Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2013 tentang STATUTA UNIVERSITAS BENGKULU

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut UNIB, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNIB adalah anggaran dasar dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNIB.
3. Rektor adalah Rektor UNIB.
4. Senat UNIB selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan www.djpp.kemenkumham.go.id

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNIB. 7. Mahasiswa UNIB adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, yang belajar di UNIB. 8. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa UNIB. 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 10. Tridharma perguruan tinggi adalah dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat 11. Alumni UNIB adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dari UNIB. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(1) Perguruan tinggi ini bernama Universitas Bengkulu dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi The University of Bengkulu. (2) UNIB merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. (3) UNIB didirikan berdasarkan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu pada tanggal 31 Maret 1982 dan diresmikan pada tanggal 24 April 1982.

UNIB berasaskan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

(1) UNIB memiliki lambang berbentuk segi lima dengan warna dasar biru, yang di dalamnya berisi kelopak bunga Raflesia berwarna kuning keemasan, sinar matahari, gunung, dua baris lingkaran duri kecil, 3 www.djpp.kemenkumham.go.id

(tiga) buah duri besar, dan susunan gelombang ombak laut yang mengandung arti kemegahan, ketegaran, dan kedinamisan. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut: a. 5 (lima) kelopak bunga raflesia melambangkan Pancasila. b. 17 (tujuh belas) buah sinar matahari melambangkan nomor Keputusan PRESIDEN tentang Pendirian Universitas Bengkulu. c. Dua baris lingkaran duri kecil berjumlah 31 (tiga puluh satu) buah melambangkan angka 31 (tiga puluh satu) merupakan tanggal Keputusan PRESIDEN dan tanggal Pendirian UNIB. d. Tiga buah duri besar melambangkan angka 3 (tiga) merupakan bulan ditetapkannya Keputusan PRESIDEN. e. Susunan gelombang ombak laut ke satu dan kedua melambangkan angka 8 (delapan) dan susunan ombak ketiga melambangkan angka 2 (dua) yang digabungkan menjadi 82 (delapan puluh dua) merupakan tahun berdirinya UNIB. f. Gunung melambangkan kemegahan yang lestari. g. Bulan di tengah terdiri atas lingkaran kecil sampai menjadi besar memiliki makna mata air yang mengalir menjadi sungai dan menuju laut sebagai sumber yang mendatangkan kesuburan dan terus berproduksi. h. Matahari melambangkan sumber energi. (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Biru tua dengan kode warna #151B54, untuk warna latar belakang kelopak bunga bagian luar (pojok dan tengah), gunung, laut dan latar belakang duri-duri di tengah bunga. b. Kuning untuk warna matahari dengan kode warna #FFFF00, kelopak bunga raflesia, empat duri besar, dan duri kecil. (4) Lambang UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang UNIB diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) UNIB memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar biru tua dengan kode warna #151B54 di tengahnya terdapat lambang UNIB. (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera UNIB diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Fakultas selingkung UNIB memiliki Bendera Fakultas. (2) Bendera Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut: a. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar putih dengan kode warna #FFFFFF di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut:

b. Bendera Fakultas Hukum berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar merah dengan kode warna #D70000 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Bendera Fakultas Ekonomi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar kuning dengan kode warna #FFFC28 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut:

d. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Politik berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar coklat dengan kode warna #B68200 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut:

e. Bendera Fakultas Pertanian berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar hijau dengan kode warna #44AC00 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

f. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua- pertiga) dari panjang berwarna dasar biru dengan kode warna #98CAFF di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut:

g. Bendera Fakultas Teknik berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar oranye dengan kode warna #FF8000 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut:

h. Bendera Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar ungu dengan kode warna #E100E1 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera fakultas diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) UNIB mempunyai mars. (2) Mars UNIB sebagai berikut:

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan mars diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) UNIB memiliki slogan “Menghantar ke masa depan yang lebih baik”. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Slogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna bahwa UNIB senantiasa menghantar siapapun dan apapun ke masa depan yang lebih baik.

(1) UNIB memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Busana pimpinan, Busana guru besar, dan Busana wisudawan. (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya. (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru tua dengan kode warna #151B54 dan di dada kiri terdapat lambang UNIB. (5) Ketentuan mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Visi UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.

Misi UNIB. a. mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia; b. menghasilkan karya berstatus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI); c. melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan d. mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.

(1) Tujuan UNIB. a. menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas; b. menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional; c. mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain; e. melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis; f. mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan g. menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNIB berpedoman pada a. tujuan pendidikan nasional; b. kaidah, norma dan etika ilmu pengetahuan; c. kepentingan masyarakat; dan d. minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi.

Rencana arah pengembangan UNIB ditujukan untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah pesisir dan hutan hujan tropis.

(1) Organ UNIB terdiri atas: a. Rektor; b. Dewan Pengawas; c. Senat; d. Satuan Pengawasan Internal; dan e. Dewan Pertimbangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Biro; c. Fakultas dan Pascasarjana; d. Lembaga; e. Unit Pelaksana Teknis; dan f. Badan Pengembangan Bisnis. Bagian Pertama Rektor

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Rektor menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Rektor mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta serta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun dan/atau MENETAPKAN kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat; c. menyusun dan MENETAPKAN norma akademik setelah mendapat pertimbangan Senat; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. menyusun dan MENETAPKAN kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan Senat; e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang; f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun; g. menyusun dan/atau mengubah rencana bisnis dan anggaran; h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Rektor atau sebutan yang sejenis dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik dengan memperhatikan pertimbangan Senat; k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan; m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa; n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan alumni; p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma kepada Menteri; q. mengusulkan pengangkatan Guru Besar kepada Menteri; r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma perguruan tinggi.

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur www.djpp.kemenkumham.go.id

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu. (2) UNIB dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan organ yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU UNIB yang dilakukan pejabat pengelola BLU UNIB mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan saran dan pendapat kepada Rektor dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU UNIB; b. melaporkan kepada Rektor dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU UNIB; c. mengikuti perkembangan kegiatan BLU UNIB, memberikan pendapat dan saran kepada Rektor dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU UNIB; d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU UNIB dalam melaksanakan pengelolaan BLU UNIB; dan e. memberikan masukan, saran dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU UNIB kepada pengelola BLU UNIB.

(1) Anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang: a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU UNIB, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara. (2) Anggota Dewan Pengawas BLU UNIB terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan BLU UNIB . (3) Dewan Pengawas terdiri atas: c. Ketua merangkap anggota; d. Sekretaris merangkap anggota; dan e. Anggota (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. penetapan kebijakan pengawasan bidang akademik; b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor; c. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; d. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. penerapan kurikulum program studi;
2. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
3. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; e. pengawasan penerapan ketentuan akademik; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP); g. pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis; h. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor; i. pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan; j. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; k. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik; l. pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; m. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Lektor Kepala, Guru Besar, Guru Besar Paripurna, Guru Besar Emeritus, dan gelar Doktor kehormatan; dan n. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

(1) Senat UNIB dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris. (2) Keanggotaan Senat terdiri atas: a. rektor dan pembantu rektor; b. dekan c. 2 (dua) orang wakil dosen guru besar dari setiap fakultas; d. 2 (dua) orang wakil dosen bukan guru besar dari setiap fakultas; (3) Wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. (4) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor. (5) Senat terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (6) Ketua senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (7) Masa jabatan keanggotaan Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (8) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, UNIB dapat memiliki Senat Fakultas. (2) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dengan peraturan Rektor.

(1) Satuan Pengawasan Internal merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas dan wewenang: a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik; b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik; c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Anggota Satuan Pengawasan Internal paling sedikit 3 (tiga) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. bidang akuntansi/keuangan; b. manajemen sumberdaya manusia; c. manajemen aset; d. hukum; dan e. ketatalaksanaan/administrasi. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal memiliki: a. kualifikasi akademik paling rendah sarjana (strata 1) b. pangkat dan golongan paling rendah Penata/IIIc; c. pengalaman sesuai dengan bidang tersebut pada ayat (1). d. integritas dan komitmen; dan e. kesehatan jasmani dan rohani. (3) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (4) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

(1) Dewan Pertimbangan merupakan organ UNIB yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik dan membantu pengembangan UNIB. (2) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi organisasi, sumber daya manusia, administrasi, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta perencanaan dan pengembangan. (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. pemberian telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non- akademik; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; c. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola universitas; dan d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangan.

(1) Jumlah anggota Dewan Pertimbangan paling banyak 5 (lima) orang. (2) Anggota Dewan Pertimbangan terdiri atas: a. Gubernur Provinsi Bengkulu; b. Walikota Bengkulu; c. 1 (satu) orang dari alumni UNIB; d. 1 (satu) orang wakil dosen; dan e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat. (3) Dewan Pertimbangan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; dan b. anggota. (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (5) Keanggotaan Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor. (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Dosen di lingkungan UNIB dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dosen di lingkungan UNIB dapat diangkat menjadi Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian. (3) Pimpinan organ pengelola UNIB adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian. (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik. (5) Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan

b. perubahan organisasi. (6) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan: a. meninggal dunia; b. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; c. pensiun; d. masa jabatannya berakhir; e. diangkat dalam jabatan lain; f. dibebaskan dari jabatan akademik; atau g. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab. (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNIB. (8) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian seorang dosen harus memenuhi persyaratan. (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. dosen pegawai negeri sipil; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter UNIB; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat; f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun bagi Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, dan Sekretaris Lembaga; g. berpendidikan doktor (S3) bagi calon Rektor dan Wakil Rektor; h. berpendidikan paling rendah Magister (S2) bagi calon Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian yang tidak membawahi pascasarjana; i. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Direktur Pascasarjana dan jabatan akademik paling rendah Lektor bagi calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPT dan Ketua Jurusan/Bagian dan telah mendapat sertifikat pendidik; j. bersedia dicalonkan menjadi Rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, ketua lembaga, dan ketua jurusan/bagian Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian yang dinyatakan secara tertulis; k. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; m. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala www.djpp.kemenkumham.go.id

Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian, dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilarang merangkap jabatan organ pengelola pada: a. organ lain di lingkungan UNIB; b. perguruan tinggi lain; c. lembaga pemerintah; d. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan e. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNIB.

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNIB dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan f. berhalangan tetap. (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNIB. (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Paragraf Kedua Pemilihan dan Pengangkatan Rektor

(1) Rektor adalah dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UNIB. (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(1) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahapan: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. (2) Penjaringan bakal calon Rektor dan penyaringan calon Rektor sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat UNIB setelah mendapat penugasan dari Menteri.

(1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor dilakukan dengan cara: a. pembentukan panitia pemilihan Rektor oleh Senat; b. pengumuman pada media cetak maupun elektronik lokal; c. pengumuman pada laman UNIB; d. pendaftaran bakal calon Rektor; dan e. seleksi bakal calon. (2) Penjaringan bakal calon Rektor dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat. (3) Panitia menyampaikan kepada Senat nama bakal calon Rektor sesuai hasil penjaringan paling sedikit 4 (empat) bakal calon Rektor. (4) Apabila bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 4 (empat) orang, panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Apabila masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi jumlah bakal calon Rektor, panitia pemilihan Rektor menunjuk dosen yang memenuhi syarat sebagai bakal calon Rektor. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan bakal calon Rektor diatur dengan peraturan Senat.

(1) Tahap penyaringan calon Rektor dilakukan oleh Senat. (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. penyampaian visi dan misi bakal calon Rektor; b. penilaian bakal calon oleh Senat dengan pemungutan suara untuk menghasilkan 3 (tiga) calon Rektor; dan c. menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor kepada Menteri untuk dilakukan pemilihan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Senat.

Tahap pemilihan dan pengangkatan Rektor dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf Ketiga Wakil Rektor

(1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Wakil Rektor dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Paragraf Keempat Pimpinan Fakultas

Pimpinan fakultas terdiri atas: a. Dekan; b. Wakil Dekan; c. Ketua Jurusan/Bagian; dan d. Sekretaris Jurusan/Bagian.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Masa jabatan Wakil Dekan berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Dekan yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi Pelaksana Tugas Wakil Dekan sampai diangkatnya Wakil Dekan Defenitif dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Dekan lainnya.

(1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. (2) Penjaringan bakal calon dan penyaringan calon sebagaimana pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat Fakultas setelah mendapat penugasan dari Rektor. (3) Tata cara proses penjaringan bakal calon Dekan dan proses penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Senat Fakultas. (4) Penjaringan bakal calon Dekan dan penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat. (5) Senat Fakultas MENETAPKAN 3 (tiga) orang calon Dekan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat. (6) Tata cara pemilihan calon Dekan dan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d adalah: a. Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam rapat Senat Tertutup; b. pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat; c. paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat Fakultas menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Dekan kepada Rektor; d. pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan www.djpp.kemenkumham.go.id

setiap anggota Senat Fakultas yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara; e. Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak; f. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut; g. pengusulan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak disampaikan kepada Rektor paling lama 3 (tiga) hari kerja; h. Dekan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usul dari Dekan; dan i. dalam hal dekan terpilih sebelum ditetapkan dalam Keputusan Rektor berhalangan tetap, maka dilakukan pemilihan ulang dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan. (2) Masa jabatan Wakil Dekan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Pengangkatan Ketua Jurusan/Bagian dilakukan melalui proses pemilihan oleh dosen jurusan yang memenuhi persyaratan, dan diusulkan kepada Rektor oleh Dekan Fakultas untuk pengangkatannya; (2) Ketua Jurusan/Bagian yang akan diangkat tidak sedang mengikuti pendidikan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan diluar universitas. (3) Masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

(1) Ketua Jurusan/Bagian dalam melaksanakan tugas- tugas dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan/Bagian. (2) Ketua Jurusan/Bagian mengusulkan 1 (satu) orang Calon untuk menjadi Sekretaris Jurusan/Bagian melalui Dekan untuk ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Rektor. (3) Masa Jabatan Sekretaris Jurusan/Bagian berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Ketua Jurusan/Bagian melalui Dekan mengusulkan pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio kepada Rektor. (2) Persyaratan pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio ditetapkan oleh Jurusan/Bagian yang bersangkutan. Paragraf Kelima Pimpinan Pascasarjana

Pimpinan Pascasarjana terdiri atas: a. Direktur; dan b. Wakil Direktur.

(1) Direktur dan Wakil Direktur, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Wakil Direktur diangkat oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.

(1) Dosen dapat diangkat sebagai Direktur dengan memenuhi persyaratan seperti tercantum pada Pasal 28 ayat (9). (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Rektor yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi Pelaksana Tugas Direktur sampai diangkatnya Direktur Defenitif dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

(1) Pengangkatan Koordinator Program Studi Interdisipliner pada Pascasarjana dilakukan melalui proses pemilihan oleh Dosen Program Studi Interdisipliner. (2) Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua Program Studi Interdisipliner ditetapkan oleh Program Studi Interdisipliner. (3) Koordinator Program Studi Interdisipliner untuk Program Doktor bergelar Profesor dan Doktor. (4) Koordinator Program Studi terpilih disampaikan oleh Direktur kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Rektor.

(1) Pengangkatan Koordinator Program Studi Program Magister dan Program Doktor bidang ilmu monodisipliner dilakukan melalui proses pemilihan oleh dosen monodisipliner yang memenuhi persyaratan, dan www.djpp.kemenkumham.go.id

diusulkan kepada Rektor oleh Dekan Fakultas untuk pengangkatannya; (2) Koordinator Program Studi Program Magister bidang ilmu monodisipliner mempunyai gelar akademik paling rendah Doktor, dan untuk Program Doktor bidang ilmu monodisipliner mempunyai gelar akademik Doktor dan berjabatan Profesor. (3) Ketua Jurusan tidak dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Koordinator Program Studi Program Magister dan Program Doktor bidang ilmu monodisipliner.

(1) Koordinator Program Studi yang akan diangkat tidak sedang mengikuti pendidikan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan diluar universitas. (2) Masa jabatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Paragraf Keenam Pimpinan Lembaga

(1) Pimpinan lembaga terdiri atas: a. Ketua lembaga; dan b. Sekretaris lembaga. (2) Ketua lembaga dan sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor. (3) Masa jabatan pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Paragraf Ketujuh Kepala Unit Pelaksana Teknis

(1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kepala unit pelaksana teknis diatur dengan peraturan Rektor. Paragraf Kedelapan Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

(1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Kepala Biro; b. Kepala Bagian pada Biro, Fakultas, dan Lembaga; dan c. Kepala Subbagian pada Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis. (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural. (3) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketua senat dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan ketua senat dilakukan dalam rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (3) Rapat pemilihan ketua senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota senat tertua didampingi oleh anggota senat termuda. (4) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔ dari seluruh anggota senat. (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua senat dari anggota senat yang hadir. (6) Pemilihan ketua senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara. (7) Setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara. (8) Ketua senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. (9) Ketua senat terpilih menunjuk salah satu anggota senat sebagai sekretaris senat. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua senat diatur dengan peraturan senat.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Ketua Satuan Pengawasan Internal dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu. (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota. (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara. (5) Ketua Satuan Pengawasan Internal terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan Internal sebagai sekretaris satuan pengawasan internal. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua Satuan Pengawasan Internal diatur dengan peraturan Rektor.

(1) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu. (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota. (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara. (5) Ketua Dewan Pertimbangan terpilih menunjuk salah satu anggota sebagai sekretaris Dewan Pertimbangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi, dan Kepala www.djpp.kemenkumham.go.id

Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; e. diberhentikan dari jabatan dosen; f. berhalangan tetap; g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; h. cuti di luar tanggungan negara; i. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; b. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; c. diangkat dalam jabatan lain; d. dibebaskan dari jabatan akademik; atau e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.

(1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor. (2) Penetapan sebagai pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri. (3) Senat menyampaikan nama-nama Wakil Rektor kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhenti. (4) Menteri MENETAPKAN salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor definitif melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya. (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Rektor Definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (9). (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor MENETAPKAN Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai pelaksana tugas Dekan. (2) Pelaksana tugas dekan menyampaikan nama calon Dekan definitif kepada Senat Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Senat Fakultas memberikan pertimbangan dan menyampaikan nama Wakil Dekan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya usul dari pelaksana tugas Dekan. (4) Rektor MENETAPKAN Wakil Dekan sebagai Dekan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya. (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Dekan Definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Wakil Dekan sebelumnya. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (9). (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor MENETAPKAN Sekretaris Jurusan/Bagian sebagai Ketua Jurusan/Bagian definitif atas usulan Dekan. (2) Dalam hal masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan/Bagian sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor MENETAPKAN Sekretaris Jurusan/Bagian sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian definitif atas usulan Dekan. (2) Dalam hal masa jabatan sekretaris jurusan/bagian definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor MENETAPKAN Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagai Kepala www.djpp.kemenkumham.go.id

Laboratorium/Bengkel/Studio definitif atas usulan Ketua Jurusan melalui Dekan. (2) Dalam hal masa jabatan kepala laboratorium definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi Monodisiplin sebelum masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Ketua Jurusan/Bagian melalui Dekan mengusulkan seorang dosen dari Jurusan/Bagian bersangkutan untuk diangkat menjadi Koordinator Program Studi Definitif melanjutkan sisa masa jabatan Koordinator Program Studi sebelumnya. (2) Apabila terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi Interdisiplin sebelum masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Direktur Pascasarjan mengusulkan seorang dosen dari Jurusan/Bagian bersangkutan untuk diangkat menjadi Koordinator Program Studi Definitif melanjutkan sisa masa jabatan Koordinator Program Studi sebelumnya. (3) Pengangkatan dan penetapan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor . (4) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Rektor mengangkat dosen sebagai Ketua Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya. (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (9). (3) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga dan Kepala Pusat pada Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (9), Rektor mengangkat Sekretaris Lembaga dan Kepala Pusat pada Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Lembaga dan Kepala Pusat pada Lembaga sebelumnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pengawas, Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pengawas, Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. berhalangan tetap; e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; f. cuti di luar tanggungan negara; g. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rektor bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal selingkung UNIB. (2) Pengendalian dan pengawasan internal UNIB dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program, keuangan, barang milik negara, dan administrasi.

(1) Pengendalian dan pengawasan internal dilakukan dengan menerapkan sistem informasi manajemen yang transparan, akuntabel, dan kredibel. (2) Pengendalian dan pengawasan internal keuangan UNIB diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pengendalian dan pengawasan internal pelaksanaan program, administrasi, dan aset UNIB diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal memuat realisasi, operasional, kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program, keuangan, barang milik negara, dan administrasi.

(1) Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIB merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal di UNIB dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan. (3) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIB dilakukan kegiatan evaluasi, baku mutu, akreditasi, dan sertifikasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) UNIB menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan pascasarjana. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan program bersertifikat. (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan akademik. (5) Peraturan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan standar nasional pendidikan dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Penyelenggaraan pendidikan di UNIB dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester dan/atau Sistem Blok. (2) Tahun Akademik di UNIB ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan waktu penerimaan peserta didik baru. (3) Tahun akademik dibagi menjadi dua semester yaitu semester gasal dan semester genap, yang masing-masing terdiri dari 16 minggu. (4) Diantara semester genap dan semester gasal, UNIB dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan. (5) Besar beban studi mahasiswa, besar pengakuan keberhasilan usaha kumulatif bagi program studi tertentu, dan besar usaha untuk menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). (6) Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kuliah tatap muka atau jarak jauh, responsi/tutorial/seminar, diskusi ilmiah, praktikum, praktik lapang/kerja praktik, skripsi/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara, tesis, dan disertasi serta kegiatan ilmiah lainnya. (7) UNIB dapat menyelenggarakan kegiatan perkuliahan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan peraturan yang berlaku. (8) Setiap mahasiswa program sarjana wajib menyusun skripsi/karya tulis ilmiah sarjana. (9) Setiap mahasiswa program magister wajib menyusun tesis dan untuk program doktor wajib menyusun disertasi.

(1) UNIB dapat menyelenggarakan program pendidikan nongelar. (2) Pendidikan nongelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pendidikan keahlian dengan lama waktu kurang dari 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pembukaan dan penutupan program pendidikan nongelar dilakukan setelah melalui studi kelayakan dan mendapat pertimbangan Senat. (4) Usul penutupan program pendidikan nongelar dilakukan atas inisiatif UNIB setelah melalui evaluasi dan mendapat pertimbangan Senat.

(1) UNIB dapat menyelenggarakan program pendidikan aliansi. (2) Pendidikan aliansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program pascasarjana. (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan yang berlaku. (4) Pembukaan dan penutupan program pendidikan aliansi dilakukan setelah melalui studi kelayakan dan mendapat pertimbangan Senat. (5) Usul penutupan program pendidikan aliansi dilakukan atas inisiatif UNIB setelah melalui evaluasi dan mendapat pertimbangan Senat.

Pendidikan akademik, profesi, vokasi, dan nongelar di UNIB diselenggarakan secara tatap muka dengan pendekatan pembelajaran aktif.

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNIB adalah bahasa INDONESIA. (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan. (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan. (4) Penggunaan bahasa asing di luar ketentuan ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerimaan mahasiswa baru di UNIB dilaksanakan melalui pola seleksi nasional dan mandiri. (2) Persyaratan dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru melalui pola seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Mahasiswa UNIB dapat pindah antar fakultas, jurusan/bagian, program studi, maupun program pendidikan lainnya selingkung UNIB. (2) UNIB dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain. (3) UNIB dapat mengakui satuan kredit semester mahasiswa UNIB yang diambil dari perguruan tinggi lain.

(1) Kurikulum yang berlaku di UNIB berisi pengalaman belajar yang berupa kegiatan perkuliahan, praktikum, penelitian, praktik kerja, dan Kuliah Kerja Nyata dalam kerangka tuntutan global. (2) Kurikulum bertujuan membekali dan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai keahlian, kecakapan, keterampilan, penalaran, moralitas, dan etika yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tertentu. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kurikulum suatu program studi disusun oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat diubah sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (2) Pedoman penyusunan kurikulum sekurang-kurangnya mengatur tentang: a. tata cara penyusunan dan atau perubahan kurikulum; b. nama dan kode mata kuliah; c. bobot sks mata kuliah; d. ketentuan mata kuliah berpraktikum; e. silabus mata kuliah f. mata kuliah prasyarat; dan g. sistem evaluasi. (3) Kurikulum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen secara berkala dan terstruktur. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penilaian secara berkala dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester. (3) Penilaian secara berkala dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ujian tulis, ujian non-tulis, pengamatan berbasis kompetensi dan/atau penugasan lain. (4) Penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, atau E yang masing-masing bernilai 4 (empat), 3 (tiga), 2 (dua), 1 (satu), dan 0 (nol).

Administrasi akademik UNIB yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, persyaratan dan ketentuan penyelenggaraan kuliah antarsemester, pelaksanaan administrasi akademik, pola, persyaratan, dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru melalui pola mandiri, persyaratan dan prosedur pindah serta penerimaan mahasiswa pindahan, ketentuan mengenai penilaian secara berkala dan terstruktur, dan pengaturan satuan kredit semester diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UNIB dapat menyelenggarakan semua jenis penelitian. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh unit-unit selingkung UNIB dan dikoordinasikan oleh LPPM. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh dosen secara perorangan atau berkelompok dalam bentuk tim peneliti.

(1) Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas nama UNIB, fakultas, Jurusan, program studi, organisasi kemahasiswaan, dan/atau mandiri.

(1) Semua data, laporan hasil dan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 menjadi milik UNIB. (2) Setiap hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen wajib didiseminasikan. (3) Diseminasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nama institusi UNIB. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) UNIB dapat mendayagunakan, mengembangkan, dan menindaklanjuti semua data, laporan hasil, dan luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) UNIB dapat menyelenggarakan semua jenis pengabdian kepada masyarakat. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh unit kerja selingkung UNIB dan dikoordinasikan oleh LPPM. (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh dosen secara perorangan atau berkelompok dalam bentuk tim pengabdian kepada masyarakat.

(1) Mahasiswa UNIB dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas nama UNIB, fakultas, Jurusan, program studi, dan/atau organisasi kemahasiswaan selingkung UNIB.

(1) Semua data, laporan hasil dan luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 menjadi milik UNIB. (2) Setiap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib didiseminasikan. (3) Diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nama institusi UNIB. (4) UNIB dapat mendayagunakan, mengembangkan, dan menindaklanjuti semua data, laporan hasil, dan luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara dan kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Yudisium adalah suatu proses penetapan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. (2) Bentuk, waktu, tata cara, dan mekanisme yudisium diatur dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. (4) Bentuk, waktu, tata cara, dan mekanisme wisuda diatur dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

(1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Tridharma perguruan tinggi secara mandiri dan bertanggung jawab. (2) Kebebasan akademik sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. (3) Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atas dasar aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pimpinan universitas dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya universitas. (5) Setiap sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik selingkung UNIB. (6) Setiap sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil sesuai norma dan kaidah keilmuan.

(1) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), berlaku sebagai bagian dari kebebasan yang dimiliki setiap sivitas akademika dalam menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas dalam forum akademik yang diselenggarakan oleh UNIB sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (2) Dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNIB dapat mengundang tenaga www.djpp.kemenkumham.go.id

ahli dari luar UNIB untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) merupakan kemandiran dan kebebasan setiap cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mengungkap, menemukan dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu dan pengetahuan secara berkelanjutan.

Ketentuan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Lulusan UNIB berhak mendapatkan gelar akademik. (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gelar pada pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. (3) Pemberian gelar akademik dan penulisan nama gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) UNIB memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dosen UNIB terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di UNIB. (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja paruh waktu di UNIB yang diangkat sesuai kebutuhan. (4) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. (5) Jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh UNIB, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana paling rendah terakreditasi B sesuai dengan bidang keahlian. (3) UNIB dapat mengangkat dosen tidak tetap yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dosen tidak tetap sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Sertifikat pendidikan untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang berkenaan dengan jenjang jabatan akademik, kewajiban, hak, dan kewenangan dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UNIB wajib melakukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNIB dilakukan melalui jabatan fungsional. (4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi. (5) Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tenaga kependidikan adalah tenaga selain dosen yang menunjang kegiatan akademik di UNIB. (2) Tugas, hak, dan kewajiban tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Rektor dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Mahasiswa UNIB merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang terdapat di UNIB. (2) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus: a. memiliki ijasah Sekolah Menengah atau Madrasah Aliyah atau yang sederajat; b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh UNIB. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Persyaratan dan tata cara menjadi mahasiswa UNIB diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Hak mahasiswa: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan pelayanan bidang akademik sesuai minat, bakat, dan kemampuannya; c. memanfaatkan fasilitas UNIB dalam rangka kelancaran proses belajar; d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab pada Program Studi yang diikutinya untuk menyelesaikan studinya; e. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; g. memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku; h. memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan masyarakat; i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, harus memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan sesuai dengan daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan; j. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan selingkung UNIB; dan k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. (2) Kewajiban mahasiswa: a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNIB; b. berperan aktif dalam menumbuhkembangkan atmosfer akademik; c. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; d. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama peserta didik; e. mencintai dan melestarikan lingkungan; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. meningkatkan kemampuan penguasaan Bahasa Inggris; g. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan universitas; h. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; i. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; j. menjaga kewibawaan dan nama baik UNIB; dan k. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

(1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan selingkung UNIB dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan. (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi. (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa. (4) Kegiatan mahasiswa meliputi bidang organisasi, pengabdian kepada masyarakat, penalaran, bakat dan minat, dan kesejahteraan. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Setiap alumni merupakan anggota dari Ikatan Alumni, selanjutnya disebut Ikal UNIB. (2) Ikal UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu- satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. membina hubungan dengan UNIB dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi; dan b. membantu memberikan informasi kepada UNIB mengenai sebaran penempatan alumni di berbagai tempat dan profesi. (3) Ikal UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikal UNIB. (4) Ikal UNIB dapat menggunakan nama dan atribut UNIB setelah mendapat izin tertulis dari Rektor.

(1) UNIB dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. (2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan kerja antara pihak UNIB dengan pihak mitra, baik instansi pemerintah, institusi pendidikan, badan usaha swasta, BUMN, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya yang berada di dalam dan di luar negeri. (3) Bentuk kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kontrak manajemen; b. program kembaran; c. program pemindahan kredit; d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; e. pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. penerbitan karya ilmiah bersama; g. penyelenggaraan bersama seminar dan kegiatan ilmiah; h. kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan i. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. (4) Bentuk kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kerja sama dan pengembangan bisnis; b. analisis laboratorium; c. jasa konsultasi;dan d. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap bentuk kerja sama antara UNIB dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain harus dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. (2) Prinsip kerja sama sebagaimana pada ayat (1) bersifat kemitraan dan saling menguntungkan. (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Rektor. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Sarana dan prasarana meliputi semua fasilitas utama dan penunjang untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNIB. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari pihak asing sepanjang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberian nama, penetapan fungsi dan pemanfaatan sarana dan prasarana UNIB ditetapkan dengan Keputusan Rektor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Pembiayaan UNIB dapat diperoleh dari sumber Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pihak luar negeri, dan hasil unit usaha. (2) Sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa; b. bantuan penyelenggaraan pendidikan dari mahasiswa; c. biaya seleksi ujian masuk UNIB; d. hasil kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi UNIB; e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; f. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah; dan g. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Sumber pembiayaan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut. a. Hasil kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi UNIB; b. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; c. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, dan sumber pendapatan lain. (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk sah dan tidak mengikat.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi UNIB, setiap tahun disusun rencana anggaran. (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan UNIB dan sesuai dengan kemampuan pendanaan. (3) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada rencana kinerja UNIB untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. (4) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari unit terbawah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana anggaran diatur dengan peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelola UNIB mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan akreditasi di UNIB dikoordinasikan oleh unit yang bertugas di bidang penjaminan mutu. (2) Akreditasi di UNIB meliputi akreditasi program studi dan satuan pendidikan. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perubahan statuta UNIB dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ UNIB. (2) Wakil organ UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Rektor dan pimpinan unit organisasi di bawah rektor; b. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota senat; c. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota satuan pengawasan; dan d. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota dewan pertimbangan. (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta UNIB didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (4) Perubahan statuta UNIB yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

(1) Senat universitas dan dewan penyantun yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik INDONESIA Nomor 111/O/2004 tentang Statuta Universitas Bengkulu masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ UNIB sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (2) Pembentukan organ UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111/O/2004 tentang Statuta Universitas Bengkulu masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan akademik dan non- akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111/O/2004 tentang Statuta Universitas Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id