Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat

yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi. 4. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi. 5. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi, dan hasil olahan. 6. Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi Minyak Bumi dan Gas Bumi. 7. Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. 8. Badan Usaha yang selanjutnya disingkat BU adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Bentuk Usaha Tetap yang selanjutnya disingkat BUT adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan wajib mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Republik INDONESIA. 10. Pengguna Langsung Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang selanjutnya disebut Pengguna Langsung adalah badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Bahan Bakar Lain untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.

11. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.

12. Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut ET Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah perusahaan yang melakukan ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.

13. Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain yang selanjutnya disebut ET Bahan Bakar Lain adalah perusahaan yang melakukan ekspor Bahan Bakar Lain.

14. Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PE Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah izin ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.

15. Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain yang selanjutnya disebut PE Bahan Bakar Lain adalah izin ekspor Bahan Bakar Lain.

16. Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PI Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah izin impor Minyak Bumi dan Gas Bumi.

17. Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain yang selanjutnya disebut PI Bahan Bakar Lain adalah izin impor Bahan Bakar Lain.

18. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan untuk bahan pertimbangan diterbitkannya Persetujuan Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain atau Persetujuan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain.

19. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan oleh surveyor.

20. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis barang ekspor.

21. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

22. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

23. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi dan penanaman modal.

24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

26. Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

(1) Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang diatur ekspornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang diatur impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diekspor oleh:

a. BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi; b. BUT yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan c. BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi. (2) BU dan BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Menteri. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal. (4) ET Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap pabean.

(1) Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diekspor oleh BU yang melakukan kegiatan usaha Bahan Bakar Lain. (2) BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain dari Menteri. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal. (4) ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap pabean.

(1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), BU dan BUT harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dengan melampirkan persyaratan hasil pindai/scan dokumen asli: a. NIB; dan b. perijinan usaha di bidang Minyak Bumi dan Gas Bumi. (3) Untuk mendapat penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), BU harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (4) Permohonan penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. NIB; dan b. perijinan usaha. (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses. (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi atau ET Bahan Bakar Lain dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

(1) Dalam hal terdapat perubahan data perusahaan yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), BU dan BUT pemilik ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan BU pemilik ET Bahan Bakar Lain wajib mengajukan permohonan perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi perubahan data. (2) Permohonan perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain; dan b. dokumen yang mengalami perubahan yang ditandasahkan oleh pejabat berwenang. (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (6) Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan perubahan ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berlaku selama sisa masa berlaku ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diekspor oleh ET Minyak Bumi dan Gas Bumi setelah mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Menteri. (2) Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diekspor oleh ET Bahan Bakar Lain setelah mendapatkan PE Bahan Bakar Lain dari Menteri. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal. (4) PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen pelengkap pabean.

(1) Untuk mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ET Minyak Bumi dan Gas Bumi harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan untuk mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi; b. laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, untuk ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi sebelumnya; dan

c. rekomendasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari direktur jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. (3) Untuk mendapatkan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ET Bahan Bakar Lain harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (4) Permohonan untuk mendapatkan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain; b. laporan realisasi ekspor Bahan Bakar Lain, untuk ET Bahan Bakar Lain yang telah mendapat PE Bahan Bakar Lain sebelumnya; dan c. rekomendasi Ekspor. (5) Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterbitkan oleh: a. pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan bahan bakar; atau b. pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri. (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan Pasal 9 ayat (4) huruf c.

(1) Dalam hal Minyak Bumi dan Gas Bumi merupakan bagian negara dan/atau milik negara, Minyak Bumi dan Gas Bumi hanya dapat diekspor oleh ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang mendapat penunjukan dari instansi/lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Minyak Bumi dan Gas Bumi. (2) Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh ET Minyak Bumi dan Gas Bumi setelah mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Menteri. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

(1) Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh: a. BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan b. Pengguna Langsung, setelah mendapatkan PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PI Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) PI Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean di bidang Impor.

(1) Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh: a. BU yang melakukan kegiatan usaha Bahan Bakar Lain; dan b. Pengguna Langsung, setelah mendapatkan PI Bahan Bakar Lain dari Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PI Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) PI Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean di bidang Impor.

(1) Untuk mendapatkan PI Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), BU dan Pengguna Langsung harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan untuk mendapatkan PI Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli: a. NIB; b. laporan realisasi impor Minyak Bumi dan Gas Bumi, untuk BU dan Pengguna Langsung yang telah mendapat PI sebelumnya; dan c. rekomendasi Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari direktur jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. (3) Untuk mendapatkan PI Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), BU dan Pengguna Langsung harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal. (4) Permohonan untuk mendapatkan PI Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli:

a. NIB; b. laporan realisasi impor Bahan Bakar Lain, untuk BU dan Pengguna Langsung yang telah mendapat PI sebelumnya; dan c. Rekomendasi Impor. (5) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterbitkan oleh: a. pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; b. pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk BU dan Pengguna Langsung yang mengimpor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan bahan bakar; atau c. pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk Pengguna Langsung yang mengimpor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri. (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PI Bahan Bakar Lain dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PI Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan Pasal 14 ayat (4) huruf c.

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi, pengajuan permohonan: a. penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6); b. perubahan penetapan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); c. mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PE Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6); d. mendapatkan PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PI Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan secara manual.

(1) Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat. (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Survey (SIUJS); b. telah mendapatkan akreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;

c. memiliki pengalaman sebagai Surveyor di bidang Ekspor paling sedikit 5 (lima) tahun, d. memiliki kantor cabang/perwakilan di seluruh wilayah INDONESIA; e. memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup penugasan; f. memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai verifikator teknis (drafter), verifikator administrasi, pengambil contoh (sampler), dan penguji contoh (analyst) laboratorium; g. memiliki paling sedikit 1 (satu) laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup yang relevan; dan h. mempunyai rekam-jejak (track record) yang baik di bidang pengelolaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain. (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan: a. NIB; b. fotokopi Surat Ijin Usaha Jasa Survey; c. surat pernyataan yang memuat pengalaman sebagai Surveyor di bidang Ekspor paling sedikit 5 (lima) tahun; d. surat pernyataan yang memuat rekam-jejak (track record) yang baik di bidang pengelolaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain; e. fotokopi sertifikat akreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan; f. fotokopi sertifikat akreditasi laboratorium uji oleh Komite Akreditasi Nasional;

g. keterangan mengenai perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan, dan lokasi laboratorium disertai daftar peralatan lengkap laboratorium; dan h. daftar tenaga ahli bersertifikat yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup.

(1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, a. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah memiliki PE Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan b. ET Bahan Bakar Lain yang telah mendapatkan PE Bahan Bakar Lain, harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor. (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan verifikasi fisik dan penelusuran teknis terhadap: a. nama dan alamat eksportir; b. jenis dan spesifikasi; c. volume; d. pos tarif (harmonized system); e. pelabuhan muat; dan/atau f. pelabuhan tujuan.

(1) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang kepada kantor pabean. (2) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab Surveyor.

(3) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. (4) Biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis dibebankan kepada ET yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat.

(1) Surveyor wajib menyampaikan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) kepada Menteri Perdagangan melalui http://inatrade.kemendag.go.id. (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, Laporan Surveyor disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal.

(1) ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan ET Bahan Bakar Lain yang telah mendapat PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain, serta BU dan Pengguna Langsung Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang telah mendapat PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PI Bahan Bakar Lain, wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ekspor atau impor secara elektronik, baik terealisasi maupun tidak terealisasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang ditembuskan kepada: a. Menteri ESDM melalui direktur jenderal yang menangani bidang Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen yang menangani bidang Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi; dan b. Menteri Perindustrian melalui direktur jenderal yang menangani bidang Industri Agro atau Dirjen yang menangani bidang Industri Kimia, bagi Ekspor dan

Impor Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan Pasal 14 ayat (2) huruf c. (2) Laporan pelaksanaan ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, dan laporan pelaksanaan impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id.

(1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain yang telah dilakukan setiap bulan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

(1) ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan ET Bahan Bakar Lain yang telah mendapat PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PE Bahan Bakar Lain, serta BU dan Pengguna Langsung Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang telah mendapat PI Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PI Bahan Bakar Lain yang tidak melakukan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara peringatan pertama dengan peringatan kedua paling lama 10 (sepuluh) hari.

(3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dikenai peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan ET Bahan Bakar Lain, serta BU dan Pengguna Langsung Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan, dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PI Bahan Bakar Lain paling lama 2 (dua) tahun.

Menteri melalui Direktur Jenderal mencabut atas PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PI Bahan Bakar Lain dalam hal perusahaan: a. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau PI Bahan Bakar Lain; b. mengekspor atau mengimpor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi yang tercantum dalam dokumen PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau PI Bahan Bakar Lain; c. terbukti mengubah data dan/atau informasi yang tercantum dalam dokumen PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau PI Bahan Bakar Lain; dan/atau d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau PI Bahan Bakar Lain.

Menteri melalui Direktur Jenderal mencabut penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam hal: a. tidak memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor atas Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain.

Perusahaan yang melakukan ekspor dan/atau impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ekspor Bahan Bakar Lain yang berasal dari crude palm oil dan turunannya (biodiesel/Fatty Acid Methyl Esther) dengan kandungan metil ester lebih dari 96.5%-volume dengan Nomor Pos Tarif/HS ex. 3826.00.21, 3826.00.22, ex. 3826.00.90 dikecualikan dari ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(1) Ketentuan mengenai Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap: a. barang contoh; dan b. barang untuk keperluan penelitian. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perorangan dan/atau perusahaan/instansi

pemerintah/lembaga harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. rekomendasi dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; atau b. rekomendasi dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang industri.

Gas Bumi dalam bentuk gas dengan Pos Tarif/HS 2711.21.10 dan 2711.21.90 yang ekspornya dialirkan langsung melalui pipa ke luar daerah pabean dikecualikan dari ketentuan PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Direktur Jenderal dapat menugaskan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian (post audit).

Dalam hal diperlukan, Menteri dapat mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pelaksanaan ekspor dan impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang- undangan lain mengenai Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain.

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan yang diatur dalam peraturan menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, ET Bahan Bakar Lain, Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain, Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 24) dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku ET Minyak Bumi dan Gas Bumi dan ET Bahan Bakar Lain. b. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PI Bahan Bakar Lain yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 24) dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Bahan Bakar Lain, PI Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan PI Bahan Bakar Lain. c. Surveyor yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 24) dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugas dan harus menyesuaikan dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2019 228 MaM22Mm283 Mei 2016 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA