Peraturan Badan Nomor per-14-1-02-1-ppatk-10-2011 Tahun 2011 tentang PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PERGADAIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

2. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG.

3. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, dan teroris perseorangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-perundangan.

4. Pergadaian adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang perusahaan gadai, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, termasuk gadai syariah.

5. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah prinsip yang diterapkan Pergadaian dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini.

6. Barang Jaminan adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan atas penyaluran kredit/pinjaman/pembiayaan berdasarkan jaminan gadai atau jaminan fidusia dengan tujuan untuk memberikan kepastian atau jaminan kepada Pergadaian bahwa Pengguna Jasa akan melunasi kredit/pinjaman/pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

7. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan atau bermaksud menggunakan jasa Pergadaian.

8. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

9. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

10. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.

12. Pihak Ketiga adalah lembaga keuangan yang berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang.

13. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

14. Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi FATF adalah rekomendasi standar pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.

15. Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya disingkat TKM adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pergadaian sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pergadaian karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 16. Transaksi Keuangan Tunai yang selanjutnya disingkat TKT adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. 17. Beneficial Owner adalah Setiap Orang yang memiliki Barang Jaminan atau dana, yang mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu Transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. 18. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pergadaian wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan ini. (2) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi dan pelaporan; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan. (3) Dalam hal Pergadaian menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang memenuhi kriteria Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UNDANG-UNDANG, maka penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atas kegiatan tersebut tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait. (4) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Pergadaian secara keseluruhan.

Direksi atau pengurus Pergadaian wajib melaksanakan pengawasan aktif dengan:

a. MENETAPKAN kebijakan dan prosedur tertulis Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berdasarkan persetujuan dewan komisaris atau dewan pengawas; b. memastikan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; c. memastikan pembentukan unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; d. memastikan bahwa unit kerja khusus yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya; e. memastikan bahwa setiap jaringan kantor memiliki pegawai yang menjalankan sebagian fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; f. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa secara berkala.

Dewan komisaris atau dewan pengawas Pergadaian wajib melaksanakan pengawasan aktif dengan: a. menyetujui kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa; dan b. memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi atau pengurus terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

(1) Pergadaian wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. (2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada direksi atau pengurus. (3) Direksi atau pengurus wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Transaksi Pengguna Jasa dan informasi terkait lainnya.

Unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa wajib:

a. memantau pengkinian profil Pengguna Jasa dan profil Transaksi Pengguna Jasa; b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Pengguna Jasa; c. menganalisis laporan Transaksi Keuangan yang berindikasi mencurigakan (red flag) yang diterima dari unit kerja terkait; d. menyusun laporan TKM dan TKT sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan direksi atau pengurus; e. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi pegawai Pergadaian.

Pergadaian wajib menuangkan kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam pedoman pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

(1) Dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Pergadaian wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait pelaksanaan: a. permintaan informasi dan Dokumen; b. Beneficial Owner; c. verifikasi Dokumen; d. customer due diligence yang lebih sederhana; e. enhance due diligence; f. pemantauan Transaksi dan pengkinian data; g. pemutusan hubungan usaha; h. penatausahaan Dokumen. (2) Dalam hal customer due diligence dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka wajib dituangkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

(3) Penyusunan dan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme. (4) Pergadaian wajib menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara konsisten dan berkesinambungan.

(1) Pergadaian wajib mengelompokkan Pengguna Jasa. (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. analisis terhadap tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; dan b. jenis Pengguna Jasa.

(1) Pengelompokan Pengguna Jasa berdasarkan analisis terhadap tingkat resiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi: a. identitas Pengguna Jasa; b. lokasi usaha Pengguna Jasa; c. profil Pengguna Jasa; d. jumlah Transaksi; e. kegiatan usaha Pengguna Jasa; f. penghasilan Pengguna Jasa; g. struktur kepemilikan perusahaan yang menggunakan layanan Pergadaian; dan h. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Pengguna Jasa. (2) Berdasarkan hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pergadaian melakukan penggolongan Pengguna Jasa yang: a. berisiko rendah; b. berisiko menengah; dan c. berisiko tinggi.

Pergadaian wajib melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap existing customer apabila:

a. terdapat peningkatan nilai Transaksi yang signifikan; b. terdapat perubahan profil Pengguna Jasa yang bersifat signifikan; c. informasi pada profil Pengguna Jasa yang tersedia dalam sistem informasi belum dilengkapi dengan data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen pendukung dan/atau belum terdapat Dokumen pendukung; dan/atau d. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen Palsu.

Pengelompokan Pengguna Jasa berdasarkan jenis Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Pengguna Jasa ke dalam kelompok perseorangan atau Korporasi.

(1) Pergadaian wajib meminta Informasi dan Dokumen kepada Pengguna Jasa. (2) Sebelum melakukan permintaan informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pergadaian wajib memastikan Pengguna Jasa bertindak untuk diri sendiri atau mewakili Beneficial Owner dalam melakukan hubungan usaha.

(1) Pergadaian wajib meminta informasi kepada Pengguna Jasa yang paling sedikit mencakup: a. identitas Pengguna Jasa; b. maksud dan tujuan Pengguna Jasa melakukan Transaksi; c. profil keuangan Pengguna Jasa; d. asal Barang Jaminan atau sumber dana; e. informasi lain yang memungkinkan Pergadaian untuk dapat mengetahui Pengguna Jasa termasuk hubungan usaha yang telah dimiliki sebelumnya dengan Pergadaian; dan f. identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan Dokumen sebagai berikut:

a. untuk Pengguna Jasa perseorangan paling sedikit mencakup:

1. identitas Pengguna Jasa yang memuat: a) nama lengkap; b) tempat dan tanggal lahir; c) nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; d) alamat tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor/kartu identitas lainnya; e) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon; f) pekerjaan; dan g) kewarganegaraan;
2. asal Barang Jaminan atau sumber dana dan tujuan Transaksi; dan
3. rata-rata penghasilan. b. untuk Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi paling sedikit mencakup:
4. Dokumen mengenai Korporasi: a) nama, alamat, dan nomor telepon Korporasi; b) akta pendirian atau anggaran dasar Korporasi; c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang; dan d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. dalam hal Transaksi dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang mewakili Korporasi, wajib melampirkan surat kuasa; dan
6. asal Barang Jaminan atau sumber dana dan tujuan Transaksi bagi Pengguna Jasa. (3) Pergadaian wajib meneliti kebenaran Dokumen identitas Pengguna Jasa. (4) Pergadaian wajib melakukan pertemuan langsung atau tatap muka pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa. (5) Dalam hal informasi dan/atau Dokumen yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap, Pergadaian wajib menolak Transaksi dengan Pengguna Jasa tersebut.

Dalam hal Pengguna Jasa mewakili Beneficial Owner, Pergadaian wajib meminta informasi dan Dokumen mengenai Beneficial Owner sebagai berikut: a. untuk Beneficial Owner perseorangan paling sedikit mencakup:

1. identitas Beneficial Owner yang memuat: a) nama lengkap; b) tempat dan tanggal lahir; c) nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; d) alamat tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor/ kartu identitas lainnya; e) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon; f) pekerjaan; dan g) kewarganegaraan;

2. rata-rata penghasilan;

3. hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat kuasa atau bentuk lainnya dalam hal nominal uang pinjaman lebih dari Rp.20.000.000,-00 (dua puluh juta rupiah); dan

4. pernyataan dari Beneficial Owner mengenai kebenaran identitas maupun asal Barang Jaminan atau sumber dana. b. untuk Beneficial Owner yang berbentuk Korporasi paling sedikit mencakup:

5. identitas Korporasi yang memuat: a) nama, alamat, dan nomor telepon Korporasi; b) akta pendirian atau anggaran dasar Korporasi; c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang; dan d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

6. hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat kuasa atau bentuk lainnya dalam hal nominal uang pinjaman lebih dari Rp.20.000.000,-00 (dua puluh juta rupiah); dan

7. pernyataan dari Beneficial Owner mengenai kebenaran identitas maupun asal Barang Jaminan atau sumber dana.

(1) Pergadaian wajib melakukan verifikasi Dokumen serta memastikan bahwa data dalam Dokumen tersebut adalah data terkini. (2) Pergadaian dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk meneliti dan meyakini keabsahan serta kebenaran Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat keraguan, Pergadaian wajib meminta kepada Pengguna Jasa untuk memberikan Dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pergadaian wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Pengguna Jasa dan Beneficial Owner sebelum melakukan Transaksi dengan Pengguna Jasa.

(1) Pergadaian dapat menerapkan customer due diligence yang lebih sederhana terhadap Pengguna Jasa yang memiliki tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Jenis Barang Jaminan berupa alat rumah tangga atau barang gudang dengan nilai nominal paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau b. Nominal uang pinjaman paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (2) Dalam penerapan customer due diligence yang lebih sederhana, Pergadaian wajib meminta informasi dan Dokumen kepada Pengguna Jasa sebagai berikut: a. untuk Pengguna Jasa orang perseorangan paling sedikit mencakup:

1. identitas Pengguna Jasa yang memuat: a) nama lengkap; b) tempat dan tanggal lahir.

c) nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; d) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; e) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; 2. asal Barang Jaminan atau sumber dana dan tujuan Transaksi; dan 3. pekerjaan. b. untuk Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi paling sedikit mencakup:

1. identitas Pengguna Jasa yang memuat: a) nama korporasi; b) kegiatan usaha; c) nomor akta pendirian; dan d) alamat korporasi dan nomor telepon;
2. Dokumen pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang mewakili Korporasi; dan
3. asal Barang Jaminan atau sumber dana dan tujuan Transaksi. (3) Pergadaian wajib membuat dan menyimpan daftar Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait dengan Transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Pergadaian menerapkan enhance due diligence.

(1) Pergadaian wajib meneliti dan menerapkan enhance due diligence terhadap Pengguna Jasa atau Beneficial Owner yang memiliki tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme tergolong tinggi. (2) Penetapan penggolongan Pengguna Jasa atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi dan pedoman mengenai identifikasi TKM terkait pendanaan terorisme. (3) Penerapan enhance due diligence dilakukan dengan memantau secara berkala dan menganalisis informasi profil Pengguna Jasa atau Beneficial

Owner, asal Barang Jaminan, sumber dana yang digunakan untuk pelunasan Barang Jaminan, tujuan Transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak terkait. (4) Pengguna Jasa atau Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi dibuat dalam daftar tersendiri.

(1) Dalam hal Pergadaian akan melakukan Transaksi dengan Pengguna Jasa atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi, maka wajib menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas Transaksi dengan Pengguna Jasa tersebut. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Pengguna Jasa atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi; dan b. MEMUTUSKAN untuk meneruskan atau menghentikan Transaksi dengan Pengguna Jasa atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi.

(1) Pergadaian dapat menggunakan Customer Due Diligence yang telah dilakukan oleh Pihak Ketiga terhadap calon Pengguna Jasa yang telah menjadi Pengguna Jasa pada Pihak Ketiga tersebut. (2) Hasil Customer Due Diligence sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Pergadaian apabila Pihak Ketiga: a. memiliki prosedur Customer Due Diligence sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. memiliki kerja sama dengan Pergadaian dalam bentuk kesepakatan tertulis; c. tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan Dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pergadaian dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; dan e. berkedudukan di negara yang telah menerapkan Rekomendasi FATF. (3) Pergadaian wajib melakukan Customer Due Diligence dan verifikasi atas hasil Customer Due Diligence yang telah dilakukan oleh Pihak Ketiga.

(4) Pergadaian yang menggunakan hasil Customer Due Diligence dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dan penyimpanan Dokumen.

(1) Pergadaian wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap Transaksi Pengguna Jasa. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara Transaksi Pengguna Jasa dengan identitas, usaha, profil risiko, asal Barang Jaminan, atau sumber dana Pengguna Jasa.

(1) Pergadaian wajib melakukan analisis terhadap Transaksi dalam nominal besar, memiliki pola Transaksi yang tidak biasa, tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola Transaksi Pengguna Jasa, atau tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah. (2) Pergadaian dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan Transaksi terhadap Transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan kebiasaan pola Transaksi Pengguna Jasa, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG.

Pergadaian wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan Dokumen seluruh Pengguna Jasa atau Beneficial Owner.

(1) Pergadaian wajib memelihara database daftar teroris berdasarkan data yang dipublikasikan oleh pemerintah atau organisasi internasional. (2) Pergadaian wajib memastikan secara berkala nama-nama Pengguna Jasa Pergadaian yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris. (3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Pengguna Jasa dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris, Pergadaian wajib memastikan kesesuaian identitas Pengguna Jasa. (4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Pengguna Jasa dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database daftar

teroris, Pergadaian wajib melaporkan Pengguna Jasa tersebut sebagai TKM.

(1) Pergadaian wajib menatausahakan Dokumen seluruh Pengguna Jasa dan Beneficial Owner dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau ditemukannya ketidaksesuaian Transaksi dengan tujuan Transaksi. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi identitas Pengguna Jasa atau Beneficial Owner dan formulir hubungan usaha termasuk Dokumen korespondensi dengan Pengguna Jasa.

(1) Pergadaian wajib MEMUTUSKAN hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika: a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; atau b. Pergadaian meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. (2) Pergadaian wajib mendokumentasikan Pengguna Jasa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terjadi tindakan pemutusan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pergadaian wajib melaporkan kepada PPATK sebagai TKM.

Dalam hal pemutusan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan terhadap Existing Customer, Pergadaian tetap menguasai atau tidak memindahtangankan Barang Jaminan apabila ada permintaan dari pihak berwenang.

(1) Pergadaian wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

(2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; b. dilakukan pemeriksaan terhadap unit kerja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengetahui efektifitas Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh satuan kerja audit intern.

(1) Pergadaian wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun dengan sistem komputerisasi.

Pergadaian wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan Pergadaian dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

(1) Pergadaian wajib menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada pegawai terkait mengenai: a. implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; b. informasi tentang teknik, metode, dan tren tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terbaru; c. kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; dan d. peran dan tanggung jawab pegawai dalam pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. (2) Seluruh pegawai dari unit kerja terkait wajib mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme secara berkala.

(1) Dalam hal Pergadaian di INDONESIA memiliki jaringan kantor di luar negeri, maka Pergadaian wajib meneruskan kebijakan dan Prosedur Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ke seluruh jaringan kantor di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya. (2) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor di luar negeri memiliki peraturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang lebih mendalam dari yang diatur dalam Peraturan ini, jaringan kantor Pergadaian wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud. (3) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor Pergadaian belum mematuhi Rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar yang dimiliki lebih sederhana dari yang diatur dalam Peraturan ini, jaringan kantor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. (4) Dalam hal penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan jaringan kantor Pergadaian berada, maka pejabat jaringan kantor Pergadaian di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Pergadaian dan PPATK bahwa kantor Pergadaian dimaksud tidak dapat menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

PPATK melakukan Pengawasan Kepatuhan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Pergadaian.

(1) Pergadaian wajib menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dengan mengacu kepada Peraturan ini. (2) Dalam menyusun ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pergadaian dapat meminta PPATK untuk memberikan masukan.

Ketentuan internal yang telah disusun oleh Pergadaian, wajib disampaikan kepada PPATK paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.

(1) Dalam hal Pergadaian melakukan perubahan ketentuan internal tentang penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Pergadaian wajib menyampaikan setiap perubahan yang dilakukan kepada PPATK. (2) Perubahan ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada PPATK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan tersebut ditetapkan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, YUNUS HUSEIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN