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Panitia Antarkem.

(1) Dalam rangka pembentukan Panitia Antarkem, Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan mengajukan surat permintaan keanggotaan Panitia Antarkem kepada Kepala/Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan Menteri/Pimpinan instansi terkait. (2) Kepala/Pimpinan dan Menteri/Pimpinan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan UNDANG-UNDANG yang sedang disusun. (3) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan keanggotaan Panitia Antarkem.

(1) Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan mengajukan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Panitia Antarkem kepada Sekretaris Jenderal Kemhan. (2) Sekretaris Jenderal Kemhan atas nama Menteri menandatangani Keputusan Menteri tentang Pembentukan Panitia Antarkem.

(1) Panitia Antarkem bertugas membahas Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Dalam pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Narasumber.

(1) Dalam rapat pertama Panitia Antarkem, Pemrakarsa memaparkan materi Rancangan UNDANG-UNDANG di hadapan seluruh anggota Panitia Antarkem. (2) Panitia Antarkem menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai objek yang akan diatur, jangkauan, dan arah pengaturan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG, Panitia Antarkem dapat mengundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial, politik, profesi dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG, Panitia Antarkem dapat: a. mengadakan konsultasi publik Rancangan UNDANG-UNDANG kepada masyarakat; dan b. meminta tanggapan dan saran Rancangan UNDANG-UNDANG kepada Menteri/Pimpinan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya. (2) Hasil konsultasi publik serta tanggapan dan saran dijadikan bahan oleh Panitia Antarkem untuk penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Panitia Antarkem melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Menteri. (2) Panitia Antarkem dapat memaparkan Rancangan UNDANG-UNDANG di hadapan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau Sekretaris Jenderal Kemhan dengan dihadiri pejabat terkait.

Panitia Antarkem menyampaikan Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG hasil perumusan Panitia Antarkem kepada Menteri, disertai dengan penjelasannya.

Dalam hal Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disetujui oleh Menteri, Sekretaris Panitia Antarkem menyiapkan konsep surat Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mohon pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG.

Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id

dimaksud dalam Pasal 22, disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk mohon persetujuan dan penyampaian kepada DPR untuk dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR.

(1) Dalam keadaan tertentu penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG dapat dilakukan di luar Prolegnas. (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam hal: a. MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG menjadi UNDANG-UNDANG; b. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; c. melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; d. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional.

(1) Dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas, Pemrakarsa membentuk Tim Teknis dan Panitia Interkem. (2) Tata cara pembentukan Tim Teknis dan Panitia Interkem berlaku mutatis muntandis ketentuan Bab III Bagian Kedua dan Bagian Ketiga.

(1) Dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas, Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan selaku Sekretaris Panitia Antarkem menyiapkan konsep surat Menteri kepada PRESIDEN tentang pengajuan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Pengajuan surat permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Apabila permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disetujui oleh PRESIDEN, Menteri membentuk Panitia Antarkem. (2) Tata cara pembentukan Panitia Antarkem berlaku mutatis muntandis ketentuan Bab III Bagian Keempat.

(1) Dalam rangka pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR, Menteri membentuk Panitia Antarkem. (2) Tata cara pembentukan Panitia Antarkem berlaku mutatis muntandis ketentuan Bab III Bagian Keempat.

(1) Dalam hal pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR, Panitia Antarkem menyiapkan Keterangan Pemerintah, paling sedikit memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok-pokok, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan;

yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Keterangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Menteri pada rapat kerja pertama Komisi atau Panitia Khusus pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG.

Dalam rangka pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR, Sekretaris Panitia Antarkem memperbanyak Rancangan UNDANG-UNDANG dalam jumlah yang diperlukan.

(1) Dalam hal DPR menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah atas Rancangan UNDANG-UNDANG dari Pemerintah, Panitia Antarkem menyiapkan Jawaban Pemerintah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Jawaban Pemerintah atas Daftar Inventarisasi Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama.

Tata cara pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR berpedoman pada Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

(1) Dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR, Menteri wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada PRESIDEN untuk memperoleh keputusan dan arahan. (2) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah Rancangan UNDANG-UNDANG, Menteri wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada PRESIDEN disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan.

Pendapat akhir Pemerintah dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR disampaikan oleh Menteri setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada PRESIDEN.

Menteri segera melaporkan Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah mendapat atau tidak mendapat persetujuan DPR kepada PRESIDEN.

Dalam hal Rancangan UNDANG-UNDANG tidak mendapat persetujuan bersama antara PRESIDEN dan DPR, Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

(1) Dalam rangka pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun DPR, Menteri membentuk Panitia Antarkem. (2) Panita Antarkem menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah serta menyiapkan saran penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pandangan dan pendapat Pemerintah dibacakan oleh Menteri pada Rapat Kerja pertama Panitia Khusus atau Komisi Pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG, dan sekaligus menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah kepada DPR untuk dibahas bersama.

Dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.

Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Menteri memerintahkan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG kepada Pemrakarsa yang tugas dan tanggung jawabnya mengenai materi tentang PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, dibentuk Panitia Interkem dan Panitia Antarkem. (2) Panitia Interkem dan Panitia Antarkem dapat secara simultan melakukan persiapan atau penyesuaian PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG sesuai dengan tingkat kemendesakan, urgensi, dan kegentingannya.

Naskah Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG.

(1) Setelah PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ditetapkan oleh PRESIDEN, Pemrakarsa menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG menjadi UNDANG-UNDANG. (2) Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Pemrakarsa membentuk Tim Teknis dan Panitia Interkem. (2) Tata cara pembentukan Tim Teknis dan Panitia Interkem berlaku mutatis muntandis ketentuan BAB III Bagian Kedua dan Bagian Ketiga.

(1) Dalam penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan menyiapkan konsep surat Menteri kepada PRESIDEN tentang permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Pengajuan surat permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai materi muatan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan draft Rancangan PERATURAN PEMERINTAH. (3) Materi muatan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan.

(1) Apabila permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disetujui oleh PRESIDEN, Menteri membentuk Panitia Antarkem. (2) Tata cara pembentukan Panitia Antarkem serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH berlaku mutatis muntandis ketentuan Bab III Bagian Keempat.

Rancangan PERATURAN PEMERINTAH hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk mohon persetujuan dan penetapan menjadi PERATURAN PEMERINTAH. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN, Pemrakarsa membentuk Tim Teknis dan Panitia Interkem. (2) Tata cara pembentukan Tim Teknis dan Panitia Interkem berlaku mutatis muntandis ketentuan BAB III Bagian Kedua dan Bagian Ketiga.

(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN, Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan menyiapkan konsep surat Menteri kepada PRESIDEN tentang pengajuan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN. (2) Pengajuan surat permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai materi muatan Rancangan Peraturan PRESIDEN dan draft Rancangan Peraturan PRESIDEN. (3) Materi muatan Rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan.

(1) Apabila permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disetujui oleh PRESIDEN, Menteri membentuk Panitia Antarkem. (2) Tata cara pembentukan Panitia Antarkem serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan PRESIDEN berlaku mutatis muntandis ketentuan Bab III Bagian Keempat.

Rancangan Peraturan PRESIDEN hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan PRESIDEN, disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk mohon persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan PRESIDEN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa membentuk Tim Teknis dan Panitia Interkem. (2) Tata cara pembentukan Tim Teknis dan Panitia Interkem berlaku mutatis muntandis ketentuan BAB III Bagian Kedua dan Bagian Ketiga.

(1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa dapat: a. mengadakan konsultasi publik kepada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai kebutuhan; dan b. meminta tanggapan dan saran kepada Kepala/Pimpinan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan TNI yang terkait. (2) Hasil konsultasi publik serta tanggapan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh Pemrakarsa untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri.

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah selesai dibahas di Tim Teknis dan Panitia Interkem, disampaikan kepada Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (2) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan mengadakan rapat dengan melibatkan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan TNI yang terkait. (3) Dalam rangka melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan dapat melibatkan pihak lain yang terkait. (4) Naskah Rancangan Peraturan Menteri hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan kepada Pemrakarsa. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Naskah Rancangan Peraturan Menteri hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diajukan Pemrakarsa kepada Menteri melalui Kepala Biro Tata Usaha Setjen Kemhan untuk mohon persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Menteri. (2) Dalam rangka penetapan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa terlebih dahulu memintakan persetujuan/paraf kepada Kasatker di lingkungan Kemhan/TNI yang terkait.

(1) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Penyampaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan. (3) Kelengkapan administrasi Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Pertahanan dicetak dalam kertas conqueror yang ditandatangani oleh Menteri sebanyak 4 (empat) eksemplar; dan b. softcopy Peraturan Menteri Pertahanan sebanyak 1 (satu) buah dalam bentuk compact disk (CD) atau flash disk. (4) Pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

(1) Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA diautentikasi oleh Kepala Biro Tata Usaha Setjen Kemhan. (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disebarluaskan dan disosialisasikan di lingkungan Kemhan dan/atau TNI oleh Pemrakarsa. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Panglima TNI dan Rancangan Peraturan Kepala Staf Angkatan, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Panglima TNI.

(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal, Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan, Pemrakarsa membentuk Tim Teknis dan/atau Panitia Interkem. (2) Tatacara pembentukan Tim Teknis dan/atau Panitia Interkem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Bagian Kedua dan/atau Bagian Ketiga.

(1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal, Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan, Pemrakarsa dapat: a. menyebarluaskan/mensosialisasikan kepada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai kebutuhan; dan b. meminta tanggapan/saran kepada Kepala/Pimpinan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI yang terkait. (2) Hasil penyebarluasan/sosialisasi dan tanggapan/saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh Pemrakarsa untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal, Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal, Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah selesai dibahas di Tim Teknis dan/atau Panitia Interkem, disampaikan kepada Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (2) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan, dapat mengadakan rapat dengan melibatkan Satker di lingkungan Kemhan dan/atau TNI yang terkait. (3) Naskah Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal, Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan kepada Pemrakarsa.

(1) Naskah Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal, Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diajukan Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan untuk mohon persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal, Peraturan Inspektur Jenderal, Peraturan Direktur Jenderal, dan Peraturan Kepala Badan. (2) Dalam rangka penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal, Peraturan Inspektur Jenderal, Peraturan Direktur Jenderal, dan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimintakan persetujuan/paraf kepada Kepala Subsatker di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan yang terkait.

Peraturan Sekretaris Jenderal, Peraturan Inspektur Jenderal, Peraturan Direktur Jenderal, dan Peraturan Kepala Badan wajib disebarluaskan dan disosialisasikan di lingkungan Kemhan dan/atau TNI oleh Pemrakarsa. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pendanaan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Tim Teknis dan Panitia Interkem menggunakan anggaran Pemrakarsa. (2) Pendanaan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang- undangan di tingkat Panitia Antarkem dan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan anggaran Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/06/M/IV/2008 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id